Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund (IMF) memperingatkan bahwa dampak konflik di Iran akan dirasakan paling berat oleh negara-negara miskin dan rentan, seiring lonjakan harga energi dan terbatasnya ruang fiskal untuk meredam tekanan ekonomi.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menegaskan bahwa kenaikan harga akibat konflik akan memperburuk kondisi negara yang bergantung pada impor energi.

Tanpa cadangan energi dan dukungan fiskal yang memadai, negara-negara ini berisiko menghadapi tekanan inflasi yang lebih tajam.

“Semua arah saat ini mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujar Georgieva, dilansir Middle East Eye, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, bahkan jika konflik berakhir segera, dampaknya akan bertahan lama dan menekan perekonomian global, terutama di negara berkembang.

Menurut IMF, sekitar 85% negara anggotanya merupakan pengimpor energi, sehingga lonjakan harga minyak dan gas akan langsung membebani neraca perdagangan serta anggaran negara. Kondisi ini mempersempit ruang pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan sosial.

Georgieva mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah mulai mengajukan bantuan pembiayaan ke IMF. Namun, keterbatasan fiskal membuat banyak pemerintah sulit merespons lonjakan harga tanpa memicu tekanan inflasi lanjutan.

Dia juga memperingatkan potensi meningkatnya ketegangan sosial di negara-negara miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama energi dan pangan.

Lonjakan harga energi dipicu oleh terganggunya pasokan global setelah penutupan Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia.

Harga minyak mentah Brent bahkan sempat mendekati US$110 per barel.

Dampak lanjutan juga mulai terasa pada sektor pangan. IMF bekerja sama dengan World Food Programme dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memantau risiko gangguan ketahanan pangan global.

Program Pangan Dunia sebelumnya telah memperingatkan bahwa jutaan orang berpotensi menghadapi kelaparan akut jika konflik berlanjut.

IMF menilai, negara miskin akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya, terutama jika distribusi pupuk dan rantai pasok pangan terganggu.

Selain itu, kerusakan infrastruktur energi akibat konflik juga memperpanjang tekanan pasokan. Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan puluhan fasilitas energi terdampak, yang memperlambat pemulihan produksi global.

IMF menekankan bahwa respons kebijakan harus lebih terarah, bukan melalui subsidi energi secara luas yang justru berpotensi memperburuk inflasi.

Dukungan yang tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko kematian akibat suhu tinggi yang dipicu krisis iklim di negara-negara miskin diperkirakan 10 kali lebih besar dibandingkan negara kaya, menurut analisis terbaru dari Climate Impact Lab.

Riset yang dirilis pada Rabu (25/3/2026) itu disusun untuk membantu berbagai komunitas memahami dan merespons dampak buruk dari kenaikan suhu global. Laporan ini terbit di tengah tren pemanasan yang kian mengkhawatirkan, setelah suhu di Amerika Serikat sempat mencetak rekor dan 2025 tercatat sebagai tahun terpanas ketiga dalam sejarah.

“Ketimpangan dampak dari perubahan iklim terus membuat saya kaget. Jumlah kematian yang lebih tinggi justru terjadi di wilayah dengan kontribusi yang sangat minim dalam perubahan iklim,” kata Michael Greenstone, ekonom dari University of Chicago yang turut menyusun laporan tersebut, dikutip dari Bloomberg.

Laporan itu memproyeksikan bahwa pada 2050, negara-negara yang paling rentan akan menghadapi lonjakan kematian akibat panas ekstrem yang besarnya setara dengan jumlah kematian dari sejumlah penyakit umum saat ini.

Negara-negara di kawasan Sahel, Afrika, seperti Niger dan Burkina Faso, diperkirakan dapat mencatat 60 kematian atau lebih per 100.000 penduduk per tahun akibat suhu tinggi. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kematian malaria saat ini di Afrika.

Di Djibouti, kematian akibat panas ekstrem diperkirakan dapat meningkat pada skala yang setara dengan tingkat kematian akibat HIV/AIDS, yakni sekitar 55 kematian per 100.000 penduduk. Sementara itu, di wilayah tenggara Bolivia, angka kematian diproyeksikan naik 30 orang per 100.000 penduduk, atau setara dengan tingkat kematian akibat diabetes saat ini.

Sebaliknya, sejumlah wilayah beriklim dingin justru diperkirakan mengalami penurunan kematian terkait suhu tinggi. Kepulauan New Siberia di timur laut Rusia disebut berpotensi mencatat penurunan tertinggi, yakni 161 kematian lebih rendah per 100.000 penduduk, meski wilayah itu dihuni populasi yang sangat sedikit.

