Di perairan Hawaii, pada kedalaman sekitar 700 meter, suhu air laut hanya sekitar 5 derajat Celsius. Air laut sedingin ini dipompa ke darat untuk mendinginkan berbagai fasilitas riset. Kini, teknologi serupa juga dikembangkan untuk sistem pendinginan kawasan perkotaan (district cooling).

Teknologi ini dikenal sebagai Sea Water Air Conditioning (SWAC). Yang dimanfaatkan bukan air lautnya, tapi suhu dinginnya. Air laut dingin dipompa ke darat lalu dialirkan ke penukar panas (heat exchanger). Di alat ini, hawa dingin dari air laut digunakan untuk mendinginkan air yang bersirkulasi di dalam sistem pendingin gedung. Setelah proses pertukaran panas selesai, air laut dikembalikan lagi ke laut.

Teknologi tersebut pertama kali dikembangkan di Hawaii Ocean Science and Technology Park yang dikelola Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (Nelha). "Sistem serupa kini telah digunakan di berbagai belahan dunia, termasuk Swedia, Belanda, Kanada, dan New York," demikian dikutip dari situs Nelha, Senin (29/6).

Berbagai studi menunjukkan SWAC mampu memangkas konsumsi listrik untuk pendinginan hingga 80-90 persen dibandingkan sistem pendingin konvensional.

Sistem Pendinginan Menggunakan Air Laut alias Sea Water Air Conditioning (SWAC) (C-More)

Pendinginan berbasis air laut tidak hanya digunakan untuk gedung. Industri pusat data juga telah melirik pendekatan serupa. Microsoft pernah meluncurkan Project Natick, yakni proyek eksperimen penempatan pusat data di dasar laut. Microsoft menempatkan kapsul berisi 864 server di dasar Laut Utara alias North Sea selama dua tahun.

Eksperimen ini menunjukkan bahwa air laut bisa menjadi pendingin yang efektif. Tingkat kegagalan server di dasar laut juga disebut jauh lebih rendah dibandingkan pusat data di daratan. Namun, proyek tersebut tidak dilanjutkan karena biaya yang tinggi dan penggantian komponen yang rumit.

Meski "menenggelamkan" pusat data belum dinilai layak secara komersial, eksperimen tersebut menunjukkan bahwa laut menyimpan potensi besar sebagai sumber pendinginan yang efektif.

Peluang di Pesisir Indonesia

Di Bali, Sulawesi Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara, laut dalam berada relatif dekat dari garis pantai. Kondisi ini merupakan salah satu syarat teknologi SWAC.

Namun selama ini, karakteristik tersebut lebih sering dikaitkan dengan potensi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) -- teknologi yang memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan dan laut dalam untuk pembangkitan listrik.

Kementerian ESDM melalui sejumlah kajian potensi energi laut menyebut Indonesia memiliki potensi OTEC sekitar 41 gigawatt yang tersebar di sedikitnya 17 lokasi. Sejumlah kajian akademik, termasuk dari Institut Teknologi Bandung (ITB), juga menunjukkan kawasan seperti Laut Banda memiliki perbedaan suhu permukaan dan laut dalam yang mendukung pengembangan teknologi tersebut.

Pemanfaatan air laut untuk pendinginan juga belum dibahas secara khusus dalam strategi pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pendinginan.

Pada 2024, pemerintah Indonesia bersama UNESCAP, UNEP, dan Cool Coalition meluncurkan Indonesia National Cooling Action Plan (I-NCAP). Ini memuat berbagai strategi untuk mengendalikan konsumsi energi untuk pendinginan.

Jika diterapkan, konsumsi listrik untuk pendinginan diperkirakan dapat ditekan hingga 57 persen pada 2040 dibandingkan skenario business as usual. Sedangkan emisi gas rumah kaca dapat berkurang sekitar 55 persen.

Sejauh ini, strategi dalam I-NCAP masih fokus pada efisiensi AC, desain bangunan yang lebih sejuk, serta penggunaan refrigeran rendah emisi.

Proyeksi Lonjakan Kebutuhan Pendinginan Global

Dengan dunia yang berisiko menghadapi "normal baru" suhu panas yang lebih menyengat, kebutuhan pendinginan berpotensi terus meningkat.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan listrik global akan tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun hingga 2030. Salah satu penyokongnya adalah meningkatnya penggunaan pendingin ruangan.

