Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengantisipasi perluasan kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal pada Oktober 2026 melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Kepala BPJPH Haikal Hasan (Babe Haikal) mengatakan koordinasi tersebut dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Barang (halal) yang masuk ke Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan itu wajib bersertifikat halal,” kata Babe Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kewajiban tersebut mencakup penetapan status produk, baik halal maupun non-halal, yang harus dinyatakan melalui sertifikasi dan pelabelan sesuai ketentuan.

Babe Haikal menjelaskan kewajiban sertifikasi halal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, serta barang gunaan lainnya.

Ia menyebut perluasan ketentuan pada Oktober 2026 antara lain mencakup meat bone meal, tekstil, dan barang gunaan lain yang bersentuhan langsung dengan kulit.

“Masuknya ke sini memang sudah kena peraturan halal di Oktober 2026 yang akan datang,” ujarnya.

Menurut dia, BPJPH perlu melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku.

Babe Haikal mengatakan BPJPH telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), serta akan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Ia menjelaskan koordinasi tersebut juga mencakup integrasi data dan informasi khususnya dengan pihak Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya.

Menurutnya, pemeriksaan halal dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

“Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara namanya inspeksi,” tuturnya.

Ia menyebut uji coba inspeksi telah dilakukan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea.

BPJPH juga mengantisipasi laporan adanya temuan meat bone meal yang mengandung porcine sebagai bagian dari penguatan pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa produk non-halal tetap dapat masuk ke Indonesia, tetapi wajib diberi label non-halal.

“Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas. Yang halal kasih (label) halal, yang non-halal kasih (label) non-halal,” ucap Babe Haikal.

BPJPH mencatat jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia telah mencapai lebih dari 9,6 juta produk hingga 2025, dengan total jutaan sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Selain itu, program percepatan sertifikasi halal juga terus diperluas, termasuk melalui pemberian kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis pada 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami bekerja sama untuk memastikan bahan atau komoditas yang masuk ke Indonesia itu harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia sehat, yang kedua dia halal,

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjajaki kerja sama untuk memastikan komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi aspek kesehatan dan kehalalan.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, kerja sama itu diperlukan karena produk yang lolos pemeriksaan karantina tetap perlu dipastikan memenuhi ketentuan halal.

“Kami bekerja sama untuk memastikan bahan atau komoditas yang masuk ke Indonesia itu harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia sehat, yang kedua dia halal,” kata Karding di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup harmonisasi regulasi antara Barantin dan BPJPH.

Selain itu, kedua lembaga akan mengintegrasikan data dan informasi dalam pengawasan komoditas impor.

Integrasi tersebut juga mencakup tindakan bersama dalam pengawasan pada seluruh tahapan masuknya barang.

“Kita akan membentuk integrasi data informasi termasuk tindakan bersama, terutama di pre-border, at-border, maupun post-border,” ujarnya.

Ia menegaskan, Barantin berwenang memastikan aspek kesehatan dan karantina terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, kewenangan untuk menetapkan dan menindaklanjuti aspek kehalalan berada pada BPJPH.

Karding menambahkan bahwa pihaknya hanya memastikan komoditas yang masuk memenuhi standar kesehatan, sedangkan penetapan kehalalan menjadi kewenangan BPJPH.

Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan, integrasi data antara kedua lembaga akan membantu pemerintah mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halal.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, menuturkan integrasi tersebut akan memanfaatkan sistem informasi atau dashboard yang dimiliki masing-masing lembaga.

“Dalam minggu ini perjanjian PKS dan penandatanganan akan kita upayakan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk ke Indonesia tetap dapat beredar sepanjang memenuhi ketentuan pelabelan, yakni produk halal wajib mencantumkan label halal, sedangkan produk non-halal harus diberi label non-halal.

“Makanan yang tidak halal dikasih logo non-halal. Semua boleh masuk karena kita negara yang bebas, tapi yang halal kasih (logo) halal, yang non-halal, kasih (logo) non-halal," tutur Babe Haikal.

​​​​​​​Kebijakan pelabelan tersebut bertujuan memberikan kepastian informasi bagi konsumen sekaligus menjamin transparansi dalam peredaran produk di dalam negeri.

Kerja sama kedua badan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memberikan kepastian bagi masyarakat terkait keamanan dan kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Barantin mencatat nilai ekspor komoditas yang melalui tindakan karantina pada 2025 mencapai sekitar Rp393 triliun, dengan total sertifikasi karantina lebih dari 2,6 juta dokumen sepanjang tahun tersebut.

Nilai tersebut menunjukkan peran strategis karantina dalam mendukung perdagangan internasional, sekaligus memastikan komoditas yang keluar dan masuk memenuhi standar kesehatan dan keamanan hayati.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan petani kelapa di Indonesia memiliki peluang mengekspor tiga miliar butir kelapa per tahun ke China.

"Kelapa itu kebutuhannya 4 miliar butir (per tahun) di Tiongkok (China), tapi mereka hanya mampu dari yang mereka miliki di Provinsi Hainan itu hanya 1 miliar butir, jadi masih ada gapnya 3 miliar butir," ucapnya di Jakarta, Selasa.

"Ini potensi luar biasa yang kita bisa kembangkan," lanjut Iftitah.

