Peneliti dari Universitas Diponegoro I Nyoman Widiasa dan Australian National University Jeremy Smith mengembangkan teknologi desalinasi air bertenaga surya untuk menjawab krisis air bersih di wilayah pesisir utara Jawa. Riset yang didanai program KONEKSI sejak 2024 ini telah diimplementasikan di Teluk Awur, Jepara.

Teknologi tersebut mampu mengolah air laut menjadi air layak konsumsi dengan kapasitas mencapai 200 ribu liter per hari, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hingga sekitar 10 ribu warga.

Menurut Widiasa, pengembangan teknologi ini dilatarbelakangi oleh semakin terbatasnya sumber air tawar di wilayah Pantura akibat intrusi air laut dan banjir rob yang dipicu perubahan iklim.

“Tujuannya meningkatkan ketahanan air bersih dan air minum masyarakat pesisir yang selama ini kesulitan akses,” ujarnya saat diwawancarai Katadata, Selasa (28/4).

Dia menjelaskan, sistem ini memanfaatkan panel surya berkapasitas 40 kilowatt untuk mengoperasikan instalasi desalinasi yang membutuhkan sekitar 15 kilowatt listrik. Namun, operasional masih terbatas pada siang hari karena ketergantungan pada energi matahari.

Dari sisi teknis, air hasil olahan telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi melalui uji laboratorium. Namun tantangan terbesar justru datang dari aspek sosial.

“Masyarakat tidak langsung percaya. Karena itu kami melibatkan tokoh publik seperti rektor dan bupati untuk menunjukkan bahwa air ini aman diminum,” kata Widiasa.

Namun seiring waktu, penerimaan masyarakat meningkat, terutama saat musim kemarau. Bahkan, tim peneliti harus mendistribusikan air menggunakan 3–4 mobil tangki per hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar.

Peneliti lainnya, Jeremy Smith menilai persoalan air bersih bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk Australia dan kawasan Pasifik.

“Tantangan terkait akses air dan dampak perubahan iklim bersifat global. Teknologi seperti ini bisa diterapkan di banyak tempat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa desain teknologi dibuat fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan komunitas, baik dalam skala kecil maupun besar. Hal ini memungkinkan replikasi di berbagai wilayah dengan biaya lebih terjangkau.

Sejauh ini, tim peneliti telah mengembangkan sekitar 14 unit replikasi dengan kapasitas lebih kecil untuk desa-desa lain. Biaya pembangunan satu sistem utama diperkirakan mencapai 230 ribu dolar Australia atau sekitar Rp 2,3 miliar.

Ke depan, para peneliti menekankan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah agar teknologi ini dapat diadopsi secara luas.

“Tugas kami membuktikan teknologi ini berjalan. Namun dampak besar hanya bisa tercapai jika ada dukungan kebijakan,” ujar Widiasa.

Program KONEKSI sendiri merupakan inisiatif kemitraan antara Indonesia dan Australia yang didukung oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program ini berfokus pada kolaborasi riset di berbagai sektor strategis seperti air, energi, pangan, kesehatan, dan pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Australia tengah bersiap melakukan ekspansi besar-besaran pada kapasitas desalinasi guna memenuhi kebutuhan air bersih, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan tren penurunan curah hujan rata-rata di wilayah perkotaan utama.

Benua paling kering di dunia itu diproyeksikan akan membangun atau memperluas 11 fasilitas desalinasi dalam 10 tahun ke depan, dengan nilai investasi melampaui 23 miliar dolar Australia. Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan riset Oxford Economics yang disusun oleh Dominic McNally.

McNally mencatat pertumbuhan populasi diperkirakan akan mendorong tambahan kebutuhan air rumah tangga sebesar 190 gigaliter (GL) per tahun di kota-kota besar Australia pada 2035. Pada saat yang sama, ekspansi industri pusat data berpotensi mempercepat lonjakan konsumsi air di kawasan perkotaan.

“Proyeksi pertumbuhan penduduk kami mengindikasikan tambahan permintaan air rumah tangga sekitar 190 GL per tahun di kota-kota besar pada 2035, sementara industri pusat data yang berkembang pesat juga mengancam memperluas penggunaan air perkotaan secara cepat. Peningkatan permintaan ini terjadi bersamaan dengan penurunan curah hujan rata-rata di pusat-pusat populasi utama, sehingga meningkatkan kerentanan infrastruktur yang ada,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg.

Aktivitas pembangunan infrastruktur air sempat melambat setelah 2010 seiring dengan meredanya kekeringan parah. Namun, periode kering dalam beberapa tahun terakhir kembali membangkitkan perhatian terhadap ketahanan air dan memicu gelombang baru investasi infrastruktur air, termasuk desalinasi.

Rumah tangga di Australia kerap menghadapi pembatasan penggunaan air pada musim panas saat kekeringan, terutama di Australia Selatan yang sebagian besar wilayahnya tergolong kering hingga semi-kering. Oxford Economics memperkirakan, dalam 10 tahun ke depan, permintaan air minum di sejumlah wilayah akan meningkat lebih dari 10%.

