Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan lebih dari 3.000 petugas lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur.

"Para petugas tersebut mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan merampungkan tugasnya pada 31 Agustus 2026," kata Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Samarinda, Kaltim, Jumat (26/6) seperti dikutip dari Antara.

Secara resmi BPS telah mencanangkan SE 2026 Tingkat Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Menurut Amalia, pencanangan ini merupakan simbol sinergi lintas sektor sekaligus momentum kolaborasi erat antara BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat.

"Sensus Ekonomi bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas kegiatan usaha secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Kami berharap hasil SE2026 ini dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," ujar Amalia.

Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu menerima kedatangan petugas. Guna mengantisipasi modus kejahatan atau penipuan, setiap petugas SE2026 telah dibekali dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas, serta kartu identitas (ID card) resmi yang dilengkapi dengan pemindaian barcode.

"BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya," tegas Amalia.

Data tersebut murni digunakan untuk kepentingan statistik, serta dijamin tidak akan berkaitan dengan dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPS dan Kadin yang terus bergerak aktif mendorong keterlibatan dunia usaha serta masyarakat luas demi kelancaran pelaksanaan SE 2026 di Bumi Etam.

"Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas. Sensus Ekonomi ini bukan hanya domain atau tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama," kata Rudy.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik mendapat beragam respons. Sejumlah responden menilai pertanyaan yang diajukan petugas lapangan terlalu mendetail dan menyentuh ranah sensitif.

Petugas sensus mencatat secara rinci mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan aset. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan penilaian kekayaan atau perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dinilai wajar oleh otoritas statistik karena melibatkan informasi internal operasional usaha. Namun, pendekatan instrumen pengisian yang mendalam ini sangat diperlukan agar hasil pendataan tidak bersifat superfisial.

Jika pendataan hanya menanyakan kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas lapangan. Melalui indikator kapasitas, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara riil dan objektif.

Sebagai contoh, usaha konveksi berskala rumahan dengan satu mesin jahit memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda dengan pabrik berpekerja puluhan orang. Toko kelontong fisik juga memiliki ekosistem yang berbeda dibanding pelaku perdagangan digital.

Variabel pertanyaan yang detail sengaja dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik yang spesifik dalam sektor industri sejenis. Langkah ini krusial agar pengambil kebijakan mampu melihat kapasitas riil dari setiap klaster unit usaha.

Berbeda dengan sensus edisi sebelumnya, SE2026 mengintegrasikan aspek potret usaha dengan kondisi ekonomi pada sektor rumah tangga. Kombinasi interaksi dua elemen ini dinilai menjadi kunci utama dalam membaca dinamika makroekonomi nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan instrumen evaluasi kekayaan finansial pribadi maupun penentuan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni diarahkan untuk memetakan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai lapisan produsen.

Masyarakat diimbau tidak perlu ragu memberikan data valid kepada petugas karena jaminan kerahasiaan diatur ketat oleh undang-undang. Seluruh rekam informasi individual dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan," pungkas keterangan resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Cara masyarakat menjalankan usaha terus berubah. Jika dulu usaha identik dengan toko atau kios di pasar, kini banyak pelaku usaha menjalankan usahanya melalui marketplace. Terlebih lagi pasca pandemi. Produk dipasarkan secara online, transaksi dilakukan melalui aplikasi, dan pembeli dapat berasal dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Mereka yang tinggal di Aceh bisa membeli barang dari Jakarta, Makassar, atau Papua.

Perubahan ini membawa banyak peluang. Batas wilayah menjadi semakin kabur, akses pasar semakin luas. Kini, semakin banyak masyarakat yang dapat memulai usaha dengan modal yang lebih terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, marketplace tumbuh menjadi ‘toko’ bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia.

Di balik perkembangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah aktivitas ekonomi digital yang tumbuh pesat ini telah dipotret dengan baik dalam data statistik resmi?

Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas usaha online yang memanfaatkan marketplace perlu dicakup dalam Sensus Ekonomi 2026.

