Khusus di jalur laut, saat ini juga terjadi kekurangan kontainer sehingga tarif jasa pengangkutan ikut naik

Jakarta (ANTARA) - Aktivitas logistik nasional selama Ramadhan diperkirakan meningkat signifikan dengan lonjakan volume distribusi barang yang dapat mencapai sekitar 30 persen dibandingkan periode normal, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan transaksi perdagangan daring.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan lonjakan tersebut terjadi pada seluruh rantai pasok, mulai dari distribusi antarwilayah hingga pengiriman ke pusat konsumsi.

“Biasanya kenaikan volume dalam rantai pasok selama Ramadhan bisa mencapai sekitar 30 persen,” kata Mahendra kepada ANTARA di Jakarta pada Rabu.

Menurut dia, peningkatan aktivitas distribusi tersebut juga sejalan dengan naiknya transaksi perdagangan elektronik selama Ramadhan yang diperkirakan tumbuh sekitar 15–20 persen.

Mahendra menjelaskan bahwa dalam sistem logistik modern, khususnya pada sektor e-commerce, pengiriman barang umumnya dilakukan melalui mekanisme konsolidasi muatan sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah.

“Order yang masuk biasanya dikumpulkan dulu sampai menjadi satu muatan penuh truk, kemudian dikirim dari hub ke hub besar seperti di Semarang, Bandung, atau Surabaya sebelum didistribusikan ke wilayah tujuan,” ujarnya.

Dari hub utama tersebut, barang kemudian diteruskan ke hub regional hingga ke tahap distribusi terakhir atau last mile yang umumnya dilakukan di dalam kota.

Ia menambahkan bahwa sejumlah kategori produk mengalami lonjakan pengiriman paling besar selama Ramadhan, terutama barang kebutuhan konsumsi cepat (fast moving consumer goods), produk fesyen, serta produk kesehatan.

“Yang paling dominan biasanya FMCG, fashion, dan juga produk medis seperti obat-obatan dari jaringan ritel farmasi,” katanya.

Mahendra menjelaskan lonjakan pengiriman juga dipengaruhi pola persiapan distribusi yang dilakukan jauh sebelum puncak permintaan. Untuk wilayah yang lebih jauh seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, pengiriman biasanya sudah dimulai sekitar 30 hari sebelum Lebaran.

Sementara distribusi ke wilayah yang relatif lebih dekat seperti Kalimantan umumnya membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga 10 hari, sedangkan ke Sumatera sekitar lima hingga enam hari melalui jalur darat.

“Untuk daerah yang jauh biasanya pengiriman sudah dimulai sejak H-30 sampai H-20 agar barang bisa sampai tepat waktu,” ujarnya.

Menurut Mahendra, tantangan terbesar dalam distribusi logistik selama periode Ramadhan tetap berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta keterbatasan sarana angkut.

Di jalur darat, perusahaan logistik kerap menghadapi keterbatasan armada karena meningkatnya permintaan pengiriman secara bersamaan. Sementara di jalur laut, industri juga menghadapi keterbatasan kontainer yang berdampak pada kenaikan tarif pengangkutan.

“Khusus di jalur laut, saat ini juga terjadi kekurangan kontainer sehingga tarif jasa pengangkutan ikut naik,” katanya.

Selain itu, kesenjangan distribusi antara wilayah barat dan timur Indonesia juga masih menjadi tantangan bagi industri logistik nasional.

Mahendra menjelaskan sebagian besar pusat produksi barang masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia sehingga distribusi menuju kawasan timur seringkali tidak diimbangi dengan arus barang balik yang memadai.

“Sering kali dari timur ke barat tidak ada muatan balik yang cukup, sehingga kapal atau kendaraan kembali dalam kondisi kosong,” ujarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih tinggi karena biaya operasional harus tetap ditanggung meskipun muatan tidak optimal.

Dalam menghadapi lonjakan permintaan, pelaku industri logistik menerapkan strategi distribusi yang lebih adaptif, termasuk penjadwalan pengiriman lebih awal serta optimalisasi sistem distribusi berbasis hub.

Mahendra juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional sektor logistik.

Menurut dia, digitalisasi telah membantu meningkatkan produktivitas serta efisiensi distribusi melalui berbagai sistem seperti pelacakan pengiriman secara real time, pengelolaan rute distribusi yang lebih efisien, hingga integrasi data logistik.

“Teknologi memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan efisiensi logistik, karena bisa mengatur pergerakan barang dan kendaraan secara lebih efektif,” katanya.

Namun demikian, ia mengakui transformasi digital di sektor logistik belum merata di seluruh pelaku industri. Perusahaan besar yang memiliki kontrak jangka panjang dengan pelanggan umumnya lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan pelaku usaha yang lebih kecil.

Mahendra menambahkan sektor logistik juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui pemanfaatan platform perdagangan elektronik.

Menurut dia, pelaku UMKM perlu meningkatkan pemahaman terhadap sistem logistik agar dapat memanfaatkan berbagai peluang efisiensi biaya distribusi.

“UMKM perlu memahami proses logistik, misalnya bagaimana mengonsolidasikan pengiriman atau memanfaatkan jalur distribusi yang lebih efisien,” ujarnya.

