Bisnis.com, JAKARTA - Antartika telah mengalami suhu yang sangat tinggi bulan ini. Suhu mencapai lebih dari 15C di salah satu stasiun cuaca pada bulan Juni, melampaui rekor suhu panas musim dingin sebelumnya.

Jika biasanya Antartika diselimuti salju setebal 20 sentimeter seperti biasanya, tanah gundul terlihat di beberapa daerah.

Suhu yang tidak biasa ini memicu kekhawatiran tentang percepatan keruntuhan iklim.

Suhu di Antartika mencapai puncaknya 15,4C pada 6 Juni, menurut laporan surat kabar Inggris The Guardian. Data tersebut dicatat oleh pangkalan Esperanza Argentina di semenanjung Trinity.

Suhu puncak memecahkan rekor sebelumnya yang ditetapkan di stasiun yang sama pada tahun 1998 sebesar 2 derajat Celcius.

Es yang mencair ditemukan di puncak gletser.

Daerah lain juga mencatat suhu jauh lebih tinggi dari normal karena angin hangat yang luar biasa kuat dari utara menyapu sebagian besar semenanjung Antartika.

Para peneliti yang ditempatkan di Pulau King George, 160 km dari Esperanza, melaporkan area lanskap yang luas di mana tanah gundul terlihat setelah suhu naik hingga 4,6 derajat Celcius pada tanggal 6 Juni.

Bahkan di puncak gletser Collins yang berada di dekatnya setinggi 500 meter, Muñoz menyaksikan hujan mencairkan es.

Ada dampak langsung pada gletser, yang seharusnya menerima salju sekarang. Gletser seharusnya tidak mengalami ablasi pada saat ini. Ini jelas tidak baik untuk gletser.

Awal tahun ini, sebuah laporan menyoroti betapa tingginya taruhan yang ada karena perubahan iklim yang disebabkan manusia terus menghangatkan Antartika dengan cepat.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Environmental Science ini memodelkan skenario terbaik dan terburuk untuk pemanasan global di Semenanjung Antartika, bagian paling utara daratan utama.

Di bawah skenario emisi tertinggi, cakupan es laut dapat turun hingga 20 persen. Ini akan berdampak besar pada spesies yang bergantung padanya, seperti krill, yang merupakan mangsa penting bagi paus dan penguin.

Pemanasan laut yang lebih tinggi juga dapat menekan ekosistem dan berkontribusi pada cuaca ekstrem. Beberapa peristiwa cuaca ekstrem dalam beberapa tahun terakhir telah dikaitkan dengan pembakaran bahan bakar fosil, termasuk banjir Valencia yang mematikan pada tahun 2024 dan badai monsun tahun lalu di Asia.

Para peneliti memperingatkan bahwa masa depan benua ini "bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini", dengan alasan bahwa pengurangan emisi dapat menghindari dampak "paling penting dan merugikan" dari krisis iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko kematian akibat suhu tinggi yang dipicu krisis iklim di negara-negara miskin diperkirakan 10 kali lebih besar dibandingkan negara kaya, menurut analisis terbaru dari Climate Impact Lab.

Riset yang dirilis pada Rabu (25/3/2026) itu disusun untuk membantu berbagai komunitas memahami dan merespons dampak buruk dari kenaikan suhu global. Laporan ini terbit di tengah tren pemanasan yang kian mengkhawatirkan, setelah suhu di Amerika Serikat sempat mencetak rekor dan 2025 tercatat sebagai tahun terpanas ketiga dalam sejarah.

“Ketimpangan dampak dari perubahan iklim terus membuat saya kaget. Jumlah kematian yang lebih tinggi justru terjadi di wilayah dengan kontribusi yang sangat minim dalam perubahan iklim,” kata Michael Greenstone, ekonom dari University of Chicago yang turut menyusun laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg.

Laporan itu memproyeksikan bahwa pada 2050, negara-negara yang paling rentan akan menghadapi lonjakan kematian akibat panas ekstrem yang besarnya setara dengan jumlah kematian dari sejumlah penyakit umum saat ini.

Negara-negara di kawasan Sahel, Afrika, seperti Niger dan Burkina Faso, diperkirakan dapat mencatat 60 kematian atau lebih per 100.000 penduduk per tahun akibat suhu tinggi. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian malaria saat ini di Afrika.

Di Djibouti, kematian akibat panas ekstrem diperkirakan dapat meningkat pada skala yang setara dengan tingkat kematian akibat HIV/AIDS, yakni sekitar 55 kematian per 100.000 penduduk. Sementara itu, di wilayah tenggara Bolivia, angka kematian diproyeksikan naik 30 orang per 100.000 penduduk, atau setara dengan tingkat kematian akibat diabetes saat ini.