Selain kelapa, ia mengatakan durian, kopi, dan cokelat merupakan produk agrikultur lainnya yang potensial untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia.

Ia mencontohkan komoditas durian memiliki permintaan yang tinggi di China, tapi nilai ekspor durian lokal ke Negeri Tirai Bambu belum menembus Rp1 triliun per tahunnya.

Padahal, menurut dia, pasar durian di China bisa mencapai Rp120 triliun hingga Rp137 triliun setiap tahun.

"Sementara di Sulawesi Tengah, menurut penuturan kepala daerah dan gubernur setempat, itu tadinya (hasil panen) durian itu melimpah, tidak tahu mau dijual ke mana," kata Iftitah.

Ia menyatakan hal tersebut menjadi peluang bagi masyarakat di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Ia mengatakan komoditas tersebut hanya dihargai sebesar Rp4-5 ribu di daerah asalnya, sedangkan harga ekspor bisa mencapai Rp25 ribu.

"Otomatis peningkatan pendapatan (masyarakat) akan signifikan (berdampak) dengan penurunan angka kemiskinan," ujar Iftitah.

Untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai komoditas agrikultur tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) pun berupaya untuk membangun koridor ekonomi yang menghubungkan wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui koridor ekonomi tersebut, pihaknya juga akan mendorong industrialisasi dan hilirisasi berbagai produk perkebunan, sekaligus menciptakan semakin banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia pun memastikan pembangunan kawasan ekonomi tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dengan status lahan yang jelas (clear and clean).

"Tentu saja pembukaan lahan (untuk pengembangan koridor ekonomi tersebut) juga selalu akan berada di dalam HPL (hak pengelolaan lahan transmigrasi) dan tidak merusak lingkungan," imbuh Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kuningan (ANTARA) - Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyebutkan komoditas kopi asal daerahnya berpeluang menembus pasar global, seiring peningkatan kualitas dan penguatan ekosistem produksi.

Ia mengatakan kopi asal daerahnya telah menunjukkan kualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional, termasuk dari Desa Karangsari, Kecamatan Darma.

“Kopi dari Karangsari telah lolos kurasi untuk tampil pada pameran internasional, serta kembali berpartisipasi dalam ajang World of Coffee 2026 di Bangkok pada 7-9 Mei 2026,” katanya di Kuningan, Minggu.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan mutu kopi Kuningan mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus membuka peluang perluasan pasar ekspor.

Dian mengatakan keberhasilan itu tidak lepas dari peran petani, dalam menjaga produktivitas dan mengembangkan inovasi budidaya.

Ia menilai kopi tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, namun telah bagian dari ekosistem kreativitas masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Dian pun menekankan pentingnya menjaga kualitas sejak proses pemetikan hingga pengolahan, guna mempertahankan cita rasa dan nilai jual.

“Jangan memetik yang masih hijau. Kualitas harus dijaga, termasuk proses pengolahan yang bersih agar cita rasa kopi tetap terjaga,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kejujuran dalam pemasaran karena kepercayaan menjadi kunci dalam membangun usaha berkelanjutan.

Dian menegaskan sektor pertanian, termasuk kopi, menjadi prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya pun mendata produksi kopi pada 2025 menunjukkan tren positif, dengan robusta seluas sekitar 1.500 hektare menghasilkan 1.173 ton dan arabika seluas 236 hektare mencapai 63 ton.

Sementara itu, penanggung jawab Merta Kopi Karangsari Dede Rokanda mengatakan perkembangan kopi di wilayahnya didorong sinergi antara petani, pemerintah, dan dukungan berbagai pihak.

Ia menyebut komunitas kopi Karangsari bermula dari inisiatif pemuda saat pandemi, yang berkembang menjadi kelompok tani hingga koperasi.

“Tantangan saat ini adalah keterbatasan produksi, sehingga diperlukan dukungan perluasan lahan dan penguatan kapasitas petani agar mampu memenuhi permintaan pasar,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengendalikan harga dengan memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah di daerah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Tomsi lantaran saat ini sejumlah komoditas tersebut mengalami kenaikan harga di beberapa daerah akibat kurangnya pasokan.

"Kalau masyarakat kita, masyarakat bapak ibu (pemda) sekalian yang di daerah yang tahu bahwa gemar memakan cabai, cobalah usaha, coba pikirkan, ada rasa bertanggung jawab sedikit," kata Tomsi di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Senin.

Secara khusus, Tomsi meminta pemda untuk menggencarkan gerakan menanam. Apalagi, komoditas yang mengalami kenaikan tersebut merupakan komoditas yang relatif mudah ditanam di daerah.

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah kerap menjadi persoalan klasik yang dialami daerah.

Oleh karena itu, penting bagi pemda untuk melakukan langkah mitigasi agar masalah serupa tidak muncul kembali di masa mendatang.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, komoditas cabai rawit dan cabai merah mengalami defisit produksi di beberapa daerah.

Defisit terparah dialami daerah di Tanah Papua, Pulau Sulawesi, Kalimantan, hingga Sumatera.

Untuk itu, jajaran pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengoptimalkan langkah pengendalian agar masalah tersebut dapat teratasi.

"(Kita sudah melakukan) 163 kali rapatnya (pengendalian inflasi), nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya (untuk melakukan langkah pengendalian)," kata Tomsi.

