Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Nazaruddin Dek Gam menyatakan kembalinya Ahmad Sahroni jadi pimpinan Komisi III tak menyalahi aturan.

Nazaruddin mengatakan kembalinya Sahroni menjabat sebagai pimpinan DPR karena telah selesai menjalani sanksi yang dijatuhkan. Dengan begitu, politisi Nasdem tersebut bisa kembali bertugas.

“Ahmad Sahroni dinonaktifkan oleh Partai Nasdem pada 31 Agustus 2025,” ujar Nazaruddin Dek Gam dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026)

Nazaruddin menjelaskan bahwa MKD sejatinya menjatuhkan sanksi nonaktif selama enam bulan kepada Ahmad Sahroni pada (5/11/2025).

Namun demikian, perhitungan sanksi itu justru dilakukan sejak Sahroni disanksi oleh partai sejak (3/8/2025). Alhasil, Sahroni dipastikan telah menjalani sanksi dari MKD.

“Jika mengikuti putusan MKD, maka sanksi Ahmad Sahroni akan berakhir pada 5 Maret 2026,” imbuhnya.

Di samping itu, ihwal penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR RI, Nazaruddin menyampaikan bahwa keputusan tersebut diusulkan oleh Partai NasDem pada 19 Februari 2026.

Alhasil, dia memastikan proses pelantikan Sahroni kembali menjadi pimpinan Komisi III DPR sesuai dengan mekanisme di UU MD3 serta peraturan dan tata tertib DPR.

“Penetapan Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR pada 19 Februari 2026 atas pengusulan dari Partai NasDem berlaku efektif per 10 Maret 2026, karena DPR RI memasuki masa reses dari tanggal 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2026,” pungkasnya.

JAKARTA - Pimpinan DPR menyatakan hingga saat ini tidak pernah ada usulan yang masuk terkait perubahan atau revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk dikembalikan ke versi lama. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tidak ada usulan apa-apa ke DPR," kata Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Oleh karenanya, kata dia, DPR tetap konsisten untuk membiarkan undang-undang yang sudah disahkan, untuk berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau misal ada usul dari DPR dan pemerintah terkait undang-undang apapun bukan hanya UU KPK itu ada mekanismenya," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah membahas soal wacana perubahan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Hal ini dikatakan Prasetyo Hadi saat menanggapi adanya usulan dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad untuk bisa mengembalikan UU tersebut ke versi sebelumnya. Usulan ini pun mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Belum ada, belum ada kita bahas (soal UU KPK)," kata Mensesneg usai menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan pascabencana Sumatera DPR RI, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR berdasarkan hasil rapat pleno, Kamis (19/2/2026).

Padahal, Sahroni sempat disidang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI karena disinyalir memicu aksi demonstrasi yang pecah pada akhir Agustus 2025.

Berdasarkan putusan MKD, Sahroni dinyatakan tidak melanggar kode etik DPR, tetapi dinonaktifkan selama 6 bulan sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Kembali ke rapat pleno, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai NasDem nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Kapoksi Banggar, dan Anggota Banggar dari fraksi NasDem DPR RI.

"Saudara Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (A-384) Akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Saudara H. Rusdi Masse Mappasessu (A-424)," kata Dasco.

Dasco kemudian meminta pendapat kepada anggota rapat pleno dan para anggota menyatakan setuju atas diangkatnya Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Susunan Pimpinan Komisi III DPR RI

Dengan dilantiknya Sahroni maka susunan pimpinan Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

1. Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H. (Ketua) dari Fraksi Partai Gerindra.

2. Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari Fraksi PDIP.

3. Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (Wakil Ketua) dari Fraksi Partai NasDem.

4. Moh. Rano Alfath, S.H., M.H. (Wakil Ketua) dari Fraksi PKB.

Dalam kesempatan itu, Sahroni menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan di parlemen yang telah mendukungnya. Dia tidak banyak menyampaikan sambutan dan menyebutnya aneh jika harus berkenalan kembali.

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat berpuasa dan terima kasih, Pak Ketua dan teman-teman. Srasanya aneh kalau kenalan lagi, ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih," jelasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan kritik terhadap pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ihwal proses revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Ia membantah pernyataan Jokowi yang menyebut revisi beleid tersebut murni inisiatif DPR tanpa peran Presiden.

Cucun menegaskan bahwa DPR tak mungkin berani jalan sendirian melakukan revisi UU KPK tanpa adanya peran dari pemerintah kala itu. "Masyarakat sudah cerdas beliau itu presiden, masa DPR bisa jalan bahas UU tanpa ada supres (Surat Presiden)," kata Cucun di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Legislator PKB itu menegaskan, semua Undang-Undang yang berjalan diproses di DPR pasti melalui Surat Presiden atau Supres. "Masyarakat udah cerdas sekarang ga mungkin ada undang undang jalan tanpa surat dari presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Sari Yulianti diangkat menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Adies Kadir yang telah disahkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Saan Mustopa lebih dulu menyampaikan pemberhentian Adies sebagai Wakil Ketua DPR.

Saan melanjutkan telah masuknya surat dari DPP Partai Golkar yang menyampaikan usulan agar Sari Yulianti menjadi Wakil Ketua DPR.