Sensus ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memahami bagaimana perekonomian Indonesia berkembang. Berapa banyak usaha yang ada saat ini, sektor apa yang berkembang, bagaimana karakteristik pelaku usaha, serta tantangan apa yang dihadapi. Dan yang utama, jika dibandingkan kondisi sepuluh tahun yang lalu, apa saja perubahannya. Informasi tersebut menjadi penting agar pemerintah memiliki landasan yang kuat berupa data dan statistik dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi.

Marketplace menjadi penting karena saat ini sebagian aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di sana. Jika kantor statistik negara hanya merekam usaha-usaha yang terlihat secara fisik sementara aktivitas ekonomi digital yang berkembang sebenarnya lebih besar, maka gambaran yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Ikut didatanya usaha online atau marketplace dalam sensus ekonomi bukan untuk mengetahui siapa yang paling sukses atau seberapa kaya seseorang atau pengusaha. Yang ingin dipahami oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah aktivitas ekonomi. Apakah usaha tersebut bergerak di sektor perdagangan, jasa, industri, makanan dan minuman, atau sektor lainnya. Berapa banyak tenaga kerja yang terlibat. Bagaimana usaha tersebut berkembang. Informasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik ekonomi yang lengkap dan berkualitas.

Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan untuk merancang berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur atau perangkat penunjang aktivitas ekonomi. Ibarat resep obat, jika tidak diketahui persis apa penyakitnya, maka resep yang diberikan berpotensi gagal.

Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata usaha-usaha yang berada di pusat perdagangan, kawasan industri, atau pasar tradisional. Sensus ini juga berupaya menangkap berbagai aktivitas ekonomi baru yang tumbuh seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, alasan pelaku usaha online atau marketplace perlu didata sesungguhnya sederhana. Perekonomian Indonesia terus berkembang, dan statistik harus mampu menangkap perkembangan tersebut.

BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang. Sedikitnya ada dua undang-undang yang melindungi jawaban masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pak Hendra sudah 15 tahun membuka bengkel kecil di ujung gang. Tidak pernah meminta bantuan pemerintah. Tidak pernah meminjam ke bank. Semua dari keringat sendiri, dari nol, sampai sekarang punya tiga karyawan dan pelanggan setia dari seluruh kelurahan. Ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 mengetuk pintunya bulan ini, refleks pertamanya adalah menolak.

Tapi tahukah Pak Hendra - dan mungkin juga Anda - bahwa yang mengetuk pintu itu adalah petugas sensus, bukan petugas pajak.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga statistik negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik secara tegas menyatakan bahwa data yang dikumpulkan BPS hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Sensus Ekonomi dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Ini bukan sekadar ritual administratif melainkan ini adalah satu-satunya kesempatan Indonesia memotret dirinya sendiri secara menyeluruh: seberapa besar ekonomi kita sesungguhnya, di mana usaha berkembang, sektor mana yang butuh dukungan, dan wilayah mana yang tertinggal.

Hasilnya menjadi dasar ribuan keputusan pemerintah: seperti dari mana jalan dibangun, ke sektor mana kredit usaha disalurkan, siapa yang mendapat pelatihan, daerah mana yang diprioritaskan oleh investor. Bayangkan sebuah peta yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Jika separuh rumah di peta itu tidak muncul, maka separuh warga kota itu akan hidup tanpa air bersih, tanpa jalan, tanpa listrik yang memadai - bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu ada.

Mungkin Anda termasuk yang sudah berhasil tanpa bantuan siapa pun. Itu bukan hal kecil - itu luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir: jalan aspal yang Anda lewati setiap pagi, listrik yang menyala di toko Anda, sistem perbankan yang meski tidak sempurna tetap bisa Anda akses - semua itu lahir dari data generasi sebelumnya yang bersedia dicatat.

Kini giliran data Anda yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Mungkin bagi karyawan Anda yang bermimpi membuka usaha sendiri. Mungkin bagi anak-anak di kampung yang butuh ekosistem ekonomi yang lebih kuat untuk tumbuh. Mungkin bahkan bagi anak Anda sendiri. BPS mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat satu hal: TIR. Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan tangan terbuka. Isi data dengan jujur dan benar.Rahasia data dijamin dan terjaga sepenuhnya oleh undang-undang.

