JAKARTA - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggandeng PT Navaswara Bhuwana Kencana resmi menggelar malam penganugerahan ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 di Hotel Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026). Ajang ini menjadi bentuk apresiasi atas penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga transparansi tata kelola keuangan di tingkat desa.

“ABPEDNAS tidak hanya menjadi saluran aspirasi masyarakat desa, tetapi juga menjaga denyut demokrasi lokal serta memastikan setiap kebijakan desa benar-benar berpihak pada kepentingan warga,” ujar Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama.

Langkah strategis itu menemukan momentumnya ketika ABPEDNAS merajut sinergi dengan Kejaksaan melalui Program Jaksa Garda Desa (JaGa Desa) yang digagas Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Sejak dicanangkan pada 2023, program ini menghadirkan sistem pelaporan tata kelola keuangan desa yang terintegrasi dan berbasis pengawasan kolaboratif. Perlahan namun pasti, pengelolaan anggaran desa bergerak menuju standar yang lebih transparan. Setiap rupiah dana desa tidak lagi sekadar terserap, tetapi dipastikan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan persoalan hukum,” kata Reda.

JaGa Desa tidak semata menjadi instrumen pengawasan. Lebih dari itu, program ini dirancang sebagai bentuk pendampingan preventif bagi aparatur desa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, program Jaksa Garda Desa atau JaGa Desa merupakan manifestasi nyata dari komitmen Kejaksaan dalam membina serta mengawal pemerintahan desa agar senantiasa berjalan secara transparan, akuntabel, dan terproteksi dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Melalui inisiatif ini, Kejaksaan berupaya memberikan arahan strategis bagi aparatur desa agar seluruh proses tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput tetap berada pada koridor hukum yang benar sekaligus jauh dari praktik penyimpangan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menuturkan ABPEDNAS memiliki peran krusial dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas maupun distribusi implementasi di lapangan agar berjalan optimal.

Dia menekankan organisasi ini harus mendampingi pemerintah secara serius dalam menanggapi aduan serta aspirasi tulus dari rakyat demi memastikan keberhasilan program kunci tersebut bagi masyarakat luas.

Melalui berbagai program seperti Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, dan Jaga Indonesia Pintar, Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong kemajuan desa.

Sebagai bentuk apresiasi atas capaian tersebut, Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indonesia mempersembahkan ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026, sebuah malam penganugerahan yang tidak sebatas merayakan prestasi, tetapi juga menghidupkan semangat Gerakan Jaga Desa, Jaga Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti besarnya potensi industri pengelolaan investasi di Indonesia, mengingat dana kelolaan atau asset under management (AUM) yang senilai Rp1.084 triliun atau baru empat persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"AUM kita tuh sekarang per Maret (2026) sudah Rp1.084 triliun, naik 3,97 persen dibanding dengan Desember (2025). Kelihatannya gede ya Rp1.084 triliun, tapi ternyata dari sisi GDP ini baru empat persen dibanding GDP," ujar Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional (DPVR) OJK Maulana dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Maulana mengungkapkan bahwa presentase AUM industri pengelolaan investasi tersebut masih jauh di bawah negara- negara kawasan ASEAN lain, yaitu Malaysia sebesar 36 persen dari PDB dan Thailand 30 persen dari PDB.

"Kalau kita bandingkan negara tetangga, Thailand tuh 30 persen dari GDP, Malaysia 36 persen dari GDP. Jadi ini kan masih banyak ketimpangan ya, masih banyak yang sebenarnya bisa dikejar nih," ujar Maulana.

Di sisi lain, pihaknya menyoroti terkait pertumbuhan signifikan jumlah investor reksa dana di Indonesia sepanjang tahun ini.

"Sekarang, investor reksa dana 23,5 juta, jumlah yang sangat besar bahkan Desember (2025) lalu jumlahnya baru 19,2 juta, tumbuhnya 8,14 persen (ytd) dibandingkan tahun 2025," ujar Maulana.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait dengan komposisi investor reksa dana di Tanah Air yang didominasi oleh generasi muda.

