SURABAYA - Sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai kampus masih terus bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, mahasiswa Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membangun sebuah sistem berupa WebGIS pelaporan dan pemetaan area berpotensi rawan tindak asusila bernama ITSafe.

Dengan luasnya kampus dan berbagai dinamika aktivitas mahasiswa di dalamnya, celah keamanan sering muncul pada sudut-sudut yang luput dari pantauan. Berkolaborasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) ITS, ITSafe dicanangkan oleh kelompok 7 Kemah Kerja Geomatika ITS yang terdiri atas Josephine Novellia A, Duta Satrio Wibowo, Muhammad Farid Farhan, Farrel Valentino Y, Ananda Adellia.

Ide solutif yang dicanangkan oleh Novellia dan kawan-kawan itu merupakan upaya membantu Satgas PPK ITS untuk menciptakan lingkungan ITS yang aman. Dengan sistem pelaporan yang berbasis crowdsourcing dan pemetaan spasial, laman dirancang khusus untuk mengidentifikasi area yang dianggap rawan tindak asusila. Mulai dari siulan nakal atau catcalling dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya.

Ketua Satgas PPK ITS Prida Novarita Trisanti ST MT mengungkapkan bahwa melalui sistem ITSafe dapat memudahkan satgas dalam menindaklanjuti laporan. Dengan itu pula, ITSafe dapat membantu unit lain, seperti Biro Manajemen Aset (BMA) dalam meningkatkan fasilitas keamanan di lingkup kampus. “Melalui ITSafe ini, kami dari pihak kampus akan terbantu dalam memahami area yang dirasa masih kurang fasilitas CCTV, penerangan, hingga patroli dari satuan keamanan,” tutur Prida.

Sementara itu, Novellia menjelaskan tentang berbagai fitur yang dapat diakses di dalam laman ITSafe ini. Tidak hanya berisi formulir pelaporan, dalam laman ini turut disajikan pula peta persebaran area rawan, jenis kelayakan fasilitas yang dipetakan, dan analisis area berdasarkan hasil pelaporan.

Pada formulir pengaduan, pelapor tidak perlu mengisi data diri apapun, sehingga ITSafe menjamin identitas pelapor akan aman. Alurnya, pelapor hanya perlu mengisi e-mail untuk umpan balik otomatis, peran pelapor, dan jenis kelamin pada halaman pertama. Kemudian, pelapor dapat mengisi titik lokasi dan kondisi lokasi yang dianggap rawan dan kurang aman. “Terakhir, pelapor dapat mengisi kronologi dan pengalaman pada area yang dilaporkan,” imbuh Novellia.

Selanjutnya, hasil dari pelaporan yang diverifikasi oleh tim akan ditampilkan pula pada fitur ‘Peta Persebaran’ di laman ITSafe. Dengan demikian, pengguna atau pengunjung laman dapat melihat area yang sudah dilaporkan tersebut. “Dengan fitur peta digital, memungkinkan pengguna untuk melihat area berpotensi rawan, informasi kondisi fisik area, serta tingkat konsentrasi kerawanan pada area tertentu,” terang Novellia.

Lebih lanjut, anggota tim lainnya Duta Satrio Wibowo pun menambahkan, sistem diolah dengan visual sebagai simbol tertentu. Salah satunya yakni visualisasi heatmap yang menggambarkan tingkat konsentrasi dan intensitas kerawanan berdasarkan skor kerawanan yang diberikan oleh pelapor. “Visualisasi heatmap digunakan untuk menunjukkan area yang memiliki intensitas kerawanan lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya berdasarkan persepsi pelapor,” papar Duta.

Beberapa data pengaduan yang dianggap memerlukan penanganan atau pendampingan pada pelapor pun akan diserahkan kepada Satgas PPK ITS dan ditindaklanjuti. Prida pun menegaskan bahwa ITS berkomitmen akan mengawal setiap data yang masuk pada ITSafe agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Melalui langkah preventif yang ditawarkan oleh tim mahasiswa Departemen Teknik Geomatika ITS bersama Satgas PPK ITS ini mendukung untuk mewujudkan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama pada poin ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, poin ke-5 tentang Kesetaraan Gender, serta poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, kembali memperlihatkan persoalan lama yang terus berulang di Indonesia: kekerasan seksual di lingkungan religius, berlangsung bertahun-tahun, akhirnya terungkap. Dalam pemberitaan media, dugaan pelecehan itu disebut terjadi sejak 2020 hingga 2024. Korban bukan satu orang, namun suara mereka baru benar-benar terdengar ketika kasus memasuki ruang publik dan aparat hukum mulai bergerak.

