LONDON - Bos kriminal yang diduga, Daniel Kinahan, ditangkap di Uni Emirat Arab terkait dugaan pelanggaran kejahatan terorganisir yang serius. Kinahan, berusia 40-an, ditangkap di Dubai berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan Irlandia, demikian dilaporkan oleh penyiar nasional Irlandia RTÉ.

Siapa Daniel Kinahan? Bos Mafia Irlandia yang Memiliki Jaringan Internasional

1. Memimpin Kartel Kinahan

Melansir BBC, Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepadanya pada April 2022 setelah ia dan anggota keluarganya yang lain diidentifikasi sebagai pemimpin kartel kejahatan terorganisir Kinahan.

Kinahan juga memiliki hubungan dengan dunia olahraga melalui perusahaan manajemen tinju MTK Global yang sekarang sudah bubar, yang mewakili lebih dari 100 petinju termasuk Tyson Fury dan Carl Frampton.

An Garda Síochána (polisi Irlandia) mengatakan mereka mengetahui penangkapan warga negara Irlandia tersebut.

Polisi Dubai mengatakan penangkapan dilakukan pada hari Rabu, 15 April setelah operasi pencarian dan pengawasan intensif.

Polisi Dubai mengatakan mereka telah menangkap seorang buronan Irlandia atas dugaan perannya dalam jaringan kejahatan terorganisir internasional.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan lintas batas.

2. Memiliki Jaringan Internasional

Penangkapan tersebut menyusul penerimaan berkas yudisial dari otoritas Irlandia yang merinci dugaan kejahatan Kinahan dan keterlibatannya dalam organisasi kriminal internasional.

Berdasarkan berkas tersebut, Kejaksaan Umum Dubai mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memulai prosedur hukum sebelum ekstradisinya.

Kinahan ditangkap dalam waktu 48 jam setelah surat perintah dikeluarkan.

Gardaí mengatakan penangkapan tersebut sesuai dengan perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara Irlandia dan Uni Emirat Arab.

Mereka mengatakan penangkapan warga negara Irlandia di Dubai saat ini masih menjadi urusan otoritas di Uni Emirat Arab.

Dalam sebuah pernyataan, An Garda Síochána mengatakan: "Penangkapan hari ini merupakan demonstrasi yang sangat penting lainnya tentang perlunya kerja sama penegakan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorganisir transnasional."

Perdana Menteri Irlandia Micheál Martin mengatakan bahwa ia mengetahui penangkapan seorang individu di UEA.

Martin mengatakan hal itu menegaskan "hubungan yang kuat dengan Uni Emirat Arab dalam hal pengaturan ekstradisi".

Ia mengatakan bahwa perjanjian tersebut sekarang berjalan efektif dan proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Menteri Kehakiman, Dalam Negeri, dan Migrasi Irlandia, Jim O'Callaghan, menyambut baik penangkapan tersebut.

Ia berkata: "Penangkapan hari ini menyusul permintaan saya kepada UEA untuk ekstradisi individu ini agar menghadapi dakwaan di Irlandia.

"Saya ingin memuji semua pihak yang terlibat dalam perkembangan hari ini, yang merupakan hasil kerja keras tanpa henti."

3. Terlibat dalam Skandal Narkotika dan Pembunuhan

Daniel Kinahan sebelumnya telah disebut di Pengadilan Tinggi di Dublin sebagai kepala kartel narkoba.

Pada 5 Februari 2016, terjadi upaya pembunuhan terhadap Kinahan dalam peristiwa yang dikenal sebagai penembakan di Hotel Regency.

Salah satu rekannya, David Byrne, ditembak mati, sementara dua lainnya ditembak dan terluka.

Insiden ini merupakan bagian dari perseteruan Hutch-Kinahan yang hingga saat ini telah menelan 18 korban jiwa.

Kinahan telah menghabiskan banyak waktu di Costa del Sol di Spanyol, tetapi setelah penembakan di Regency, diyakini ia pindah ke Dubai secara permanen.

Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, sandwich generation yang harus produktif tetap ada batasnya.

Jadi, karena sandwichgeneration ini kan ada limitasinya juga. Sandwichgeneration itu harus produktif. Kalau tidak, dia tidak bisa menopang ke bawah dan tidak bisa menopang ke atas. Tetapi, kemampuan sandwichgeneration juga ada batasnya,” ujarnya dalam agenda Dialog Menuju Kesejahteraan Antar-Generasi di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Karena itu, dia menilai bahwa National Transfer Accounts (NTA) dibutuhkan sebagai alat ukur aliran sumber daya ekonomi antar-usia dalam “keluarga besar” Indonesia dengan memetakan interaksi antara anak-anak (konsumen), usia produktif (sandwich generation), dan lansia (purna tugas) melalui pajak, keluarga, dan aset.

Penggunaan NTA dipakai untuk menghindari kebijakan berdasarkan perasaan, sehingga memungkinkan penentuan prioritas yang tepat antara kebutuhan pendidikan anak dengan kesehatan lansia secara akurat.

Kemudian juga berfungsi sebagai alat untuk membuat proyeksi strategis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan kebutuhan guru, dokter, dan infrastruktur sesuai perubahan struktur usia penduduk.

Alat ukur ini juga menjamin beban ekonomi pada sandwich generation agar tak terlalu berat dengan menyeimbangkan distribusi manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok usia, serta mengidentifikasi investasi yang paling mendesak dan berdampak besar dengan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bijak untuk kualitas hidup warga.

