#30 tag 24jam
Siap-Siap! Pemerintah Bakal Larang Penggunaan Air Tanah di Semarang
Pemerintah akan melarang penggunaan air tanah di Semarang untuk mengatasi penurunan tanah. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall. [395] url asal
#air-tanah-semarang #larangan-air-tanah #penurunan-muka-tanah #tanggul-laut-semarang #giant-sea-wall #krisis-lingkungan-jawa #perda-air-tanah #eksploitasi-air-tanah #industri-air-tanah #desalinasi-air
(Bisnis.Com - Ekonomi) 02/03/26 16:26
v/152157/
Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah berencana melarang total pengambilan air tanah di Semarang guna menghentikan laju penurunan muka tanah (land subsidence). Kebijakan ini akan diterapkan secara ketat seiring dengan perluasan proyek tanggul laut atau Giant Sea Wall (GSW).
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan pembangunan tanggul fisik saja tidak akan cukup untuk mengatasi krisis lingkungan di pesisir utara Jawa. Karenanya, pemerintah daerah didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menutup akses pemanfaatan air tanah bagi sektor tertentu.
“Nanti akan ada perda, misalnya ya yang melarang pengambilan air tanah karena land subsidence itu kan yang utama karena orang sering mengambil air tanah gitu loh,” ujar Dody dalam Konferensi Pers di Semarang, dikutip Senin (2/3/2026).
Fokus utama larangan ini adalah pelaku industri dan sektor perhotelan yang dinilai melakukan eksploitasi air tanah dalam skala besar. Berbeda dengan konsumsi air oleh masyarakat yang umumnya masih relatif kecil dan bukan pemicu utama kerusakan struktur tanah.
Lebih lanjut, untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih, tanggul laut di wilayah Semarang – Demak nantinya di desain lebih menjorok ke tengah laut dengan dimensi yang jauh lebih besar. Infrastruktur ini nantinya dirancang memiliki fungsi ganda sebagai fasilitas desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar.
“Tanggulnya akan lebih maju lagi ke tengah laut, lebih besar lagi karena sekalian dia mengubah air laut menjadi air tawar. Sehingga kemudian menjadi justifikasi bagi Pemda untuk mengeluarkan perda, tidak boleh lagi mengambil air tanah,” tegas Dody.
Dody menambahkan, proyek ambisius ini akan dijembatani oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sebagai koordinator teknis di lapangan. Selain Semarang, Dody juga menginstruksikan agar wilayah Pekalongan segera masuk dalam program prioritas BOPPJ karena memiliki urgensi penanganan yang serupa.
Sebelumnya, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.
“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.
Menteri PU: Pembangunan GSW harus disertai larangan ambil air tanah
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa harus juga ... [340] url asal
#menteri-pu #dody-hanggodo #giant-sea-wall #larangan-air-tanah
Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa harus juga disertai dengan pelarangan pengambilan air tanah oleh pemerintah daerah.
"Jadi itu, itu sudah terbukti bahwa memang hanya dengan menggunakan tanggul laut kita bisa membereskan masalah land subsidence. Tapi tidak cukup dengan hanya tanggul laut, nanti karena akan ada peraturan daerah (perda) misalnya yang melarang pengambilan air tanah," ujar Dody di Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (1/3).
Menurut dia, penurunan permukaan air tanah (land subsidence) utamanya dikarenakan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan, bukan pengambilan air tanah oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengambilnya kecil, tetapi hotel dan industri mengambil air tanah dalam jumlah sangat besar.
"Itu nantinya akan dilarang. Nah itu yang akan dijembatani oleh salah satunya adalah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Makanya kemudian yang kita kerjakan saat ini oleh BOPPJ dianggap masih kurang. Jadi nanti tanggulnya akan lebih maju lagi ke tengah laut, lebih besar lagi," katanya.
Dody menambahkan bahwa tujuan pembangunan tanggul laut tersebut selain melindungi wilayah Pantura Jawa juga sekalian mengubah air laut menjadi air tawar untuk kemudian bisa menyuplai ke kota-kota yang ada di sekitarnya.
"Sehingga kemudian menjadi justifikasi bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda tidak boleh lagi mengambil air tanah," ujarnya.
Sebagai informasi, BOPPJ mengungkapkan air dari waduk retensi GSW dapat dimanfaatkan untuk air baku atau air bersih bagi masyarakat.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan waduk retensi gunanya untuk bisa menjadi air tawar ke depannya.
Untuk pemanfaatan air dari waduk retensi tersebut, lanjutnya, akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing di sepanjang Pantura Jawa, bukan oleh BOPPJ.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa siap dibangun membentang di Pantura untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.
Prabowo menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)