Yang mengkhawatirkan, kasus semacam ini bukan pengecualian. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali dikejutkan oleh dugaan kekerasan seksual di pesantren, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, hingga komunitas pengajian. Polanya hampir serupa: pelaku memiliki otoritas moral atau spiritual, korban berada dalam posisi subordinat, dan lingkungan sosial cenderung memilih diam pada tahap awal.

Ada kasus di sebuah pesantren di Jawa Barat yang melibatkan puluhan santri dan berlangsung lama sebelum akhirnya diproses hukum. Ada pula kasus di lembaga pendidikan berbasis agama di Sumatra yang baru terbongkar setelah korban berbicara melalui media sosial. Di wilayah lain, dugaan pelecehan baru diketahui publik setelah mantan santri saling menguatkan kesaksian mereka bertahun-tahun kemudian.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan hanya individu pelaku, melainkan mekanisme sosial yang memungkinkan kekerasan bertahan lama tanpa terdeteksi.

Fenomena Global di Berbagai Agama

Pola serupa ternyata tidak hanya terjadi dalam satu agama atau satu negara. Gereja Katolik di berbagai negara pernah diguncang skandal pelecehan seksual oleh pastor yang baru terungkap puluhan tahun setelah kejadian. Di Amerika Serikat, laporan investigasi Pennsylvania pada 2018 mengungkap ribuan korban kekerasan seksual oleh ratusan imam selama beberapa dekade.

Di Prancis, laporan independen CIASE tahun 2021 memperkirakan sekitar 330.000 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Gereja Katolik sejak 1950-an. Di India, sejumlah pemimpin spiritual Hindu terseret kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual terhadap pengikut perempuan. Bahkan di komunitas Buddha di Jepang dan Korea Selatan, media pernah memberitakan guru spiritual yang memanfaatkan posisi religius untuk melakukan kekerasan seksual terhadap murid perempuan.

Ada kesamaan yang mencolok: pelaku hampir selalu memiliki legitimasi simbolik tinggi, sementara korban hidup dalam struktur kepatuhan yang kuat.

Membaca Kasus dengan Teori Sistem Luhmann

Dalam perspektif sosiolog Jerman, Niklas Luhmann, masyarakat modern bekerja melalui sistem-sistem sosial yang memiliki logika komunikasinya sendiri. Agama, hukum, politik, pendidikan, dan media memiliki cara berbeda dalam menentukan mana informasi yang dianggap sah dan mana yang dianggap ancaman.

Dalam sistem agama, komunikasi dibangun di atas kepercayaan dan kepatuhan. Otoritas tidak semata lahir dari prosedur administratif, melainkan dari legitimasi simbolik: kesalehan, karisma, pengetahuan agama, atau posisi spiritual. Ketika seseorang telah diterima sebagai figur moral, kritik terhadapnya mudah dianggap sebagai ancaman terhadap komunitas dan keyakinan itu sendiri.

Luhmann menjelaskan bahwa sistem sosial bekerja dengan cara mereduksi kompleksitas. Dunia terlalu rumit untuk dipahami seluruhnya, sehingga manusia membutuhkan mekanisme penyederhanaan agar dapat bertindak.

Dalam kehidupan religius, penyederhanaan itu hadir melalui kepercayaan kepada otoritas spiritual. Murid, santri, atau jemaat tidak mungkin memeriksa terus-menerus apakah pemimpinnya benar atau salah. Mereka harus percaya agar sistem berjalan.

Namun mekanisme yang sama juga menciptakan titik rawan. Ketika figur spiritual dianggap hampir tidak mungkin salah, ruang koreksi menjadi sempit. Korban yang mencoba berbicara merasa dirinya sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pelaku sebagai individu.