“Ini berbicara mengenai kebijakan publik masa depan Indonesia tentang anak-anak kita, tentang orang tua kita, tentang kita yang akan menjadi tua. Jadi, kalau kita ilustrasikan, sebetulnya kita sehari-hari pasti akan bertanya siapa yang sebenarnya membayar anak-anak kita bersekolah. Bisa orang tua, kombinasi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Siapa yang membayar rumah sakit untuk kakek-kakek kita? Siapa yang bekerja menghasilkan uang?,” kata Praktikno.

“Generasi yang produktif ini adalah generasi sandwich, generasi kejepit karena harus berproduksi, kemudian menanggung beban anak-anak, tapi sekaligus juga menanggung beban untuk orang tua. Nah, oleh karena itu, sangat berisiko kalau kita tidak bisa mengatur baik itu kebijakan publik sampai kepada (optimalisasi bonus demografi, penguatan sistem transfer publik, mendorong asset based realocation, serta mengantisipasi aging population,” ungkap dia.

Pihaknya ingin meyakinkan ke seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah, bahwa NTA dapat digunakan sebagai basis untuk kebijakan publik.

“Bisa jadi secara nasional kita bisa membuat agregatnya, tetapi kebijakan di daerah bisa jadi berbeda-beda. Misalnya saja, di daerah tertentu mungkin akan lebih banyak fokus kepada pendidikan anak dan seterusnya, tapi di daerah yang lain bisa jadi akan lebih fokus kepada penyiapan klinik lansia, rumah sakit, dan lain-lain, bansos (bantuan sosial) untuk orang tua, dan lain-lain,” ucap Menko PMK.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

UI GreenMetric Sustainable Corporate Rankings kami rancang sebagai platform pembelajaran dan transformasi...,

Depok (ANTARA) - UI GreenMetric bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (IDX) mendorongpraktik keberlanjutan untuk korporasi dengan melalui sustainable corporate rankings.

Untuk itu, UI Greenmetric menyelenggarakan Awareness Session bertajuk “Next Practices in Sustainability: Safe-to-fail, Seamless Integration, and Scope 1–3 Emissions” untuk memperkenalkan kerangka UI GreenMetric Sustainable Corporate Rankings kepada pelaku industri.

Kepala UI GreenMetric, Dr. Vishnu Juwono dalam keterangannya, Selasa menyatakan bahwa pemeringkatan ini dirancang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar daftar peringkat.

“UI GreenMetric Sustainable Corporate Rankings kami rancang sebagai platform pembelajaran dan transformasi. Tujuannya adalah membantu perusahaan Indonesia mengukur, membandingkan, dan meningkatkan kinerja keberlanjutan secara berbasis bukti, sehingga mampu bersaing di ekonomi rendah karbon,” ujarnya.

Vishnu mengajak korporasi Indonesia untuk memanfaatkan pemeringkatan ini sebagai alat strategis untuk benchmarking dan transformasi. Keberlanjutan adalah fondasi daya saing masa depan.

Manager Operasional, Data dan Riset UI GreenMetric Rahmi menambahkan, pihaknya menekankan keterlacakan bukti dan validasi silang per indikator.

Sistem ini membantu perusahaan membangun pelaporan ESG yang konsisten, transparan, dan dapat diaudit.

Forum ini juga menampilkan contoh praktik terbaik dari perusahaan internasional dan nasional yang telah menerapkan strategi pengurangan emisi melalui efisiensi energi, transisi energi bersih, dan manajemen rantai pasok berkelanjutan.

Pendekatan tersebut terbukti dapat menghasilkan penghematan energi signifikan sekaligus memperkuat reputasi perusahaan.

Melalui kolaborasi dengan IDX, UI GreenMetric berharap dapat mempercepat adopsi standar keberlanjutan di kalangan emiten dan memperkuat ekosistem bisnis yang lebih hijau di Indonesia.

Dalam paparannya, UI GreenMetric menekankan bahwa inisiatif pemeringkatan korporasi ini dibangun di atas rekam jejak panjang UI GreenMetric dalam menilai keberlanjutan universitas dan kota secara global.

Hingga 2025, jaringan UI GreenMetric telah mencakup lebih dari 1.700 universitas di lebih dari 100 negara, dan kini diperluas untuk membantu sektor korporasi membangun sistem pengukuran keberlanjutan yang transparan dan dapat dibandingkan.

Sesi utama membahas tren global emisi gas rumah kaca yang terus meningkat dan implikasinya bagi dunia usaha. Data terbaru menunjukkan bahwa emisi global hampir terus naik sejak awal 2000-an, dengan dampak langsung terhadap biaya operasional, risiko rantai pasok, dan akses pembiayaan perusahaan.

UI GreenMetric memaparkan bahwa metodologi pemeringkatan korporasi mencakup empat pilar utama: Lingkungan, Sosial, Tata Kelola, serta Riset & SDGs, dengan penekanan pada bukti publik yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan kredibilitas data ESG dan mengurangi risiko klaim berlebihan (greenwashing).

Forum ini menyoroti pentingnya pengukuran emisi gas rumah kaca dan integrasiEnvironmental, Social, and Governance (ESG) sebagai strategi bisnis inti perusahaan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, Presiden RI tegas memberikan perintah untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan UMKM.