Tomsi juga meminta daerah dengan defisit produksi komoditas tersebut untuk berkoordinasi dengan daerah surplus. Selain itu, daerah juga perlu berkoordinasi langsung dengan Kementan untuk mencarikan solusi atas persoalan tersebut.

"Teman-teman kepala dinas, pimpinan kepala daerah atau yang mewakili, tolong ini dicatat, silakan peluang ini dimanfaatkan dengan baik. Kalau sudah ada peluang tidak dimanfaatkan juga, nah ini berarti keterlaluan ya," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan tidak hanya memperkuat kas negara, tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil, tangguh, dan berdaya saing tinggi

Jakarta (ANTARA) - Lonjakan harga emas dan tembaga pada awal 2026 bukan sekadar kabar baik bagi pasar global, melainkan juga menjadi sinyal penting bagi arah fiskal Indonesia.

Di tengah dinamika ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kinerja penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam justru menunjukkan daya tahan yang kuat.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam (PNBP SDA) yang mencapai Rp53,6 triliun atau sekitar 20,5 persen dari target APBN pada triwulan pertama bukan angka biasa.

Tapi lebih pada cerminan terkait dari bagaimana struktur ekonomi Indonesia masih memiliki penopang yang kokoh, sekaligus membuka ruang refleksi tentang bagaimana momentum ini seharusnya dikelola.

Kontribusi terbesar berasal dari SDA nonmigas sebesar Rp35,1 triliun atau 24,4 persen dari target, dengan pertumbuhan sekitar 7,1 persen secara tahunan.

Angka ini memperlihatkan bahwa sektor pertambangan mineral dan batu bara tetap menjadi mesin utama penerimaan negara di luar migas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa penguatan kinerja tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas global.

Data yang disampaikan menunjukkan lonjakan harga emas hingga 73 persen, tembaga 40 persen, dan nikel sekitar 9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan ini berdampak langsung terhadap penerimaan negara melalui royalti, iuran produksi, dan skema penerimaan lainnya.

Namun, membaca angka-angka ini tidak cukup berhenti pada euforia fiskal jangka pendek. Justru di sinilah letak tantangan strategis yang harus dijawab. Kebergantungan pada harga komoditas global selalu menyimpan risiko volatilitas.

Apa yang hari ini menjadi berkah bisa berubah menjadi tekanan ketika siklus harga berbalik arah. Oleh karena itu, capaian ini perlu dipahami sebagai jendela peluang, bukan zona nyaman.

Penguatan kebijakan

Pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjadi pengingat penting bahwa optimalisasi PNBP dari sektor SDA harus diiringi dengan penguatan kebijakan dan tata kelola.

Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi agar penerimaan negara benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, sektor pertambangan tidak boleh hanya diposisikan sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

Jika ditarik lebih dalam, lonjakan harga emas dan tembaga juga mencerminkan perubahan lanskap ekonomi global. Emas, misalnya, sering menjadi aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi.

Sementara tembaga adalah komoditas kunci dalam transisi energi, terutama untuk kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.

Artinya, kenaikan harga kedua komoditas ini bukan fenomena sementara, melainkan bagian dari pergeseran struktural global. Indonesia, sebagai salah satu produsen penting, berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan perubahan ini.

Di sinilah analisis menjadi penting. Peningkatan PNBP yang didorong harga komoditas menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada fase ekonomi berbasis sumber daya. Ini bukan kelemahan, tetapi perlu dikelola dengan strategi hilirisasi yang konsisten.

Tanpa hilirisasi, nilai tambah akan terus dinikmati oleh negara lain yang mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Kenaikan harga seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat investasi pada industri pengolahan dalam negeri.

Kemudian, penguatan pengawasan yang disebutkan sebagai salah satu faktor peningkatan PNBP menunjukkan bahwa reformasi tata kelola mulai memberikan hasil. Ini adalah sinyal positif bahwa kebocoran penerimaan bisa ditekan melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun, pekerjaan belum selesai. Digitalisasi pengawasan, integrasi data lintas kementerian, dan penegakan hukum yang konsisten harus terus diperkuat agar setiap rupiah dari sumber daya alam benar-benar masuk ke kas negara.

Selanjutnya, peningkatan volume layanan dalam sektor terkait menunjukkan adanya ekspansi aktivitas ekonomi riil. Ini penting karena penerimaan negara yang sehat tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada aktivitas produksi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kebijakan yang mendukung investasi, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha menjadi kunci agar sektor pertambangan tetap kompetitif.

Hal berikutnya, dari perspektif fiskal, kontribusi sektor pertambangan sebagai penopang penerimaan negara memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat belanja produktif.

PNBP yang meningkat dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kekayaan alam harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata.

Keberlanjutan

Namun demikian, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu keberlanjutan. Sumber daya alam bersifat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan bersifat jangka panjang.

Oleh karena itu, strategi pengelolaan PNBP harus mengarah pada diversifikasi ekonomi. Indonesia perlu memastikan bahwa ketika suatu saat harga komoditas melemah atau cadangan menurun, perekonomian tetap memiliki penopang lain yang kuat.

Dalam hal ini, penguatan sektor manufaktur, ekonomi digital, dan jasa bernilai tambah tinggi menjadi sangat relevan. PNBP dari sektor SDA seharusnya tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga menjadi modal untuk transformasi ekonomi.

