Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi ahli gizi.

Dadan mengingatkan tiga pilar utama yang wajib dimiliki setiap dapur umum MBG adalah kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

"Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini," jelas Dadan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Menurut Dadan, ahli gizi di tiap SPPG tidak harus diisi oleh lulusan sarjana gizi saja, tetapi bisa lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

"Hanya untuk ahli gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan," jelasnya.

Kemudian, ia juga membantah pernyataan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) yang menyebut ahli gizi tak langka.

Dadan mengatakan kenyataan di lapangan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang lulusan sarjana gizi sehingga membuka opsi lulusan dari program studi lain.

"Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan, antar SPPG memperebutkan ahli gizi yang sarjana gizi. Makanya, kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan," pungkas Dadan.

Berbeda dengan Dadan, Ketua Umum Persagi Doddy Izwardy menyebutkan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan dapur umum program MBG.

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11) lalu.

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari pak bupati, gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa persoalan kekurangan ahli gizi tidak disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi pertanyaan mengenai isu minimnya jumlah ahli gizi untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Nanik menilai bahwa masalah tersebut masih dapat diatasi melalui kolaborasi lintas pihak.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti ratas bersama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

“Enggak lah, ini kan bisa kita atasi, bismillah kita bisa atasi. Memang Persagi sendiri kan mengatakan bahwa sampai akhir tahun ini hanya ada 16.000 dan itu kan sebagian juga sudah kerja,” ujarnya.

BGN menilai dukungan ahli gizi menjadi komponen penting dalam penguatan kualitas program MBG, termasuk di tahap implementasi dan pengawasan gizi di daerah.

Dia menjelaskan bahwa BGN akan menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memastikan ketersediaan tenaga ahli yang cukup. Hal ini termasuk penyusunan rekomendasi dan pemetaan sumber daya manusia di bidang gizi.

“Ya mudah-mudahan kita akan kerjasama dengan berbagai pihak, yang paling penting adalah sarjana yang masih basisnya mungkin, nanti kita akan minta inilah, bagaimana rekomendasi dari Persagi, kita akan kerjasama dengan Persagi supaya bagaimana untuk penyediaan ahli gizi ini,” tandas Nanik.

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menilai target nol kasus keracunan atau zero accident dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mustahil.

Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai peluang menekan kasus keracunan pangan hingga titik nol.

"Untuk sampai nol saya kira mustahil di mana pun, tapi kami berharap kalau bisa aman kan begitu," ujar Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menilai meskipun berbagai langkah pengawasan telah dilakukan, risiko keracunan tidak bisa dihapuskan sepenuhnya dalam program dengan skala besar seperti MBG.

Konteks mengenai target zero accident sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pengarahan. Sang Kepala Negara meminta seluruh pihak yang terlibat di MBG bekerja lebih teliti dan cermat agar kejadian keracunan dapat ditekan.

Marudut kemudian menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko keracunan. Ia menyebut setiap dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS).

Tenaga pengolah pangan juga dilatih dan diperiksa kesehatannya, termasuk pengecekan status food carrier, yaitu kondisi ketika seseorang tampak sehat, tetapi membawa bibit penyakit.

Selain itu, proses penerimaan bahan makanan diperketat melalui pengecekan mutu sebelum bahan diolah. Marudut mengatakan seluruh prosedur tersebut pada akhirnya mengarah pada penerapan sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

"Kita akan menerapkan hazard analysis and critical control points. Dibuat dulu dokumen plan-nya, perencanaan HACCP-nya, berikutnya implementasi, dan sesudah implementasi nanti berikutnya itu kita audit apa yang sudah dilakukan. Dan itu sudah menjadi satu pemikiran pada tatanan kebijakan," ujar Marudut.

Ia menyebut penerapan HACCP dapat memperkuat keamanan pangan, tapi tetap tidak menjamin risiko nol insiden. Menurutnya, pendekatan yang paling realistis adalah menjaga agar operasional semakin aman seiring perbaikan sistem pengawasan.

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya melaporkan 11.640 penerima manfaat mengalami keracunan terkait MBG hingga November 2025, berasal dari 211 kejadian dari total 441 kasus keracunan pangan nasional. Sebanyak 636 korban menjalani rawat inap dan lebih dari 11 ribu lainnya dirawat jalan.