"Pokoknya kita sudah, saya cuma mau bilang sudahi. Pak Presiden sudah tegas memberikan perintah kepada kita untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa barang-barang impor ilegal menimbulkan dampak yang destruktif terhadap pelaku usaha UMKM di Indonesia.

"Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada selisih (gap) 800 yang tidak tercatat secara resmi. Jadi kita harus pahami bahwa pada saat angka gap 800 yang masuk ini tidak tercatat, berarti dia suka-sukanya saja kasih harga," katanya.

Menurut Maman, ini sudah masuk dalam kategori zalim. Dirinya tidak melarang impor namun barang-barang yang diimpor ke Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya UMKM di Indonesia juga memiliki daya saing.

"Itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ditanya sama saya, prioritas saya adalah mengamankan UMKM," kata Maman.

Dia berharap dengan adanya penahanan terhadap pemilik Blueray Cargo John Field (JF) atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi.

"Saya minta sudah, kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana dampaknya. Jadi saya pikir mari sudah saatnya kita stop permainan (impor ilegal) ini,'' katanya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri jejak kabur pemilik PT Blueray Cargo sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yakni John Field (JF).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, KPK melakukan penelusuran maupun pendalaman karena khawatir dengan adanya jeda waktu antara penangkapan dan penyerahan diri yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, KPK mendalami kemungkinan John Field bertemu dengan saksi-saksi penting pada kasus tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan, salah satu upaya penelusuran maupun pendalaman tersebut dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung John Field.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam konteks tersebut, Global Infotech Solution (GIS) kembali mempertahankan penilaian keberlanjutan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk tahun 2026,

Jakarta (ANTARA) - Global Infotech Solution (GIS) kembali meraih penghargaan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk tahun 2026 atas komitmen mendorong praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) yang berkelanjutan dalam tata kelola di industri teknologi.

"Berkat mendorong praktik ESG di industri teknologi, GIS kembali meraih bronze medal EcoVadis 2026," kata Managing Director GIS Amon Fernandes dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kian menjadi tolok ukur penting dalam industri teknologi, seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan keberlanjutan dari pelanggan global.

"Dalam konteks tersebut, Global Infotech Solution (GIS) kembali mempertahankan penilaian keberlanjutan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk tahun 2026," ujarnya.

Setelah sebelumnya memperoleh badge Committed pada 2025, di awal tahun 2026 GIS berhasil meningkatkan peringkatnya ke kategori bronze medal, sebagai cerminan penguatan signifikan dalam kebijakan, proses, dan implementasi ESG di seluruh operasional perusahaan.

Menurutnya pencapaian itu juga menempatkan GIS di jajaran 35 persen perusahaan terbaik dari lebih dari 1.000 organisasi yang dinilai oleh EcoVadis.

Adapun terdapat empat aspek utama yang menjadi kerangka utama EcoVadis dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh, yakni lingkungan, ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, etika, serta pengadaan berkelanjutan.

Keberlanjutan penilaian ini, kata dia, mencerminkan konsistensi GIS dalam membangun tata kelola dan praktik operasional yang selaras dengan standar global.

"ESG kini bukan lagi diferensiasi, tetapi prasyarat untuk bisa bertahan dan dipercaya di industri teknologi. Bagi GIS, penilaian EcoVadis menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis kami berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Amon.

Menurutnya hasil penilaian tersebut didukung fondasi keberlanjutan yang telah dicapai GIS sepanjang tahun 2025, termasuk penerapan kerangka ESG melalui berbagai kebijakan dan inisiatif internal, serta didukung oleh perolehan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

"Komitmen ini juga tercermin melalui pengakuan eksternal di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk perolehan Top CSR Award 2025," ucapnya.

Sepanjang 2025 hingga memasuki tahun 2026, GIS memperkuat komitmen keberlanjutan melalui berbagai inisiatif lintas organisasi, mulai dari peningkatan penggunaan kendaraan listrik oleh jajaran direksi, penerapan prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI).

Selain itu, pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove, hingga program pengelolaan dan daur ulang limbah operasional melalui GIS Recycling, serta GIS Scholarship untuk mendukung pengembangan pendidikan di bidang teknologi informatika.

GIS juga mendorong efisiensi dan tanggung jawab operasional melalui optimalisasi konsumsi energi, digitalisasi proses internal untuk mengurangi penggunaan kertas, hingga peningkatan standar keselamatan dan kesejahteraan karyawan, serta keterlibatan pemasok yang menerapkan prinsip pengadaan berkelanjutan.

"Selain aspek operasional, GIS melanjutkan berbagai kontribusi sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan," bebernya.

Pendekatan itu, tambah Amon, sejalan dengan peran GIS sebagai perusahaan sistem integrator, yang tidak hanya menyediakan solusi teknologi, tetapi juga berupaya menciptakan dampak berkelanjutan bagi industri dan komunitas di sekitarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perjalanan Siloam Internasional Hospitals dalam memperkuat praktik keberlanjutan kembali membuahkan hasil membanggakan. Tahun 2025 ini, Siloam berhasil meraih Silver Medal dari EcoVadis dengan skor 71, meningkat 7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian ini menempatkan Siloam dalam 15% perusahaan dengan kinerja ESG (Environment, Social and Governance) terbaik secara global, dari lebih dari 130.000 perusahaan yang dinilai EcoVadis. Dalam industri Human Health Activities, Siloam menempati posisi Top 3% perusahaan global-sebuah bukti konsistensi kami dalam menghadirkan layanan kesehatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada setiap pilarnya, Siloam juga mencatat kinerja unggul: Top 5% untuk Environment, Top 10% untuk Labor & Human Rights, Top 12% untuk Ethics, dan Top 1% untuk Sustainable Procurement. Capaian ini menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan telah terintegrasi kuat di seluruh jaringan layanan Siloam.