Ini adalah pendekatan yang akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berbasis komoditas atau tidak.

Lebih jauh lagi, momentum ini juga membuka peluang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan meningkatnya permintaan terhadap mineral strategis seperti tembaga dan nikel, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemain kunci dalam industri masa depan, termasuk energi bersih dan teknologi tinggi.

Namun, untuk mencapai itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara fiskal, industri, dan perdagangan.

Maka disadari kemudian capaian PNBP SDA sebesar Rp53,6 triliun pada triwulan pertama 2026 bukan sekadar angka dalam laporan keuangan negara. Ini adalah cermin dari potensi besar yang dimiliki Indonesia, sekaligus pengingat bahwa potensi tersebut harus dikelola dengan visi jangka panjang.

Di tangan kebijakan yang tepat, lonjakan harga komoditas dapat menjadi pijakan untuk transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia justru menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam dapat menjadi kekuatan, bukan ketergantungan.

Tantangannya kini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dihasilkan tidak hanya memperkuat kas negara, tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Copyright © ANTARA 2026

Indonesia memiliki modal sosial dan ekologis yang kuat dalam bentuk sistem agroforestri tradisional

Jakarta (ANTARA) - Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi.

Dalam kenyataannya, lanskap perkebunan Indonesia jauh lebih kompleks. Ekosistem yang tercipta bukan hanya ruang produksi komoditas, melainkan juga ruang ekologis yang menyimpan karbon dalam jumlah signifikan, terutama pada sistem kebun rakyat berbasis agroforestri.

Ironisnya, potensi tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai aset strategis. Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap jejak karbon produk pertanian, justru komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, aren, serta tanaman rempah berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi rendah karbon Indonesia.

Persoalannya bukan lagi pada ketersediaan potensi, melainkan pada kemampuan kita mengelolanya secara sistematis dan bermanfaat.

Secara ilmiah, kapasitas suatu lanskap dalam menyimpan karbon ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu biomassa di atas permukaan (pohon, tajuk, akar) dan karbon organik tanah. Dalam konteks ini, sistem agroforestri yang mendominasi sebagian besar kebun rakyat Indonesia memiliki keunggulan.

Pada kopi, misalnya, sistem agroforestri mampu menyimpan sekitar 18–21 ton karbon per hektare pada biomassa atas permukaan. Sebagai perbandingan, sistem kopi tanpa naungan hanya menyimpan sekitar 10 ton karbon per hektare. Selain itu, agroforestri kopi memiliki laju penyerapan karbon sekitar 0,9 ton karbon per hektare per tahun.

Variasi ini tidak semata ditentukan oleh jenis tanaman, melainkan oleh struktur kebun. Di wilayah seperti Gayo, Aceh, kebun kopi dengan pohon pelindung berukuran besar dapat memiliki cadangan karbon yang mendekati hutan sekunder. Sebaliknya, kebun yang terlalu disederhanakan tanpa pohon naungan, kehilangan sebagian besar fungsi ekologisnya.

Fenomena serupa terlihat pada kakao. Sistem kakao agroforestri mampu menyimpan sekitar 90 ton karbon per hektare, dengan lebih dari separuhnya tersimpan dalam tanah. Bahkan pada sistem yang lebih kompleks, cadangan karbon dapat melampaui 100 ton per hektare. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memainkan peran sentral dalam neraca karbon kebun.

Kelapa dan aren memperlihatkan karakteristik yang berbeda, tetapi tidak kalah penting. Kelapa, dengan umur panjang dan biomassa besar, berfungsi sebagai penyimpan karbon jangka panjang, terutama dalam sistem kebun campuran. Sementara itu, aren yang umumnya tumbuh dalam ekosistem hutan sekunder, memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga cadangan karbon sekaligus stabilitas hidrologi.

Tanaman rempah seperti pala dan cengkeh menambah dimensi lain. Di Maluku dan Sulawesi, kebun rempah tradisional sering membentuk struktur vegetasi bertingkat yang menyerupai hutan. Sistem ini tidak hanya menyimpan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, lanskap perkebunan Indonesia, khususnya yang berbasis agroforestri, sesungguhnya merupakan mosaik ekosistem penyimpan karbon. Masalahnya, fungsi ini belum terintegrasi dalam perhitungan ekonomi secara memadai.

Potensi ekologis ke instrumen ekonomi

Perkembangan pasar karbon global membuka peluang untuk mengonversi fungsi ekologis tersebut menjadi nilai ekonomi. Dalam kerangka nilai ekonomi karbon, setiap ton emisi yang dihindari atau karbon yang diserap dapat diperhitungkan sebagai unit ekonomi.

Di Indonesia, harga karbon domestik saat ini masih berada pada kisaran dasar sekitar Rp30 ribu per ton CO2e (karbondioksida ekuivalen). Di pasar internasional, khususnya pasar karbon sukarela, harga dapat mencapai Rp100 ribu hingga Rp250 ribu per ton CO2e, bergantung pada integritas dan kredibilitas proyek.

Dengan asumsi konservatif, sistem agroforestri kopi atau kakao dapat meningkatkan cadangan karbon sekitar 3–5 ton CO2e per hektare per tahun. Ini berarti potensi pendapatan tambahan berkisar Rp90 ribu hingga Rp1,25 juta per hektare per tahun.