Sensus Ekonomi 2026 bukan milik BPS. Bukan milik pemerintah. Ini milik kita semua - setiap warung, setiap bengkel, setiap pabrik, setiap keluarga yang menghidupi dirinya dengan kerja keras.

Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tujuan dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagian bertanya apakah setelah didata akan memperoleh bantuan, sementara yang lain mempertanyakan kaitan sensus dengan pajak atau manfaat langsung yang dapat dirasakan dari proses pendataan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka, sederhana, dan mudah dipahami.

Pertama, BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukanlah pendataan pajak. Sensus ini merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Kemudian, hasil yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda.

Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan beragam aktivitas ekonomi. Mulai dari pemilik warung, bengkel, usaha kuliner rumahan, toko kecil, penyedia jasa perbaikan, pelaku usaha digital, hingga pekerja mandiri lainnya yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian nasional.

Meski jarang menjadi sorotan dalam laporan ekonomi berskala besar, aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, aktivitas yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Ketika suatu kelompok usaha tidak terdata, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi juga akan lebih sulit dikenali. Akibatnya, kebijakan yang disusun berpotensi tidak sepenuhnya menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, Sensus Ekonomi pada dasarnya merupakan upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan.

Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat, dan transaksi daring semakin umum digunakan.

Kemudian, banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya.

Sebab, jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru.

Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

Hendra sudah 15 tahun menjalankan bengkel kecil di ujung gang. Usahanya dibangun dari kerja keras sendiri, tanpa bantuan pemerintah maupun pinjaman bank. Kini ia mempekerjakan tiga karyawan dan memiliki pelanggan setia dari berbagai penjuru kelurahan.

Namun saat petugas Sensus Ekonomi 2026 datang ke tempat usahanya bulan ini, respons pertama yang muncul justru penolakan.

Kisah seperti Hendra bukan hal yang asing. Masih banyak pelaku usaha yang ragu ketika didatangi petugas sensus karena khawatir satu dan lain hal, termasuk soal perpajakan. Padahal, petugas yang datang bukanlah petugas pajak, melainkan petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai lembaga statistik resmi negara, BPS memiliki mandat mengumpulkan data untuk kepentingan statistik. Perlindungan terhadap kerahasiaan data juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menegaskan bahwa data yang dikumpulkan BPS tidak dapat digunakan untuk kepentingan di luar statistik.

Sensus Ekonomi sendiri hanya dilaksanakan satu kali dalam sepuluh tahun. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh, mulai dari jumlah dan sebaran usaha, sektor yang berkembang, hingga wilayah yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan.

Data yang terkumpul kemudian menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan keputusan strategis pemerintah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyaluran kredit usaha, program pelatihan tenaga kerja, hingga penentuan wilayah prioritas investasi.

Sederhananya, sensus ekonomi berfungsi layaknya peta pembangunan. Jika sebagian usaha tidak tercatat, maka gambaran ekonomi yang dihasilkan menjadi tidak utuh. Akibatnya, kebijakan yang disusun berpotensi tidak menjangkau seluruh pelaku usaha yang sebenarnya membutuhkan dukungan.

Banyak pelaku usaha mungkin merasa mampu berkembang tanpa campur tangan siapa pun. Namun berbagai fasilitas yang menopang aktivitas ekonomi saat ini, seperti jalan, listrik, hingga layanan perbankan, pada dasarnya lahir dari perencanaan yang berbasis data.

"Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting, bukan hanya untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi di masa depan," tulis BPS dalam keterangan resminya.

Data yang diberikan hari ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya peluang usaha, lapangan kerja, dan ekosistem ekonomi yang lebih kuat bagi generasi berikutnya.

BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026, memberikan informasi secara jujur dan benar, serta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang disampaikan. Seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin keamanannya dan dilindungi oleh undang-undang.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya milik BPS atau pemerintah. Sensus ini adalah milik seluruh masyarakat Indonesia-mulai dari warung kecil, bengkel rumahan, hingga perusahaan besar-yang bersama-sama menjadi bagian dari denyut perekonomian nasional.