Sejumlah wilayah di negara kaya juga diperkirakan diuntungkan, termasuk North Slope di Alaska, Banff di Kanada, dan Oslo.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa dari 20 negara dengan perbaikan bersih terbesar, hanya dua negara yang bukan negara berpendapatan tinggi. Sebaliknya, 16 dari 20 negara yang diperkirakan menghadapi lonjakan kematian baru tertinggi merupakan negara berpendapatan rendah.

Meski laporan ini belum melalui proses peer review, metodologi yang digunakan sebelumnya telah ditinjau dan dipublikasikan dalam jurnal ekonomi pada 2022. Kajian awal kelompok ini berfokus pada peningkatan kematian akibat panas hingga 2100, sekaligus menunjukkan keterkaitan erat antara tingkat kesejahteraan, suhu, dan risiko kematian.

“Alarm bahaya sedang berbunyi,” kata Cascade Tuholske, ahli geografi dari Montana State University yang meneliti risiko iklim. “Tingkat kematian akan terus meningkat akibat panas ekstrem yang didorong oleh emisi karbon dan bahan bakar fosil. Beban ini jatuh kepada mereka yang memiliki sumber daya paling sedikit untuk beradaptasi, dan pada umumnya kepada orang-orang yang bukan penyebab utama masalah ini.”

Menurut Tuholske, yang tidak terlibat langsung dalam studi tersebut, laporan ini secara tepat menyoroti wilayah-wilayah yang menghadapi kondisi kian berbahaya, tetapi belum banyak dipahami sebagai kawasan paling rentan.

Ia mencontohkan Pakistan, yang sebelumnya telah menghadapi dampak iklim berat berupa banjir besar pada 2022. Dengan kepadatan kota yang tinggi dan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada pekerjaan luar ruang, risiko panas ekstrem di negara itu dinilai besar dan bersifat kronis.

“Bagi saya, itu selalu menjadi negara yang mengkhawatirkan jika melihat proyeksi panas ekstrem global,” ujarnya.

Dalam analisisnya, para penulis membagi dunia ke dalam hampir 25.000 unit wilayah kecil, kira-kira seukuran satu county di AS atau distrik di China maupun India. Pendekatan ini menunjukkan bahwa wilayah yang berdekatan sekalipun, bahkan dalam satu negara yang sama, dapat menghadapi masa depan iklim yang sangat berbeda.

Dalam beberapa kasus, perbedaan itu dapat dijelaskan secara geografis. Komunitas di kawasan Pegunungan Rocky, AS, misalnya, diperkirakan mengalami penurunan puluhan kematian per tahun pada 2050 karena musim dingin yang semakin hangat. Namun, wilayah di sebelah selatan dan barat daya justru akan menghadapi risiko kematian akibat panas yang lebih besar setiap tahun.

Riset ini juga menegaskan bahwa ketimpangan kekayaan akan semakin menjadi persoalan hidup dan mati di masa depan. Tingkat kematian yang diproyeksikan di Djibouti, misalnya, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Kuwait, meski keduanya berada di kawasan Semenanjung Arab.

Studi tersebut mengasumsikan perekonomian global akan terus tumbuh. Jika tidak, jumlah kematian terkait suhu diperkirakan bisa menjadi tujuh kali lebih besar. Tambahan pendapatan akan memungkinkan masyarakat membeli sarana adaptasi seperti pendingin udara, tempat berlindung, taman kota, dan berbagai infrastruktur penyejuk lainnya, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Namun demikian, pendanaan dan perhatian terhadap isu adaptasi iklim dinilai masih sangat terbatas.

“Kematian-kematian ini sebenarnya tidak harus menjadi sesuatu yang tak terhindarkan,” kata Emily Grover-Kopec, salah satu penulis laporan sekaligus direktur praktik iklim dan energi di firma riset Rhodium Group. Menurut dia, laporan ini “memberikan peta untuk menunjukkan wilayah-wilayah di mana pertumbuhan pendapatan saja tidak akan cukup, dan di mana kebijakan adaptasi serta investasi yang disengaja dapat menyelamatkan paling banyak nyawa.”

WASHINGTON - Hanya satu bulan setelah pasukan khusus Amerika Serikat (AS) menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam serangan "Operation Southern Spear", pemerintahan Presiden Donald Trump kini mengalihkan perhatiannya ke negara paling tidak stabil dan termiskin di Belahan Barat; Haiti.