Secara nominal, angka tersebut memang belum signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan utama dari komoditas. Namun, dalam konteks petani kecil, tambahan ini dapat menjadi insentif penting untuk mempertahankan praktik berkelanjutan.

Lebih dari itu, karbon memberikan sinyal ekonomi baru bahwa praktik ramah lingkungan memiliki nilai yang dapat diukur dan diperdagangkan.

Namun, transformasi dari potensi menjadi nilai tidak berlangsung otomatis. Pasar karbon mensyaratkan standar yang ketat. Karbon yang diklaim harus bersifat tambahan (additionality), dapat diukur, diverifikasi, dan dijamin keberlanjutannya. Artinya, tidak semua kebun dapat langsung menghasilkan kredit karbon.

Kendala terbesar terletak pada biaya. Proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) membutuhkan investasi yang tidak kecil. Untuk kebun skala kecil, biaya ini sering kali melebihi potensi pendapatan karbon itu sendiri. Akibatnya, terdapat risiko eksklusi struktural, petani kecil, yang justru mengelola sebagian besar sistem agroforestri, tidak memiliki akses ke pasar karbon. Tanpa intervensi kebijakan, nilai ekonomi karbon berpotensi terkonsentrasi pada pelaku usaha besar.

Menata arah kebijakan

Dalam konteks ini, peran negara menjadi krusial. Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta komitmen menuju FOLU Net Sink 2030. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di tingkat tapak.

Pertama, diperlukan pendekatan berbasis lanskap yang mengakui keberagaman sistem perkebunan.

Kebijakan tidak dapat diseragamkan untuk semua komoditas. Agroforestri kopi, kakao, kelapa, atau rempah memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan metodologi pengukuran yang spesifik.

Kemudian, penguatan kelembagaan petani menjadi prasyarat utama. Skema karbon tidak akan efektif jika dikelola secara individual. Diperlukan mekanisme agregasi melalui koperasi, kelompok tani, atau platform digital yang memungkinkan pengelolaan karbon dalam skala ekonomi.

Selanjutnya, penyederhanaan sistem MRV harus menjadi prioritas. Penggunaan faktor emisi standar, pendekatan berbasis citra satelit, serta integrasi dengan sistem registrasi nasional dapat menurunkan biaya tanpa mengorbankan kredibilitas. Selanjutnya, mekanisme pembagian manfaat harus dirancang secara transparan dan adil.

Lebih jauh, penting untuk menempatkan karbon dalam konteks yang lebih luas. Karbon bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong transformasi sistem produksi.

Kebun yang lebih berkarbon tinggi umumnya juga lebih produktif dalam jangka panjang. Tanah yang kaya bahan organik memiliki kapasitas menyimpan air yang lebih baik. Keberadaan pohon pelindung meningkatkan mikroklimat dan mengurangi stres tanaman. Keanekaragaman vegetasi berkontribusi pada pengendalian hama secara alami.

Indonesia memiliki modal sosial dan ekologis yang kuat dalam bentuk sistem agroforestri tradisional. Praktik yang kini disebut sebagai “solusi berbasis alam” pada dasarnya telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal petani. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan praktik tersebut ke dalam kerangka ekonomi modern tanpa mereduksi kompleksitasnya.

Komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, aren, dan rempah bukan sekadar produk ekspor. Mereka adalah bagian dari lanskap karbon nasional yang memiliki nilai strategis dalam agenda perubahan iklim.

Jika dikelola dengan pendekatan yang tepat, perkebunan rakyat dapat bertransformasi dari sekadar ruang produksi menjadi bagian dari solusi iklim global. Pada titik itulah, “harta karun karbon” tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan fondasi nyata bagi masa depan ekonomi hijau Indonesia.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Tulungagung (ANTARA) - Kala kebanyakan petani di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memilih menunda tanam, saat hujan turun deras, sebagian lain justru mengambil risiko: menanam bawang merah di tengah cuaca basah.

Di atas lahan hortikultura yang rentan genangan, keputusan itu kerap disebut sebagai perjuangan yang nekad dan hasilnya tidak selalu pasti. Meskipun demikian, di baliknya, tersimpan kalkulasi teknis dan pembacaan pasar yang tidak sederhana.

Pemandangan itu tampak di persawahan Desa Podorejo dan Junjung, Kecamatan Sumbergempol. Sejumlah buruh perempuan menanam bibit pada lubang-lubang bedengan berlapis mulsa plastik. Sementara di petak lain, rumpun bawang merah siap panen diangkat ke pematang.

Lanskap ini menjadi penanda bahwa sentra bawang merah Tulungagung belum sepenuhnya surut, sementara banyak petani bawang merah "tumbang" dan beralih ke komoditas padi dan palawija yang dinilai lebih minim risiko.

Data Dinas Pertanian Tulungagung menunjukkan, sepanjang 2025 luas tanam bawang merah mencapai 228,70 hektare, dengan luas panen 219,70 hektare.

Total produksi tercatat 2.151 ton, dengan produktivitas rata-rata 103,20 kuintal per hektare atau sekitar 10,3 ton per hektare (angka produktivitas atau rerata produksi di 11 kecamatan yang terdapat pertanian holtikultura bawang merah).