"Yang menariknya lagi, bahwa 54 persen dari investor adalah investor berusia di bawah 30 tahun ke bawah. Nah ini kan juga menarik ya, jadi sebenarnya ini berarti mereka adalah kelompok usia yang produktif, muda dan produktif," ujar Maulana.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, Maulana menilai potensi industri pengelolaan investasi di Indonesia juga masih sangat besar ke depannya.

"Kalau kita lihat dari data BPS, jumlah penduduk Indonesia ada 287 juta, kelompok produktifnya ada 196 juta yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Artinya gimana? Artinya kalau dibandingkan tadi yang 23 juta (investor), masih banyak peluangnya. Kita mengejar bahwa kelompok produktif itu menjadi investor ya. Masih banyak saja peluangnya," ujar Maulana.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengungkapkan nilai dana kelolaan khusus untuk instrumen investasi reksa dana mencapai Rp699,65 triliun per Maret 2026.

Ia mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa reksa dana menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memulai investasi.

“Reksa dana menawarkan diversifikasi portofolio dan pengelolaan profesional dengan akses yang relatif terjangkau, sehingga cocok bagi investor pemula,” ujar Kristian.

Di sisi lain, Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah investor masih dihadapkan pada tantangan literasi dan inklusi, yang mana tingkat literasi pasar modal tercatat sebesar 17,78 persen, sementara tingkat inklusi masih berada pada level 1,34 persen.

“Artinya semakin banyak masyarakat yang tahu, tetapi belum cukup banyak yang memulai investasi. Di sinilah pentingnya edukasi berkelanjutan,” ujar Kristian.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau sampai ke tingkat daerah, sehingga BPD bisa memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” ujar Agus H. Widodo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah (government spending) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan, salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah skema pinjaman daerah. Instrumen tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” kata Agus.

Ia pun mendorong adanya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, pendalaman peran pada ekosistem ekonomi daerah, serta pembentukan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal dan prudent.

Ia menekankan bahwa BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah, tapi juga harus bertransformasi menjadi pengatur aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ucap Agus H. Widodo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,

Jakarta (ANTARA) -

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyebut, kenaikan harga plastik berdampak langsung pada kenaikan harga produk makanan dan minuman (mamin) di pasaran.

Hal ini terjadi karena hampir seluruh produk mamin menggunakan plastik sebagai kemasan, sementara pasokan bahan tersebut mulai terbatas.

“Ini memang situasi yang cukup rumit di industri, khususnya makanan dan minuman. Hampir semua pakai plastik, dan kita juga kesulitan mendapat (bahan baku) dari pemasok,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinator soal Investigasi Dagang AS di Jakarta, Senin.

Selain harga yang melonjak, ketersediaan bahan baku plastik juga menjadi persoalan serius. Sejumlah pemasok bahkan sudah menginformasikan potensi kehabisan stok bahan baku kemasan dalam beberapa bulan ke depan.

“Beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku untuk kemasan. Dari pemasok ada yang bilang terakhir Mei atau Juni sudah habis. Ini yang harus dicarikan solusinya,” katanya.

Adhi merinci lebih lanjut, kenaikan harga plastik terjadi secara signifikan dengan variasi yang cukup lebar. Kenaikan berkisar antara 30 persen hingga 100 persen, termasuk untuk kemasan sederhana seperti plastik untuk bakso dan produk daging beku.

"Misalnya kontribusi kemasan terhadap harga pokok itu sekitar 25 persen saja, kalau itu naik 100 persen kan berarti ke harga pokok tinggi sekali pengaruhnya sekitar 25 persen dan ini akan menyebabkan industri mengalami kesulitan untuk menjual, karena produknya pasti harganya mahal, sementara dari masyarakat terbatas," jelas dia.

Sebagai respons, sebagian pelaku industri telah mulai menyesuaikan harga jual produk di pasar. Bahkan, kenaikan harga sudah terlihat pada sejumlah komoditas kebutuhan dasar yang menggunakan kemasan plastik.

“Beberapa sudah naik harga. Di pasar, yang basic seperti beras, minyak goreng. Itu bukan barangnya yang naik, tapi kemasannya yang naik, sehingga terjadi kenaikan harga,” katanya.

Lebih lanjut, Adhi menuturkan tekanan biaya itu juga menggerus margin pelaku usaha.