Mengapa Korban Sulit Didengar?

Jean-Sébastien Guy dalam bukunya Theory Beyond Structure and Agency mengingatkan bahwa tugas sosiologi bukan sekadar menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan memahami bagaimana pengamatan sosial dibentuk. Dengan kata lain, yang perlu diperiksa bukan hanya tindakan pelaku, tetapi juga bagaimana komunitas membentuk cara melihat kenyataan.

Dalam banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan religius, laporan korban tidak langsung dipandang sebagai fakta yang harus diperiksa, melainkan terlebih dahulu dianggap ancaman terhadap reputasi lembaga atau agama. Guy juga menjelaskan bahwa realitas sosial “diproduksi melalui serangkaian operasi” komunikasi yang terus berulang. Ketika lembaga religius terus memproduksi komunikasi tentang kesucian pemimpin dan pentingnya loyalitas terhadap institusi, maka terbentuk realitas sosial yang membuat tuduhan terhadap figur otoritatif terasa hampir mustahil dipercaya.

Akibatnya, informasi mengenai kekerasan tidak benar-benar hilang, tetapi tertahan di dalam sistem. Ia hadir sebagai rumor, bisik-bisik, atau rahasia umum tanpa pernah cukup kuat menjadi pengetahuan publik.

Di titik ini, kritik Mohan J. Dutta menjadi relevan. Dalam Communication, Culture and Social Change, Dutta mengutip Paulo Freire yang mengkritik banking model of education, yaitu model pendidikan satu arah ketika guru dianggap pemilik penuh pengetahuan sementara murid hanya penerima pasif.

Dalam struktur seperti ini, kemampuan peserta didik mempertanyakan otoritas menjadi sangat lemah. Dutta menekankan pentingnya conscientization atau kesadaran kritis, yakni kemampuan individu merefleksikan realitas sosialnya dan bertindak untuk mengubahnya. Namun dalam komunitas religius yang terlalu hierarkis, kesadaran kritis sering dianggap ancaman. Korban yang bertanya dipersepsi melawan. Orang yang mengkritik institusi dianggap merusak harmoni.

Padahal justru ketiadaan ruang refleksi kritis itulah yang membuat kekerasan dapat bertahan lama.

Kementerian Agama dan Lembaga Independen?

Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang unik karena mempunyai Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teoritis, keberadaan kementerian ini semestinya memungkinkan pengawasan lebih kuat terhadap lembaga pendidikan dan komunitas keagamaan. Namun di sisi lain, posisi Menteri Agama sering dipandang sebagai jabatan politik yang terkait kompromi kekuasaan dan representasi kelompok keagamaan.

Akibatnya, publik kadang meragukan sejauh mana kementerian agama benar-benar independen ketika menghadapi kasus yang menyangkut tokoh atau lembaga religius berpengaruh. Beberapa pernyataan Nasaruddin Umar dalam ruang publik juga sempat memunculkan kontroversi dan perdebatan. Terlepas dari benar atau salahnya penilaian itu, situasi tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya regulasi, tetapi juga kepercayaan publik.

Dalam kerangka Luhmann, sistem politik bekerja dengan logika stabilitas dan kekuasaan, sementara sistem hukum bekerja dengan legal dan ilegal. Ketika kementerian agama terlalu dekat dengan kepentingan politik dan jaringan elite religius, respons terhadap kasus kekerasan seksual berpotensi dipengaruhi pertimbangan citra institusi dan sensitivitas politik, bukan semata perlindungan korban.

Karena itu, pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan religius tidak bisa hanya bergantung pada keberanian korban atau momentum viral. Yang dibutuhkan adalah mekanisme independen yang memiliki legitimasi publik.

Prancis memberikan contoh penting setelah laporan CIASE diterbitkan. Mereka membentuk lembaga independen bernama INIRR (Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation) untuk menerima pengaduan korban, melakukan pengakuan resmi atas penderitaan korban, serta menyediakan mekanisme reparasi di luar kontrol langsung gereja.

