JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok resmi diteken Presiden Prabowo Subianto . Perpres Nomor 10 Tahun 2026 ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Maret 2026.

Dilihat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Senin (4/5/2026), salinan perpres ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

Kebijakan pembukaan KJRI Chengdu ini didasarkan pada pertimbangan yang termaktub dalam bagian ‘Menimbang’ peraturan tersebut. Pada ‘Menimbang huruf a’ menggarisbawahi pentingnya meningkatkan dan memperkokoh hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terutama di Kota Chengdu khususnya di bidang kerja sama ekonomi dan pelindungan Warga Negara Indonesia, perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu.

"Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok," demikian poin menimbang huruf b perpres tersebut.

Kemudian, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa KJRI Chengdu merupakan Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok.

"Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok meliputi wilayah Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu," demikian isi Pasal 3.

Selanjutnya, ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja serta tugas, fungsi, jenjang jabatan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan sinyal positif mengenai kondisi kondisi dua kapal tanker milik PT Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Otoritas Iran disebut telah memberikan sinyal positif terkait izin melintas dua kapal Indonesia yang mengangkut total sekitar 2 juta barel minyak mentah (crude).

Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan bahwa keputusan untuk perizinan kapal agar keluar dari Selat Hormuz ada di tangan otoritas Iran. "Sampai saat ini memang keputusan untuk perizinan kapal-kapal itu dari pihak Iran memang sudah diputuskan," kata Nabyl kepada awak media di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Meski ada lampu hijau dari Iran, namun Nabyl mengatakan bahwa saat ini Kemlu masih terus koordinasi dengan otoritas Iran. "Tapi memang ada koordinasi di internal mereka juga yang karena kondisi di sana belum bisa semuanya diterapkan. Jadi kapal sejauh ini masih dalam tahap tersebut."

"Sudah ada tanggapan positif tapi memang perlu untuk ada di lapangan yang banyak ditentukan juga oleh kondisi-kondisi di lapangan. Lebih pada hal itu," tambahnya.

Nabyl kembali memastikan bahwa dua kapal Pertamina tersebut saat ini masih berada di Selat Hormuz. "Masih di sana."

"Teknisnya memang masih kita lakukan pembicaraan termasuk oleh KBRI di Teheran dengan pihak-pihak di sana. Spesifiknya itu cukup banyak ya teknisnya di sana," pungkasnya.

JAKARTA - Sebanyak tiga Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap pihak keamanan Arab Saudi di Makkah pada Selasa, 28 April 2026. Ketiganya diduga terlibat penipuan hingga penggelapan layanan haji.

“KJRI Jeddah telah menerima informasi mengenai penangkapan 3 orang yang diduga WNI oleh aparat keamanan Arab Saudi di Kota Mekkah pada Selasa kemarin,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Heni Hamidah dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Kamis (30/4/2026).

Heni menjelaskan, ketiganya ditangkap karena diduga terlibat penipuan hingga penggelapan layanan haji. Termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji di media sosial.

“Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait pelayanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial,” ujar dia.

Heni menerangkan, petugas keamanan Arab Saudi menemukan barang bukti berupa uang, perangkat komputer serta kartu haji yang diduga palsu. “2 dari 3 orang tersebut, dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan,” ungkapnya.

Lihat video: Lapor Kendala di Tanah Suci Lewat Aplikasi Kawal Haji



Heni menambahkan, saat ini KJRI tengah melakukan verifikasi identitas dari para pelaku dan berkoordinasi dengan otoritas setempat guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“KJRI Jeddah kembali mengimbau kepada para WNI di Arab Saudi untuk mematuhi secara penuh ketentuan Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk prinsip la haj bila tasreh atau tidak ada haji tanpa izin resmi,” imbuhnya.

“Kami juga mengimbau para WNI agar tidak mudah percaya kepada tawaran haji tidak resmi, khususnya yang disebarkan oleh media sosial, serta memastikan seluruh proses ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI melalui Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami kelompok Jemaah Haji Indonesia (JHI) di Arab Saudi, Selasa (28/4/2026). Sebanyak 10 orang dilaporkan luka-luka.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan bus JHI Kloter SUB-2 dan bus JHI Kloter JKS-1 saat perjalanan kembali dari kegiatan city tour Jabal Magnet.

"Berdasarkan informasi yang diterima, tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Terdapat 10 orang korban luka, 7 orang dari JHI Kloter JKS-1 mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan dari tim kesehatan, dan saat ini telah kembali ke Hotel Andalus Golden," ungkap Heni dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).