Pada 2024, ketika dunia mengalami tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, permintaan listrik global melonjak sekitar 4,4 persen, salah satunya dipicu penggunaan AC.

Dalam laporan Global Cooling Watch 2025, United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan kebutuhan pendinginan dunia dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat pada 2050 jika dunia tetap menjalankan skenario business as usual alias tidak ada langkah mitigasi.

Emisi dari sektor pendinginan diperkirakan melonjak menjadi sekitar 7,2 miliar ton karbon dioksida dan sistem kelistrikan berpotensi mengalami tekanan karena beban puncak yang meroket.

Kebutuhan besar untuk pendinginan bukan hanya didorong pemanasan global, tapi ledakan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pendinginan pusat data bukan hanya boros listrik tapi boros air.

Banyak pusat data yang menggunakan sistem cooling tower masih memerlukan air untuk membantu membuang panas. Ini telah memicu kekhawatiran akan krisis air tanah di lokasi pusat data.

Di saat banyak negara mencari teknologi pendinginan yang lebih hemat energi dan air, Indonesia "lagi-lagi" memiliki modal alam yang potensial: air laut dalam. Akan-kah diprospek pemerintah untuk menghadapi "normal baru" suhu panas?

Gen yang berkaitan dengan resistensi antibiotik ditemukan di berbagai samudra dunia, termasuk di perairan terpencil yang jauh dari aktivitas manusia. Temuan ini diungkap dalam proyek riset SeA Care yang dipimpin Italia setelah menganalisis ribuan sampel air laut dari berbagai belahan dunia.

Mengutip pemberitaan Reuters, hasil penelitian menunjukkan gen resistensi antibiotik ditemukan di Laut Mediterania, Samudra Atlantik, Arktik, dan sejumlah kawasan laut lainnya. Konsentrasi tertinggi terdeteksi di sekitar jalur pelayaran yang padat dan wilayah pesisir berpenduduk tinggi.

Menurut para peneliti, temuan tersebut menunjukkan bahwa laut telah menjadi reservoir atau tempat penampungan polutan global yang berasal dari daratan. Bersama aliran air laut, limbah perkotaan dan jejak penggunaan antibiotik dapat terbawa hingga ribuan kilometer dari sumber pencemarannya.

Kondisi ini dikhawatirkan memperluas penyebaran bakteri atau materi genetik yang membawa sifat kebal terhadap antibiotik ke wilayah yang sebelumnya relatif minim paparan pencemaran. Dengan kata lain, laut berpotensi menjadi jalur penyebaran resistensi antibiotik lintas negara melalui sirkulasi alami perairan.

Temuan tersebut dipaparkan dalam forum Ocean and Human Health di Roma yang diselenggarakan National Health Institute (ISS) Italia pada Senin (8/6). Selain gen resistensi antibiotik, tim peneliti juga mendeteksi mikroplastik, senyawa PFAS atau forever chemicals, serta jejak materi genetik virus SARS-CoV-2, bahkan di perairan lepas dan kawasan terpencil.

Direktur Jenderal ISS Andrea Piccioli mengatakan perlindungan kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kesehatan laut dan samudra.

"Melindungi kesehatan manusia saat ini berarti juga menjaga laut dan samudra. Polutan yang dilepaskan ke lingkungan akan didistribusikan kembali secara global melalui sistem air, pangan, dan iklim," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

SeA Care merupakan inisiatif yang menghubungkan pemantauan kesehatan lingkungan dengan kesehatan manusia. Program ini melibatkan ISS, Angkatan Laut Italia, dan sejumlah pusat riset internasional untuk membangun sistem pemantauan kondisi laut secara global.

Dalam tiga tahun pertama, proyek tersebut telah mengumpulkan lebih dari 4.000 sampel air laut dari lebih dari 140 lokasi di Laut Mediterania serta Samudra Atlantik, Pasifik, Arktik, dan Hindia. Pengambilan sampel dilakukan melalui rute pelayaran yang sudah ada sehingga biaya penelitian dan dampak lingkungannya dapat ditekan.

Bisnis.com, CIREBON - WargaDesa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Cirebon pada Senin (25/5/2026) pagi menuntut langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani banjir rob yang semakin parah.

Massa datang dengan membawa sejumlah poster berisi protes terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan mandeknya solusi pemerintah.

Mereka juga menyuarakan keberatan atas kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap berjalan meskipun lahan mereka sudah tidak dapat digunakan.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi warga dengan DPRD pada 24 Juli 2025, namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis.