KOMPAS.com - Ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) mengetuk pintu, sebagian masyarakat mungkin masih menyimpan keraguan.

Pertanyaan yang muncul pun beragam. Apakah setelah didata masyarakat akan mendapat bantuan? Apakah data sensus akan berkaitan dengan pajak? Mengapa pendataan terus dilakukan jika kondisi hidup terasa tidak banyak berubah?

Sikap skeptis itu dapat dipahami. Namun, salah kaprah mengenai SE2026 perlu diluruskan agar masyarakat tidak menolak pendataan yang menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan.

SE2026 bukan pendataan pajak dan bukan pula pendaftaran penerima bansos. Sensus ini merupakan upaya untuk memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tercatat dalam peta kebijakan negara.

Dengan demikian, usaha, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak luput dari perencanaan pembangunan.

Bukan untuk pajak dan bansos

Ada dua misinformasi yang perlu diluruskan sebelum masyarakat menerima petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertama, SE2026 bukan pendataan pajak. Di Indonesia, sensus ekonomi dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Statistik.

Tujuan sensus adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan statistik.

Oleh karena itu, kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Data yang dipublikasikan pun bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, SE2026 bukan daftar penerima bansos. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu.

Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda. Namun, kebijakan dan program publik akan sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung data yang memadai.

Dalam konteks tersebut, SE2026 menjadi penting karena menyediakan dasar data untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh.

Pentingnya data untuk peta kebijakan

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas ekonomi dalam berbagai bentuk.

Ada yang mengelola warung, bengkel, usaha makanan rumahan, toko kecil, jasa perbaikan, usaha berbasis digital, hingga berbagai pekerjaan mandiri lainnya.

Sebagian besar aktivitas tersebut mungkin tidak selalu muncul dalam pemberitaan atau laporan ekonomi besar. Padahal, dari kegiatan itu, jutaan keluarga memperoleh penghasilan dan ikut menggerakkan perekonomian daerah.

Masalahnya, aktivitas ekonomi yang tidak tercatat akan lebih sulit diperhitungkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Jika suatu kelompok usaha tidak terdata, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi juga akan lebih sulit dikenali. Akibatnya, kebijakan yang disusun berisiko tidak sepenuhnya menjawab kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, sensus pada dasarnya merupakan upaya memastikan aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam perencanaan pembangunan.

Data hasil sensus dapat memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dukungan usaha, dan peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami.

Dengan begitu, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi juga pada kondisi yang benar-benar terjadi.

Memotret usaha di era digital

SE2026 menjadi krusial karena cara masyarakat Indonesia mencari penghasilan telah berubah dibandingkan 10 tahun lalu.

Transaksi daring semakin umum. Banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial, mulai dari menjadi kreator konten, pelaku usaha daring, hingga host live TikTok.

Pada saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Perubahan tersebut perlu tecermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Sebaliknya, data yang tidak lengkap dapat membuat sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan.

Jika data tidak akurat, kebutuhan riil masyarakat dapat terbaca keliru. Karena itu, ketika petugas SE2026 datang, masyarakat diharapkan dapat menerima dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner, melainkan bagian dari upaya memastikan usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tercatat dalam peta pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6).

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Turut hadir Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Dalam keterangan tertulisnya Sonny menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026.

Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

"Khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas," kata Sonny.

Jateng menurutnya merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026. Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri.

Data BPS mencatat jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis.

Sonny mengatakan hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini. Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Sementara itu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

"Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota," kata Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, "TIR", yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga.

Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan," kata Sonny.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi melakukan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (15/6).

Kegiatan yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali ole BPS ini bertujuan memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh sekaligus merekam berbagai perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan SE2026 ditandai dengan pencanangan resmi yang dilakukan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Senin (15/6).

Dalam kesempatan tersebut, Sonny secara langsung memimpin kegiatan pencanangan sekaligus apel gabungan pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri lebih dari 1.200 peserta.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara itu dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, Penjabat Sekretaris Daerah Muhammad Fadlansyah.