Heni menambahkan, 3 orang korban berasal dari Kloter SUB-2. Dia mengatakan, setelah mendapatkan penanganan medis, dua orang telah diperbolehkan kembali, sedangkan satu orang jemaah berusia 60 tahun masih menjalani observasi medis di RS Al-Hayyat Quba.

"KJRI Jeddah terus memantau kondisi para korban dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, penyelenggara perjalanan, serta pihak-pihak terkait guna memastikan seluruh jemaah memperoleh penanganan dan pendampingan yang diperlukan," pungkasnya.

JAKARTA - Satu lagi prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia gugur dalam tugas usai mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026.

Diketahui Praka Rico merupakan prajurit keempat yang gugur akibat serangan Israel. Sebelumnya, tiga prajurit TNI gugur akibat serangan Israel di Lebanon yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

"Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat akun media sosial X resminya, Jumat (24/4/2026).

Sejak insiden tersebut, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui koordinasi erat dan intensif dengan pihak UNIFIL, Pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan penanganan medis dilakukan secara cepat dan optimal.

"Berbagai langkah medis terbaik telah ditempuh, namun akibat luka berat yang dialami, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan," tulis Kemlu.

Pemerintah, ungkap Kemlu, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia.

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan," tegas Kemlu.

Kemlu juga menegaskan bahwa Indonesia kembali mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Indonesia, tegas Kemlu, terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta serta memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini.

"Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh personel di lapangan, termasuk melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan keamanan serta penguatan langkah mitigasi risiko di wilayah operasi UNIFIL," tutup keterangan Kemlu.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) dari delapan negara muslim, yakni Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan pernyataan bersama mengecam pelanggaran berulang yang dilakukan otoritas pendudukan Israel. Terutama pelanggaran terhadap status quo historis dan hukum di situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem

“Khususnya berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif di bawah perlindungan polisi Israel, serta pengibaran bendera Israel di halamannya,” tulis Kemlu lewat akun media sosial X resminya, Jumat (24/4/2026).

Para menteri delapan negara juga menegaskan kembali bahwa tindakan-tindakan provokatif oleh Israel di Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Serta merupakan provokasi yang tidak dapat diterima bagi umat Muslim di seluruh dunia dan pelanggaran serius terhadap kesucian kota suci tersebut.

“Para menteri menegaskan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan situs-situs suci Islam dan Kristen, serta menekankan pentingnya menjaga status tersebut, dengan mengakui peran khusus pengelolaan Hasyimiyah yang bersejarah dalam hal ini,” tulis keterangannya.

Lebih lanjut, para menteri juga menegaskan kembali bahwa seluruh area Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif, seluas 144 dunam, merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim, dan bahwa Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania, adalah entitas hukum yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

“Mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 pemukiman baru, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional tahun 2024,” paparnya.

Para Menteri pun mengecam kekerasan yang terus berlangsung dan meningkat yang dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan baru-baru ini terhadap sekolah dan anak-anak Palestina, serta menyerukan agar para pihak yang bertanggungjawab dimintai pertanggungjawaban.

“Bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah pendudukan Palestina. Para Menteri secara tegas juga menolak setiap upaya untuk menganeksasi Wilayah Pendudukan Palestina atau memindahkan rakyat Palestina secara paksa,” tegasnya.

Para Menteri menekankan kembali bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta terhadap implementasi Solusi Dua Negara, meningkatkan ketegangan, merusak upaya perdamaian, dan menghambat berbagai inisiatif yang sedang berlangsung yang bertujuan de-eskalasi dan memulihkan stabilitas.

“Menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi tanggung jawab hukum dan moralnya serta mendesak Israel untuk menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat yang diduduki, dan mengakhiri praktik-praktik ilegalnya,” tegas pernyataan para menteri.

Selain itu, para menteri pun menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawabnya dan mengambil langkah-langkah yang konkret dan tegas untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengintensifkan seluruh upaya regional dan internasional guna mendorong solusi politik dalam mencapai perdamaian komprehensif berdasarkan Solusi Dua Negara.

“Menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, khususnya hak atas penentuan nasib sendiri dan perwujudan negara Palestina yang merdeka berdasarkan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tutup pernyataan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) mencatat sebanyak 13 Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak insiden kebakaran di wilayah permukiman di Sandakan, Sabah, Malaysia. Kebakaran tersebut terjadi pada Minggu, 19 April 2026 dini hari waktu setempat.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah memastikan, pihaknya melalui KJRI Kota Kinabalu (KJRI KK) dan Direktorat Pelindungan WNI terus memonitor perkembangan penanganan insiden kebakaran ini.