"Surat DPP Partai Golkar dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari saudara Prof. DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., kepada saudari Ir. H. Sari Yulianti," katanya, Selasa (27/1/2026).

Setelah meminta pendapat kepada anggota partai dan disetujui sebagai Wakil Ketua DPR, Saan mengetok palu, serta menginstruksikan Sari dilantik oleh Mahkamah Agung.

Sari kemudian membacakan sumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an yang dipandu perwakilan dari Mahkamah Agung. Sari akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR masa keanggotaan 2024-2029. Setelah pembacaan sumpah, Sari langsung duduk bersama jajaran pimpinan DPR lainnya.

Adies Kadir telah disetujui sabagai calon hakim MK usulan DPR dalam rapat paripurna tersebut.

Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan alasan pengusulan Adies Kadir menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK membutuhkan sosok hakim yang dapat menjaga marwah lembaga.

Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Setelah mendapatkan persetujuan, nama Adies dibawa ke Paripurna terdekat agar segera disetujui. Dia akan menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026. .

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan akan segera merevisi Undang-Undang Kebencanaan. DPR pun akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) atas revisi Undang-Undang Kebencanaan.

Terdapat usulan agar Undang-Undang Kebencanaan direvisi seiring dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ya tentunya karena putusan MK [Mahkamah Konstitusi], nanti kita akan Rapim hari ini, [Senin, 19 Januari 2026],” ujar Dasco dalam keterangan pers saat bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa seiring dengan putusan MK, pihaknya perlu sesegera mungkin merevisi Undang-Undang Kebencanaan agar Pemerintah semakin siap menghadapi bencana yang terjadi.

“Kita enggak minta ada bencana lagi. Akan tetapi bila ada [bencana], kita sudah lebih siap dengan Undang-Undang yang baru,” kata Dasco.

Sebelumnya, Undang-Undang Kebencanaan menjadi sorotan di DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai sistem penanggulangan bencana nasional masih belum berjalan efektif karena lemahnya integrasi antar kementerian dan lembaga, meskipun bantuan pemerintah telah disalurkan ke daerah terdampak.

Dia menjelaskan bahwa peran masing-masing kementerian dan lembaga tidak terintegrasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun masih berstatus sebagai badan biasa yang memiliki kewenangan terbatas dalam koordinasi lintas sektor.

Alhasil, menurutnya perlu penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Husni menilai regulasi tersebut sudah perlu disesuaikan dengan kondisi kebencanaan saat ini yang semakin kompleks, berskala besar, dan berdampak luas.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap lima anggota dewan. Dia memastikan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut.

"Akan kita tindak lanjuti apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Terkait agenda yang melibatkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang diputuskan MKD tidak melanggar etik dan dapat kembali aktif di parlemen, Puan mengatakan akan berdiskusi dahulu dengan seluruh pimpinan DPR.

"Kita lihat dulu kemarin keputusannya seperti apa dan hari ini belum ada agenda apa-apa,” ujarnya.

“Karenanya nanti mungkin saya akan bicara dulu dengan para pimpinan yang lain terkait dengan keputusan MKD yang baru diputuskan," tuturnya melanjutkan.

Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. MKD mengingatkan Adies Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi saat sesi wawancara dengan awak media.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Uya Kuya juga dinyatakan tidak melanggar kode etik. Berbeda dengan Adies dan Uya Kuya, Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dinyatakan melanggar etik.

Oleh karenanya, terhadap Nafa Urbach dijatuhi sanksi berupa penonaktifan sebagai anggota DPR RI selama tiga bulan. Sementara Sahroni selama 6 bulan.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Eko Patrio juga dinyatakan melanggar etik dan dinonaktifkan selama 4 bulan. Seluruh anggota DPR tidak mendapatkan hak keuangan selama mendapat sanksi nonaktif.

Putusan MKD diambil setelah mempertimbangan keterangan dari saksi Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator orkestra pada sidang tahunan Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyambut baik terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Saan mengaku senang terhadap penggunaan Mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

Menurutnya, hal itu menunjukkan kebanggaan dan kecintaan terhadap produk lokal. "Ya kita dengan senang hati sebenarnya apa kan ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindadlah," ujar Saan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

Apalagi, kata dia Prabowo juga menggunakan Mobil Maung saat pertama kali menjabat Presiden ke-8 RI. Kendati begitu, ia menilai wajar bila para menteri dan pejabat lembaga tinggi negara lain juga memakai Mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

"Nah, kalau mobil Maung yang dipakai Presiden menjadi mobil dinasnya, mobil hariannya diikuti oleh menteri, bahkan diikuti oleh nanti pimpinan DPR, menurut saya itu hal yang positif," pungkas Saan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sebentar lagi Maung akan menjadi mobil nasional dalam waktu tiga tahun ke depan. Karena itu, Prabowo mewajibkan seluruh menteri menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

Menurut Prabowo, Maung digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan mobil-mobil bagus yang dimiliki para menterinya digunakan saat akhir pekan.

“Sebentar lagi saudara-saudara harus pake Maung semua. Saya nggak mau tahu, yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu,” ucap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).