Kemudian, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, jajaran pejabat pemerintah daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, asosiasi pelaku usaha, media massa, serta keluarga besar BPS Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Sonny menegaskan bahwa SE2026 merupakan agenda strategis nasional yang hasilnya akan menjadi landasan penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026," jelas Sonny pada kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kendari.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan SE2026. Dukungan tersebut ditandai dengan pembacaan deklarasi dukungan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua.

Sehari sebelum pelaksanaan pencanangan, Sonny terlebih dahulu disambut dan berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Gubernur Hugua, serta Pj. Sekda Muhammad Fadlansyah.

Andi menyampaikan langsung dukungan jajaran pemprov Sulawesi Tenggara untuk SE2026 sebelum Ia bertolak menunaikan ibadah umrah.

Lebih lanjut, Sonny juga mengajak masyarakat mendukung SE2026 melalui "TIR", yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga keamanannya.

Pada apel tersebut, Sonny turut memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas SE2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Periode pendataan lapangan SE2026 lebih panjang dibandingkan sensus sebelumnya, dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara optimal dan tidak ada usaha yang terlewat dari pendataan," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (11/6), Sonny juga secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Bertempat di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, agenda pencanangan diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara sebagai wujud kolaborasi dalam memperkuat basis data ekonomi daerah.

Pencanangan ini dihadiri pula oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Wagirin Arman, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara, serta unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara.

Bobby dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pencanangan SE2026 di Sumatera Utara.

"Sensus ekonomi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data yang lebih mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujar Bobby.

Ia mengajak seluruh bupati, wali kota, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan di Sumatera Utara untuk mendukung serta mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat melalui berbagai forum dan kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur, Bupati/Walikota, serta Wakil Bupati/Wakil Walikota di Sumatera Utara atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SE2026 yang dilaksanakan pada 15 Juni - 31 Agustus 2026.

"SE2026 adalah sensus ekonomi yang paling lengkap. Selain pelaku usaha akan didatangi, baru kali ini sensus ekonomi akan door-to-door ke rumah-rumah. 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara akan didatangi. Selain itu, untuk sensus ekonomi kali ini, kami akan mencacah pelaku usaha pertanian yang tidak tercakup pada sensus ekonomi sebelumnya," ujar Sonny.

Data yang dihasilkan dari SE2026 dapat memberikan gambaran struktur ekonomi yang lebih komprehensif sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan. Hasil SE2026 nantinya dapat memperkuat pembangunan daerah, termasuk membangun Sumatera Utara yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

"Dengan SE2026, kita bisa memahami struktur ekonomi dengan baik, melakukan pembinaan UMKM, melihat sektor mana yang paling banyak menyerap tenaga kerja, serta melihat peluang investasi yang ada di Sumatera Utara dengan lebih lengkap," jelas Sonny.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax, tarif angkutan udara, hingga minyak goreng menjadi sejumlah faktor yang mendorong inflasi pada periode tersebut.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi pada Mei tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan periode Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, secara historis tekanan inflasi saat momentum Hari Raya Iduladha memang cenderung lebih rendah dibandingkan saat Lebaran.

"Untuk bulan Mei 2026, secara year on year kita mengalami inflasi 3,08 persen dan secara month to month inflasinya sebesar 0,28 persen. Inflasi di bulan Mei 2026 ini sudah relatif rendah dibandingkan momen Idulfitri," kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Winny menjelaskan penyebab inflasi Mei 2026 tak hanya berasal dari kelompok pangan, tetapi juga dari komponen inti dan komponen harga yang diatur pemerintah.

Berdasarkan data BPS, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,14 persen. Sementara komponen harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 0,52 persen dengan andil sebesar 0,10 persen.

[Gambas:Youtube]

"Kalau kita perhatikan dari grafik ini yang banyak memberikan andil inflasi di bulan Mei 2026 adalah dari inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah," ujar Winny.