Program MBG telah memproduksi 1,8 miliar porsi makanan sejak Januari hingga November 2025, dan sebagian besar pelaksanaannya dinilai berjalan baik.

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy merespons rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas rekrutmen tenaga pengawas gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada lulusan non-gizi.

Menurut Doddy, kebijakan tersebut muncul sebelum kerja sama formal antara BGN dan Persagi sehingga berisiko memengaruhi mutu layanan gizi di SPPG.

"Oh, itu karena belum ada MoU (nota kesepahaman) dengan kita. Ya, artinya kan kami sampaikan artinya kepada BGN untuk kita men-support, mencari ahli gizi, membantu mereka untuk pemenuhan (gizi)," kata Doddy di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menegaskan penyusunan menu gizi bukan sekadar menyiapkan makanan, melainkan soal perhitungan komposisi zat gizi, penentuan bahan pengganti, dan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Doddy menilai perubahan kebijakan yang memperpendek pendidikan dan pelatihan bagi tenaga non-gizi memerlukan revisi peraturan presiden (perpres), dan bila tidak tepat dapat berdampak serius.

"Sampai yang menjamin nanti akhirnya penerima manfaatnya obesitas. Ya kan?" ujarnya.

Ia menekankan ahli gizi di SPPG harus berani menegakkan standar gizi dan profesionalisme dalam setiap penyusunan menu.

Ia mencontohkan pentingnya kemampuan teknis yang hanya dimiliki ahli gizi berpendidikan formal.

"Kan harus ahlinya. Sekolah dulu. Saya aja ke sekolah dulu," ujar Doddy.

Menurutnya, pelatihan singkat seperti tiga bulan tidak akan cukup untuk menyiapkan tenaga yang memahami risiko kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.

Keahlian profesional dibutuhkan untuk memastikan komposisi makanan sesuai angka kecukupan gizi, menghindari risiko penyakit tidak menular, dan menjaga kualitas layanan MBG secara menyeluruh.

Wacana perekrutan tenaga non-gizi muncul setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan jumlah sarjana gizi belum mencukupi untuk program MBG. Dadan menyebut prioritas awal tetap sarjana gizi, tapi untuk mengisi kekosongan, BGN mempertimbangkan lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki pengetahuan dasar gizi.

Pernyataan itu memicu perdebatan publik karena dianggap mengurangi standar kompetensi tenaga ahli di dapur MBG.

Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy memastikan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Doddy menjelaskan sejak SPPG dibentuk, sebagian pengelola dapur MBG merasa kesulitan mencari tenaga gizi. Untuk menjembatani kebutuhan itu, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November lalu.

"Kami sudah mengonsolidasi DPD (dewan pimpinan daerah) kami yang ada 35 di semua provinsi di Indonesia, ada 500 lebih DPC (dewan pimpinan cabang)-nya," ujar Doddy.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari Pak Bupati, Gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Detail penempatan di setiap provinsi masih dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Persagi juga telah berkoordinasi dengan asosiasi perguruan tinggi gizi dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menyinkronkan jumlah lulusan baru dengan kebutuhan SPPG.

"Mereka tuh banyak lulusan-lulusan yang setiap tahunnya akan tamat," ujar Doddy.

Ia mengatakan Persagi memberi edukasi dan pembekalan agar para lulusan siap bekerja di dapur MBG, terutama karena sebagian khawatir dengan jam kerja yang panjang.

Terkait kebutuhan ideal, Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menilai dua ahli gizi dibutuhkan untuk setiap SPPG.

"Yang selama ini ada yang direkrut oleh negara itu kan satu orang (ahli gizi). Nah, satu orang ini karena dia kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga, saya kira. Pada saat dia tidur, bahan makanan datang. Jadi yang ngecek itu siapa?" ujarnya.

Jika perekrutan dua tenaga sulit dilakukan, Persagi menyarankan upgrading tenaga dapur yang dinilai kompeten agar dapat membantu pengecekan bahan makanan.

Isu kelangkaan ahli gizi mencuat setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan produksi sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli program MBG.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan," kata Dadan.