Indonesia membutuhkan model serupa: lembaga independen lintas agama yang melibatkan psikolog, ahli hukum, organisasi perlindungan perempuan dan anak, serta unsur masyarakat sipil. Kementerian Agama tetap penting sebagai regulator, tetapi penanganan korban memerlukan jarak dari kepentingan politik maupun perlindungan reputasi institusi keagamaan.

Sistem yang sehat bukan sistem yang bebas konflik, melainkan sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri melalui komunikasi terbuka. Ketika kritik selalu dianggap ancaman, sistem justru menjadi rapuh. Ia tampak suci di permukaan, tetapi menyimpan krisis dalam diam.

Dan dalam banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan religius, yang paling berbahaya bukan hanya pelaku, melainkan sunyi kolektif yang terlalu lama dipelihara atas nama kehormatan.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK) Siti Ma'rifah meminta pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, diberi hukuman maksimal. Baginya, tindakan itu merupakan kejahatan serius ini tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan.

"Mirisnya tindakan keji, tidak bermoral ini dilakukan1 oleh orang yang seharusnya melindungi, membimbing, dan memberi contoh teladan," kata Siti dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Puteri Wakil Presiden ke-13 RI ini mendorong pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren. Hal tersebut dengan bersikap tegas dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan seksual dalam bentuk apa pun.

"Bersikap tegas dan tidak mentolerir segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan perbuatan asusila dalam bentuk apa pun karena kejahatan serius yang harus diproses hukum. Jangan dinormalisasikan dan ada kompromi, apalagi dibiarkan," tegasnya.

"Mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," imbuh Siti.

Lebih lanjut, Siti juga meminta agar memberi akses kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan di pesantren.

"Kepada para korban, harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, pendampingan advokasi hukum, serta yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah langkah trauma healing," tutur Siti.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan perangkatnya yang memberikan ijin penyelenggaraan pesantren agar mendorong adanya audit terhadap tata kelola dan sistem pengawasan di pesantren," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Mendiktisaintek ) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan kesadaran dan kewaspadaan seluruh sivitas akademika terhadap kasus kekerasan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Forum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (9/5).

Brian menyampaikan bahwa kampus merupakan tempat lahirnya kader masa depan bangsa, sehingga seluruh unsur perguruan tinggi perlu memastikan terciptanya lingkungan akademik yang aman dan sehat.

“Kampus adalah tempat persemaian kader masa depan, SDM unggul Indonesia, dan segala kemungkinan sangat bisa terjadi,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (9/5/2026).

Kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang perlu menjadi refleksi bersama para pimpinan perguruan tinggi. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa baru.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) agar korban merasa aman untuk melapor.

Dalam forum tersebut, Brian turut mengingatkan bahwa kampus memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa sebagai pusat ilmu pengetahuan, riset, dan peradaban.

Selain membahas penguatan budaya akademik yang aman, Brian juga mendorong perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa melalui riset dan inovasi, termasuk mendukung program strategis pemerintah.

PATI - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelusuri jumlah pasti santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Pendiri Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Ashyari. Hal ini dilakukan lantaran korban kekerasan seksual disebut mencapai 50 orang meski hanya beberapa yang berani melapor.

"Kalau jumlah korban memang kami masih melakukan pendalaman dan pencarian informasi lebih lanjut karena belum semua korban dapat kami jumpai," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, Sabtu (9/5/2026).

Karena itu, tim LPSK diturunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mencari korban. "LPSK jemput bola terkait kasus ini, ada tim LPSK yang turun ke Pati," katanya.

Wakil Ketua LPSK lainnya Wawan Fahrudin menambahkan LPSK akan menjamin keamanan korban dan saksi yang hendak memberi keterangan agar kasus ini terang benderang. "Kami siap memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban agar berani beraksi mengungkap perkara," ujarnya.

PATI - Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati oleh tersangka AS (51), pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan masyarakat. Dalam upaya memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, DPP Perempuan Bangsa melakukan pendampingan langsung.

Selain itu, pendampingan juga menggandeng tiga lembaga negara, yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Pendampingan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Advokasi DPP Perempuan Bangsa, Eva Monalisa yang menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pesantren merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara tegas, menyeluruh, dan berpihak kepada korban.