Permudah Pasien, Siloam Hospitals Tingkatkan Investasi Digital



CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menyampaikan, bahwa peningkatan skor ini merupakan bukti nyata kerja keras seluruh tim. “Setiap inisiatif kecil yang konsisten akhirnya membawa kita ke pencapaian yang besar. Berada di 15% perusahaan global dan menjadi salah satu yang terbaik di industri kesehatan bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan di setiap lini operasional Siloam," ungkap Caroline.

Peningkatan Skor yang Mencerminkan Transformasi Nyata

EcoVadis memberikan penilaian komprehensif terhadap 21 kriteria keberlanjutan meliputi Lingkungan, Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia, Etika, dan Pengadaan Berkelanjutan. Skor 71 yang diraih Siloam tahun ini mencerminkan kemajuan signifikan dan peningkatan efektivitas berbagai inisiatif ESG, baik dalam penguatan kebijakan, peningkatan transparansi, maupun implementasi program-program keberlanjutan.

Peningkatan 7 poin dari tahun sebelumnya merupakan lompatan besar dalam skala penilaian EcoVadis, dan menunjukkan bahwa banyak proses, kebijakan, dan tata kelola perusahaan kini berada dalam kategori yang jauh lebih matang.

Fondasi Keberlanjutan yang Semakin Kokoh

Metodologi EcoVadis berlandaskan standar internasional seperti UN Global Compact, ILO Conventions, dan GRI Standards, sehingga pencapaian ini menguatkan kredibilitas Siloam dalam kancah global.

Keberhasilan tahun ini merupakan buah dari akumulasi kerja bertahun-tahun. Siloam telah membangun fondasi keberlanjutan melalui penguatan kebijakan dan penetapan target ESG yang jelas, disertai penerapan berbagai standar internasional seperti ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 27001. Komitmen tersebut juga tercermin dalam keanggotaan Siloam pada UN Global Compact dan penerapan Women’s Empowerment Principles (WEPs) yang mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam lingkungan kerja.

Siloam Hospitals Fokuskan Segmentasi Layanan Kesehatan



Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Siloam juga menjalankan assurance independen terhadap Sustainability Report, serta memperkuat proses pengadaan berkelanjutan agar semakin terstruktur, bertanggung jawab, dan selaras dengan standar global.

Di tengah beragam pencapaian tersebut, Caroline Riady menegaskan bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia menekankan, peningkatan skor ESG ini mencerminkan komitmen untuk menjaga standar keberlanjutan yang tinggi dan memastikan bahwa pertumbuhan perusahaan selalu sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

"EcoVadis bagi kami bukan sekadar alat penilaian, tetapi cermin untuk melihat potensi perbaikan dan arah penguatan ke depan. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, dan kami mendedikasikannya untuk para pasien serta seluruh pemangku kepentingan yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami. Kami akan terus bergerak maju, mengembangkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan," paparnya.

BALI - Menyikapi semakin mendesaknya tantangan perubahan iklim, pendekatan ekonomi sirkular kini menjadi paradigma penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan konsep yang menekankan ekonomi hijau dan pemanfaatan produk yang dapat dimanfaatkan kembali, ekonomi sirkular semakin relevan untuk diterapkan dalam kebijakan publik maupun strategi industri.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin regional dalam implementasi ekonomi sirkular. Namun keberhasilan transisi ini membutuhkan pemahaman kolektif, kolaborasi multisektor, serta penerapan standar internasional agar implementasinya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah mempercepat pemahaman mengenai Ekonomi Sirkular dan ISO 59000 yang berstandard internasional, Konferensi Internasional tentang Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan (International Conference on Circular Economy and Sustainability/ICCES) pertama di Indonesia sukses diselenggarakan oleh ICEST pada 17–18 November 2025 di Bali yang juga didukung penuh oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kementerian PPN/Bappenas.

Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025



ICCES menjadi forum internasional perdana di Tanah Air yang secara khusus membahas Ekonomi Sirkular yang Berkelanjutan dengan meyesuaikan penerapan ISO 59000 sebagai standrad internasional, serta menghadirkan para pakar dari berbagai negara.

Sebagai grup media terkemuka di Indonesia, MNC Group melalui berbagai platform televisi, digital, portal, dan radio berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui inisiatif MNC Peduli, MNC Group juga turut mendukung penerapan ekonomi sirkular melalui beragam program ekonomi hijau yang memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

Dalam konferensi ini, Director of Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution turut hadir sebagai pembicara dan menyampaikan pandangan mengenai peran strategis media dalam transformasi ekonomi sirkular yang Berkelanjutan. Dia menekankan, pentingnya media dalam meningkatkan literasi publik terkait perubahan iklim serta mendorong implementasi solusi berkelanjutan oleh perusahaan maupun individu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

"Kita disini berperan bagaimana bisa mensosialisasikan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang green ekonomi ini karena ini sangat penting bagi kelangsungan kehidupan kita di dunia ini," ujarnya di Bali, Rabu (3/12/2025).