Sebaliknya, sejumlah wilayah beriklim dingin justru diperkirakan mengalami penurunan kematian terkait suhu tinggi. Kepulauan New Siberia di timur laut Rusia disebut berpotensi mencatat penurunan tertinggi, yakni 161 kematian lebih rendah per 100.000 penduduk, meski wilayah itu dihuni populasi yang sangat sedikit.

Sejumlah wilayah di negara kaya juga diperkirakan diuntungkan, termasuk North Slope di Alaska, Banff di Kanada, dan Oslo.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dari 20 negara dengan perbaikan bersih terbesar, hanya dua negara yang bukan negara berpendapatan tinggi. Sebaliknya, 16 dari 20 negara yang diperkirakan menghadapi lonjakan kematian baru tertinggi merupakan negara berpendapatan rendah.

Meski laporan ini belum melalui proses peer review, metodologi yang digunakan sebelumnya telah ditinjau dan dipublikasikan dalam jurnal ekonomi pada 2022. Kajian awal kelompok ini berfokus pada peningkatan kematian akibat panas hingga 2100, sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara tingkat kesejahteraan, suhu, dan risiko kematian.

“Alarm bahaya sedang berbunyi,” kata Cascade Tuholske, ahli geografi dari Montana State University yang meneliti risiko iklim. “Tingkat kematian akan terus meningkat akibat panas ekstrem yang didorong oleh emisi karbon dan bahan bakar fosil. Beban ini jatuh kepada mereka yang memiliki sumber daya paling sedikit untuk beradaptasi, dan pada umumnya kepada orang-orang yang bukan penyebab utama masalah ini.”

Menurut Tuholske, yang tidak terlibat langsung dalam studi tersebut, laporan ini secara tepat menyoroti wilayah-wilayah yang menghadapi kondisi kian berbahaya, tetapi belum banyak dipahami sebagai kawasan paling rentan.

Ia mencontohkan Pakistan, yang sebelumnya telah menghadapi dampak iklim berat berupa banjir besar pada 2022. Dengan kepadatan kota yang tinggi dan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada pekerjaan luar ruang, risiko panas ekstrem di negara itu dinilai besar dan bersifat kronis.

“Bagi saya, itu selalu menjadi negara yang mengkhawatirkan jika melihat proyeksi panas ekstrem global,” ujarnya.

Dalam analisisnya, para penulis membagi dunia ke dalam hampir 25.000 unit wilayah kecil, kira-kira seukuran satu county di AS atau distrik di China maupun India. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wilayah yang berdekatan sekalipun, bahkan dalam satu negara yang sama, dapat menghadapi masa depan iklim yang sangat berbeda.

Dalam beberapa kasus, perbedaan itu dapat dijelaskan secara geografis. Komunitas di kawasan Pegunungan Rocky, AS, misalnya, diperkirakan mengalami penurunan puluhan kematian per tahun pada 2050 karena musim dingin yang semakin hangat. Namun, wilayah di sebelah selatan dan barat daya justru akan menghadapi risiko kematian akibat panas yang lebih besar setiap tahun.

Riset ini juga menegaskan bahwa ketimpangan kekayaan akan semakin menjadi persoalan hidup dan mati di masa depan. Tingkat kematian yang diproyeksikan di Djibouti, misalnya, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Kuwait, meski keduanya berada di kawasan Semenanjung Arab.

Studi tersebut mengasumsikan perekonomian global akan terus tumbuh. Jika tidak, jumlah kematian terkait suhu diperkirakan bisa menjadi tujuh kali lebih besar. Tambahan pendapatan akan memungkinkan masyarakat membeli sarana adaptasi seperti pendingin udara, tempat berlindung, taman kota, dan berbagai infrastruktur penyejuk lainnya, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Namun demikian, pendanaan dan perhatian terhadap isu adaptasi iklim dinilai masih sangat terbatas.

“Kematian-kematian ini sebenarnya tidak harus menjadi sesuatu yang tak terhindarkan,” kata Emily Grover-Kopec, salah satu penulis laporan sekaligus direktur praktik iklim dan energi di firma riset Rhodium Group. Menurut dia, laporan ini “memberikan peta untuk menunjukkan wilayah-wilayah di mana pertumbuhan pendapatan saja tidak akan cukup, dan di mana kebijakan adaptasi serta investasi yang disengaja dapat menyelamatkan paling banyak nyawa.”