Sekitar tiga kapal perang Amerika, termasuk USS Stockdale, USCGC Stone, dan USCGC Diligence, memasuki Teluk Port-au-Prince Haiti awal pekan ini di tengah meningkatnya kekerasan geng dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan di negara Karibia tersebut.

"Pengerahan ini dimaksudkan untuk mencerminkan komitmen teguh Amerika Serikat terhadap keamanan, stabilitas, dan masa depan Haiti yang lebih cerah,” kata Kedutaan Besar AS di Haiti dalam sebuah unggahan di X, sebagaimana dikutip dari EurAsian Times, Kamis (5/2/2026).

USS Stockdale adalah kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke yang mampu melakukan peperangan anti-udara, anti-permukaan, dan anti-kapal selam, berkat desainnya yang canggih dan kemampuan teknologi mutakhir. Kapal ini merupakan bagian dari armada Karibia Amerika yang dikerahkan untuk operasi anti-narkotika di wilayah tersebut tahun lalu.

Sementara itu, USCGC Stone dan USCGC Diligence adalah kapal Penjaga Pantai AS aktif yang digunakan untuk keamanan maritim, penegakan hukum, pencarian dan penyelamatan, dan misi lainnya. Kapal-kapal ini sering bekerja bersama Angkatan Laut dalam misi di Belahan Barat, khususnya untuk melawan kejahatan transnasional yang memengaruhi tempat-tempat seperti Haiti.

Menurut pernyataan tersebut, armada kapal perang ini dikirim atas arahan Menteri Perang Pete Hegseth sebagai bagian dari “Operation Southern Spear", sebuah operasi militer AS yang dimulai tahun lalu dengan tujuan mendeteksi, mengganggu, dan melemahkan jaringan kriminal transnasional dan jaringan maritim ilegal.

Faktanya, operasi ini diyakini sebagai perpaduan antara perang melawan narkoba Amerika dan perang melawan kekerasan di Belahan Barat, yang dianggap AS sebagai halaman belakangnya, dan ingin diamankan sepenuhnya.

"Operation Southern Spear" sejauh ini telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam serangan kapal terhadap terduga pengedar narkoba di Karibia dan Pasifik Timur.

Meskipun demikian, pengerahan kapal perang AS ke Haiti menarik perhatian karena, tidak seperti negara-negara seperti Venezuela, yang memiliki sumber daya minyak utama yang telah menarik minat Amerika Serikat, atau Iran, saingan strategis utama yang kaya sumber daya dengan ambisi nuklir, Haiti adalah negara miskin yang termasuk di antara negara-negara termiskin di dunia.

Mengapa Kapal Perang AS Berada di Dekat Haiti?

Sementara pemerintah Nicolas Maduro di Venezuela dituduh mendukung perdagangan narkoba ke AS, Haiti menjadi sorotan karena kekerasan geng yang merajalela, ketidakstabilan politik, dan bencana kemanusiaan, di antara hal-hal lainnya.

Terletak beberapa ratus mil dari Florida, Amerika Serikat, Haiti tetap dilanda kekacauan sejak Presiden Jovenel Moïse dibunuh pada Juli 2021. Pemerintah pada dasarnya tidak berfungsi, ekonomi praktis terhenti, layanan dasar gagal, dan geng-geng sekarang mengendalikan hampir 90% ibu kota, Port-au-Prince.

Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB melaporkan bahwa sekitar dua juta orang mengalami kerawanan pangan yang parah dan lebih dari 1,4 juta orang telah mengungsi di dalam negeri akibat kekerasan dan anarki.

Ketidakberfungsian Haiti secara langsung memengaruhi kepentingan nasional AS, terutama mengingat kedekatan Haiti, dinamika regional yang sama, dan migrasi warga Haiti ke Amerika Serikat.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa geng-geng di Haiti semakin memfasilitasi perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan aliran ilegal lainnya yang meluas ke Karibia dan kemudian ke Amerika Serikat.

Selain itu, Haiti terletak strategis di Karibia, dan ketidakstabilan di negara tersebut berisiko meluas ke negara-negara tetangga, berpotensi menciptakan kekosongan bagi pengaruh asing atau perluasan jaringan kriminal.

Perlu dicatat bahwa Indeks Kejahatan Terorganisir mengeklaim bahwa, karena penegakan hukum yang longgar dan perbatasan yang mudah ditembus di Haiti, jaringan kejahatan transnasional telah berkembang dan diperkirakan akan terus mengimpor narkoba dan senjata.