Menurut dia, sejumlah komoditas yang mendorong inflasi pada komponen inti antara lain minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, pelumas atau oli mesin, nasi dengan lauk, serta biaya pemeliharaan dan servis kendaraan.

Kenaikan harga pelumas, kata Winny, berkaitan dengan penyesuaian harga BBM yang terjadi sebelumnya.

"Untuk komponen inflasi inti penyebabnya antara lain adalah harga minyak goreng, telepon seluler, laptop, pelumas. Karena harga BBM naik, sehingga harga pelumas atau oli mesin juga mengalami kenaikan," ujarnya.

Di sisi lain, komponen harga yang diatur pemerintah turut terdorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, bensin non-subsidi, tarif angkutan udara, serta rokok kretek mesin.

Data BPS menunjukkan komponen harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 0,52 persen pada Mei 2026, lebih tinggi dibanding komponen inti maupun komponen harga bergejolak.

"Untuk komponen harga yang diatur pemerintah, inflasi disumbang oleh naiknya bahan bakar rumah tangga, bensin terutama yang non-subsidi, serta tarif angkutan udara," kata Winny.

Sementara itu, komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil 0,04 persen terhadap inflasi nasional. Kelompok ini didorong oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau.

Kendati, Winny menegaskan kontribusi kelompok pangan terhadap inflasi Mei 2026 tidak sebesar komponen inti maupun harga yang diatur pemerintah.

"Untuk komoditas pangan selama bulan Mei 2026, andilnya terhadap inflasi bulan Mei tidak setinggi komponen inti dan komponen yang harga diatur pemerintah," ujarnya.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menilai banyak orang mudah menyalahkan data statistik karena kurang memahami prosesnya.

Menurut dia, statistik bukan sekadar angka hasil perhitungan sederhana seperti penjumlahan atau pembagian, melainkan melalui proses panjang.

Sonny menjelaskan penyusunan data statistik melibatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan khusus, salah satunya lulusan Politeknik Statistika STIS.

"Saya sendiri melihat bagaimana teman-teman di STIS belajar matematika dan statistik dengan luar biasa. Jadi, data statistik yang dihasilkan tentu melalui suatu proses yang tidak mudah," kata Sonny di kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Ia mengaku heran masih ada pihak yang dengan mudah menilai data statistik tidak berkualitas atau bahkan mengklaim mampu menghasilkan data yang lebih baik.

Menurut dia, anggapan tersebut harus dibenahi dengan pemberian literasi soal statistik.

"Orang dengan gampangnya me-judge (menghakimi) data statistik itu tidak berkualitas. 'Kita bisa membuat data yang lebih baik dan seterusnya.' Jadi, dipikir menghasilkan data statistik itu mudah. Nah, ini memang butuh literasi," ujar Sonny.

"Orang bisa dengan mudahnya menyalahkan data karena kekurangpahaman terhadap data," imbuhnya.

Sonny juga menegaskan bahwa kualitas data statistik Indonesia telah diakui di tingkat internasional. Ia mencontohkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti baru saja melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan United Nations Statistics Division (UNSD).

UNSD adalah unit kerja Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertugas mengoordinasika kantor statistik nasional negara-negara di seluruh dunia, termasuk BPS.

Dalam kunjungan tersebut, kata Sonny, Pelaksana Tugas Direktur UNSD Shantanu Mukherjee menyampaikan apresiasi terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan Indonesia.

Selain itu, Amalia juga ditetapkan sebagai Chair Governing Board International Comparison Program (ICP).

Situs resmi BPS RI menjelaskan bahwa ICP adalah program kolaborasi lebih dari 170 negara yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun dan dikelola oleh World Bank.

Program tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu ukuran ekonomi standar untuk membandingkan ukuran ekonomi dan tingkat harga antarnegara seluruh dunia, salah satunya yang paling terkenal adalah Purchasing Power Parity/PPP (Paritas Daya Beli).

Sementara itu, Governing Board (GB) adalah badan tertinggi dalam program ini yang bertugas mengawasi, memberikan arahan strategis, dan pengambil keputusan utama dalam ICP.