ICCES 2025 menjadi momentum penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Konferensi ini sekaligus bertepatan dengan peluncuran global standar ISO 59000, dan diharapkan menjadi titik awal terbentuknya forum lintas negara yang fokus pada pengembangan ekonomi sirkular.

Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kristanto Widiwardono berharap, perusahan-perusahaan bisa mengimplementasikan sirkular ekonomi ke depannya. "Ini mudah-mudahan industri dari perusahaan perusahaan ini bisa semakin mengimplementasikan sirkular ekonomi dengan menggunakan standar sni iso 59.000 series yang terkait dengan sirkular ekonomi," paparnya.

Ke depan, konferensi ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk berbagi pengetahuan, membangun kemitraan, dan menciptakan solusi kolektif menuju ekonomi sirkular yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan bagi Indonesia maupun dunia.

Sejalan dengan itu, Chair ICEST Institute, Suharman Noerman mengungkap, kegiatan tersebut dimaksudkan atas keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang berlebihan dieksploitasi.

"Kegiatan ini dimaksudkan atas komitmen keprihatinan komunitas global terhadap fenomena bumi yang semakin over eksploitasi sehingga dibutuhkan langkah langkah strategik berbasis standar untuk bisa mendorong perbaikan perbaikan di dalam transisi liner amodel dan menjadi sekular model," tuturnya.

RI Negara Kedua Implementasikan Inisiatif Pengadaan Bertanggung Jawab



Sementara itu, Chair European TC ON CE Sweden, Raul Carlsson menambahkan, konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan berkelanjutan di Bali itu dinilai sangat mencerahkan. Pasalnya, konferensi tersebut menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap.

"Konferensi internasional tentang ekonomi sirkular dan keberlanjutan di Bali. Konferensi ini sungguh mencerahkan. Konferensi ini benar-benar menunjukkan bagaimana industri di Indonesia begitu tanggap, eh, menanggapi pertanyaan-pertanyaan besar seputar lingkungan. Saya melihat pengetahuan tentang ekonomi sirkular sangat tinggi dan pemahaman tentang keberlanjutan berada di level yang sangat tinggi," katanya.

transparansi ESG kini bukan lagi sekadar pelengkap proses bisnis, tapi dapat mempengaruhi ekspektasi investor global maupun domestik

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat tingkat kepatuhan perusahaan tercatat (emiten) dalam menyampaikan laporan keberlanjutan (sustainability report) terus menunjukkan tren positif, tercermin dari jumlah emiten yang melapor kini mencapai 90 persen lebih.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

“Memang belum 100 persen (emiten yang menyampaikan laporan keberlanjutan), karena tidak semuanya juga menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, karena itu kan (biasanya disampaikan) satu paket antara laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan,” ujar Jeffrey Hendrik saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia pun menambahkan bahwa tidak ada kendala teknis yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan pelaporan Environmental, Social and Governance (ESG) tersebut.

Ia menyatakan tingginya tingkat kepatuhan emiten terhadap implementasi ESG penting untuk menjaga daya saing pasar modal Indonesia di mata dunia.

Pihaknya pun berkomitmen untuk memfasilitasi keterbukaan tersebut agar pasar modal domestik lebih adaptif terhadap kebutuhan investor modern yang mengutamakan keberlanjutan.

"Kami berharap pasar modal Indonesia akan lebih beradaptasi sehingga akan menarik banyak investor global maupun investor domestik yang dari hari ke hari semakin peduli dengan penerapan prinsip-prinsip ESG ini," kata Jeffrey.

Ia mengatakan transparansi ESG kini bukan lagi sekadar pelengkap proses bisnis perseroan, tapi dapat mempengaruhi ekspektasi para investor global maupun domestik.

.

Pelaporan aktivitas keberlanjutan yang baik, lanjut dia, akan membantu investor memahami bagaimana perusahaan mengelola risiko terkait iklim dan sosial, serta strategi penciptaan nilai jangka panjang.

Ke depannya, BEI berkomitmen untuk memperluas indeks ESG serta mendukung pencatatan instrumen keuangan hijau, seperti sukuk hijau (green bonds) dan produk investasi berkelanjutan lainnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memobilisasi modal menuju proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi transisi di Indonesia.

“Laporan ESG yang kredibel membangun kepercayaan investor dan mendukung nilai perusahaan yang berkelanjutan,” ucap Jeffrey.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah pusat menyiapkan langkah untuk menarik kembali kewenangan penerbitan izin pertambangan pasir kuarsa dari pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki tata kelola komoditas strategis tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, mencegah penyimpangan izin, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Bahlil, keputusan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jabar, pada Minggu (23/11/2025), dengan fokus penanganan tambang dan perkebunan ilegal yang menimbulkan kerugian negara.

"Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan," kata Bahlil usai melantik pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

"Saya sering juga turun ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.

Dalam pembahasan ratas, menurut Bahlil, pemerintah turut menyoroti adanya praktik penambangan yang tidak sesuai izin, termasuk temuan pasir kuarsa yang dicampur dengan mineral timah.

"Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa, tapi di dalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diatur lebih baik lagi," sebutnya.

Penarikan kewenangan ini, tambah Bahlil, nantinya akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih, penyalahgunaan izin, serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung, seiring maraknya praktik penambangan pasir kuarsa yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Pasir kuarsa telah ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Republik Indonesia (RI) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam wawancara eksklusif dengan reporter Xinhua baru-baru ini menyampaikan bahwa pengalaman berharga China dalam memanfaatkan transmigrasi untuk menangani kemiskinan patut diteladani oleh Indonesia. Indonesia berharap dapat memperkuat kerja sama dengan China untuk mewujudkan pembangunan bersama demi kemakmuran rakyat kedua bangsa.