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura memperingatkan sektor bisnis dan pemerintahan untuk bersiap menghadapi risiko yang terus meningkat karena perubahan iklim.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengemukakan bahwa tantangan stabilitas ekonomi dan geopolitik, sebagaimana terlihat dari konflik di Timur Tengah saat ini, telah membuat perhatian dunia terhadap isu mendesak seperti krisis iklim makin terpinggirkan. Peningkatan ketahanan nasional pun menjadi isu yang makin penting di tengah kondisi ini.

“Penghasil emisi karbon terbesar mungkin akan mengesampingkan kewajiban iklim mereka karena harus berjibaku dengan tensi global dalam keamanan, energi, perdagangan, dan investasi. Di tengah ketidakpastian tersebut, lingkungan menjadi korban yang tak terhindarkan, dan planet kita akan menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih parah dan lebih cepat,” katanya dalam debat anggaran di parlemen, Rabu (4/3/2026), dikutip dari Bloomberg.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar sekaligus meyakinkan para investor, Grace mengatakan korporasi harus mulai menghitung risiko, melindungi pekerja dan infrastruktur, mendiversifikasi pasokan, dan mengasuransikan diri terhadap bahaya krisis iklim.

“Sektor bisnis harus bisa beradaptasi menghadapi cuaca ekstrem dan melanjutkan operasional secepat mungkin. Mereka yang berinovasi dan beradaptasi akan lebih unggul pada masa depan,” tambahnya.

Negara kota tersebut saat ini menghadapi ancaman nyata dari kenaikan permukaan laut yang diproyeksikan dapat berdampak ke sejumlah kawasan properti paling bernilai di Singapura. Selain itu, peningkatan suhu diperkirakan memicu kerugian produktivitas tahunan hingga 2,2 miliar Singapura pada 2035.

Ancaman serupa juga membayangi kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Sejumlah banjir besar yang mematikan pada akhir 2025 mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar AS. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kawasan ini makin dibayangi risiko bencana akibat perubahan iklim.

Sebagai respons atas tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Singapura menetapkan 2026 sebagai “tahun adaptasi iklim”. Pemerintah akan mulai menyusun rencana nasional yang mencakup ketahanan terhadap gelombang panas, banjir, serta potensi kekurangan air dan pangan.

Rencana tersebut juga dirancang untuk membantu sektor usaha menghadapi risiko kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas, dan gangguan rantai pasok. National Adaptation Plan pertama Singapura dijadwalkan terbit tahun depan.

Perhatian global terhadap adaptasi iklim meningkat seiring melonjaknya kerugian akibat cuaca ekstrem dan melemahnya upaya mitigasi perubahan iklim. Kondisi ini diperparah oleh sikap sejumlah negara besar yang justru mengendurkan komitmen iklimnya.

Meski demikian, pendanaan sektor swasta untuk adaptasi iklim masih terbatas. Climate Policy Initiative memperkirakan kebutuhan investasi tahunan untuk menjaga ketahanan iklim di Asia mencapai US$431 miliar, dengan kesenjangan pembiayaan di Asia Tenggara mendekati 90%.

Singapura sendiri bersiap mengalokasikan hingga 100 miliar dolar Singapura dalam beberapa dekade mendatang untuk mengatasi dampak pemanasan global. Pemerintah Negeri Singa telah menyisihkan 10 miliar dolar Singapura untuk dana perlindungan banjir dan pekan ini akan membahas kebijakan baru terkait perlindungan pesisir.

Selain itu, Singapura akan meluncurkan inisiatif riset senilai 40 juta dolar Singapura untuk mengkaji dampak panas ekstrem dan strategi ketahanannya. Negara tersebut juga berupaya meningkatkan kemampuan pemantauan serta prakiraan iklim guna memperkuat sistem peringatan dini dan respons kebijakan.

Grace menegaskan bahwa adaptasi iklim bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi ekonomi dan ketahanan nasional.

“Di tengah ketidakpastian global, kesiapsiagaan terhadap risiko iklim akan menjadi pembeda daya saing negara dan pelaku usaha,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru dari Climate Central mengungkap bahwa perubahan iklim telah memicu kenaikan jumlah hari dengan suhu ekstrem yang mengancam panen kopi di negara-negara produsen utama. Situasi ini berisiko menurunkan volume panen dan berkontribusi terhadap kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kopi sendiri merupakan salah satu minuman paling populer di dunia, dengan konsumsi harian menembus 2,2 miliar cangkir. Bahkan di Amerika Serikat, dua per tiga orang dewasa meminum kopi setiap hari.