Untuk mengisi kekosongan, BGN membuka peluang bagi lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki mata kuliah gizi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) memerlukan profesi ahli gizi.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers terkait perkembangan program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi Ahli Gizi dalam penyelenggaraannya [program MBG]. Perlu Ahli Gizi, karena harus diukur nanti,” kata Zulhas.

Zulhas menambahkan, keterlibatan ahli gizi juga penting dalam edukasi masyarakat terkait makanan tinggi gula. Pasalnya, dia mengungkap tingginya angka penyakit gula di Indonesia, termasuk pada anak-anak, sehingga pengawasan dan edukasi terkait kandungan gula menjadi penting.

Untuk itu, pemerintah mengajak para ahli gizi yang tergabung di dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk ikut mengawasi makanan di berbagai tempat.

“Kami mengajak Ahli Gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang gulanya tinggi itu,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mendorong Persagi untuk aktif melakukan edukasi di sekolah-sekolah dan tempat MBG, termasuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak terjadi insiden keracunan pangan.

“Juga melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, masyarakat, ini kita semua, agar terhindar dari keracunan itu dan juga makan yang sehat. Selain itu MBG terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy menyatakan ahli gizi merupakan tenaga yang sangat strategis di dapur SPPG MBG.

“Karena pemenuhan gizi itu sebenarnya kami Ahli Gizi itu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup mumpuni untuk bagaimana kita bisa melakukan pemenuhan gizi,” jelas Doddy.

Doddy menjelaskan, tujuan keterlibatan ahli gizi adalah untuk menjaga perilaku makan anak sekolah agar mampu memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan, yakni di kisaran 20–30%.

Menurut Doddy, gizi seimbang harus memperhatikan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, aktivitas fisik, dan pengukuran berat badan. “Sehingga jangan sampai nanti anak-anak yang menerima manfaat dari SPPG ke sekolah-sekolah itu penambahan jadi berat badan, ini akan jadi masalah kesehatan,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak wajib melibatkan ahli gizi profesional dan dapat dikelola oleh tenaga nonprofesional yang mengikuti pelatihan singkat.

Pernyataan Cucun menyulut perdebatan setelah ia menyatakan pengawasan gizi dalam SPPG tidak harus dijalankan oleh ahli gizi.

Menurutnya, tenaga nonprofesional, termasuk lulusan SMA yang diberikan pelatihan singkat, dapat mengambil peran tersebut karena dianggap cukup memahami kebutuhan dasar nutrisi.

Sikap ini bertolak belakang dengan pendapat banyak ahli dan organisasi profesi yang menilai keberadaan tenaga gizi tidak bisa digeser begitu saja.

Terlebih, serangkaian kasus keracunan makanan di fasilitas SPPG beberapa waktu terakhir semakin menegaskan bahwa standar kompetensi tidak boleh direduksi.

Dalam diskursus legislatif, Cucun berargumen standar tenaga gizi dapat berubah mengikuti proses pengambilan keputusan di DPR, termasuk kemungkinan penyesuaian nomenklatur SPPG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan keberadaan ahli gizi tetap menjadi komponen wajib dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan hal itu usai melakukan pertemuan dengan para ahli gizi yang tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) merespons perdebatan publik mengenai status profesi tersebut dalam program nasional itu.

"Satu, MBG tetap dan harus, wajib, perlu (ada) profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena harus diukur nanti. Saya ulang lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Zulhas menjelaskan peran ahli gizi tidak dapat dipisahkan dari tujuan program MBG yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kecukupan gizi menjadi penentu perkembangan fisik hingga kecerdasan anak.

"Ini tema penting kita bahas, karena kata kunci itu negara kita bisa maju tergantung SDM-nya, SDM itu orangnya, orang itu akan hebat apa tidak tergantung asupannya," ujarnya.

Ia menambahkan hasil program MBG direncanakan akan dievaluasi secara berkala.

"Asupannya itu membuat kita pintar, kuat atau tidak tergantung gizinya. Bicara gizi, ini para ahlinya, jadi MBG penting sekali menentukan, karena nanti akan diukur, akan diukur enam bulan kalau sudah dikasih makan bergizi, tingkat pertumbuhannya, fisiknya, IQ-nya dan lain-lain itu akan diukur," katanya.