"Kami sudah lebih dari setahun menunggu tindak lanjut. Tetapi yang kami terima hanya janji dan survei berulang,” kata Sanuri, perwakilan warga Ambulu, dalam orasinya di depan kantor bupati.

Menurut catatan warga, sekitar 70% pemukiman di Desa Ambulu terendam rob dengan ketinggian air antara 20 hingga 50 sentimeter. Sebagian rumah mengalami kerusakan pada pondasi akibat terendam terus-menerus.

Kerusakan paling parah menimpa lahan tambak. Lebih dari 700 hektare atau sekitar 80% area tambak dilaporkan tenggelam dan tidak lagi bisa digarap. Lahan yang sebelumnya menjadi sumber nafkah utama warga kini berubah menjadi genangan air asin yang tidak produktif.

Situasi tidak berbeda pada areal persawahan. Intrusi air laut mengubah struktur tanah sehingga seluruh sawah di desa tersebut tidak dapat ditanami lagi. Para petani mengaku sudah tidak sanggup menanggung biaya produksi karena hasil panen tak lagi memungkinkan.

“Kami ini hidup dari tambak dan sawah. Kalau semuanya tenggelam, pemerintah mau kasih kami makan apa?” ujarnya.

Banjir rob bukan hanya memutus mata pencarian warga. Dalam aksi tersebut, warga juga menyoroti dampak kesehatan dan pendidikan yang memburuk.

Sejumlah keluarga melaporkan meningkatnya penyakit kulit, sesak napas, serta sanitasi yang memburuk karena air rob yang menggenang setiap hari. Selain itu, akses pendidikan terganggu karena sebagian jalan menuju sekolah tidak lagi bisa dilalui pada pagi hari.

"Anak-anak sering terlambat atau tidak masuk karena jalannya terendam. Bahkan ada yang harus digendong untuk bisa lewat,” kata Sanuri.

Dalam aksinya, warga juga menuntut penghentian sementara PBB bagi wilayah yang terdampak parah. Mereka menilai pungutan pajak tidak adil diterapkan ketika lahan yang menjadi objek pajak telah kehilangan fungsi akibat bencana ekologis.

“Kami tidak menolak pajak. Tetapi bagaimana mau bayar kalau lahannya sudah hilang? Negara jangan hanya menagih, tapi juga harus hadir,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera memberikan solusi. Pasalnya, beberapa kebijakan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Intinya, kami pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dan akan membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Bagaimana pun, Ambulu adalah bagian dari Kabupaten Cirebon," katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tahun ini terancam kembali anjlok akibat fenomena kemarau basah yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.

Curah hujan yang masih tinggi pada periode musim kemarau membuat proses penguapan air laut di tambak terganggu sehingga panen garam tidak maksimal.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Teguh Budiman mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu mulai memukul produksi garam rakyat di sejumlah wilayah pesisir utara Cirebon.

"Produksi garam rakyat sangat tergantung pada panas matahari dan proses penguapan. Ketika hujan masih sering turun saat musim kemarau, kristalisasi garam terganggu bahkan banyak yang gagal panen," kata Teguh belum lama ini.

Menurut dia, fenomena saat ini merupakan anomali iklim ketika hujan masih kerap terjadi meski sudah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari suhu muka laut yang hangat hingga perubahan pola angin akibat krisis iklim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon menunjukkan, produksi garam daerah itu sebenarnya sudah mengalami penurunan tajam pada 2025.

Dalam publikasi Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026, total produksi garam tercatat hanya mencapai 12.282 ton pada 2025. Padahal pada 2024 produksi masih berada di angka 91.459 ton.

Penurunan produksi mencapai lebih dari 86% tersebut terjadi meski luas lahan tambak garam justru meningkat dari 1.283 hektare menjadi 1.324 hektare. Jumlah petambak juga relatif stabil, dari 1.017 orang pada 2024 menjadi 1.005 orang pada 2025.

Sentra produksi garam terbesar masih berada di wilayah pesisir seperti Kecamatan Pangenan, Kapetakan, Suranenggala, Gebang, Mundu, dan Astanajapura. Namun, sebagian besar wilayah itu kini mulai terdampak hujan yang turun di tengah musim produksi.