Pemerintah AS sebelumnya mengidentifikasi dua geng Haiti, geng Gran Grif dan koalisi Viv Ansanm yang berpengaruh, sebagai organisasi teroris asing.

Kebijakan AS di Belahan Barat menekankan pencegahan kekacauan di wilayahnya sendiri, selaras dengan prioritas lain seperti melawan kekuatan eksternal, termasuk China dan Rusia, dan mempertahankan pengaruh di kawasan tersebut sesuai dengan Doktrin Monroe.

Yang perlu diperhatikan, waktu pengerahan ini bertepatan dengan dua perkembangan besar di Haiti: berakhirnya Status Perlindungan Sementara (TPS) AS untuk negara Karibia tersebut, dan berakhirnya mandat Dewan Kepresidenan Transisi (TPC) Haiti.

Masalah utama yang muncul di Haiti adalah bahwa TPC, sebuah badan sementara yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, tetap terperangkap dalam perselisihan internal, dan tidak ada perwakilan terpilih.

Para pejabat nasional telah menjabat sejak awal tahun 2023.

“Tahun ini menandai tahun kelima negara itu tanpa presiden, tahun kesepuluh tanpa mengadakan pemilihan presiden, dan tahun ketiga tanpa satu pun pejabat terpilih secara demokratis yang berkuasa. Pada tanggal 7 Februari, TPC—badan sementara beranggotakan sembilan orang yang saat ini menjalankan pemerintahan Haiti—akan mencapai akhir masa jabatannya,” demikian laporan Atlantic Council.

TPC menyatakan bahwa pemilihan umum “secara material tidak mungkin” dilakukan pada batas waktu Februari karena situasi keamanan negara, meskipun telah dilakukan berbagai upaya.

Tanggal untuk putaran pertama pemilihan umum kini telah diundur ke Agustus 2026, meskipun para ahli memperingatkan bahwa batas waktu tersebut akan sulit dipenuhi tanpa peningkatan keamanan yang signifikan.

Dengan berakhirnya masa jabatan TPC, beberapa anggota telah melakukan upaya putus asa untuk menggulingkan Alix Didier Fils-Aimé, perdana menteri yang sedang menjabat.

Di pihak lain, AS telah memberikan dukungan kuat kepada Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aimé, yang secara luas dianggap selaras dengan kepentingan AS dalam memerangi geng, dan telah memperingatkan terhadap perubahan menit terakhir pada struktur pemerintahan menjelang berakhirnya mandat TPC.

Bahkan, AS memberlakukan pembatasan visa pada beberapa anggota dan pejabat TPC yang dituduh memiliki hubungan dengan geng atau terlibat dalam tindak kriminal, meningkatkan ketegangan langsung dengan mereka yang menentang Perdana Menteri.

“AS akan menganggap siapa pun yang mendukung langkah yang mengganggu tersebut, yang menguntungkan geng, sebagai pihak yang bertindak bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat, kawasan, dan rakyat Haiti, dan akan bertindak sesuai dengan itu,” kata Christopher Landau, Wakil Menteri Luar Negeri AS, di X.

Kekosongan politik yang akan datang di negara itu telah memicu kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi kekerasan besar-besaran lainnya di Haiti.

Meskipun ada upaya baru-baru ini dari polisi dan gugus tugas drone untuk membuka kembali jalan dan mengusir geng bersenjata di ibu kota, ketidakpastian politik, rumor tentang kemungkinan kembalinya mantan Presiden Michel Martelly ke Haiti, dan kekhawatiran tentang mobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu telah memicu ketakutan bahwa Haiti dapat kembali terjerumus ke dalam kekerasan.

Penyebab utama gesekan antara Haiti dan AS lainnya adalah TPS (Temporary Protected Status).

TPS adalah program perlindungan kemanusiaan bipartisan yang mengizinkan izin tinggal dan pekerjaan sementara, tetapi dapat diperpanjang, di AS bagi migran dari negara-negara yang dianggap berbahaya. Para ahli percaya bahwa keputusan pemerintahan Trump untuk tidak memperpanjang TPS untuk Haiti saat ini berisiko memperburuk kemerosotan negara tersebut. Hal itu dapat menjadi bumerang dengan mendorong lebih banyak migrasi, demikian peringatan para analis.

Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS telah menetapkan bahwa negara tersebut "aman" untuk kepulangan, deportasi massal ke negara yang sudah rapuh dapat meningkatkan pengungsi internal dan memicu migrasi ilegal yang lebih banyak, termasuk ke negara tetangga Republik Dominika dan Amerika Serikat, jika tidak ada pemerintahan yang stabil untuk menangani kepulangan.