"Dari hasil peninjauan di lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh KJRI KK bersama dengan otoritas setempat dan melibatkan para tokoh warga, diperoleh data awal sejumlah 13 orang WNI yang terdampak dalam kejadian ini," ungkap Heni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Heni memastikan para WNI dilaporkan dalam kondisi selamat dan ikut ditampung bersama dengan korban terdampak lainnya di enam titik penampungan sementara (PPS) yang tersebar di wilayah Batu Sapi, Sandakan.

"KJRI KK akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan pendataan lebih lanjut serta memastikan langkah pelindungan yang diperlukan bagi WNI terdampak," paparnya.

Sebelumnya, Heni juga melaporkan bahwa kebakaran tersebut berdampak signifikan, dengan sekitar 1.000 rumah terbakar dari total 1.200 unit.

"Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa. Sejumlah warga yang dilaporkan mengalami luka ringan saat berupaya menyelamatkan barang-barang mereka, telah mendapatkan penanganan medis," ujarnya.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) menyampaikan dukacita mendalam atas gugur satu prajurit Perancis dalam menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, Sabtu (18/4/2026). Kemlu RI menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menjunjung tinggi hukum humaniter international.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers Prancis dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden terhadap UNIFIL pada tanggal 18 April 2026," tulis Kemlu RI melalui akun X @Kemlu_RI yang dikutip, Minggu (19/4/2026).

Kemlu RI menegaskan, serangan terhadap prajurit UNIFIL di tengah gencatan senjata itu tak bisa diterima. Seluruh pihak diminta untuk menahan diri dan menjunjung hukum humaniter international.

"Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima. Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional," bunyi keteranganya.

Kemlu RI menegaskan, negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan.

"Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang," kata Kemlu RI.

"Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL kembali terjadi di Lebanon, Sabtu (18/4/2026). Akibatnya, seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut.

UNIFIL dalam keterangannya mengatakan pasukan tersebut diserang saat membersihkan amunisi peledak di sepanjang jalan di Desa Ghandouriyeh. UNIFIL menyebut pasukan itu menjadi sasaran tembakan senjata ringan oleh aktor non-negara.

"Kami menyampaikan dukacita yang tulus kepada keluarga, teman, dan rekan kerja dari penjaga perdamaian pemberani yang kehilangan nyawanya dalam tugas menjaga perdamaian. Doa dan harapan kami menyertai pemulihan yang cepat dan sempurna bagi para penjaga perdamaian yang terluka," demikian keterangan tersebut.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI melakukan evakuasi tahap ketiga terhadap Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang berada di Iran. Dalam tahap ini, sebanyak 45 orang dipulangkan ke Tanah Air.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa langkah pemulangan ini merupakan rangkaian dari evakuasi yang telah dilakukan Kemlu pada dua tahap sebelumnya. Pada tahap ketiga ini, KBRI Teheran bekerja sama dengan KBRI di Baku.

"Kemlu serta KBRI di Baku dan KBRI Teheran telah memfasilitasi evakuasi tahap ketiga sejumlah 45 WNI dari Iran," kata Heni dalam konferensi pers di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

WNI yang dievakuasi ini, kata dia, diberangkatkan dari Teheran pada tanggal 12 April lalu, menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat. Kemudian, dilanjutkan dengan penerbangan komersial dengan rute Baku-Jakarta.

"Untuk ke-45 evakuasi WNI ini dibagi menjadi tiga kloter ketibaan di Jakarta," ujarnya.

Kloter pertama telah tiba pada tanggal 14 April lalu dengan jumlah sebanyak 14 orang. Kemudian, kloter kedua sebanyak 9 orang yang telah tiba di Tanah Air pada tanggal 15 April, lalu kloter ketiga sebanyak 9 orang akan tiba pada petang hari ini.

"Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke Tanah Air," tuturnya.

Kemlu akan menyerahterimakan WNI tersebut kepada Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.

"Berdasarkan catatan KBRI Teheran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang, mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom. Sisanya adalah PMI dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan seluruh Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang berada di Lebanon dalam kondisi aman. Meski begitu, pemerintah akan terus mencermati kondisi keamanan yang terjadi di Lebanon.

Hal ini disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kemlu Heni Hamidah saat disinggung soal semakin meningkatnya serangan Israel ke Lebanon hingga hari ini.