Sebaran produksi terkonsentrasi di sejumlah kecamatan. Sumbergempol menjadi sentra terbesar, dengan luas tanam 80 hektare dan produksi 5.920 kuintal.

Disusul Rejotangan seluas 51 hektare dengan produksi 5.490 kuintal, serta Ngunut 27 hektare, dengan produksi 2.700 kuintal.

Produktivitas tertinggi tercatat di Campurdarat yang mencapai 201,20 kuintal per hektare, jauh di atas rata-rata kabupaten.

Pada Januari–Februari 2026, tercatat 16 hektare lahan kembali memasuki masa tanam di enam kecamatan, antara lain Sumbergempol, Kalidawir, Rejotangan, Bandung, Pakel dan Gondang.

Dengan harga kisaran Rp25 ribu per kilogram, maka nilai ekonomi dari tanaman bawang merah yang berputar dapat mendekati Rp3,6 miliar hanya dalam satu siklus dua bulan.

Secara nasional, bawang merah termasuk komoditas strategis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi nasional stabil di kisaran 1,9–2 juta ton per tahun.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga kerap memasukkan bawang merah sebagai komoditas pemicu inflasi, ketika pasokan terganggu. Artinya, dinamika panen di daerah, seperti Tulungagung, ikut berkontribusi terhadap stabilitas harga yang lebih luas.

Hanya saja, bertani bawang merah di saat hujan seperti sekarang sangat berisiko. Curah hujan tinggi memicu genangan, busuk akar, serta ledakan penyakit, seperti moler (fusarium).

Pengalaman musim sebelumnya (2025) menjadi pelajaran mahal bagi petani yang masih menggunakan pola lahan datar, tanpa drainase memadai. Sekali akar terendam dan pori tanah jenuh, suplai oksigen terganggu dan umbi cepat membusuk.

Bedengan mulsa

Bagi petani bawang merah yang sudah suka dengan komoditas bawang merah di Tulungagung, musim hujan bukan lagi sekadar fase risiko, melainkan fase yang menuntut rekayasa teknis.

Kegagalan musim sebelumnya (2025) yang dialami sebagian petani bawang merah di Desa Junjung akibat tidak menggunakan teknologi bedengan mulsa, menjadi titik balik.

Saat itu, sebagian lahan masih dikelola dengan pola datar, tanpa sistem drainase memadai. Hujan dengan intensitas tinggi membuat air menggenang berjam-jam, bahkan berhari-hari.

Akar bawang yang dangkal tidak mampu bertahan dalam kondisi tanah jenuh air, apalagi tidak ada sistem parit dalam yang membantu mengalirkan air.

Andi Daniar, ahli agronomis asal Blitar yang juga menggeluti dunia pertanian bawang merah secara langsung, menjelaskan, bedengan musim hujan idealnya dibuat setinggi 30–40 sentimeter dengan lebar menyesuaikan jarak tanam. Sementara parit di antaranya cukup dalam untuk menampung limpasan air hujan.

Prinsipnya sederhana. Air harus punya jalan keluar. Kalau air diam di sekitar akar lebih dari beberapa jam, risiko infeksi meningkat.

Secara fisiologis, bawang merah memerlukan aerasi tanah yang baik. Saat pori tanah terisi penuh oleh air, difusi oksigen terhambat.

Akar mengalami stres hipoksia, penyerapan unsur hara terganggu, dan jaringan menjadi rentan terhadap patogen tular tanah, seperti fusarium.

Dalam kondisi lembab ekstrem, jamur penyebab moler berkembang pesat dan menyerang jaringan pangkal batang bawang, hingga umbi membusuk.

Parit dalam berfungsi sebagai sistem drainase cepat. Begitu hujan reda, air dari permukaan bedengan langsung mengalir ke parit, tidak tertahan di zona perakaran.

Bedengan tinggi menjaga akar tetap berada pada lapisan tanah yang lebih kering dan berstruktur gembur.

Di atas bedengan itu, sebagian petani memasang mulsa plastik hitam perak (MPHP). Menurut Andi, fungsi mulsa lebih kompleks daripada sekadar menekan gulma.

Lapisan plastik mengurangi kontak langsung air hujan dengan tanah, sehingga percikan tanah yang kerap membawa spora penyakit ke daun dapat ditekan. Selain itu, mulsa membantu menjaga kelembaban tanah tetap stabil dan mengurangi pencucian unsur hara.

Air hujan di sejumlah wilayah memiliki sifat agak asam. Tanpa perlindungan, curah hujan tinggi dapat mempercepat pencucian kalsium, magnesium, dan unsur hara lain, sekaligus memicu fluktuasi pH tanah.

Dengan mulsa, dampak tersebut lebih terkendali. Aktivitas mikroorganisme menguntungkan di zona akar pun relatif lebih stabil karena suhu tanah tidak terlalu fluktuatif.

Bagi petani bermodal kuat, kombinasi parit dalam dan mulsa menjadi standar minimum musim hujan. Bagi yang terbatas, parit dan bedengan saja sudah dianggap penyelamat utama, selama pengawasan dilakukan ketat.

Disiplin pascahujan

Jika parit dan bedengan adalah fondasi fisik, maka disiplin pascahujan adalah fondasi manajerial.

Musim hujan menciptakan kelembaban udara tinggi dan intensitas cahaya matahari yang lebih rendah, kombinasi ideal bagi perkembangan jamur dan hama.