“Kami hadir untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis yang layak. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan seksual, terlebih di lingkungan pendidikan dan pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri,” tegas Eva Monalisa di Pati, Sabtu (9/5/2026).

Anggota DPR itu juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil. Sekaligus mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dan perempuan.

“Langkah nyata yang dilakukan DPP Perempuan Bangsa adalah bentuk kepedulian sekaligus aksi kemanusiaan bagi para santri yang menjadi korban kekerasan seksual. Kami berharap kasus serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari, dan seluruh lembaga pendidikan semakin memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap peserta didik,” lanjutnya.

Eva juga mengapresiasi keterlibatan KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam memberikan perhatian terhadap kasus ini. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting untuk memastikan korban memperoleh keadilan, perlindungan hak, serta jaminan pemulihan secara menyeluruh.

Dia menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak boleh ditoleransi dalam kondisi apa pun.

"Maka dari itu, kami berharap seluruh elemen masyarakat untuk ikut aktif menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan dan pesantren," tegasnya.

JAKARTA - Polres Jakarta Utara masih memburu tersangka kekerasan seksual berinisial AJ yang sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO) . Polisi masih mencari keberadaan AJ yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2024.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Utara Kompol Ni Luh Sri Orsini tidak membeberkan apakah AJ masih di Indonesia atau kabur ke luar negeri. Ia menegaskan saat ini kepolisian masih mencari keberadaan tersangka. "Kami masih proses pencarian tersangka (AJ)," kata Ni Luh, Jumat (8/5/2026). Modus Kiai Ponpes Pati Cabuli Santriwati Terungkap: Dalih Hilangkan Penyakit hingga Kekerasan

Sebelumnya, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya Kombes Rita Wulandari Wibowo mengatakan pihaknya siap membantu Polres Jakarta Utara dalam menangkap tersangka kekerasan seksual berinisial AJ. Rita mengatakan saat ini jajaran Satreskrim Polres Jakarta Utara tengah memburu AJ yang statusnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Namun, pihaknya siap menurunkan personel untuk menangkap tersangka jika diperlukan. "Penyidik sedang melakukan upaya pencarian pelaku. Polda Metro Jaya tentu siap membantu jajaran apabila diperlukan," ujarnya.

Rita enggan menjawab apakah jajaran Satreskrim Polres Jakarta Utara mengalami kendala dalam menangkap tersangka AJ. Ia hanya menegaskan kepolisian masih bekerja untuk menelusuri keberadaan tersangka AJ. "Penyidik sampai dengan saat ini masih melakukan proses penyidikan dalam rangka menindaklanjuti perkara tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan pihaknya telah memasukkan tersangka kasus kekerasan seksual berinisial AJ ke dalam DPO. Onkoseno mengatakan saat ini pihaknya masih berupaya untuk mencari keberlanjutan AJ. "Masih kami upayakan untuk penangkapan. Dan sudah ada DPO-nya," kata Onkoseno, Jumat (5/12/2025).

Onkoseno mengaku tak menjelaskan apakah ada kendala dalam mencari keberadaan AJ. Ia hanya menegaskan pihaknya masih terus berupaya menangkap AJ. "Masih terus kami cari," katanya. Polisi Bongkar Prostitusi Anak di Apartemen Kawasan Kelapa Gading, 7 Orang Ditangkap

Sebelumnya, AJ ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1680/X/2024/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, pada 25 Oktober 2024.

AJ dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial FTP. Insiden itu terjadi di Jalan Golf Island Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Februari 2023. Pelaku saat itu merupakan atasan (senior manager) dan korban (junior manager), yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di kawasan PIK.

JAKARTA - Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ashari (51) diduga memiliki modus khusus dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Modus itu terungkap saat konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, korban hadir didampingi orang tua, kuasa hukum, serta mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Salah satu pengacara tim Hotman 911, Dewi Intan, mengungkapkan bahwa tersangka diduga merayu korban dengan dalih hubungan intim dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

“Jadi, waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu,” kata Dewi Intan.

“Menghilangkan semua penyakit, penyakit hati, penyakit segala-gala yang ada di dalam tubuh dia,” lanjutnya.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mengalami kekerasan apabila menolak permintaan tersangka. “Kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala,” ujarnya.