Situasi keamanan yang memburuk telah mendorong AS untuk membantu polisi dan pasukan keamanan setempat. Bulan lalu, misalnya, utusan khusus PBB untuk Haiti mengatakan bahwa pasukan keamanan yang didukung oleh PBB telah dikirim untuk membantu polisi setempat dalam memerangi geng bersenjata yang telah menguasai sebagian besar negara, dan berjanji bahwa pasukan tambahan akan dikirim pada bulan April, mencapai kekuatan penuh pada musim panas.

Utusan PBB, Carlos Ruiz, menyatakan bahwa pasukan tersebut harus mencapai jumlah yang diharapkan yaitu 5.500 personel pada musim panas atau paling lambat musim gugur. Saat ini, ada sekitar 1.000 petugas polisi di Haiti, sebagian besar berasal dari Kenya.

CARACAS - Pada awal abad lalu, Venezuela dianggap sebagai ekonomi terkemuka di Amerika Selatan. Setidaknya sebagian dari ceritanya adalah bahwa negara tersebut menemukan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1922.

Saat ini, negara tersebut memiliki cadangan terbesar di antara semua negara di dunia, 303 miliar barel. Meskipun kedengarannya bagus di atas kertas, hal itu tidak mengubah fakta bahwa ekonominya adalah yang termiskin di Amerika Selatan. Teka-tekinya adalah, bagaimana bisa menjadi begitu buruk dengan semua kekayaan minyak yang menunggu untuk dimonetisasi?

Langkah besar pertama yang salah arah terjadi pada tahun 1976, ketika pemerintah Venezuela memutuskan untuk menasionalisasi semua perusahaan minyak asing di negara tersebut. Sebagai gantinya, bisnis minyak baru yang diperoleh tersebut secara luas ditempatkan di bawah perusahaan minyak milik negara, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Namun, yang mungkin mengejutkan, perekonomian awalnya tidak runtuh. "Yang membuatnya tetap bertahan adalah mereka masih memproduksi minyak," kata Robert Wright, seorang profesor tamu sejarah di Universitas Austin, kepada FOX Business, Senin (19/1/2026). "Bahkan bagi seorang sosialis pun butuh waktu untuk mengacaukannya."

Venezuela Menuju Sosialisme Sepenuhnya

Perubahan selanjutnya terjadi dengan terpilihnya Hugo Chavez sebagai pemimpin Venezuela pada tahun 1998. Setahun kemudian, dia memperkenalkan "Rencana Bolivar". "Yang berisi tujuan yang melibatkan program pengentasan kemiskinan yang mencakup pembangunan jalan, pembangunan perumahan, dan vaksinasi massal," kata kelompok think tank Council on Foreign Relations (CFR) yang berbasis di Amerika Serikat.

Keinginan pemerintah mungkin tampak penuh belas kasih, tetapi pada kenyataannya, Chavez segera membawa negaranya menuju sosialisme sepenuhnya.

Pada tahun 2002, pemerintahan Chavez memecat para eksekutif puncak di PDVSA dan 18.000 pekerja lainnya, banyak di antaranya sangat terampil dalam ekstraksi minyak bumi.

Sebagian besar dari mereka yang dipecat beremigrasi ke negara lain. Masalahnya kemudian adalah siapa yang akan dipekerjakan untuk menjalankan bisnis minyak? Ternyata banyak penunjukan di PDVSA diberikan kepada kroni politik daripada para ahli ekstraksi minyak bumi yang terampil.

Tanpa pekerja industri minyak yang terampil, bisnis milik negara tersebut menurun; awalnya perlahan, kemudian sangat cepat.

"Mereka tidak menjalankannya seperti bisnis, dan mereka tidak berinvestasi kembali di perusahaan untuk menjaga kelangsungannya," kata Steven Blitz, kepala strategi makro global di GlobalData TSLombard, kepada FOX Business.

Baru-baru ini, produksi minyak Venezuela mencapai 1,1 juta barel per hari dibandingkan dengan 3,7 juta pada tahun 1970, menurut data dari Statbase.org.

Hiperinflasi Hancurkan Venezuela

Hugo Chavez meninggal pada 5 Maret 2013. Kepemipinan Venezuela diteruskan oleh anak didik Chavez; Nicolás Maduro Moros, yang mengambil alih peran presiden Venezuela pada tahun 2013. Alih-alih membaik, di bawah kondisi ekonomi Venezuela justru semakin memburuk di bawah Maduro.