Suwardi, petani bawang merah asal Podorejo, menyebut pengalaman pahitnya bukan hanya soal genangan. Kendati lahan sudah tidak tergenang, tapi daun lama kering. Jika tidak segera disemprot, penyakit mudah masuk.

Ia pun kini menjadikan hujan deras sebagai alarm untuk inspeksi. Begitu hujan berhenti, ia turun ke lahan, memeriksa bagian bawah daun, mencari bercak kecil, perubahan warna, atau gejala layu dini.

Pendekatan ini sejalan dengan penjelasan Andi Daniar. Dalam kondisi kelembaban tinggi, siklus hidup patogen menjadi lebih cepat.

Spora jamur dapat berkecambah dalam hitungan jam jika permukaan daun basah cukup lama. Thrips (salah satu hama utama bawang merah) juga cenderung aktif pada suhu sedang dan kelembaban tertentu.

Karena itu, Andi mendorong pola pemantauan minimal setiap 1–2 hari sekali pada musim hujan. Ia pun mengingatkan bahwa deteksi dini jauh lebih murah daripada mengobati serangan berat.

Sebab ketika serangan sudah menyebar dalam satu petak, biaya pengendalian meningkat dan potensi kehilangan hasil sulit dihindari.

Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian dari Dinas Pertanian Tulungagung Mahmudi menambahkan intervensi pascahujan harus memperhatikan waktu aplikasi.

Penyemprotan fungisida atau agen hayati tidak efektif jika dilakukan saat daun masih terlalu basah karena larutan mudah tercuci.

Sebaliknya, menunggu terlalu lama memberi ruang patogen berkembang. "Musim hujan itu soal disiplin dan ketepatan waktu," ujarnya.

Selain inspeksi visual, petani juga diminta memastikan parit tetap berfungsi. Lumpur atau sampah yang menyumbat aliran air harus segera dibersihkan.

Bedengan yang tergerus air perlu diperbaiki agar struktur tetap kokoh. Dengan kata lain, pengawasan bukan hanya pada tanaman, tetapi juga pada infrastruktur lahan.

Data harga rata-rata 2025 sebesar Rp28.709 per kilogram menunjukkan bahwa potensi nilai ekonomi bawang merah cukup tinggi, terutama saat penghujan. Saat kemarau, harga biasanya turun seiring luasan areal pertanaman di musim kering.

Meskipun, dengan harga merosot tajam, hingga kisaran Rp10 ribu per kilogram saja, petani bawang merah masih untung karena hasil panen pertanian bawang merah saat kemarau biasanya 30 persen lebih banyak dibanding saat musim hujan.

Dengan produksi 21.511 kuintal dalam setahun, risiko kehilangan hasil akibat kelalaian manajemen hama bukan perkara kecil. Setiap persen penurunan produksi berarti hilangnya ratusan ton potensi panen.

Rangkaian praktik ini menegaskan bahwa teknologi fisik tanpa disiplin lapangan tidak akan cukup. Parit menjaga akar tetap kering, mulsa menstabilkan tanah, tetapi pengamatan rutin dan respons cepatlah yang menjaga daun dan umbi tetap sehat hingga panen.

Di titik inilah perjuangan petani di musim hujan berubah menjadi usaha berbasis data dan pengendalian risiko.

Diversifikasi

Di luar aspek teknis, ekosistem pendukung mulai terbentuk. Melalui dana DBHCHT, Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan bibit untuk mendorong diversifikasi dari tembakau ke bawang merah.

Ketua APTI Tulungagung, Endri Cahyono, menerapkan pola tumpangsari sejak Mei 2025. Ia membuat bedengan parit mulsa selebar 120–160 sentimeter. Bibit bawang merah ditanam melingkar di tepi bedengan, sementara tembakau di bagian tengah.

Dalam 50–60 hari bawang merah dipanen, saat tembakau mulai tumbuh kuat. Satu musim memberi pemasukan awal, sebelum panen tembakau tiba.

Model ini membantu arus kas petani, terutama pada awal musim kemarau. Hanya saja, adopsi model ini belum serempak.

Selain faktor modal dan manajemen, persoalan kemandirian benih masih menjadi catatan. Sejumlah petani masih bergantung pada varietas populer, seperti "Thailand Nganjuk". Ketergantungan ini membuat biaya produksi relatif tinggi dan pasokan rentan fluktuasi.

Mahmudi menilai, tantangan berikutnya bukan sekadar bantuan awal, melainkan kesinambungan praktik di tingkat kelompok tani.

Dari data produksi 21.511 ton pada 2025, praktik parit dalam, bedengan mulsa, inspeksi pascahujan, hingga diversifikasi tanaman, memberikan banyak harapan bagi petani untuk menangguk untung.

Keberhasilan panen bukan hasil spekulasi, melainkan pertemuan antara keberanian modal, ketepatan teknologi, dan disiplin perawatan berbasis pengamatan rutin.

Petani, seperti Suwardi, Andi Daniar, dan Endri Cahyono, menunjukkan bahwa musim tidak lagi diterima sebagai nasib semata, melainkan variabel yang dikelola.

