Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL melaksanakan survei hidro-oseanografi untuk mendukung pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa (Pantura) yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.

Adapun, survei ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir dari risiko banjir rob, erosi pantai, dan kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menilai data survei tersebut penting dalam perencanaan desain tanggul laut yang nantinya akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di samping itu, Kartika menyampaikan KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di Pantura.

Kartika menambahkan, pembangunan tanggul laut menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang cepat di berbagai kota besar.

Terlebih, dia mengungkap kawasan pesisir utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir.

“Kondisi ini menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur dan dapat memberikan landasan kuat bagi perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Menurut Kartika, pembangunan infrastruktur tanggul laut yang aman, efektif, dan berkelanjutan menuntut data serta analisis hidro-oseanografi yang akurat dan berbasis ilmiah.

Dia menjelaskan, data seperti hidrografi, oseanografi, dan meteorologi menjadi pondasi utama yang menentukan ketepatan desain tanggul, ketahanan struktur terhadap dinamika laut, serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial di kawasan Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.

Sementara itu, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL Budi Purwanto menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan survei dalam proses pembangunan tanggul laut yang masuk ke dalam PSN.

Senada, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Sawarendro juga menyambut baik langkah KKP dalam pembangunan tanggul laut Pantura.

“Kami apresiasi langkah KKP dan Pushidrosal dalam pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa karena ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” tutup Sawarendro.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari dua pertiga wilayah nasional berupa laut, laut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan bergantung pada laut.

Selain berada di jalur utama perdagangan dunia, Indonesia juga punya keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, menyimpan peluang ekonomi biru yang bersumber dari perikanan tangkap dan budidaya laut, pariwisata bahari, energi terbarukan, hingga potensi karbon biru yang penting bagi mitigasi perubahan iklim. Laut bukan hanya sumber pangan dan ekonomi, tetapi juga penyangga lingkungan dan masa depan pembangunan nasional.

Besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem penataan ruang laut yang tertata dan terintegrasi secara optimal. Dalam waktu yang cukup lama, pemanfaatan ruang laut sering kali bersifat sektoral, tumpang tindih, dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Tidak hanya itu, padatnya berbagai aktivitas dan kepentingan bertemu dalam ruang yang sama. Tanpa perencanaan yang jelas, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, ketimpangan akses, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia mengembangkan Marine Spatial Planning (MSP) atau penataan ruang laut. Secara sederhana, MSP berfungsi sebagai 'aturan main' yang mengatur "siapa boleh melakukan apa, di wilayah laut mana, dan pada waktu kapan" sehingga pemanfaatan laut dapat berlangsung tertib, adil, dan berkelanjutan.

Di masa ini laut masih dipandang terutama sebagai sumber ikan, jalur pelayaran, dan wilayah pertahanan. Pengelolaan sangat sektoral. Sektor perikanan, perhubungan, migas berjalan sendiri-sendiri dan belum ada konsep "tata ruang laut" sebagai satu kesatuan.

Terbitnya UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB) 1982 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 1985 memberikan dampak yang luar biasa bagi pengakuan wilayah laut Indonesia (laut teritorial, ZEE, landas kontinen) secara internasional, namun hal ini belum memberikan kesadaran pentingnya tata ruang laut karena berfokus pada kedaulatan dan batas wilayah.

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan laut sebagai ruang pembangunan mulai tumbuh sejak 1999, ditandai dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut yang menjadi fase awal pembelajaran dalam perjalanan penataan ruang laut di Indonesia.

Pada tahap ini pemerintah mulai mempelajari konsep MSP dengan mengirimkan delegasi ke luar negeri, melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran nasional, serta menyusun rencana tata ruang laut untuk tujuan tertentu, seperti konservasi, pengembangan ekonomi kelautan, dan penanganan pascabencana.

Pemerintah juga mulai menyusun kebijakan, regulasi, dan kelembagaan dalam tata ruang laut Meskipun masih bersifat awal dan terbatas, fase ini menjadi tonggak kesadaran bagi pengembangan MSP di Indonesia.

Tahun 2007 pemerintah memperkuat kerangka kelembagaan dan regulasi, seiring meningkatnya kesadaran bahwa pemanfaatan ruang laut yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan. Fase ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar hukum awal bagi penataan ruang laut di Indonesia.

Pemerintah mulai merintis format dan substansi MSP di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, mengaktualisasikan penataan ruang laut di daerah, dan menyusun dokumen akademik sebagai dasar penetapan MSP nasional. MSP mulai diposisikan sebagai alat untuk menyeimbangkan pemanfaatan dan perlindungan laut.

Memasuki 2014, penataan ruang laut berkembang lebih terstruktur ditandai dengan disusunnya hierarki penataan ruang laut di tingkat regional hingga nasional. MSP diarahkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemanfaatan ruang laut serta pijakan awal pengaturan perizinan secara lebih sistematis.

Penguatan fase ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Kedua regulasi ini mempertegas pentingnya penataan ruang laut dalam pembangunan nasional.

Upaya penataan ruang laut nasional makin kuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Regulasi ini menjadi acuan nasional dalam pemanfaatan ruang laut dan memberikan kepastian hukum bagi berbagai kegiatan lintas sektor dan wilayah.

Dengan adanya rencana tata ruang laut nasional, penataan ruang laut tidak lagi berjalan secara parsial, namun mulai terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan nasional.