Teguh mengatakan, banyak petambak kehilangan siklus panen akibat air laut yang sudah diendapkan kembali encer setelah diguyur hujan. Akibatnya, garam gagal membentuk kristal dan tambak tidak menghasilkan panen.

"Normalnya satu siklus panen bisa sekitar 10 sampai 15 hari. Sekarang banyak tambak kosong karena hujan datang terus," ujarnya.

Selain menurunkan kuantitas produksi, kualitas garam rakyat juga disebut mengalami penurunan. Garam yang tercampur air hujan memiliki kadar air tinggi, berwarna kusam, dan mudah hancur sehingga sulit memenuhi standar industri.

Dalam kondisi normal, garam rakyat Cirebon dapat dipasarkan untuk kebutuhan industri maupun konsumsi. Namun saat kualitas turun, harga jual di tingkat petambak ikut merosot karena hanya terserap pasar tradisional.

"Petambak sekarang menghadapi situasi berat. Banyak yang pendapatannya turun drastis karena hasil panennya sedikit dan kualitasnya juga rendah," kata Teguh.

Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan sektor garam rakyat masih sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sebagian besar petambak di Cirebon masih menggunakan metode produksi tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

DKPP Kabupaten Cirebon saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu petambak menghadapi anomali cuaca. Salah satu upaya yang tengah dikaji yakni penerapan teknologi geomembran dan penutup tambak agar produksi tetap berjalan saat hujan turun.

Selain itu, DKPP juga berupaya memperkuat sistem informasi cuaca bagi petambak agar mereka dapat menyesuaikan siklus produksi dengan kondisi iklim jangka pendek.

"Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian supaya ada dukungan teknologi dan anggaran. Harapannya produksi garam rakyat bisa lebih tahan terhadap perubahan iklim," ujar Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperingatkan potensi kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa akan tergenang banjir rob pada 2050 jika proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) tidak segera diintervensi secara masif.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan wilayah pesisir Jawa tengah menghadapi tekanan ganda (twin pressure). Fenomena ini dipicu oleh adanya penurunan permukaan tanah yang dibarengi kenaikan permukaan air laut.

Dalam paparannya, penurunan permukaan tanah (land subsidence) dilaporkan mencapai 1 cm hingga 20 cm per tahun, dengan kondisi terburuk terjadi di Jakarta dan Semarang.

Di sisi lain, tambah AHY, kenaikan air laut kian masif akibat pemanasan global tercatat sebesar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun.

"Bisa dilihat proyeksi penggenangan air laut hingga 2050 jika tanpa intervensi, ini bisa buruk sekali. Ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," ujar AHY dalam agenda Kick-off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, dikutip Selasa (5/5/2026).

AHY menegaskan bahwa ancaman banjir rob permanen kini terus mengintai dan berisiko menghancurkan aset properti hingga rumah warga. Tanpa intervensi tepat sasaran, dampak ekonomi dan sosial dari tenggelamnya kawasan produktif ini dinilai tidak akan terelakkan.

Pemerintah mengeklaim risiko bencana ini merupakan ancaman nyata yang tidak boleh dibiarkan tanpa langkah konkret. Pembangunan tanggul laut dianggap sebagai solusi krusial untuk menahan laju intrusi air laut yang kian progresif setiap tahunnya.

“Gelombang pasang yang ekstrim kemudian juga ternyata bukan hanya kita menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir tadi tapi juga keangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.

Adapun, saat ini, pengembangan Giant Sea Wall tengah dalam tahap penelitian dan mitigasi lanjutan dalam rangka mendalami teknis kegiatan di lapangan.

Peneliti dari Universitas Diponegoro I Nyoman Widiasa dan Australian National University Jeremy Smith mengembangkan teknologi desalinasi air bertenaga surya untuk menjawab krisis air bersih di wilayah pesisir utara Jawa. Riset yang didanai program KONEKSI sejak 2024 ini telah diimplementasikan di Teluk Awur, Jepara.

Teknologi tersebut mampu mengolah air laut menjadi air layak konsumsi dengan kapasitas mencapai 200 ribu liter per hari, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 10 ribu warga.

Menurut Widiasa, pengembangan teknologi ini dilatarbelakangi oleh semakin terbatasnya sumber air tawar di wilayah Pantura akibat intrusi air laut dan banjir rob yang dipicu perubahan iklim.

“Tujuannya meningkatkan ketahanan air bersih dan air minum masyarakat pesisir yang selama ini kesulitan akses,” ujarnya saat diwawancarai Katadata, Selasa (28/4).