Heni tak menampik adanya kondisi tersebut. Dia memastikan bahwa KBRI di Lebanon terus memantau keberadaan WNI di sana.

"Jumlah WNI kita di Lebanon 934 orang, 756 di antaranya adalah TNI yang di UNIFIL. Jadi yang sipil ini ada 178 orang, terdiri dari pelajar, TNI dan WNI yang menikah dengan warga setempat," kata Heni dalam konferensi persnya di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dari hasil komunikasi dengan pihak KBRI di Lebanon, kata dia, ratusan WNI tersebut dipastikan dalam kondisi yang aman. Meski begitu, pemerintah akan tetap mencermati sekaligus menyiapkan langkah-langkah kontijensi dalam kondisi tertentu.

"Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Lebanon dalam keadaan aman dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin buruk,kontijensi kemudian tetap disiapkan," ujarnya.

JAKARTA - Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon ( UNIFIL ) dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di fasilitas PBB di wilayah Lebanon Selatan, Jumat (3/4/2026) sore. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) mendesak Perserikatan Banga-Bangsa ( PBB ) segera mengusut insiden tersebut.

"Hal ini merupakan insiden serius ketiga yang melibatkan peacekeepers Indonesia di UNIFIL dalam kurun waktu satu minggu terakhir," tulis Kemlu lewat akun media sosial X resminya, Sabtu (4/4/2026).

Kemlu menegaskan serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. "Terlepas dari apa pun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya," tulis Kemlu..

Indonesia, tegas Kemlu, kembali meminta agar Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan agar segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan untuk UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan perlindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL.

Indonesia juga kembali menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan.

"Insiden ini terjadi di tengah serangan Israel ke Lebanon. Operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon selatan, termasuk pernyataan untuk mempertahankan keberadaan Israel, beresiko mendestabilisasi situasi dan terus membahayakan personel pasukan perdamaian PBB," tulis Kemlu.

Indonesia juga menekankan kembali bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

"Indonesia mendoakan pemulihan yang cepat bagi para personel yang terluka dan menyampaikan solidaritas kepada para personel beserta keluarganya," pungkasnya.

JAKARTA - Berdasarkan data yang dikumpulkan per 28 Februari 2026, jumlah Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang berada di sejumlah negara kawasan Timur Tengah tercatat sebanyak 519.042 orang. Hal itu disampaikan Direktur Pelindungan Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI Heni Hamidah.

Heni memastikan Kemlu terus memantau secara saksama perkembangan situasi keamanan di kawasan serta memastikan langkah-langkah antisipatif guna melindungi WNI. Dia pun memastikan bahwa perlindungan WNI jadi prioritas utama pascaserangan Amerika Serikat-Israel ke Iran.

"Pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembahasan dengan negara mitra guna memperkuat tata kelola dan sistem pelindungan," kata Heni dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/3/2026).

Termasuk, kata Heni, kebijakan moratorium atau penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke sejumlah negara di Timur Tengah masih diberlakukan.

"Hingga saat ini kebijakan moratorium penempatan PMI sektor domestik ke sejumlah negara di Timur Tengah masih berlaku," paparnya.

Sebelumnya, Heni menyampaikan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan seluruh Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah guna memastikan kondisi WNI tetap terpantau dan tertangani dengan baik.

"Terkait koordinasi Penanganan WNI/PMI di Kawasan Timur Tengah dapat kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau secara ketat perkembangan situasi keamanan pasca serangan terhadap Iran. Perlindungan WNI dan PMI di kawasan Timur Tengah merupakan prioritas utama," ujar Heni.

Heni mengatakan, Direktorat Pelindungan WNI telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan seluruh Perwakilan RI di kawasan untuk memperoleh pembaruan data jumlah WNI, update kondisi riil di lapangan, serta langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan.

⁠"Semua Perwakilan RI di kawasan juga telah menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada WNI/PMI, memperkuat komunikasi dengan komunitas dan simpul WNI/PMI setempat, serta menyiapkan sejumlah opsi dalam menghadapi resiko kedaruratan jika diperlukan," ujarnya.

Sebelumnya, Heni juga memastikan berbagai skenario kontingensi telah disiapkan, termasuk mekanisme evakuasi jika diperlukan, dengan tetap mempertimbangkan dinamika keamanan dan koordinasi dengan otoritas setempat.

⁠"Dalam situasi darurat, WNI/PMI dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri di +62 812-9007-0027 atau Hotline Perwakilan RI terdekat," pungkasnya.