Namun di balik popularitasnya, pasokan kopi justru menghadapi tekanan yang makin besar. Salah satu faktornya adalah perubahan iklim yang memicu kenaikan suhu rata-rata permukaan Bumi.

Laporan Climate Central menganalisis data suhu periode 2021–2025 dan membandingkannya dengan skenario tanpa polusi karbon menggunakan Climate Shift Index. Analisis tersebut menghitung tambahan jumlah hari per tahun ketika perubahan iklim mendorong suhu melampaui ambang batas berbahaya bagi kopi, yakni 30 derajat Celsius (°C).

Ketika suhu melampaui ambang tersebut, tanaman kopi mengalami stres panas yang dapat menurunkan hasil panen. Kondisi tersebut juga memengaruhi kualitas biji, serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Dampak gabungan ini berpotensi mengurangi pasokan dan kualitas kopi global, sekaligus memicu kenaikan harga.

Lima negara produsen kopi terbesar, yakni Brasil, Vietnam, Kolombia, Ethiopia, dan Indonesia, tercatat mengalami rata-rata tambahan 57 hari panas berbahaya per tahun akibat perubahan iklim. Kelima negara ini menyumbang sekitar 75% produksi kopi dunia. Brasil sebagai produsen terbesar bahkan mencatat rata-rata 70 hari panas tambahan per tahun yang merugikan tanaman kopi.

Secara keseluruhan, 25 negara penghasil kopi yang mewakili 97% produksi global mengalami peningkatan hari panas berbahaya akibat perubahan iklim. Rata-rata tiap negara menghadapi tambahan 47 hari per tahun dengan suhu yang merusak tanaman kopi.

Dampak panen yang lebih kecil dan harga yang lebih tinggi paling dirasakan petani kecil yang mencakup sekitar 80% produsen global dan menyumbang sekitar 60% pasokan dunia. Terlepas dari kontribusi besar ini, petani kecil hanya menerima 0,36% dari total pembiayaan adaptasi iklim pada 2021. Padahal, biaya adaptasi rata-rata untuk lahan 1 hektare diperkirakan US$2,19 per hari atau lebih rendah dari harga secangkir kopi di banyak negara.

“Petani kopi di Ethiopia sudah merasakan dampak panas ekstrem. Kopi arabika Ethiopia sangat sensitif terhadap sinar matahari langsung. Tanpa naungan yang cukup, pohon kopi menghasilkan lebih sedikit biji dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit,” ujar Dejene Dadi, General Manager Oromia Coffee Farmers Cooperatives Union (OCFCU), koperasi petani kecil yang menjadi salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di Ethiopia, dikutip dari siaran pers, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, untuk menjaga pasokan kopi, pemerintah perlu mengambil langkah nyata dalam penanganan perubahan iklim serta berinvestasi pada petani kecil dan organisasi mereka agar mampu meningkatkan solusi adaptasi.

“Sebagai contoh, koperasi kami mendistribusikan kompor hemat energi yang mengurangi kebutuhan kayu bakar dan melindungi kawasan hutan yang menjadi pelindung alami bagi budidaya kopi,” tambahnya.

Akshay Dashrath, Co-Founder sekaligus petani di South India Coffee Company, menyatakan perubahan iklim menjadi realitas yang terukur setiap hari di kebunnya. “Sensor di lapangan menunjukkan periode panas yang lebih panjang, malam yang lebih hangat, dan hilangnya kelembapan tanah lebih cepat.”

Wakil Presiden Bidang Sains Climate Central, Dr. Kristina Dahl, menegaskan bahwa perubahan iklim kini mengancam sektor kopi secara langsung.

“Hampir semua negara produsen utama kini mengalami lebih banyak hari panas ekstrem yang dapat merusak tanaman, menurunkan hasil, dan memengaruhi kualitas. Dampaknya pada akhirnya bisa menjalar dari kebun ke konsumen, hingga memengaruhi kualitas dan harga secangkir kopi harian,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya terbatas pada kopi. Dia berpandangan perubahan iklim juga menghantam komoditas lain dan para petani di berbagai belahan dunia. Kondisi ini memicu efek berantai terhadap harga pangan dan mata pencaharian.

Bisnis.com, JAKARTA — Total kerugian ekonomi dari sepuluh bencana iklim terbesar di dunia sepanjang 2025, termasuk Siklon Tropis Senyar yang menghantam Sumatra, diperkirakan melampaui US$120 miliar atau lebih dari Rp1.800 triliun. Angka ini menempatkan 2025 sebagai salah satu tahun dengan biaya iklim tertinggi.