Selain itu, pengalaman selama pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran penting bagi industri logistik mengenai pentingnya kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam rantai pasok global.

Mahendra menilai industri logistik kini lebih siap menghadapi berbagai potensi gangguan karena pelaku usaha telah menyiapkan berbagai skenario alternatif dalam operasional distribusi.

“Dalam rantai pasok itu yang pasti justru ketidakpastian. Karena itu perusahaan harus selalu memiliki rencana cadangan agar distribusi tetap berjalan,” katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Niswah Qintara Rahmani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan arus barang bersamaan dengan rantai pasok atau supply chain akan tumbuh 20% pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengungkapkan bahwa pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dari momentum Ramadan dan Idulfitri, yang pertumbuhannya dapat mencapai hingga 40%.

“Prediksi biasanya akan naik 20% month to month,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Mahendra menjelaskan, pertumbuhan tersebut terjadi selain efek Nataru, juga bersamaan dengan industri yang akan tutup buku.

Untuk menjaga kelancaran arus barang, Mahendra mengimbau pemerintah agar tidak melakukan pembatasan kendaraan dalam waktu yang lama pada musim libur akhir tahun tersebut.

Pada awal tahun ini, ALI memperkirakan sektor logistik dan pergudangan dapat tumbuh mencapai 7%. Namun, ternyata sektor tersebut tumbuh lebih tinggi. Tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan produk domestik bruto dari transportasi dan pergudangan sepanjang tahun ini sampai dengan kuartal III/2025 mencapai 8,71%.

“Prediksinya dari ALI naik [lebih tinggi dari 7%]. Kuartal III/2025 itu pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% atau lebih tinggi dari kuartal III/2024 yang mencapai 4,95%.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa kinerja sektor transportasi dan pergudangan bertahan tinggi, didorong tumbuhnya ekspor, industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

“Semakin tinggi Indonesia tumbuh ekspornya, keperluan terhadap logistik pasti semakin tinggi sehingga kalau kita ingin meningkatkan daya saing ekspor, bagaimana meningkatkan efisiensi logistik kita,” ujarnya dalam malam penghargaan BILA 2025, Rabu (5/11/2025).

Aktivitas yang terus meningkat tersebut berdampak pada kebutuhan angkutan logistik barang yang lebih tinggi pula.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksikan lapangan usaha transportasi dan pergudangan bakal menyumbang produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp1.500 triliun sepanjang 2025.

“Diproyeksikan bahwa hingga akhir 2025 sektor transportasi dan pergudangan menyumbang Rp1.500 triliun terhadap PDB, naik 9% dari tahun sebelumnya” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (14/11/2025).

Hingga kuartal III/2025, lapangan usaha ini telah menyumbang Rp1.083,8 triliun terhadap PDB. Perinciannya, pada kuartal I/2025, menyumbang Rp344,8 triliun, kuartal II/2025 senilai Rp369,1 triliun, dan kuartal III/2025 mencapai Rp369,9 triliun.

Artinya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan perlu menyumbang setidaknya Rp416,2 triliun pada kuartal IV/2025 untuk mencapai target Rp1.500 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional belum sepenuhnya mampu memperkuat sektor logistik di Tanah Air.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, tiga poin yang tercantum dan menjadi fokus pemerintah—yakni pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan jasa logistik—masih belum cukup menjawab tantangan besar logistik nasional.

Menurutnya, poin utama yang harus tercantum adalah menyatukan visi misi dan cita-cita logistik nasional dan dapat berlanjut pada lintas pemerintahan.

“Jadi kita fokus kepada tujuan atau cita-cita kita dengan menyatukan visi. Itu dulu persyaratannya penguatannya di situ,” tutur Mahendra kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Mahendra menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi berupa Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun, aturan ini dinilai belum sempurna dan memang perlu diperkuat.

Selain tiga poin yang sudah tercantum, pemerintah perlu fokus menentukan komoditas prioritas. Peran komoditas dan industri pengolahan pasalnya sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias over dimension over load (ODOL), sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

“Kita disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” tambahnya.

Mahendra melihat, perlu adanya sentralisasi hilirisasi komoditas, sehingga jaringan logistik dapat tercipta dengan baik.

Mengambil contoh Kawasan Industri Terpadu Batang, sentralisasi tersebut dinilai cukup baik karena memiliki akses jalan tol langsung ke kawasan industri dan hadirnya pelabuhan. Dengan demikian, truk-truk besar tak perlu melalui jalan di perkotaan.

Terakhir, perlu penguatan terhadap finansial sektor logistik, baik darat, laut maupun udara. Mengingat persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Mahendra berpesan bahwa poin-poin yang sudah ada sebaiknya benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat logistik di Indonesia.

Utamanya, persoalan infrastruktur di pelabuhan yang masih mengalami penumpukan dam berakibat pada produktivitas angkutan barang dan membuat biaya menjadi bengkak.

“Jangan sampai macet seperti Tanjung Priok. Padahal sudah ada Patimban. Memindahkan Priok ke Patimban aja enggak kelar-kelar,” keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut. Meskipun belum ada sinyal, kapan waktu pasti regulasi tersebut akan terbit.