"Katakan misalnya kalau kontribusi kemasan itu 20 persen, kalau harganya (plastik) naik 60 persen aja berarti kan sekitar 12 persen harga pokoknya naik. Kalau kita bisa naikkan harga jualnya 5 persen, berarti kan tekornya sudah 7 persen," tutur dia.

Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, Adhi menyebut pelaku industri mendorong pemerintah membuka opsi impor bahan baku plastik dari negara alternatif lainnya.

"Mau tidak mau kita harus impor. Karena kalau dalam negeri tidak tersedia, saya diskusi dengan industri hulu kita ya, industri hulu plastik mereka juga produksinya berkurang jauh, dan bahkan waktu itu saya dapat informasi sekitar 30 persen. Karena selain dalam negeri, mereka harus impor beberapa komponennya untuk memproduksi plastik-plastik kemasan," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kanal ini tidak terbatas pada pengaduan terkait crypto exchange (bursa kripto), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain dalam ekosistem (blockchain dan kripto nasional)

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menghadirkan portal pelindungan konsumen yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan aduan terkait berbagai permasalahan dalam ekosistem blockchain dan kripto nasional.

Selain sebagai upaya penegakan hukum dan pelindungan konsumen, Ketua Umum ABI Robby Bun menyatakan bahwa inovasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap industri aset kripto di Indonesia.

“Kanal ini tidak terbatas pada pengaduan terkait crypto exchange (bursa kripto), tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain dalam ekosistem (blockchain dan kripto nasional), termasuk project, layanan berbasis blockchain, hingga potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, kanal pengaduan tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara konsumen dan para pelaku industri untuk menindaklanjuti dan mencari penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang muncul.

Robby menyatakan, setiap laporan akan disampaikan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga proses penanganan masalah menjadi lebih jelas dan terarah.

Ia memastikan bahwa seluruh data para pengadu aman dan terlindungi kerahasiaannya. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan portal tersebut.

“Jadi, bagi teman-teman yang ingin melakukan pengaduan, silakan. Tidak perlu khawatir terhadap adanya intimidasi. Kami menjamin bahwasannya data yang Anda submit (kirimkan) kepada asosiasi itu terlindungi baik sesuai peraturan OJK yang saat ini berlaku terhadap pelindungan konsumen,” tuturnya.

Robby menilai, saat ini industri blockchain dan kripto di Indonesia tidak lagi berada di tahap eksperimental, tapi telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan digital yang lebih luas.

Namun, sektor tersebut masih menghadapi tantangan terkait rendahnya tingkat 8 masyarakat, maraknya aktivitas ilegal, serta cepatnya dinamika regulasi berubah, di samping pelindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat yang belum optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, asosiasi, pelaku industri, dan pemerintah terus memperkuat dan mengembangkan ekosistem aset kripto nasional melalui tiga pilar utama.

“(Pilar) pertama adalah bursa sebagai infrastruktur pencatatan transaksi secara real time. Kedua, pedagang sebagai titik akses langsung ke investor retail. Ketiga, clearing dan custody sebagai penjamin keamanan aset bagi seluruh pengguna aset kripto yang ada di Indonesia saat ini,” kata Robby Bun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjalin komunikasi dan koordinasi yang intens bersama asosiasi di sektor pariwisata guna memastikan kesiapan menghadapi lonjakan kunjungan selama Libur Lebaran.

"Dengan fokus pada penguatan manajemen kepadatan (crowd control) dan pengaturan kapasitas sesuai daya tampung destinasi, khususnya pada kawasan yang berpotensi mengalami over capacity.," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Widiyanti menyampaikan Kemenpar melalui Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara telah melakukan koordinasi dengan asosiasi pariwisata dan agen perjalanan daring (OTA) seperti Traveloka, Tiket.com, Mister Aladin, Atourin, dan Djalanin.

Asosiasi Pariwisata yang diajak koordinasi meliputi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia​​​​​​​ (ASTINDO), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI​​​​​​​), Alliance of the Indonesian Tour & Travel Agency​​​​​​​ (AITTA), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia​​​​​​​ (GIPI).

Kemudian Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (KEMBERIN), Perhimpunan Hotel dan Restoran INDONESIA (PHRI), dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI).