Dia menjelaskan, sistem ini memanfaatkan panel surya berkapasitas 40 kilowatt untuk mengoperasikan instalasi desalinasi yang membutuhkan sekitar 15 kilowatt listrik. Namun, operasional masih terbatas pada siang hari karena ketergantungan pada energi matahari.

Dari sisi teknis, air hasil olahan telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi melalui uji laboratorium. Namun tantangan terbesar justru datang dari aspek sosial.

“Masyarakat tidak langsung percaya. Karena itu kami melibatkan tokoh publik seperti rektor dan bupati untuk menunjukkan bahwa air ini aman diminum,” kata Widiasa.

Namun seiring waktu, penerimaan masyarakat meningkat, terutama saat musim kemarau. Bahkan, tim peneliti harus mendistribusikan air menggunakan 3–4 mobil tangki per hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar.

Peneliti lainnya, Jeremy Smith menilai persoalan air bersih bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk Australia dan kawasan Pasifik.

“Tantangan terkait akses air dan dampak perubahan iklim bersifat global. Teknologi seperti ini bisa diterapkan di banyak tempat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa desain teknologi dibuat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunitas, baik dalam skala kecil maupun besar. Hal ini memungkinkan replikasi di berbagai wilayah dengan biaya lebih terjangkau.

Sejauh ini, tim peneliti telah mengembangkan sekitar 14 unit replikasi dengan kapasitas lebih kecil untuk desa-desa lain. Biaya pembangunan satu sistem utama diperkirakan mencapai 230 ribu dolar Australia atau sekitar Rp 2,3 miliar.

Ke depan, para peneliti menekankan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah agar teknologi ini dapat diadopsi secara luas.

“Tugas kami membuktikan teknologi ini berjalan. Namun dampak besar hanya bisa tercapai jika ada dukungan kebijakan,” ujar Widiasa.

Program KONEKSI sendiri merupakan inisiatif kemitraan antara Indonesia dan Australia yang didukung oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program ini berfokus pada kolaborasi riset di berbagai sektor strategis seperti air, energi, pangan, kesehatan, dan pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bayangan krisis air bersih mulai menghantui Kota Samarinda, seiring menyusutnya volume air baku di sejumlah wilayah akibat kemarau yang kian mencengkeram.

Ancaman terbesar bukan sekadar debit yang melemah, melainkan potensi intrusi air laut ke Sungai Mahakam seperti yang pernah melanda pada 1998 silam.

Asisten Manager Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Haidir Fadli menyatakan meski 18 instalasi pengolahan air (IPA) yang beroperasi saat ini masih dalam kondisi relatif aman, kewaspadaan terhadap gangguan pasokan tidak boleh kendur.

Sebab, wilayah pelayanan yang terletak di hilir atau dekat muara rentan terdampak fenomena intrusi air laut ketika musim kemarau berkepanjangan.

"Kami berharap kondisi seperti tahun 1998 tidak terulang, di mana terjadi intrusi air laut di Sungai Mahakam. Jika kadar klorida melebihi 250 ppm, maka air tidak dapat diolah menjadi air bersih," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, kondisi demikian akan berdampak langsung pada kualitas air baku terutama di ujung jaringan distribusi yang memiliki debit relatif kecil, sehingga berpotensi melumpuhkan operasional pengolahan air secara keseluruhan.

Menyikapi ancaman tersebut, Perumda Tirta Kencana menegaskan akan mengoptimalkan proses pengolahan agar tetap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

Kendati demikian, Haidir tidak menutup mata terhadap skenario terburuk, yaitu pemberlakuan sistem distribusi bergilir apabila kualitas air baku tak memungkinkan diolah lebih lanjut.

"Jika terjadi kendala, kami kemungkinan akan memberlakukan sistem distribusi bergilir," ungkapnya.

Lebih lanjut, Perumda Tirta Kencana mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan menambah kapasitas penampungan rumah tangga dalam upaya mengurai tekanan terhadap pasokan air.

Haidir menekankan pentingnya penggunaan air secara bijak dan menghindari pemborosan seperti menyiram jalan atau mencuci kendaraan secara berlebihan.

"Hindari penggunaan air secara berlebihan. Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air," imbaunya.

Sebagai langkah tanggap darurat, pihaknya telah menyiapkan armada tangki air untuk distribusi ke wilayah terdampak.