Untuk menenangkan penduduk, pemerintah Maduro menyediakan layanan oleh negara. Tetapi ada kekurangan. "Mereka membayarnya dengan mencetak uang, yang tentu saja menyebabkan hiperinflasi," kata Wright.

Hiperinflasi dimulai pada tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada 375.000% pada tahun 2019, menurut data Trading Economics.

Ada masalah lain. "Pemerintah mengambil alih industri minyak, berpikir itu akan menjadi sumber pendapatan yang besar," kata Blitz. "Pada akhirnya, pendapatan menurun."

Pada saat itu, tidak ada lagi yang bisa diandalkan negara tersebut; tidak ada bank besar, tidak ada sektor penting lainnya selain pedagang tunggal yang bekerja sendiri. "Mereka tidak pernah mengembangkan ekonomi," kata Wright.

Selama dekade terakhir, Venezuela telah dikenai berbagai sanksi dari AS. Sanksi-sanksi ini beragam tetapi terutama bertujuan untuk menghambat penguasa negara dengan memberlakukan berbagai larangan, termasuk melarang orang untuk melakukan pengaturan pembiayaan dengan pemerintah Venezuela.

Selama masa pemerintahan Maduro (2013 hingga awal 2026), jumlah warga Venezuela yang tinggal di negara lain meningkat pesat. Pada tahun 2015, hanya ada 700.000 orang, tetapi jumlah itu telah melonjak menjadi 7,9 juta orang pada tahun lalu, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Kemungkinan besar, setidaknya sebagian dari mereka yang mengungsi adalah pekerja terampil, pekerja yang sangat dibutuhkan negara Venezuela saat ini.

"Orang-orang yang menjalankan Venezuela memiliki pandangan tunggal," kata Blitz. "Mereka mengira pesta itu tidak akan pernah berakhir."

Tetapi ternyata pesta berakhir, dan sekarang banyak yang berharap era baru—yang dimulai dengan penggulingan Maduro—akan segera dimulai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan transisi energi ke sumber terbarukan untuk menurunkan emisi hasil pembakaran fosil makin besar. Begitu pula persiapan menghadapi cuaca ekstrem efek pemanasan global yang makin mendesak.

Kondisi inilah yang membuat pendanaan iklim menjadi salah satu topik penting yang dibawa ke meja perundingan konferensi iklim COP30 di Belem, Brasil.

Apa itu Pendanaan Iklim?

Pendanaan iklim merupakan segala bentuk pembiayaan dari pemerintah, bank pembangunan, investor dan filantropis atau lembaga hibah yang ditujukan untuk membantu negara menurunkan emisi gas rumah kaca atau beradaptasi menghadapi dampak perubahan ikim. Salah satu contoh pendanaan iklim adalah proyek-proyek energi terbarukan di negara berkembang maupun dukungan infrastruktur untuk menghadapi bencana banjir.

Mengapa Pendanaan Iklim Penting?

Pendanaan iklim merupakan aspek penting untuk negara-negara miskin. Tanpa dukungan ini, negara-negara dalam kelompok tersebut akan kesulitan menurunkan emisi dalam aktivitas ekonomi mereka atau dekarbonisasi. Populasi di negara miskin yang rentan terhadap dampak krisis iklim juga berisiko tak terlindungi tanpa pendanaan iklim yang memadai.

Selain itu, negara-negara miskin secara historis meninggalkan jejak emisi karbon yang jauh lebih rendah daripada negara-negara industri dan maju. Berdasarkan Traktat Iklim PBB 1992 atau United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) telah menegaskan bahwa negara dengan kontribusi emisi yang jauh lebih rendah menanggung beban tanggung jawab dalam mengatasi masalah iklim yang lebih sedikit pula.

Berangkat dari perbedaan tanggung jawab ini, pendanaan iklim telah menjadi pusat perdebatan dalam negosiasi iklim internasional. Jumlah komitmen pendanaan yang diberikan negara-negara maju acap kali menjadi dasar untuk mengukur keseriusan mereka dalam menangani krisis iklim.

Perselisihan Utama

Terlepas dari beban tanggung jawab yang berbeda sebagaimana tertuang dalam UNFCCC, perselisihan soal negara mana yang harus membayar pendanaan iklim masih mengemuka. Begitu pula jumlah dan mekanisme distribusi dana. Secara historis, hanya negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa yang telah berkontribusi.

