Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak.

Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah.

"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor.

Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk 2026. Asosiasi berharap pemerintah dapat menaikkan kuota produksi untuk kedua komoditas tambang tersebut.

“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama bagi perusahaan yang terdampak secara langsung,” ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan dengan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250–260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 379 juta ton.

Sari menjelaskan, penurunan kuota secara signifikan ini akan berpengaruh pada perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global.

Dampak sosial dan ekonomi seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah juga perlu menjadi perhatian.

Sari menyampaikan, pembatasan kuota batu bara berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

Sementara itu, pemangkasan kuota nikel dinilai berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.

“IMA dan seluruh anggotanya senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata Sari.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) meminta pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026, dan berharap agar pemerintah menaikkan kuota produksi untuk kedua komoditas tambang tersebut.

“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250–260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 379 juta ton.

Sari menjelaskan bahwa penurunan kuota secara signifikan ini akan berpengaruh pada perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global.

Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga disebut oleh Sari perlu menjadi perhatian.

Sari menyampaikan pembatasan kuota batu bara juga berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.

Sementara pemangkasan kuota nikel dinilai oleh Sari berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.

“IMA dan seluruh anggotanya senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ucap Sari.

Diwartakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membuka peluang revisi RKAB batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Danantara Indonesia membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru, bernama Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk mengurus tambang-tambang bermasalah.

Perminas pun disebut bakal mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe di Sumatera Utara (Sumut) milik PT Agincourt Resources, anak usaha PT United Tractors Tbk.

Ambil alih ini sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) Agincourt karena menjadi salah satu perusahaan yang dinilai menyebabkan bencana banjir dan longsor di Sumatera pada akhir tahun lalu.

Peluang BUMN mengambil alih tambang emas Martabe mulanya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026).

Ia menyebut, dari 28 perusahaan di Sumatera yang izinnya dicabut, sebanyak 22 perusahaan dengan izin pengelolaan hutan akan diserahkan ke PT Perhutani, sedangkan perusahaan tambang akan diserahkan ke Holding BUMN tambang, Mining Industry Indonesia (MIND ID) melalui anak usahanya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk nanti mengelola lahan atau kegiatan ekonomi. Ini untuk 22 perusahaan (yang diberi perizinan pengelolaan hutan). Untuk yang pencabutan izin tambang bakal diserahkan kepada Antam atau MIND ID," kata Prasetyo.

Namun rencana ambil alih oleh MIND ID atau Antam tersebut berubah.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria justru menyebut tambang emas Martabe bakal diambil alih oleh BUMN baru, yakni Perminas.

"(Tambang Agincourt dipegang) Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk," ujar Dony saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (28/1/2026). Ia menegaskan bahwa Perminas berbeda atau tidak berada di bawah MIND ID seperti Antam.

Perminas merupakan perusahaan tambang yang langsung berada di bawah Danantara Indonesia.

"Berbeda, bukan (bagian MIND ID), Perminas itu PT sendiri. PT miliknya Danantara," kata dia.

Menurutnya, Perminas sudah memiliki jajaran direksi dan sumber daya manusia (SDM). Namun, Dony enggan memerinci siapa saja yang masuk dalam jajaran dewan direksi maupun struktur SDM Perminas.

"SDM-nya ya kami kan sudah ada. Sudah ada SDM-nya," ungkapnya.

Disorot Asosiasi Pertambangan

Rencana ambil alih itu pun turut menjadi sorotan bagi Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA). Pemerintah diingatkan untuk berlaku adil dalam memberikan penilaian dan mengambil kebijakan.

Ketua Umum API-IMA Rachmat Makkasau mengatakan, semua pihak berperan dalam menjaga investasi di sektor tambang, termasuk memastikan penilaian yang adil pada Agincourt Resources yang mengelola tambang Martabe di Sumatera Utara.

Menurutnya, perusahaan sejauh ini diyakini telah menjalankan kegiatan operasi dengan baik dan memenuhi tata kelola lingkungan yang baik berdasarkan hasil Proper Hijau yang diterima perusahaan.

Oleh sebab itu, Rachmat memandang bahwa pemerintah pasti akan melakukan evaluasi yang mendalam terkait izin usaha pertambangan Agincourt, sehingga dapat memastikan keberlanjutannya.

"Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin usaha Agincourt yang disebutkan akan dicabut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026). "Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik, mengedepankan aspek-aspek environmental, social dan governance (ESG), serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup, tentunya akan tetap dapat beroperasi," lanjut Rachmat.

Dia menyebut, langkah tersebut penting untuk memastikan iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif dan berkelanjutan.

Terlebih pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2025 mencapai Rp 138,37 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 127,44 triliun.

Rachmat menambahkan, penerapan prinsip good mining practice (GMP) dan ESG menjadi syarat utama bagi perusahaan yang tergabung sebagai anggota API-IMA.

Prinsip tersebut, kata dia, harus tecermin dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan tambang.

Maka dari itu, dia mendorong anggotanya untuk terus mengomunikasikan fakta-fakta positif dari praktik-praktik penambangan yang baik.

"Sudah banyak perusahaan yang menjalankan operasional dengan baik dan menerapkan prinsip GMP dan ESG. Kami mendorong perusahaan anggota API-IMA untuk terus mengampanyekan hal-hal positif tersebut agar pandangan masyarakat terhadap industri pertambangan menjadi lebih seimbang," ucap dia.