Adapun, dia menuturkan masyarakat dapat mengakses layanan informasi dan bantuan melalui call center (0541) 208100 atau WhatsApp di 0811-5535-36.

Kurang dari 24 jam pasca-insiden cemaran pestisida di Sungai Cisadane, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah Tangerang sudah kembali memasok air baku ke masayarakat. Namun ternyata, kelayakan air masih tanda tanya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memperingatkan masyarakat Tangerang, Tangerang Selatan, dan sekitarnya untuk tidak menggunakan air sungai Cisadane untuk kebutuhan sehari-hari. “Karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mata, serta gangguan pernapasan jika uapnya terhirup,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (11/2).

PDAM Tirta Benteng juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan air bila menunjukkan adanya cemaran. “Apabila air masih berbau, berbusa, berminyak, menurut bagian laboratorium PDAM Kota Tangerang disarankan tidak digunakan masak dan minum selama dua hari,” keterangan customer service Perumda Tirta Benteng kepada Katadata, pada Rabu (11/2).

Insiden pencemaran pestisida di Cisadane bermula dari kebakaran gudang PT Biotek Saranatama pada Senin (9/2). Kebakaran menyebabkan 20 ton bahan pestisida ikut terbakar. Gudang yang berlokasi di Kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan ini menyimpan pestisida jenis cypermetrin dan profenofos, yang umum digunakan untuk mengendalikan berbagai hama tanaman.

Berdasarkan peninjauan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), cemaran tersebut telah menyebar hingga kurang lebih 22,5 kilometer, meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Berbagai biota akuatik di dalamnya pun terdampak, ditandai dengan kematian ikan mas, ikan baung, ikan patin, ikan nila, dan ikan sapu-sapu.

KLH sudah mengambil sampel air di hulu dan hilir Sungai Cisadane, serta mengumpulkan sampel ikan mati dan biota lainnya untuk uji laboratorium. Pemeriksaan melibatkan ahli toksikologi. Menteri Hanif memastikan akan menindaklanjuti insiden ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah memeriksa PT Biotek Saranatama, pemilik dari gudang pestisida yang terbakar di Tangerang Selatan dan menyebabkan cemaran kimia ke Sungai Jaletreng, anak Sungai Cisadane. Cemaran kimia dilaporkan menyebar ke aliran sungai sejauh 22,5 kilometer, yang mencakup Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

“Kondisi ini sangat berdampak serius terhadap ekosistem perairan dan masyarakat di sekitarnya,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melalui keterangan tertulis, Rabu (11/2).

Gudang pestisida milik Biotek Saranatama berlokasi di Kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong Blok K3 Nomor 37, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Gudang menyimpan pestisida jenis cypermetrin dan profenofos yang umumnya digunakan untuk mengendalikan hama tanaman.

Kebakaran yang terjadi pada Senin (9/2) lalu menyebabkan sekitar 20 ton bahan pestisida terbakar. Air sisa pemadaman kemudian bercampur dengan residu bahan kimia hingga mengalir ke badan sungai.

KLH melakukan pemeriksaan penyeluruh hingga ke hulu Sungai Cisadane. KLH telah mengambil sampel air dari hulu dan hilir Sungai Cisadane, serta mengumpulkan sampel ikan mati dan biota laut lainnya untuk uji laboratorium. Pemeriksaan melibatkan ahli toksikologi.

Menteri Hanif mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai agar tidak menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. “Karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mata, serta gangguan pernapasan jika uapnya terhirup,” kata dia.

Pasokan Air Baku Dinormalisasi, Tapi Kualitas Air Masih Tanda Tanya

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Aetra Tangerang dan PDAM Tirta Benteng Tangerang telah kembali mengalirkan pasokan air baku setelah sebelumnya sempat melakukan penghentian sementara. Namun, kesehatan air masih tanda tanya.

Menteri Hanif menganjurkan agar warga Tangerang Selatan dan sekitarnya tidak menggunakan dulu air Sungai Cisadane. PDAM Tirta Benteng juga meminta pelanggan untuk menghindari konsumsi air bila berbau dan keruh.

“Apabila air masih berbau, berbusa, berminyak, menurut bagian laboratorium PDAM Kota Tangerang disarankan tidak digunakan masak dan minum selama dua hari,” demikian jawaban customer service PDAMTirta Benteng ketika ditanya Katadata soal kelayakan air, pada Rabu (11/2).