Berdasarkan laporan terbaru dari Christian Aid bertajuk Counting the Cost 2025: A year of climate breakdown, kebakaran yang melanda California, Amerika Serikat pada awal 2025 menempati peringkat pertama sebagai bencana dengan kerugian terbesar, yakni dengan nilai US$60 miliar dan menyebabkan kematian 400 orang.

Banjir dan longsor yang terjadi di berbagai negara di Asia Tenggara dan Selatan akibat siklon tropis pada November 2025 berada di peringkat kedua berdasarkan laporan tersebut. Bencana tersebut menyebabkan kerugian ekonomi senilai US$25 miliar serta menyebabkan kematian 1.750 orang di Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, dan Malaysia.

Sementara itu, banjir musiman di China dengan kerugian sebesar US$11,7 miliar dan menewaskan 30 orang berada di peringkat ketiga.

Laporan tersebut menekankan bahwa bencana-bencana ini bukan kejadian alami. Di California, perubahan iklim meningkatkan kemungkinan kondisi cuaca kebakaran ekstrem setidaknya 35%.

Analisis serupa juga menjelaskan fenomena siklon tropis di Asia Tenggara. Ilmuwan mencatat bahwa perubahan iklim meningkatkan intensitas badai tersebut sehingga curah hujan melonjak tinggi dan menyebabkan banjir mematikan. Perubahan iklim juga meningkatkan kemungkinan terjadinya topan dengan intensitas tinggi seperti Topan Ragasa sebesar 49%.

“Bencana iklim ini merupakan peringatan tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Bencana ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk adaptasi, khususnya di negara-negara Selatan, di mana sumber daya terbatas dan masyarakat sangat rentan terhadap guncangan iklim,” kata Patrick Watt, CEO Christian Aid, dikutip dari siaran pers, Senin (22/12/2025).

Selain kerugian, wilayah-wilayah yang terdampak bencana juga mesti menanggung biaya rekonstruksi. Jumlahnya pun cukup signifikan bagi negara-negara berkembang. Contohnya, untuk membenahi kerusakan akibat banjir parah di Sumatra, kebutuhan biaya diestimasi melebihi US$3 miliar, sementara di Sri Lanka mencapai US$6–7 miliar

“Tahun ini mengungkapkan kenyataan brutal perubahan iklim. Ketika negara-negara kaya menghitung kerugian finansial akibat bencana, jutaan orang di seluruh Afrika, Asia, dan Karibia menghitung nyawa, rumah, dan masa depan yang hilang,” kata Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, lembaga think-tank energi dan iklim yang berbasis di Nairobi, Kenya.

Sementara itu, Joanna Haigh, Profesor Emeritus Fisika Atmosfer dari Imperial College London mengemukakan bahwa harga yang harus dibayar untuk krisis iklim makin tinggi, padahal solusinya telah diketahui. Dia mencatat bahwa meskipun biayanya mencapai miliaran, beban terberat justru dipikul oleh komunitas dan kelompok dengan sumber daya paling terbatas.

“Ini bukanlah bencana alam, melainkan hal yang dipicu dari ekspansi bahan bakar fosil dan penundaan keputusan politik,” katanya.

Berikut daftar lengkap bencana dengan biaya tertinggi sepanjang 2025:

1. Kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat pada Januari, dengan kerugian finansial US$60 miliar dan lebih dari 400 kematian.
2. Badai Siklon di Asia Tenggara dan Asia Selatan pada November, dengan kerugian finansial US$25 miliar dan lebih dari 1.750 kematian.
3. Banjir musiman China pada Juni–Agustus, dengan kerugian US$11,7 miliar dan lebih dari 30 kematian.
4. Angin Topan Melissa di Jamaika, Kuba, dan Bahama pada pertengahan hingga akhir 2025, dengan kerugian US$8 miliar dan angka kematian yang belum selesai ditabulasi.
5. Banjir di India dan Pakistan pada Juni–September, dengan kerugian US$5,6 miliar dan lebih dari 1.860 kematian.
6. Topan di Filipina pada tengah tahun sampai November, dengan kerugian US$5 miliar dan ratusan kematian.
7. Kekeringan di Brasil pada Januari–Juni, dengan kerugian US$4,75 miliar.
8. Siklon Tropis Alfred di Australia pada Februari, dengan kerugian US$1,2 miliar dan 1 kematian.
9. Siklon Garance di Réunion, Afrika Timur, pada Februari dengan kerugian US$1,5 miliar dan 5 kematian.
10. Banjir Texas, Amerika Serikat pada Juli, dengan kerugian US$1 miliar dan lebih dari 135 kematian.