Pada Oktober 2025, dalam kunjungan kerja ke China, Iftitah menyaksikan bagaimana program transmigrasi di negara tersebut bertransformasi dari sekadar perpindahan penduduk menjadi bagian dari program besar pengentasan kemiskinan. Kunjungan itu juga membangkitkan semangatnya untuk menepis anggapan umum soal kemiskinan.

"Saya dichallenge oleh banyak orang, banyak pihak, kalau kemiskinan di Indonesia banyak itu wajar. Penduduknya besar, 285 juta. Di China, 1,4 miliar penduduk dan hampir zero kemiskinan absolutnya. Ada alasan apa lagi untuk bangsa Indonesia tidak bisa keluar dari kemiskinan? Itulah juga yang saya lihat semangatnya dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, ingin Indonesia keluar dari kemiskinan ini. Tentu saja kalau saya melihat, kita harus membuka lebih banyak lapangan kerja," ungkapnya berapi-api.

Transformasi transmigrasi dalam pengentasan kemiskinan

Dalam percakapan hangat di halaman rumah dinasnya, Iftitah sangat mengapresiasi bagaimana relokasi penduduk justru menjadi motor pengentasan kemiskinan ketika disinergikan dengan program lain. Dia menyimpulkan "kunci kesuksesan" China tersebut terletak pada perhatian terhadap pendidikan, penyesuaian dengan kondisi lokal, kepemimpinan yang kuat, serta semangat untuk terus berjuang. Dia juga sangat terkesan saat mengunjungi Desa Xujiachong dan Desa Guanzhuang di Yichang, Provinsi Hubei.

Kedua desa itu terbentuk setelah transmigrasi lebih dari 1.3 juta penduduk untuk pembangunan Bendungan Tiga Ngarai, bendungan terbesar di seluruh dunia. Bendungan raksasa tersebut telah menghasilkan 100 miliar kWh listrik lebih per tahun dan berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Selain itu, para penduduk yang bertransmigrasi juga mengalami peningkatan pendapatan.

"Mereka (para transmigran) mendapatkan bantuan-bantuan sesuai dengan potensi lokal. Yang saya lihat, misalkan, ada di sana itu komoditas jeruk. Ternyata setelah ada insentif dari pemerintah, produktivitas jeruk meningkat berkali-kali lipat. Bahkan dalam catatan saya, pendapatan petani jeruk di daerah Yichang itu hampir 3 kali lipat dari rata-rata nasionalnya," tutur Iftitah.

Melalui upaya mandiri selama puluhan tahun yang didukung oleh bantuan pemerintah setempat dan berbagai kalangan masyarakat, kedua desa tersebut berhasil mengembangkan potensi lokal mereka. Pemerintah China memberikan dukungan komprehensif melalui program pelatihan, transfer teknologi, dan kolaborasi antara transmigran dan warga lokal.

Selain durian, Iftitah juga menyebutkan peluang besar kawasan transmigrasi untuk memasok buah kelapa ke pasar China. Pada 2023 saja, China menyerap lebih dari empat miliar butir kelapa, sementara produksi domestik hanya berasal dari Provinsi Hainan. "Jadi, (ada) defisit tiga miliar butir (kelapa). Sangat besar sekali, 75 persen. Tanamlah kelapa di Indonesia," ajaknya.

Sementara itu di Desa Xujiachong, pendampingan pemerintah China meningkatkan pendapatan masyarakat hingga delapan kali lipat dibandingkan masa awal mereka menetap. Aktivitas ekonomi di Xujiachong tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, tetapi juga telah merambah ke bidang industrialisasi rumah tangga.

Iftitah juga melihat adanya kemiripan strategi dalam pembangunan kawasan transmigrasi di kedua negara. Keduanya menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk pengentasan kemiskinan. Di China dikenal ungkapan yang berbunyi "untuk menjadi makmur, bangunlah jalan terlebih dahulu", dan dia mengatakan harus memusatkan sumber daya pada pengembangan infrastruktur di beberapa daerah percontohan, dan kemudian mendorong pembangunan di daerah sekitarnya..

Hal serupa diterapkan Indonesia di kawasan transmigrasi Halmahera Utara. "Semula untuk membawa kelapa dari satu titik ke pelabuhan butuh 8 jam. Sekarang dengan jalan yang lebih bagus, hanya 1 sampai 2 jam," paparnya. Infrastruktur terbukti meningkatkan produktivitas dengan menekan biaya.

Selain infrastruktur, Iftitah menyoroti peran pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. "Di China, pendidikan itu juga tidak hanya pendidikan yang bersifat pengetahuan, tapi juga keterampilan dan bahkan karakter, " terangnya.

Pengalaman itu menginspirasinya untuk semakin menekankan pendidikan yang menyeluruh, dan mengajak dunia akademisi baik dalam negeri maupun luar negeri tercantum dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia. Dia mengatakan akan mengerahkan dua ribu akademisi dari beberapa universitas teratas di Indonesia ke kawasan-kawasan tersebut untuk mempelajari potensi ekonominya.