Namun, negara-negara berkembang baru dengan jejak emisi tinggi seperti China, India dan negara-negara Teluk produsen minyak kini mulai didesak untuk ikut serta dalam pembiayaan ini. Menanggapi ini, Beijing bersikeras bahwa China harus tetap masuk dalam kategori negara berkembang di bawah UNFCCC.

Sementara itu, negara-negara berkembang yang mayoritas telah dibebani dengan tingkat utang yang tinggi juga mendesak distribusi dana dalam bentuk hibah daripada utang. Laporan Bank Dunia pada Desember 2024 menunjukkan bahwa utang luar negeri negara berpenghasilan rendah dan menengah telah naik lebih dari US$205 miliar daripada 2023 sehingga secara total menembus US$8,8 triliun.

Target yang Telah Disepakati dan Dicapai

Target pendanaan iklim global pertama ditetapkan pada 2009, ketika negara-negara kaya berjanji menyalurkan US$30 miliar per tahun. Komitmen tersebut meningkat pada 2010 menjadi US$100 miliar per tahun hingga 2020, tetapi target tersebut baru tercapai sepenuhnya pada 2022.

Secara terpisah, bank-bank pembangunan multilateral menyalurkan sekitar US$137 miliar untuk pendanaan iklim pada 2024, dengan 62% atau US$85,1 miliar di antaranya dialokasikan ke negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setahun sebelumnya, total pendanaan mencapai US$125 miliar.

Dalam kesepakatan COP29 di Baku, negara donor sepakat menaikkan target gabungan menjadi US$300 miliar per tahun pada 2035, sementara hingga tahun tersebut target tahunan diasumsikan tetap di US$100 miliar.

Seberapa Besar Dana yang Dibutuhkan?

Pendanaan iklim dari pemerintah negara kaya kini berfungsi sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta ke proyek ramah lingkungan. Lembaga nirlaba Climate Policy Initiative (CPI) memperkirakan arus pendanaan iklim global pada 2022 mencapai sekitar US$1,46 triliun, sekitar separuhnya berasal dari sektor swasta. Angka ini naik menjadi hampir US$1,6 triliun pada 2023.

Bagi negara berkembang, para peserta COP29 di Baku sepakat meningkatkan pendanaan tahunan menjadi paling sedikit US$1,3 triliun. Puluhan menteri keuangan juga meluncurkan “Baku-to-Belem Roadmap” yang berisi rekomendasi untuk mencapai target tersebut. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan tahunan sebesar US$7,4 triliun hingga 2030 yang dihitung CPI untuk memenuhi target iklim global.

Untuk negara berkembang di luar China setelah 2030, Independent High-Level Expert Group on Climate Finance memperkirakan kebutuhan tahunan mencapai US$2,4 triliun dan meningkat menjadi US$3,3 triliun pada 2035.

Saat Negara Kaya Mulai Mengurangi Dukungan, Apa Selanjutnya?

Negara-negara maju telah memangkas bantuan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir karena fokus pada keamanan energi, stabilitas ekonomi, serta pembiayaan perang dan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Tahun lalu, bantuan pembangunan luar negeri hanya mencapai US$212,1 miliar. Angka ini merefleksikan penurunan lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya menurut data sementara OECD.

Kondisi ini pun mendorong reformasi regulasi keuangan untuk menarik lebih banyak modal swasta, perbaikan peringkat kredit, dan praktik pinjaman baru di bank pembangunan multilateral. Salah satu gagasan yang tengah berkembang adalah blended finance, yakni skema pembiayaan di mana pemerintah dan lembaga filantropi bersedia menanggung sebagian kerugian atau pengembalian rendah untuk menarik partisipasi investor swasta dengan risiko lebih kecil.

Brasil sendiri mendorong negara-negara di COP30 untuk berkontribusi pada inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang baru diluncurkan. Fasilitas ini menargetkan penghimpunan dana sebesar US$25 miliar dari pemerintah dan lembaga filantropi guna memobilisasi tambahan US$100 miliar dari modal swasta.

JAKARTA - Timor Leste akhirnya mendapatkan status keanggotaan penuh di ASEAN setelah penantian panjang. Lantas berapakah Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Timor Leste? yang harus menunggu sembilan tahun setelah kemerdekaannya untuk dapat bergabung dengan organisasi regional kawasan.