Koordinasi itu, lanjutnya, untuk menyiapkan program promosi produk pariwisata seperti promo tiket atraksi wisata, hotel, restoran, bundling paket wisata domestik, dan produk wisata lainnya dalam rangka menyambut libur Lebaran 2026.

Berikutnya kegiatan promosi business matching dan pameran Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara pada libur Lebaran 2026, antara lain dalam kegiatan Jogja Business Matching dan BBWI Travel Fair ‘Meraya Bersama’, Pameran pariwisata Bangga Berwisata di Indonesia dan Belanja di Indonesia Saja (BINA) Lebaran 2026.

BINA Lebaran 2026 itu berkolaborasi bersama Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo​​​​​​​) dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Melalui Deputi Bidang Pemasaran, Asosiasi Industri Pariwisata dan OTA diimbau agar menurunkan harga tiket sebesar 17 sampai 18 persen sesuai kebijakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

"Kebijakan tersebut berlaku untuk periode pembelian mulai tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 serta periode penerbangan 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026," ujar Widiyanti.

Widiyanti membeberkan upaya lain yang dilakukan seperti melakukan penguatan mitigasi bencana melalui pemutakhiran informasi cuaca, pengecekan kelayakan fasilitas dan wahana, kesiapan jalur evakuasi, serta koordinasi dengan institusi terkait.

Penerapan kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan (CHSE), kepatuhan terhadap SOP layanan, dan pengelolaan sampah yang terencana dan terawasi juga ditegaskan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kualitas pengalaman wisatawan selama periode libur lebaran.

Pemerintah turut memastikan layanan didukung oleh kesiapan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta maksimal dalam penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas setempat agar tercipta pengalaman wisatawan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam aktivitas berwisata dan bersilaturahmi pada liburan hari raya Idul Fitri 1447H atau 2026 kali ini.

Dia turut mengimbau para pelaku usaha untuk menerapkan pembatasan kunjungan, optimalisasi sistem reservasi, pengaturan arus masuk–keluar pengunjung, serta penambahan tenaga operasional dan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

"Kami percaya bahwa seluruh pelaku industri pariwisata akan maksimal dalam mengutamakan keselamatan, memberikan pelayanan prima serta mengelola kepadatan dan pengaturan kapasitas secara optimal dalam menghadapi lonjakan wisatawan nusantara pada destinasi wisata," katanya.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Khusus di jalur laut, saat ini juga terjadi kekurangan kontainer sehingga tarif jasa pengangkutan ikut naik

Jakarta (ANTARA) - Aktivitas logistik nasional selama Ramadhan diperkirakan meningkat signifikan dengan lonjakan volume distribusi barang yang dapat mencapai sekitar 30 persen dibandingkan periode normal, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan transaksi perdagangan daring.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan lonjakan tersebut terjadi pada seluruh rantai pasok, mulai dari distribusi antarwilayah hingga pengiriman ke pusat konsumsi.

“Biasanya kenaikan volume dalam rantai pasok selama Ramadhan bisa mencapai sekitar 30 persen,” kata Mahendra kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu.

Menurut dia, peningkatan aktivitas distribusi tersebut juga sejalan dengan naiknya transaksi perdagangan elektronik selama Ramadhan yang diperkirakan tumbuh sekitar 15–20 persen.

Mahendra menjelaskan bahwa dalam sistem logistik modern, khususnya pada sektor e-commerce, pengiriman barang umumnya dilakukan melalui mekanisme konsolidasi muatan sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah.

“Order yang masuk biasanya dikumpulkan dulu sampai menjadi satu muatan penuh truk, kemudian dikirim dari hub ke hub besar seperti di Semarang, Bandung, atau Surabaya sebelum didistribusikan ke wilayah tujuan,” ujarnya.

Dari hub utama tersebut, barang kemudian diteruskan ke hub regional hingga ke tahap distribusi terakhir atau last mile yang umumnya dilakukan di dalam kota.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kategori produk mengalami lonjakan pengiriman paling besar selama Ramadhan, terutama barang kebutuhan konsumsi cepat (fast moving consumer goods), produk fesyen, serta produk kesehatan.

“Yang paling dominan biasanya FMCG, fashion, dan juga produk medis seperti obat-obatan dari jaringan ritel farmasi,” katanya.