Dewi juga menyebut korban yang menolak akan diganti dengan santri lain secara bergilir. “Kalau menolak diganti lagi dengan santri lain, dengan santri lain, seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyebut tersangka diduga menganggap hubungan intim sebagai cara untuk membersihkan diri. “Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya? Membersihkan diri. Kalau menolak dibentur kepalanya ya,” kata Hotman Paris.

Diketahui, pelarian Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya berakhir. Polisi menangkap Ashari di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari (7/5/2026).

Kiai Ashari sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren yang diasuhnya.

Selama pelariannya sejak 4 Mei 2026, Ashari disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Dia diduga sempat bergerak dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina buka suara mengomentari kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Politikus PDIP ini mengajak masyarakat mengawal kasus yang menyeret nama Kiai Ashari atau AS ini.

Selly pun mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak abai dan memberikan kompromi terhadap pelaku. Selly mengingatkan bahwa mereka yang abai dan menghalangi penyidikan bisa dipenjara.

"UU sudah sangat jelas. Dalam Pasal 19 UU TPKS ditegaskan bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi, merintangi, atau menggagalkan proses penanganan perkara kekerasan seksual dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Kamis (7/5/2026).

Dia melanjutkan, ketentuan ini berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali, sehingga senmua pihak, termasuk aparat dan lembaga terkait, harus memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan berpihak pada korban.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly memaparkan pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan adanya perlindungan bagi korban sebagai Pasal 40 UU TPSK serta penindakan bagi pelaku yang menghalangi upaya penyidikan.

Selly menduga ada upaya sekelompok pihak yang berupaya mengaburkan kasus itu mulai dari membiarkan pelaporan sejak 2024, serta pernyataan polisi yang sebelumnya mengaku tak ditahan karena koperatif, namun nyatanya kabur. Dua hal ini membuat Selly merasa geram.

Merujuk dalam UU TPKS, kata Selly, memenjarakan pelaku kekerasan seksual seperti pada UU TPKS hanya cukup dua alat bukti, salah satunya keterangan korban dan surat keterangan psikologi atau visum. "Artinya kalau pada akhirnya hambatan kasus karena sebagain korban mencabut laporan itu agak rancu. Kan masih ada korban lainnya," ujar Mantan Plt Bupati Cirebon itu.

Di sisi lain, Selly mendesak adanya penyidikan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang abai terhadap kasus ini termasuk 'menspesialkan' pelaku yang diketahui kabur setelah sebelumnya keluar dari ponpes dengan pengawalan ketat aparat.

Karena ia melihat kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah menjadi pelajaran dan momentum bagi APH mematuhi UU TPSK. Sebab, menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan lambannya respons aparat penegak hukum, minimnya keberpihakan kepada korban, hingga adanya upaya pembiaran karena pelaku memiliki pengaruh sosial maupun keagamaan.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum tidak boleh bersikap abai, apalagi membiarkan proses hukum berjalan setengah hati. Negara harus hadir secara tegas dan berpihak kepada korban, bukan tunduk pada tekanan sosial ataupun relasi kuasa yang melindungi pelaku," kata legislator Dapil Jabar VIII Cirebon - Indramayu itu.

Di sisi lain, Selly juga melihat kasus ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama. Tidak cukup hanya mengandalkan citra moral atau simbol keagamaan, tetapi harus ada mekanisme perlindungan anak yang jelas, pengawasan berkala, kanal pengaduan yang aman, serta keterlibatan pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memastikan standar perlindungan santri berjalan optimal.

"Kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku, siapa pun mereka dan apa pun latar belakangnya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini untuk merespons banyak hoaks terkait kasus kekerasan seksual yang dibuat menjadi konten disinformasi di media sosial dan secara sengaja diframing untuk menyerang Menag Nasaruddin.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. "Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal,” ujar Menag.

Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegasnya.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah. “Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama," tandasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi keras menanggapi mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi tindakan asusila, terlebih di lingkungan institusi pendidikan agama.

"Negara tidak boleh mentolerir setiap kekerasan seksual, apalagi di dunia pesantren yang merupakan lembaga pencetak karakter anak bangsa. Dari dulu kita telah menyiapkan berbagai regulasi untuk melindungi semua anak didik," kata pria yang akrab disapa Kang Cucun, Rabu (6/5/2026).