Periode 2020-2024 menandai fase implementasi penataan ruang laut yang semakin terintegrasi. Pemerintah menegaskan laut dan darat merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahkan. Aktivitas di darat berdampak langsung pada laut, dan sebaliknya.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memperkuat integrasi penataan ruang darat dan laut, prosedur perizinan pemanfaatan ruang laut, serta penerapan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Selain itu, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut juga semakin diperkuat.

MSP tidak lagi hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi alat kendali dalam pemanfaatan ruang laut yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi fase penting dalam perjalanan 25 tahun MSP Indonesia. Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang lebih fokus dalam menata ruang laut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PRL hadir untuk memastikan penataan ruang laut dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, hingga pengendalian pemanfaatan ruang laut serta dukungan pengawasan bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Lewat kelembagaan ini, penataan ruang laut tidak hanya diarahkan untuk mencegah konflik dan kerusakan lingkungan, tetapi juga untuk mendorong kepastian hukum, iklim investasi yang sehat, serta keberlanjutan ekosistem laut.

Penataan ruang laut mengintegrasikan pendekatan baru seperti isu perubahan iklim dan neraca sumber daya laut, digitalisasi penataan ruang laut, serta pengembangan MSP rinci dan tematik, termasuk blue carbon. Semua upaya ini memperkuat peran MSP sebagai fondasi utama implementasi Ekonomi Biru.

Setelah 25 tahun perjalanan, MSP Indonesia telah berkembang dari tahap pembelajaran menuju sistem penataan ruang laut yang semakin matang. MSP kini menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi laut dan perlindungan ekosistem, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ke depan, penataan ruang laut akan terus menjadi kunci dalam mewujudkan laut yang sehat, ekonomi yang kuat, dan masa depan Indonesia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) kelautan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang laut dan mendukung ekonomi biru berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah KSN melalui peraturan presiden hingga 2025.

“KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh strategis secara nasional, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial, maupun pertahanan dan keamanan,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Kartika menyebut KSN yang telah ditetapkan antara lain KSN Kedungsepur, KSN Ibu Kota Nusantara (IKN), KSN Gerbangkertasusila, KSN Raja Ampat, dan KSN Banjarbakula.

Selain itu, KKP mencatat sejumlah KSN masih dalam tahap integrasi, antara lain Jabodetabek-Punjur, Selat Sunda, Seram, serta kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Kartika mengatakan percepatan zonasi KSN ditujukan untuk memberi kejelasan arah pemanfaatan ruang laut lintas sektor, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mendorong kepastian berusaha.

Kartika mengatakan proses percepatan zonasi KSN dilakukan bertahap sesuai mekanisme harmonisasi lintas kementerian dan lembaga hingga penetapan regulasi, tanpa menetapkan tenggat waktu tertentu.

“Dengan adanya penataan ruang laut, konflik atau tumpang tindih itu akan kita kurangi dan bahkan kita hilangkan,” ujar Kartika.

Pada 2025, lanjutnya, KKP menindaklanjuti proses zonasi di sejumlah kawasan strategis, antara lain Mamminasata (kawasan meliputi Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar), Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Teluk Bintuni.

Berdasarkan paparan data Kementerian, upaya tersebut ditopang capaian penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai 122,23 persen dari target, serta zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah yang terealisasi 100 persen.

Kartika menambahkan integrasi tata ruang darat dan laut menjadi landasan agar pengembangan kawasan strategis berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta laut.

Sementara itu, kinerja penataan ruang laut KKP sepanjang 2025 mencatat penerbitan 773 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) atau 128,83 persen dari target, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp775,6 miliar.

Hingga akhir 2025, KKP mencatat 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan ruang laut, sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Ke depan, KKP akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan dan implementasi zonasi KSN sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) mencapai Rp775,60 miliar hingga 22 Desember 2025.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan capaian tersebut melampaui target PNBP 2025 sekitar Rp500 miliar dan menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.

“PNBP dari KKPRL hingga 22 Desember 2025 mencapai Rp775,60 miliar atau 155,12 persen dari target,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Selain PNBP, KKP juga mencatat kinerja penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat mencapai 122,23 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kewenangan pemerintah daerah terealisasi 100 persen sepanjang 2025.

Kartika menjelaskan penataan ruang laut menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi biru karena memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Sepanjang 2025, lanjut dia, KKP telah menerbitkan 773 persetujuan KKPRL dari target 600 persetujuan atau mencapai 128,83 persen. Selain itu, KKP juga melakukan 138 kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut dari target 60 kegiatan atau mencapai 230 persen.

“Pengendalian ini penting agar pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukan, tidak menimbulkan konflik, dan tetap menjaga fungsi ekologis,” ujar dia.

Lebih lanjut, KKP mencatat indeks kepatuhan pengendalian pemanfaatan ruang laut mencapai 8,03 atau 114,71 persen dari target, sementara nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut terealisasi 100 persen.

Ia menambahkan capaian tersebut didukung oleh integrasi rencana tata ruang laut dengan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi.

Berdasarkan paparan Kementerian, hingga akhir 2025, sebanyak 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah RTRW yang terintegrasi dengan ruang laut, 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Kartika kemudian menyebut KKP akan lebih lanjut memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut serta mendorong pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025