Mahendra menjelaskan lonjakan pengiriman juga dipengaruhi pola persiapan distribusi yang dilakukan jauh sebelum puncak permintaan. Untuk wilayah yang lebih jauh seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, pengiriman biasanya sudah dimulai sekitar 30 hari sebelum Lebaran.

Sementara distribusi ke wilayah yang relatif lebih dekat seperti Kalimantan umumnya membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga 10 hari, sedangkan ke Sumatera sekitar lima hingga enam hari melalui jalur darat.

“Untuk daerah yang jauh biasanya pengiriman sudah dimulai sejak H-30 sampai H-20 agar barang bisa sampai tepat waktu,” ujarnya.

Menurut Mahendra, tantangan terbesar dalam distribusi logistik selama periode Ramadhan tetap berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta keterbatasan sarana angkut.

Di jalur darat, perusahaan logistik kerap menghadapi keterbatasan armada karena meningkatnya permintaan pengiriman secara bersamaan. Sementara di jalur laut, industri juga menghadapi keterbatasan kontainer yang berdampak pada kenaikan tarif pengangkutan.

“Khusus di jalur laut, saat ini juga terjadi kekurangan kontainer sehingga tarif jasa pengangkutan ikut naik,” katanya.

Selain itu, kesenjangan distribusi antara wilayah barat dan timur Indonesia juga masih menjadi tantangan bagi industri logistik nasional.

Mahendra menjelaskan sebagian besar pusat produksi barang masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia sehingga distribusi menuju kawasan timur seringkali tidak diimbangi dengan arus barang balik yang memadai.

“Sering kali dari timur ke barat tidak ada muatan balik yang cukup, sehingga kapal atau kendaraan kembali dalam kondisi kosong,” ujarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi karena biaya operasional harus tetap ditanggung meskipun muatan tidak optimal.

Dalam menghadapi lonjakan permintaan, pelaku industri logistik menerapkan strategi distribusi yang lebih adaptif, termasuk penjadwalan pengiriman lebih awal serta optimalisasi sistem distribusi berbasis hub.

Mahendra juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional sektor logistik.

Menurut dia, digitalisasi telah membantu meningkatkan produktivitas serta efisiensi distribusi melalui berbagai sistem seperti pelacakan pengiriman secara real time, pengelolaan rute distribusi yang lebih efisien, hingga integrasi data logistik.

“Teknologi memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan efisiensi logistik, karena bisa mengatur pergerakan barang dan kendaraan secara lebih efektif,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui transformasi digital di sektor logistik belum merata di seluruh pelaku industri. Perusahaan besar yang memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan umumnya lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan pelaku usaha yang lebih kecil.

Mahendra menambahkan sektor logistik juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui pemanfaatan platform perdagangan elektronik.

Menurut dia, pelaku UMKM perlu meningkatkan pemahaman terhadap sistem logistik agar dapat memanfaatkan berbagai peluang efisiensi biaya distribusi.

“UMKM perlu memahami proses logistik, misalnya bagaimana mengonsolidasikan pengiriman atau memanfaatkan jalur distribusi yang lebih efisien,” ujarnya.

Selain itu, pengalaman selama pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran penting bagi industri logistik mengenai pentingnya kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam rantai pasok global.

Mahendra menilai industri logistik kini lebih siap menghadapi berbagai potensi gangguan karena pelaku usaha telah menyiapkan berbagai skenario alternatif dalam operasional distribusi.

“Dalam rantai pasok itu yang pasti justru ketidakpastian. Karena itu perusahaan harus selalu memiliki rencana cadangan agar distribusi tetap berjalan,” katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Niswah Qintara Rahmani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Kukuh Prabowo mengungkapkan selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan aturan hiburan. Kukuh menginginkan agar Asphija dilibatkan.

“Kenapa selalu dirugikan? Karena selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam perumusan aturan yang ada,” kata Kukuh usai dilantik menjadi Ketua periode 2026-2029 di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (10/3/2026).

Kukuh menyadari sejauh ini banyak aturan seperti Perda, Pergub, maupun lainnya yang dinilai tak selaras dengan pihaknya yang membuat industri kian ditinggalkan. Karena itu, selain berharap ikut serta dalam merumuskan, kolaborasi dan sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tetap terjalin.