"Jadi, peran Indonesia di dunia juga tidak main-main. Mereka melihat bagaimana kita menghasilkan data statistik dengan sungguh-sungguh," ucap Sonny.

Ia juga menyebut Amalia sempat menandatangani kerja sama dengan Kepala BPS Brasil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Selain itu, Sonny turut bertemu dengan sejumlah pejabat statistik dari berbagai negara seperti Kementerian Statistik dan Implementasi Program (MoSPI) India serta Kepala BPS Kazakhstan.

Ia juga mempresentasikan sistem statistik Indonesia di hadapan para kepala lembaga statistik negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menurut Sonny, para kepala lembaga statistik negara anggota OKI mengapresiasi data statistik yang dihasilkan Indonesia.

"Jadi, BPS menghasilkan data dengan proses yang terstandar secara internasional dan tidak main-main," kata Sonny.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) membidik lebih dari 30 juta pelaku usaha dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dihelat pada Mei hingga Juli mendatang.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan sensus sepuluh tahunan ini akan mengadopsi pendekatan baru demi memotret transformasi dan struktur ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19, seperti perkembangan ekonomi digital yang banyak belum terekam data statistik.

Zulkipi menyampaikan bahwa basis data statistical business register BPS saat ini mencatat jumlah badan usaha di Indonesia telah melampaui angka 30 juta, mulai dari skala mikro hingga makro. Untuk mensurvei seluruh entitas tersebut, BPS menyadari perlunya evaluasi dari empat Sensus Ekonomi terdahulu.

"Kali ini kami tidak ingin mengulang kesalahan dari empat sensus sebelumnya. Pendekatannya akan sedikit berbeda. Kami akan mengedepankan bantuan dan sinergi dari kementerian/lembaga, seluruh asosiasi sejak awal kick-off untuk berkoordinasi dengan responden di seluruh Indonesia," ujarnya dalam Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Zulkipli menyoroti bahwa pergeseran struktur dan perilaku ekonomi sebagai tantangan utama. Dia memberi contoh anomali fenomena banyaknya pusat perbelanjaan dan ruko yang kosong, tetapi di saat bersamaan mobilitas masyarakat dan perputaran arus ekonomi tetap terakselerasi tinggi.

Menurutnya, perkembangan tersebut tidak lepas dari pesatnya industri digital sehingga BPS akan memperluas metode pendataan. Sensus tidak hanya menyasar unit usaha yang wujudnya secara fisik sudah mapan (established).

"Walaupun ada dari sisi established, kita bisa melihat langsung usaha itu, tetapi yang tersimpan di dalam rumah tangga, harusnya dia akan dapat kita urai di pelaksanaan Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.

BPS, sambungnya, akan mengerahkan para pegawainya, para mahasiswa Politeknik Statistika STIS, hingga merektur masyarakat umum untuk mengeksekusi pendataan.

Tantangan Komunikasi dan Persepsi

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty mengingatkan bahwa tantangan terberat Survei Ekonomi 2026 adalah tingkat respons (response rate) dan kepercayaan pelaku usaha.

Menurut Molly, keberhasilan memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, yang merupakan amanat UU No. 16/1997 tentang Statistik, sangat bergantung pada narasi yang dibangun oleh pemerintah.

Berdasarkan evaluasi pascapendataan Survei Penduduk 2020 dan survei pelaku usaha 2025, sebanyak 68% pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi asalkan memperoleh informasi yang komprehensif terkait tujuan sensus.

"Namun, sekitar 27% responden menyatakan keraguan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara pendataan statistik dan data perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama kita adalah memperjelas narasi," papar Molly.

Lebih lanjut, Molly mengutip Survei Opini Publik 2025 dari Lembaga Survei Indonesia yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia data resmi sudah cukup solid di level 76%. Kendati demikian, efektivitas penyampaian informasi masih dinilai belum optimal, yakni baru menyentuh angka 61%.

"Artinya, trust atau kepercayaan itu sudah terbangun, tetapi penguatan strategi komunikasi dengan menjadikan seluruh pemangku kepentingan sebagai communication multiplier mutlak diperlukan," ucapnya.