Dia meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak pelaku. Menurutnya, kasus di Pati sudah berada di luar batas kewajaran dan sangat mencederai martabat pesantren secara nasional.

"Saya minta aparat menegakkan hukum seberat-beratnya kepada pelaku agar terjadi efek jera. Sampaikan secara terbuka kepada publik karena ini sudah merusak citra pesantren. Padahal, melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, kita berjuang agar lembaga ini mendapat rekognisi dan kesetaraan yang layak," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menyoroti peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (khususnya bagian Pesantren) dalam melakukan fungsi pengawasan. Ia mendesak adanya instrumen ukur (denier) yang jelas untuk memantau keamanan santri secara optimal.

Beberapa poin krusial yang ditekankan di antaranya; Standar Pembinaan: Pesantren putri wajib memiliki pembina atau pengasuh dari kalangan perempuan guna menjamin keamanan dan kenyamanan santriwati. Pengetatan Izin: Kementerian Agama diminta tidak hanya sekadar mengeluarkan izin operasional tanpa memiliki mekanisme pengawasan yang kuat di lapangan.

Satgas Anti-Kekerasan: Mendorong pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas Anti-Kekerasan di lingkungan pesantren yang telah digagas sebelumnya.

"Jangan sampai Kementerian Agama mengeluarkan izin tapi tidak tahu pengawasannya seperti apa. Sekarang sudah ada Dirjen Pesantren, saya kira harus segera membuat alat ukur pengawasan yang optimal. Ini saatnya pemerintah bertindak cepat agar orang tidak seenaknya mendirikan pesantren tanpa pengawasan yang kuat," pungkasnya.

Kehadiran media sosial berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik. Berawal dari satu cuitan di X yang mendapat perhatian publik, terungkap kekerasan seksual berbasis daring yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kepada sejumlah mahasiswi dan tenaga akademik. Bahkan, hal ini telah direspons dan ditindaklanjuti oleh fakultas dan universitas.

Dalam kasus kekerasan seksual, media sosial mampu menjadi akselerator eksposur dan tekanan publik, bahkan membentuk opini publik luas yang memosisikan pelecehan sebagai penyimpangan. Media sosial pun memberi keleluasaan untuk mengidentifikasi pelaku, memberi sanksi sosial dalam skala masif yang seringkali diasumsikan dapat memberi efek jera.

Di usia Reformasi yang akan menginjak 28 tahun, kebebasan berpendapat dapat tersalurkan lebih luas dengan kehadiran media sosial. Bahkan, isu-isu genting, seperti kekerasan seksual, seringkali baru terungkap apabila sudah tersebar dan diamplifikasi melalui media sosial, seringkali memunculkan anggapan “no viral, no justice.” Media sosial menjadi ranah alternatif untuk mencari keadilan, namun memunculkan permasalahan: fokus bergeser dari keadilan bagi penyintas menjadi konsumsi publik.

Dari cuitan oleh akun @sampahfhui, sivitas akademik FH UI berhasil membuat forum terbuka yang mengumpulkan tenaga pengajar, mahasiswa, alumni, bahkan disiarkan secara live yang sempat menembus jutaan penonton. Forum tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme akuntabilitas, namun berubah menjadi ajang penghakiman massa secara luring maupun daring.

Komentar yang menuntut drop out hingga menghina fisik pelaku beredar luas. Banyak yang membagikan tautan live tersebut sebagai ajakan menyaksikan tontonan publik yang diperlakukan layaknya hiburan, bukan proses penegakan keadilan. Akhirnya, forum tersebut menjadi konsumsi publik yang viral, sensasional, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk mengejar atensi dan interaksi atau engagement farming. Tidak sedikit narasi miring maupun yang tidak jelas keabsahannya mengenai pelaku yang beredar secara bebas yang justru menggeser fokus utama membela penyintas.