Termasuk mengenai aturan jam buka yang terjadi di bulan Ramadan yang kini lebih singkat. Kukuh mengimbau semua tempat hiburan yang berada di naungan asosiasi wajib mengikuti.

Sementara terkait ancaman Geopolitik Timur Tengah yang berdampak pada kunjungan wisatawan. Kukuh mengaku masih melakukan monitoring, strategi dan pencarian solusi akan dilakukan bila nantinya terbukti adanya pengurangan jumlah wisatawan.

“Sejauh ini belum terlihat karena Ramadan. Mungkin dampaknya baru bisa terasa setelah lebaran. Tentunya kami akan memikirkan starteginya,” pungkasnya.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) minta dilibatkan dalam aturan teknis implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Ketua Umum Asphija, Kukuh Prabowo menilai aturan ini tidak mematikan keberlangsungan sektor industri hiburan.

"Sejak awal, perjuangan kami mengawal Perda KTR DKI Jakarta, pada dasarnya kami siap mendukung program pemerintah yang baik dan tepat sasaran," kata Kukuh, Rabu (4/3/2025).

Akan tetapi ia berharap wacana penerapan KTR di tempat hiburan malam tidak diberlakukan secara total, tanpa mempertimbangkan karakteristik usaha dan segmen konsumennya. Pasalnya, mayoritas pengunjung tempat hiburan malam merupakan kalangan dewasa.

"Namun memang pelarangan total merokok atau penerapan KTR dalam tempat hiburan malam itu kurang tepat mengingat konsumen atau individu yang mengakses hiburan malam itu sudah pasti harus berusia 21 tahun ke atas," kata Kukuh.

"Bahkan untuk akses masuknya juga harus berbayar. Jadi artinya orang-orang yang masuk memang adalah orang dewasa yang mengonsumsi produk untuk usia dewasa," sambungnya.

Maka dari itu, ia berharap para pelaku usaha untuk dilibatkan sebelum aturan teknis Perda KTR DKI Jakarta diterbitkan. Agar regulasi yang dihasilkan bisa diterima semua kelompok atau adil.

"Kami berharap selanjutnya, sebelum ada aturan teknis dari Perda KTR DKI Jakarta, kami tetap diajak diskusi, dilibatkan sehingga peraturannya tetap adil dan mengakomodir kepentingan bersama," ucap dia.

Asphija berharap, implementasi Perda KTR DKI Jakarta tetap berpegang pada prinsip pengaturan dan pembatasan, bukan semata-mata pelarangan total. Kukuh berpandangan, praktik penerapan Perda KTR DKI Jakarta harusnya berfokus pada sosialisasi dan edukasi, bukan pada penekanan sanksi.

Dengan demikian, industri atau sektor hiburan malam tidak semakin terbebani. "Sektor hiburan kita sebenarnya tidak kalah saing dari Bangkok atau Kuala Lumpur. Jangan lagi ditambah dengan berbagai pelarangan yang justru semakin menekan. Dibatasi, bukan dilarang total," ucap Kukuh.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di seluruh Indonesia terus menyusut, yang hingga akhir 2025, tersisa sekitar 3,9 juta unit.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan angka ini menurun drastis dari 6,1 juta pada 2007, yang berarti lebih dari 2,2 juta warung kelontong gulung tikar akibat pesatnya ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang lebih longgar.

Dalam audiensi dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis (26/2/2026), Ali menegaskan bahwa kebijakan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberadaan usaha rakyat.

"Kami tidak bermusuhan dengan ritel modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh. Ekonomi desa berputar untuk desa, ekonomi kecamatan untuk kecamatan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, APKLI mengusulkan penerapan peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diperkuat kembali.

Ali menyoroti pentingnya penegakan aturan klasifikasi toko modern atau minimarket dengan luasan kurang dari 400 m2, supermarket 400-5.000 m2, dan hipermarket yang lebih dari 5.000 m2, serta penerapan zonasi yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang kecil.

Penataan pusat perbelanjaan, swalayan, atau toko modern itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Dalam PP 29/2021 ditegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta UMKM di wilayah tersebut.

Lokasi pendirian juga wajib mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten/kota. Selain itu, toko modern diwajibkan bermitra dengan UMKM dalam pemasaran produk.