Pendapatan Domestik Bruto per kapita di Timor Leste pada tahun 2023 tercatat sebesar USD1.278,42. GDP per Kapita di Timor Leste setara dengan 10% dari rata-rata dunia.Prabowo Tanda Tangani Deklarasi Timor Leste sebagai Anggota ke-11 ASEAN

PDB per Kapita di Timor Leste rata-rata sebesar USD1.251,12 dari tahun 2000 hingga 2023. Sempat mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar USD2.015,69 di 2021 dan terendah sebesar USD897,57 pada tahun 2006.

Timor Leste termasuk dalam jajaran negara termiskin di Asia, bila melihat data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook pada April 2024. Posisi Timor-Leste ada di bawah Myanmar sebagai negara termiskin di Asia Tenggara berdasarkan PDB per Kapita 2024.

Tercatat PDB per kapita Timor-Leste yakni sebesar USD1.453 atau sekitar Rp24,04 juta (dengan kurs saat ini Rp16.547 per USD). Menurut Bank Dunia atau World Bank, Timor-Leste mempunyai tantangan untuk membangun infrastruktur publik dan kerangka kelembagaan setelah memerdekakan diri dari Indonesia pada Mei 2002.

Namun belum kuatnya kondisi ekonomi menjadi masalah terbesar yang membebani Timor-Leste. Selain itu, ada sekitar 47% anak mengalami hambatan pertumbuhan karena buruknya layanan pendidikan. Tantangan tersebut semakin diperparah dengan hadirnya pandemi Covid-19.

10 Negara-negara Termiskin di Asia, Indonesia Termasuk?

Menurut data Bank Dunia, Timor Leste masih berada dalam kategori negara dengan ekonomi berpendapatan rendah. Negara kecil yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia bagian tenggara itu menempati peringkat ke-133 dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index).

Dalam data itu terdapat 20% pengangguran, dan 59% dari keseluruhan populasinya hidup dengan pendapatan per hari kurang dari USD1,25. Sementara di sektor pendidikan, hampir separuh jumlah penduduk Timor Leste (1.413.958 jiwa, estimasi 2021) masih buta huruf.

Bisnis.com, JAKARTA- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merilis riset terkait dampak pemanasan global yang dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan negara. Ironisnya, pemanasan global lebih mendera negara-negara dengan tingkat kemiskinan parah.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/10/2025), negara-negara termiskin di dunia akan mengalami pemanasan global lebih cepat daripada negara-negara kaya. Parahnya lagi, peningkatan suhu panas di negara-negara tersebut berlangsung dengan periode yang lebih lama setiap tahunnya.

PBB menemukan bahwa perubahan iklim memperburuk kemiskinan secara global. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi kemungkinan akan mengalami lebih banyak hari-hari dengan suhu tinggi, ketika suhu mencapai lebih dari 95F (35 Celsius), dibandingkan negara-negara dengan tingkat kemiskinan terendah.

Riset itu sendiri digagas Program Pembangunan PBB dan Prakarsa Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Oxford.

Para peneliti menemukan bahwa dalam satu skenario emisi tinggi, negara-negara termiskin akan mengalami sekitar 37 hari pemanasan global tambahan daripada yang mereka alami saat ini pada tahun 2059, sementara negara-negara dengan tingkat kemiskinan rendah akan mengalami peningkatan 24 hari lagi.

“Melihat ke masa depan, perubahan iklim kemungkinan akan semakin memperlebar kesenjangan,” kata Pedro Conceição, direktur kantor laporan pembangunan manusia UNDP.

Lebih jauh, dia menilai nasib negara-negara miskin yang sudah rentan kemungkinan besar akan semakin tertinggal.

Studi ini mengkaji data iklim dan survei kemiskinan di 108 negara untuk lebih memahami bagaimana isu-isu tersebut tumpang tindih.

Sekitar 80% dari 1,1 miliar orang di seluruh dunia yang hidup dalam kemiskinan menghadapi kondisi yang lebih sulit karena setidaknya satu dari empat "bahaya iklim" — panas tinggi, kekeringan, banjir, dan polusi udara — yang diuraikan dalam laporan tersebut.

Banyak orang miskin juga menghadapi bahaya iklim yang tumpang tindih, dengan 651 juta orang menghadapi dua atau lebih bahaya dan 309 juta orang menghadapi tiga atau empat bahaya sekaligus, menurut laporan tersebut.

Asia Selatan adalah kawasan yang paling rentan terhadap bahaya iklim yang tumpang tindih, dengan 99% penduduknya tinggal di wilayah yang terdampak oleh setidaknya satu bahaya.

"Jalinan risiko iklim dan kemiskinan kemungkinan akan semakin intensif di masa mendatang," tulis para penulis laporan tersebut.