Dari sisi industri, BHP Group berencana menggelontorkan dana 840 juta dolar Australia untuk memperkuat proyek tambang tembaga bawah tanah Olympic Dam di Australia Selatan. Oxford menilai, proyek ini, bersama sejumlah proyek sumber daya alam di sekitarnya, akan membutuhkan fasilitas desalinasi guna menopang peningkatan aktivitas pertambangan dan pemurnian, dengan memompa air dari Teluk Spencer.

Selain itu, pengembangan hidrogen hijau dan amonia juga membutuhkan energi dan air tawar dalam jumlah besar. Kondisi tersebut mendorong produksi di wilayah kering seperti Pilbara di Australia Barat dan Gladstone di Queensland. Penggunaan industri diperkirakan akan mendorong lonjakan signifikan pembangunan infrastruktur air di Australia Barat, Australia Selatan, dan Queensland pada paruh akhir dekade 2020-an.

“Situasi ini telah memperbarui minat otoritas air untuk mengusulkan perluasan kapasitas desalinasi sebagai bagian dari rencana investasi aset mereka dalam satu dekade mendatang,” kata McNally.

Bisnis.com, CIREBON--Rencana investasi pengolahan air laut menjadi air konsumsi dan air baku untuk kebutuhan masyarakat serta industri mulai masuk ke meja Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Perusahaan yang menyatakan minat adalah PT Mahardika, yang datang bersama pendanaan finansial berbasis syariah dari konsorsium negara Timur Tengah dan Korea Selatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mengatakan, perusahaan peminat investasi itu menyodorkan konsep besar pengelolaan air laut menjadi air bersih.

"Air laut akan diubah menjadi air baku untuk berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi rumah tangga, cuci dan MCK, hingga kebutuhan industri," kata Hilmi, Kamis (27/11/2025).

Meski membawa struktur pendanaan yang disebut tidak hanya mengejar keuntungan, rencana masuknya investasi diposisikan tetap memiliki orientasi komersial.

Model bisnis yang ditawarkan memakai skema Build Operate Transfer (BOT), di mana investor menggarap proyek dan pemerintah daerah menyediakan lahan yang dibutuhkan.

Hilmi mengatakan, tahapan pembahasan pun belum masuk ke penilaian besaran investasi lantaran kebutuhan teknis, kapasitas produksi, dan kebutuhan lahan masih dalam perhitungan.

Selain itu, lokasi proyek berada di kawasan laut, sektor yang masuk kewenangan provinsi. Situasi tersebut menjadi salah satu titik kritis karena Pemkab tidak bisa memutuskan sendiri.

"Perlunya pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar skema kerja sama tidak melanggar batas regulasi kewenangan ruang laut," kata Hilmi, Rabu (26/11/2025).

Ditambahkan Hilmi, kapasitas suplai air yang disebutkan calon investor jauh melebihi kebutuhan aktual Kabupaten Cirebon.

Hilmi menyebut kebutuhan masyarakat saat ini sekitar 100.000 meter kubik per hari, sementara perusahaan menawarkan suplai hingga 4,7 juta meter kubik per hari untuk konsumsi dan 477 juta meter kubik untuk kebutuhan industri dan sektor lain.

Ia pun menyebutkan, angka itu dinilai sangat besar dan membutuhkan verifikasi teknis serta kajian distribusi, termasuk kesiapan infrastruktur penyaluran dan pola pembagian pemanfaatan.

Dalam pembahasan awal, investor juga meminta ketersediaan lahan sekitar 15.000 hektare sebagai bagian dari skema BOT. Namun Pemkab tidak memiliki lahan seluas itu yang berada dalam penguasaan langsung.

"Opsi pembelian lahan oleh Pemkab tidak mungkin dijalankan karena beban fiskal daerah dan kondisi aturan. Opsi yang masih terbuka ialah investor melakukan investasi murni tanpa BOT yang mengikat kewajiban penyediaan lahan oleh pemerintah daerah," ujar Hilmi.

Selain soal kewenangan dan lahan, lokasi rencana pembangunan instalasi juga masih dibahas. Hilmi menyampaikan kebutuhan suplai air menuntut dua titik lokasi, yakni kawasan timur sekitar Losari dan kawasan utara Suranenggala yang memiliki akses pelabuhan.

Penentuan lokasi menjadi hal strategis karena akan terkait izin, jalur distribusi, dan potensi dampak lingkungan pesisir.

Hilmi menuturkan rencana investasi desalinasi ini memiliki prospek besar untuk menjawab kebutuhan air bersih di wilayah Cirebon, terlebih pada masa kemarau panjang ketika ketersediaan air permukaan turun signifikan.

Namun ia menekankan proses harus mengikuti prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, keterjangkauan manfaat publik, dan tidak membebani aset daerah. Proses verifikasi teknis, regulasi, dan kalkulasi ekonomi masih berjalan di tingkat internal dan lintas pemerintahan.

"Pembahasan lanjutan dijadwalkan setelah investor menyampaikan spesifikasi lokasi awal dan rencana teknis yang lebih rinci. Pemerintah daerah menunggu dokumen resmi agar kajian bisa dilakukan secara terukur, termasuk konsekuensi finansial, tata ruang pesisir, peran pemerintah daerah, dan mekanisme distribusi air bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kawasan yang selama ini mengalami defisit pasokan," kata Hilmi.