Ali juga menyoroti semangat Paket Kebijakan Ekonomi 2015 yang bertujuan menyederhanakan perizinan ritel modern tidak boleh mengorbankan daya saing usaha kecil.

Menurutnya, sejak kebijakan itu diberlakukan, lebih dari 2 juta warung kelontong gulung tikar akibat penyederhanaan izin usaha yang juga membuka jalan bagi ekspansi ritel modern.

Dalam audiensi tersebut, APKLI juga mendukung langkah pemerintah memperkuat program 83.000 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih sebagai hub ekonomi lokal.

"Ekosistem kopdes merah putih dengan warung kelontong dan kuliner akan menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat besar," ucap Ali.

Dalam kesempatan itu, Menkop menyatakan Kemenkop akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan penataan ritel modern.

"Usulan APKLI akan kita sampaikan menjadi kajian dengan teman-teman dari asosiasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia dan kepala daerah untuk bisa mendudukkan masalah ini sebijaksana mungkin," ujar Ferry.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) meminta pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026, dan berharap agar pemerintah menaikkan kuota produksi untuk kedua komoditas tambang tersebut.

“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250–260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 379 juta ton.

Sari menjelaskan bahwa penurunan kuota secara signifikan ini akan berpengaruh pada perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global.

Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga disebut oleh Sari perlu menjadi perhatian.

Sari menyampaikan pembatasan kuota batu bara juga berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

Sementara pemangkasan kuota nikel dinilai oleh Sari berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.

“IMA dan seluruh anggotanya senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ucap Sari.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membuka peluang revisi RKAB batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan industri kreatif dan pendidikan musik di Indonesia

Bantul (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pengusaha Marching Band Indonesia (APMBI) yang digelar di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 7 dan 8 Februari 2026 menjadi upaya untuk menumbuhkan ekosistem industri "marching band" di Indonesia.

Ketua Panitia Munas I APMBI Iqbal Khambali dalam sambutannya di Bantul, Minggu, mengatakan Munas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat profesionalisme, tata kelola usaha, serta kolaborasi antar pelaku usaha "marching band" dari berbagai daerah.

"Melalui Munas I, APMBI ingin menegaskan komitmennya untuk mendorong ekosistem usaha marching band yang sehat, berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi bagi pengembangan seni, olahraga dan pendidikan karakter," katanya.

Munas I APMBI yang diikuti 36 pengusaha marching band perwakilan dari 25 provinsi ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi sebagai wadah berhimpunnya para pelaku usaha marching band di Indonesia.

Hal tersebut, karena kegiatan ini sebagai forum tertinggi organisasi untuk melakukan konsolidasi nasional, membahas arah kebijakan strategis, menyusun program kerja, serta menetapkan kepengurusan periode berikutnya.

"Forum ini juga diharapkan menjadi ruang dialog terbuka bagi para pengusaha marching band untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan industri kreatif dan pendidikan musik di Indonesia," katanya.

Menurut dia, para pelaku usaha marching band di berbagai daerah seperti perajin alat musik, produsen suku cadang, penyedia seragam, pedagang, hingga distributor perlengkapannya sangat bergantung pada keberlangsungan industri marching band di lingkungan pendidikan.

Sementara dalam beberapa waktu terakhir pelaku usaha marching band merasakan penurunan permintaan signifikan, terutama dari sekolah-sekolah, seiring dengan adanya penangguhan pengadaan alat musik. Penurunan permintaan disebutnya mencapai 50 persen.

Menyikapi hal itu, para pengusaha marching band di berbagai daerah sepakat melakukan konsolidasi nasional dan membentuk APMBI dan menggelar Munas I sebagai wadah bersama menyuarakan aspirasi serta mencari solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Selain itu, asosiasi ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan wadah resmi yang dapat memperjuangkan kepentingan pelaku usaha marching band, memperkuat jaringan nasional, serta mendorong standardisasi dan peningkatan kualitas layanan di sektor ini.

"Dengan Munas I APMBI, diharapkan lahir rumusan kebijakan dan kepemimpinan organisasi yang mampu membawa asosiasi ini menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri marching band Indonesia di masa datang," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026