Pertanyaannya: apakah proses ini benar-benar memerjuangkan hak penyintas? Sebagian pertanyaan yang dilontarkan fokus pada moralitas pelaku, seperti apakah mereka merasa bersalah atau tidak, apakah mereka memikirkan perempuan di kehidupan mereka, dan lain-lain. Hanya sedikit yang benar-benar menyampaikan perspektif dan kisah dari penyintas, utamanya orang-orang terdekatnya.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Banyak kasus kekerasan seksual yang disebarkan di media sosial yang sekadar menjadi konsumsi publik untuk menghakimi dan mempersekusi. Setelah seorang penyintas membagikan pengalamannya dilecehkan oleh karyawan bank swasta dalam rapat daring, warganet langsung menyebarluaskan nama dan akun media sosial pelaku.

Sebelumnya, kasus pelecehan dan eksploitasi anak di bawah umur pun mampu mengumpulkan “bounty,” yaitu dana sukarela, yang ditujukan untuk menemukan identitas dan keberadaan pelaku. Energi kolektif ini sayangnya diarahkan untuk memburu pelaku, bukan memulihkan penyintas.

Pemberian efek jera penting untuk memutus rantai kekerasan seksual yang sudah lama dinormalisasi di Indonesia. Komnas Perempuan (2026) mencatatkan dari total 376 ribu kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terlapor, hanya sekitar 2 ribu kasus yang mencapai putusan peradilan. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya eksposur kasus, melainkan hambatan pada proses keadilan. Kekerasan seksual bukan penyimpangan individual, melainkan manifestasi sistem sosial dan hukum yang belum maksimal dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan.

Pendekatan punitif masih menjadi solusi utama dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual. Ada dua masalah ketika punitivisme jadi satu-satunya pendekatan. Pertama, ia memproduksi logika yang sama: menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Kedua, pendekatan ini tidak memosisikan penyintas sebagai pihak utama yang disorot dalam kasus kekerasan seksual.

Punitivisme, apabila terus menerus diprioritaskan, tidak akan berpihak pada penyintas. Unggahan yang mengungkap latar belakang, koneksi pribadi, dan perilaku sehari-hari pelaku tidak memberi rasa aman ataupun nyaman bagi penyintas. Penghakiman dan persekusi publik tidak memberi solusi praktis untuk pemulihan penyintas.

Pendekatan keadilan restoratif mulai diadopsi sebagai alternatif untuk mengatasi kekerasan seksual secara holistik, yaitu tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga memberi dukungan rehabilitasi dan rekonsiliasi kepada penyintas dan pihak-pihak terdampak. Keadilan restoratif tidak hanya melindungi penyintas yang lalu atau saat ini, tetapi juga menyentuh sistem secara dalam untuk memastikan ini tidak terjadi lagi kepada siapapun.

Mereka yang menjadi objek kekerasan seksual bukan “korban,” melainkan “penyintas.” Kita perlu memahami bahwa mereka yang terdampak bukan orang-orang yang pasrah menerima keadaan, bergantung pada itikad baik pelaku, atau pembenahan sistem yang berpihak kepada mereka, atau objek pasif yang tenggelam dalam unggahan media sosial. Mereka adalah aktor aktif yang membela diri, menuntut sistem, dan melindungi perempuan lain dari mengalami siklus kekerasan yang sama.

Media sosial telah menciptakan ruang bagi perempuan untuk mengungkap kekerasan seksual yang mereka alami. Namun, sepatutnya media sosial bukan menjadi satu-satunya wadah pelaporan yang justru melanggengkan “no viral, no justice.” Tanpa mekanisme pelaporan yang aman, independen, dan berpihak pada penyintas, media sosial akan terus menjadi wadah “pengadilan utama,” dengan segala distorsinya.

Sebagai pengguna media sosial, kita harus memahami posisi kuatnya sebagai wadah yang terbuka dan inklusif untuk berpendapat, bahkan melakukan aktivisme. Anjuran bijak bermedia sosial bukan hanya untuk menghindari penyebaran narasi miring, tetapi juga untuk membela hak-hak perempuan dan kelompok termarjinalkan lainnya. Dengan mengedepankan perspektif penyintas, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menuntut pembenahan sistem yang mampu memberikan ruang aman, ramah, dan adil bagi perempuan masa kini maupun di masa mendatang.