"Kami nanti akan membuka kampus-kampus patriot. Di beberapa lokasi, di bagian barat itu ada Rempang, ada satu di Sulawesi, ada satu lagi di Merauke, di bagian Timur. Itu adalah distribusi SDM-SDM, sumber daya manusia unggul. Jadi, mereka adalah para pemilik beasiswa S2, terdaftar di tujuh universitas top di Indonesia, tapi mereka kuliahnya tidak di kampus utama, tidak di Jawa. Mereka kuliahnya di kawasan-kawasan transmigrasi. Supaya setiap hari mereka bisa melihat langsung kondisi masyarakat, dan selalu berpikir bagaimana solusi yang terbaik. Karena bagi saya pribadi, solusi itu bukan dalam bentuk saran atau rekomendasi, solusi itu ada dalam bentuk tindakan." tegas Iftitah.

Dari transformasi transmigrasi Indonesia untuk Dunia

Dalam kesempatan kunjungan ke China tersebut, Iftitah memberikan kuliah umum di Central China Normal University (CCNU) di Wuhan, China. Kuliah umum itu bertujuan mengajak mahasiswa dan akademisi China berkolaborasi membangun kawasan transmigrasi Papua. Pulau itu mewakili tantangan sekaligus peluang. Untuk itu, Iftitah mengajak China untuk bersama-sama membangun Bumi Cendrawasih, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga industri.

Dalam kesempatan itu, dia mengenang sebuah pertanyaan menarik dari seorang mahasiswi doktoral. "Dia menanyakan kepada saya, 'Mr. Minister, His Excellency, apa pentingnya transmigrasi di Indonesia buat kami di China?' " tutur Iftitah.

Purnawirawan tentara itu menjawab dengan contoh durian. Dia menanyakan apakah penanya itu menyukai durian. Seperti banyak warga China, penanya itu menjawab ya, suka sekali. "Saya sampaikan, datanglah ke Sulawesi. Hampir semua tanah di Sulawesi bisa ditanami durian. Bawalah uang dan teknologi, bekerja samalah dengan masyarakat Indonesia untuk menanam durian terenak di dunia. dan We enjoy together," ujarnya.

China menyerap lebih dari 85 persen pasokan durian global pada 2024, dengan total 1,56 juta ton dan nilai hampir Rp117 triliun atau sekitar 7 miliar dolar AS. Namun, durian hampir tidak dapat tumbuh di China. Tanaman itu berasal dari Sumatra dan Kalimantan, serta membutuhkan suhu panas dan kondisi lembap yang tersedia di Asia Tenggara.

Selain durian, Iftitah juga menyebutkan peluang besar kawasan transmigrasi untuk memasok buah kelapa ke pasar China. Pada 2023 saja, China menyerap lebih dari empat miliar butir kelapa, sementara produksi domestik hanya berasal dari Provinsi Hainan.

"Jadi, (ada) defisit tiga miliar butir (kelapa). Sangat besar sekali, 75 persen. Tanamlah kelapa di Indonesia," ajaknya.

Menyambut kerjasama, merobohkan tembok

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor kelapa Indonesia terus meningkat, tetapi masih jauh dari memenuhi kebutuhan pasar China. Pada Januari-Mei 2025, Indonesia mengekspor 204 ribu ton, naik 47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari dua komoditas tersebut, Iftitah menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi Indonesia memiliki potensi besar yang belum tergarap. Ada setidaknya 154 kawasan transmigrasi dengan 140 komoditas unggulan dan 212 wilayah tujuan wisata. Kawasan tersebut membutuhkan modal, teknologi, dan keunggulan dari China untuk mengembangkan berbagai potensi lokal.

Kunjungan ke Laboratorium Padi Hybrid di Wuhan juga membuka mata tentang besarnya potensi dari peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Iftitah menyatakan telah mengundang investor dan ahli dari China untuk bekerja sama.

"Saya secara langsung sudah mengundang para ahli dan investor dari China. Memang tingkat produktivitasnya tinggi, sampai 11-13 Ton per hektare, dan mereka sudah menanam padi hybridnya di Filipina, dan hasilnya bisa sampai 17 ton per hektare" ujarnya.

Menurut Iftitah, kekuatan transmigrasi terletak pada lahan dan tenaga kerja, sementara kelemahannya adalah teknologi, modal, dan off-taker. Kerja sama dengan China diharapkan bisa menutupi kekurangan ini.

Untuk memudahkan investasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berencana membentuk Project Facilitation Office, unit khusus yang mengawal dan memfasilitasi investor dari mulai perizinan awal hingga operasional. "Kami sebagai jembatannya. Kalau butuh izin lahan, kita antar ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). (Jika membutuhkan) izin investasi (kami antar) ke Kementerian Investasi. Izin pertanian atau pertambangan, kami antar ke kementerian terkait," jelasnya.

Syarat utama bagi investor asing, termasuk dari China, adalah komitmen menyerap 80 persen tenaga kerja lokal. "Karena kalau tenaga kerja dari lokal, mereka menjadi pagar hidup dari industri itu. Mereka sadar, kalau industrinya mati, mereka mau kerja apa?" tegasnya.

Menyambut kerjasama, merobohkan tembok ego sektora

Untuk memajukan transmigrasi, Iftitah menegaskan bahwa kerja satu kementerian tidak cukup. Sejak awal, transmigrasi membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. "Sejak pemerintahan Presiden Soekarno, transmigrasi tidak bisa berdiri sendiri. Dulu ada Dewan Pertimbangan Transmigrasi yang diketuai menteri transmigrasi dan dianggotai menteri lainnya," jelasnya.

Salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi RI saat ini adalah meningkatkan sinergi antarkementerian. Dia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang sejak awal telah menginstruksikan untuk merubuhkan tembok ego sektoral.

"Beliau paham betul bahwa yang paling berbahaya adalah tembok ego sektoral. Padahal semuanya harus komprehensif, kolaboratif, dan sinergis. Kementerian transmigrasi tidak bisa berdiri sendiri," tegas Iftitah.

Dia menekankan bahwa transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk. Tanpa dukungan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang memadai di lokasi baru, tujuan pemerataan penduduk tidak akan tercapai.

Sinergi tersebut sudah terlihat nyata pada pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) di Tanjung Banon. Dari 504 rumah yang dibangun, hanya 200 dari anggaran Kementerian Transmigrasi. Sebanyak 304 rumah lainnya disediakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pembangunan dermaga, cold storage, stasiun pengisian bahan bakar, dan tempat pelelangan ikan ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Land clearing menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan penyediaan dan sertifikasi lahan ditangani oleh Kementerian ATR.

Asta Cita dan pembangunan transmigrasi

Pemerintahan Presiden Prabowo memberi perhatian besar pada kesejahteraan masyarakat di pedesaan, termasuk di kawasan transmigrasi. Program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis menyasar penguatan ekonomi pedesaan.

Iftitah menjelaskan bahwa pelajaran pengentasan kemiskinan di wilayah transmigrasi sangat penting untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Pembangunan dari desa untuk pemberantasan kemiskinan merupakan satu dari delapan program utama Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai Asta Cita.

Iftitah menekankan komitmen Presiden Prabowo terhadap transmigrasi yang tecermin dari peningkatan anggaran yang signifikan.

Kini, transmigrasi dipandang tidak hanya sebagai program fisik, tetapi juga filosofi pembangunan. "Trans- itu (berarti) melintasi, melampaui, to be better. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Tetapi perpindahan tidak harus secara fisik. Kita lihat kesejahteraannya, pendidikannya, kesehatannya. Itulah cerminan kehidupan yang lebih baik," jelas Iftitah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku menemukan kebiasaan praktik fraud atau persekongkolan antara fiskus pajak dengan konsultan maupun wajib pajak dalam mengakali ketentuan perpajakan.

Persekongkolan ini, ia sebut biasanya dilakukan oleh para pegawai pajak yang ingin mengajukan resign atau pengunduran diri, untuk menjadi bagian konsultan atau tim pajak wajib pajak tertentu, namun masih memiliki data-data negara yang bisa digunakan sebagai celah fraud.

"Jadi ditengarai memang ada persekongkolan antara petugas pajak, kemudian konsultan yang kurang baik dengan wajib pajak," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Untuk menangani kebiasaan prakti persekongkolan itu, Bimo mengaku telah menyiapkan kebijakan khusus dalam bentuk pemberlakuan masa tunggu 5 tahun bagi pegawai pajak yang ingin mengajukan resign.

"Kami sudah mengeluarkan rancangan aturan yang terkait masa tunggu bagi pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang akan resign. Kenapa begitu? Ini penting karena belum ada kerangka aturan itu sebelumnya," kata Bimo.

"Karena mereka-mereka yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini harus menjaga independensinya. Tidak boleh ada konflik of interest, apalagi hubungan-hubungan istimewa dengan intermediaries," papar Bimo.

Masa tunggu atau grace period selama 5 tahun itu supaya pegawai pajak yang tak lagi ingin bekerja di DJP tidak bisa langsung bekerja sebagai kuasa pajak, konsultan, ataupun bekerja di bagian perpajakan di korporasi.

Masa tunggu ini diberikan karena sampai hari ini, DJP belum bisa memusatkan seluruh kepemilikan data negara yang dimiliki para pegawai termasuk kepentingan pengolahan analytics data yang terkait perpajakan lainnya.

"Ada data-data yang masih bisa disimpan di stand alone laptop, stand alone tablet, maupun HP dari para pegawai kami. Maka itu data negara yang ada di mereka, itu tidak akan bisa digunakan apabila mereka resign dalam jangka waktu 5 tahun. Karena dalam jangka waktu 5 tahun itu, itu sudah kadaluarsa," ungkap Bimo.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menindak tegas pelaku praktik impor ilegal, seperti under invoicing. Dirinya bahkan tidak segan-segan mencabut izin impor perusahaan.

Tidak hanya itu, Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya, saat media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Purbaya mengungkapkan bagaimana dirinya menemukan praktik under invoicing. Salah satu praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam sidak itu, Purbaya menemukan barang yang mencantumkan harga dalam dokumen kepabeanan jauh di bawah harga pasarannya. Misalnya, nilai yang importir cantumkan dalam dokumen senilai Rp 100 ribuan, tapi ternyata dijual Rp 35 juta hingga Rp 50 juta di pasaran, seperti e-commerce.

"Kalau yang saya lihat kualitasnya amat baik, seharusnya bukan barang murah, bukan Rp 100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp 500 ribuan. Di situ kita dapat tax impor tambahan Rp 220 juta satu kontainer. Yang lain kita akan periksa juga," kata Purbaya

Menurut Purbaya, perusahaan yang melakukan under invoicing dalam impor barang ini merupakan perusahaan besar yang namanya sudah beredar di publik.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]