PDAM Tirta Benteng menjelaskan, akibat aliran air sempat terhenti, ada kemungkinan menumpuknya lumpur di dalam pipa yang juga bisa memengaruhi kualitas air. Lantas, apakah akan ada kompensasi untuk warga karena penurunan kualitas air? "Untuk kompensasi, belum ada informasi dari manajemen," demikian jawab PDAM Tirta Benteng.

Pencemaran bahan kimia di Sungai Cisadane imbas kebakaran gudang pestisida bukan masalah sepele. PDAM Aetra Tangerang menyatakan kualitas air baku sudah pulih. Namun, benarkah situasinya sudah benar-benar aman? Dan, bagaimana sebetulnya kondisi sungai-sungai di Pulau Jawa yang dikelilingi kawasan industri dan permukiman padat?

Sebagai informasi, Sungai Cisadane membentang sepanjang 138 kilometer di wilayah utara Jawa Barat. Sungai ini berhulu di Gunung Pangrango, melintasi Bogor dan Tangerang, sebelum bermuara ke Laut Jawa. Artinya, bahan kimia yang masuk ke aliran Cisadane di Tangerang berpotensi bermuara ke laut. Meski demikian, air tercemar juga bisa meresap ke tanah atau digunakan masyarakat sebelum mencapai muara.

Jauh sebelum insiden pestisida ini, laut Jawa sudah banyak ditinggalkan nelayan karena populasi ikan yang semakin sedikit di wilayah ini. Agustus tahun lalu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan di Kementerian Kelautan dan perikanan Ahmad Koswara membahas soal kelangkaan ikan di Laut Jawa ini dan menghubungkannya dengan pencemaran air di kawasan tersebut.

"Ini ada indikasi ikan di laut Jawa ya tinggal sedikit. Karena lautnya sudah tidak sehat lagi untuk bertambahnya populasi ikan sudah hilang," ujarnya. Berdasarkan pantauan kementeriannya, aktivitas penangkapan ikan telah bergeser ke perairan di wilayah timur Indonesia, yaitu di Maluku dan Papua.

Kondisi Laut Jawa, jauh sebelum insiden pestisida Sungai Cisadane ini, mengindikasikan bahwa cemaran di sungai-sungai dan pesisir sudah berlangsung lama. Artinya, pemulihan kualitas air baku di Cisadane pasca-cemaran pestisida tidak serta-merta menyelesaikan masalah kesehatan air.

Muara Sungai Cisadane di Laut Jawa (mapcarta)

Buruknya Kualitas Air Nasional

Buruknya kualitas air ternyata masalah nasional. Tahun lalu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sempat menyoroti soal kondisi sumber daya air Indonesia. Indeks kualitas air nasional masih di bawah target. Dan, seluruh provinsi di Jawa masuk dalam jajaran 10 provinsi dengan kualitas air terburuk.

Hanif memaparkan, merujuk pada data indeks kualitas air dari Badan Pusat Statistik (BPS), indeks kualitas air nasional pada 2024 masih di bawah target yaitu 55,5. Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu adalah provinsi dengan kualitas air terburuk.

"Tantangan utama dalam menjamin akses air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia melibatkan masalah lingkungan, sosial, teknis dan tata kelola yang belum terintegrasi dengan baik," ujar Hanif dalam suatu diskusi, dikutip dari Antara.

Sekitar 60 persen sungai di Indonesia dilaporkan berada dalam kondisi tercemar, akibat limbah domestik dan industri hingga sampah plastik di badan air. Sungai-sungai penting seperti Citarum, Berantas, Musi dan Batang Hari mengalami penurunan kualitas dalam tiga tahun terakhir.

Di Jakarta, mayoritas air permukaan dilaporkan tercermar berat. Jakarta dilalui 17 sungai dan kanal. Merujuk pada Laporan Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Tahun 2024, hasil pemantauan di 120 titik selama empat priode menunjukkan, seluruhnya tercemar dengan status mutu cemar ringan hingga berat.

Rinciannya, cemar ringan 6 persen, cemar sedang 26 persen, dan cemar berat 68 persen. Pencemaran didominasi limbah domestik, mulai dari bakteri tinja hingga bahan kimia rumah tangga. Ini ditandai oleh keberadaan bakteri coliform serta senyawa kimia seperti amoniak, klorin bebas, H2S, BOD, dan COD.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa, sebelumnya pernah menjelaskan bahwa sumber pencemaran sungai di Jakarta banyak berasal dari air limbah kegiatan sehari-hari warga; limbah dari aktivitas mencuci dan mandi; serta limbah rumah tangga (greywater) seperti air cucian piring dan air bekas memasak.