Selain memastikan kewajiban keterlibatan ahli gizi, Zulhas juga mengajak para profesional di bidang tersebut untuk turut mengawasi konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Menurutnya, kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula kini semakin marak.

"Kami tadi mengajak agar para ahli gizi untuk ikut mengawasi makanan di mana pun. Tadi kami diskusi, sekarang Indonesia tinggi sekali masyarakat yang kena penyakit gula, atau gula tinggi, bahkan ada anak-anak," ujarnya.

Ia juga meminta edukasi gizi diperluas, baik di lingkungan sekolah maupun SPPG sebagai dapur pelaksana MBG.

"Mengajak ahli gizi untuk melakukan edukasi terhadap makanan-makanan yang anak-anak kita layak, bagus untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari termasuk yang tadi gulanya tinggi itu," kata Zulhas.

Zulhas juga menyoroti perlunya penguatan edukasi mengenai keamanan pangan, khususnya di lingkungan sekolah dan dapur penyelenggara MBG. Ia menyampaikan Persagi memiliki peran dalam membantu memberikan pemahaman kepada anak-anak dan masyarakat mengenai makanan yang aman serta layak dikonsumsi agar terhindar dari keracunan.

Upaya ini, menurut Zulhas, dilakukan secara dua arah, yakni penyempurnaan berkelanjutan di internal program MBG serta peningkatan literasi publik mengenai gizi dan keamanan pangan.

Polemik mengenai status ahli gizi di program MBG mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal yang menyebut program tersebut tidak memerlukan ahli gizi, melainkan pengawas gizi dengan latar pendidikan SMA yang mendapat pelatihan tiga bulan.

Wacana perubahan istilah ahli gizi memicu kritik hingga akhirnya Cucun meminta maaf dan menegaskan profesi ahli gizi tetap dioptimalkan dalam program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kemudian menjelaskan SPPG idealnya diisi sarjana gizi, tetapi jumlahnya saat ini belum mencukupi.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal status ahli gizi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai viral pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal.

Cucun menyebut MBG tak memerlukan ahli gizi, tetapi pengawas gizi. Latar belakang pengawas gizi bisa lulusan SMA yang diberi pelatihan tiga bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan profesi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG minimal bergelar sarjana. Namun, saat ini jumlah sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan ahli gizi program MBG.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar," kata Dadan, Senin (17/11) dikutip Antara.

Untuk mengatasi hal itu, Dadan menyebut sekarang BGN mencari lulusan yang bidangnya berkorelasi dengan pengetahun gizi untuk mengisi kekosongan ahli gizi.

"Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG, harus ada orang yang paham tentang gizi. Kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat, itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya," imbuhnya.

Pernyataan Cucun dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal rencana mengganti istilah ahli gizi ramai dikritik. Pernyataan itu ia sampaikan merespons pertanyaan dan usulan peserta forum.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi," ujar peserta tersebut.

Namun, di tengah penjelasan konteks pertanyaannya, Cucun buru-buru memotong penjelasan peserta tersebut.

"Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan," kata Cucun.

"Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya, tenaga yang menangani gizi. Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR," imbuhnya.

Usai viral dan ramai dikecam, Cucun minta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya. Ia menjelaskan usulan untuk mengubah diksi 'ahli gizi' di SPPG menjadi tim 'quality control' saat ini masih hanya wacana.

"Usulan perubahan dari 'ahli gizi' menjadi 'quality control' atau 'Pengawas Makanan Bergizi' masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan," kata Cucun lewat akun Instagram Cucun Center, Senin (17/11).

Cucun juga menggelar pertemuan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), di kompleks parlemen, Senin (17/11). Dalam pertemuan yang turut dihadiri Badan Gizi Nasional (BGN) itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengoptimalkan profesi ahli gizi untuk program MBG.

"Tapi tadi saya sampaikan aspirasi disini dengan BGN, maksimalkan yang ada profesinya adalah ahli Gizi," kata Cucun.

Namun, menurutnya, usul untuk mengganti nomenklatur atau istilah ahli gizi di SPPG semula mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR. Usulan itu disampaikan untuk mencari solusi atas kekurangan ahli gizi.

Akan tetapi, usulan itu dinilai berisiko karena justru bisa membuat program MBG diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi.

"Kita respons, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain," katanya.