Kegiatan usaha juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Banyak kegiatan usaha seperti pabrik tahu, usaha laundry, peternakan, rumah pemotongan hewan, restoran, hingga bengkel, belum memiliki sistem pengelolaan limbah yang layak. Kondisi serupa ditemukan di sejumlah pasar. Limbah organik termasuk air buangan dari aktivitas jual beli daging dan sayuran langsung mengalir ke sungai.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperluas kerja sama dengan The Ocean Cleanup, organisasi nirlaba asal Belanda yang mengembangkan teknologi untuk membersihkan sungai dan laut dari sampah plastik. Kerja sama ini menargetkan pembersihan 10 sungai yang tersebar di wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi.

Kerja sama pemerintah dengan The Ocean Cleanup dimulai pada 2019. Ketika itu, kerja sama dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selama kolaborasi terjalin, The Ocean Cleanup mengoperasikan dua kapal penyaring sampah atau interceptor di Cengkareng Drain dan Sungai Cisadane.

“Kami sedang menyiapkan sepuluh sungai lagi,” kata Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendriati, usai menandatangani nota kesepahaman terbaru dengan The Ocean Cleanup di Kantor Kemenko Pangan di Jakarta, Selasa (3/2).

Pemerintah akan melakukan serangkaian penilaian sebelum menetapkan sepuluh sungai yang dimaksud. Salah satu yang disasar adalah perairan Bunaken di Manado. 'Untuk memastikan aspek turisme tidak tersendat masalah sampah," kata dia.

Penilaian akan melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait, yaitu Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Dalam Negeri.

CEO The Ocean Cleanup Boyan Salt menyampaikan, teknologi yang dikembangkannya bisa diterapkan untuk berbagai jenis sungai. “Kami memastikan bahwa alat ini efektif untuk setiap kondisi,” kata Boyan.

Keefektifan alatnya itu, dibuktikan dengan terkumpulnya sampah dari sungai Indonesia seberat Menara Eiffel. “Tentu saja itu akan jauh lebih besar dalam beberapa tahun ke depan,” ucapnya.

Nani tidak memerinci target pemasangan interceptor. Yang jelas, proyek ini diharapkan bisa rampung sebelum 2029 untuk mendukung komitmen pemerintah yaitu sampah terkelola 100 persen.

Hasil dari sampah plastik yang berhasil terkumpul akan diolah. “Nanti yang bisa didaur ulang akan kami masukkan ke tempat daur ulang atau tempat pembuangan sampah terpadu,” kata Nani.

Sedangkan sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dikirim ke fasilitas waste to energy yang akan dibangun di berbagai kota. Beberapa lokasi proyek pembersihan sampah sungai disebut tak jauh dari calon lokasi fasilitas waste to energy. “Beberapa ada yang berdekatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL melaksanakan survei hidro-oseanografi untuk mendukung pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa (Pantura) yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.

Adapun, survei ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir dari risiko banjir rob, erosi pantai, dan kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menilai data survei tersebut penting dalam perencanaan desain tanggul laut yang nantinya akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di samping itu, Kartika menyampaikan KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di Pantura.

Kartika menambahkan, pembangunan tanggul laut menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang cepat di berbagai kota besar.

Terlebih, dia mengungkap kawasan pesisir utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir.

“Kondisi ini menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur dan dapat memberikan landasan kuat bagi perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Menurut Kartika, pembangunan infrastruktur tanggul laut yang aman, efektif, dan berkelanjutan menuntut data serta analisis hidro-oseanografi yang akurat dan berbasis ilmiah.

Dia menjelaskan, data seperti hidrografi, oseanografi, dan meteorologi menjadi pondasi utama yang menentukan ketepatan desain tanggul, ketahanan struktur terhadap dinamika laut, serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial di kawasan Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.

Sementara itu, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL Budi Purwanto menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan survei dalam proses pembangunan tanggul laut yang masuk ke dalam PSN.

Senada, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Sawarendro juga menyambut baik langkah KKP dalam pembangunan tanggul laut Pantura.

“Kami apresiasi langkah KKP dan Pushidrosal dalam pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa karena ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” tutup Sawarendro.