Di atas bedengan itulah keputusan diambil. Tidak cukup menunggu langit bersahabat. Ilmu bertani bawang merah menuntut kemampuan membaca tanaman, membaca data, menghitung risiko, dan menjemput momentum harga terbaik di pasar.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Tentunya karena cabai rawit menjadi salah satu kebutuhan untuk Lebaran, ini juga perlu mendapatkan perhatian

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit masih berada pada level tinggi di sejumlah daerah meskipun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan mulai berkurang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara nasional harga rata-rata cabai rawit mencapai Rp71.429 per kilogram pada minggu pertama Maret 2026. Sementara harga acuan penjualan (HAP) Rp57.000 per kilogram.

"Walaupun sudah turun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit, tetapi ada beberapa kabupaten kota yang harus mulai memberikan atensi terhadap kenaikan cabai rawitnya," ujar Amalia di Jakarta, Senin.

Salah satu daerah yang mengalami lonjakan cukup tinggi adalah Kabupaten Bandung Barat, di mana harga cabai rawit tercatat Rp79.000 per kilogram, atau sekitar 38,6 persen di atas harga acuan, dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai 44,63 persen.

Kenaikan lebih tinggi terjadi di Kabupaten Cirebon yang mencatat harga cabai rawit hingga Rp120 ribu per kilogram, atau sekitar 110,5 persen di atas harga acuan. Harga komoditas tersebut juga masih mengalami kenaikan dengan perubahan IPH sebesar 31,47 persen.

Lonjakan harga juga tercatat di Kabupaten Lombok Timur dengan harga cabai rawit mencapai Rp114 ribu atau 100 persen kenaikan di atas harga acuan. Sementara di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Bima, harga cabai rawit tercatat sekitar 50,88 persen di atas harga acuan.

"Tentunya karena cabai rawit menjadi salah satu kebutuhan untuk Lebaran, ini juga perlu mendapatkan perhatian," kata Amalia.

Sementara itu, harga bawang merah secara nasional sudah mulai turun melandai, walaupun masih ada sedikit yang harganya di atas HAP.

Secara nasional, harga rata-rata bawang merah pada minggu pertama Maret 2026 tercatat Rp41.906 per kilogram, sedangkan HAP-nya Rp36.500 per kilogram.

Amalia menyebut harga bawang merah di Kabupaten Kepulauan Seribu telah mencapai Rp59.000 per kilogram, atau naik 42,17 persen di atas HAP. Lonjakan harga juga terjadi di Kabupaten Sanggau dengan harga Rp57.800 atau 39,28 persen di atas HAP.

Meski begitu, terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan harga bawang merah, seperti Kabupaten Jembrana Rp32.000 per kilogram atau 22,89 persen di bawah HAP, dan Kabupaten Jeneponto Rp35.000 atau 15,66 persen di bawah HAP.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam rangka menghadapi Ramadhan dan Lebaran, mungkin perlu mendapat perhatian, terutama untuk harga telur ayam ras

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras terjadi di 210 kabupaten/kota atau sekitar 58,33 persen di wilayah Indonesia pada minggu pertama Maret 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut harga rata-rata telur ayam ras secara nasional mencapai Rp32.475 per kilogram (kg), sementara harga acuan tertinggi (HAP) ditetapkan sebesar Rp32.000 per kilogram.

"Sudah ada 210 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Ada yang sampai kenaikan harganya 16,31 persen dan harga telur ayam rasnya sudah 40 persen di atas HAP," kata Amalia di Jakarta, Senin.

Beberapa daerah yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi, antara lain Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara yang harga telurnya telah mencapai Rp42.000 per kilogram atau 40 persen dari HAP.

Kenaikan juga terjadi Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara dengan harga telur sekitar Rp37.293 per kilogram atau 24,31 persen di atas HAP.

Lonjakan harga paling tinggi terjadi di wilayah Papua, yakni Kabupaten Sarmi yang harga telurnya mencapai Rp57.000 per kilogram atau 90 persen di atas HAP.

Menurut Amalia, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama menjelang meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran 2026.

"Dalam rangka menghadapi Ramadhan dan Lebaran, mungkin perlu mendapat perhatian, terutama untuk harga telur ayam ras," ujarnya.

BPS juga mencatat beberapa komoditas lain yang perlu diwaspadai pergerakan harganya, salah satunya daging ayam ras.

Secara rata-rata nasional, daging ayam ras sudah menyentuh harga Rp41.181 per kilogram, sedangkan HAP yang ditetapkan Rp40.000 per kilogram.

Kabupaten/kota yang mengalami kenaikan cukup tinggi antara lain Kabupaten Sarmi Rp49.000, Kabupaten Siak Rp49.000, Kabupaten Sumba Barat Daya Rp48.309, Kabupaten Kepulauan Seribu Rp48.000, Kabupaten Pesisir Selatan Rp46.050, Kabupaten Karawang Rp45.000, serta Kabupaten Tapanuli Utara Rp45.000.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat beberapa komoditas seperti bawang merah dan bawang putih bahkan jauh di bawah harga acuan

Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Dyah Roro Esti Widya Putri memantau harga bahan pokok di Pasar Tradisional Summerland, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri 1477 H.

Dyah mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Kami hari ini meninjau Pasar Tradisional Summerland untuk memantau harga bahan pokok. Karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Perdagangan aktif mengunjungi berbagai daerah,” kata Wamen Dyah di Batam, Senin.

Ia menyebutkan secara umum harga sejumlah komoditas di pasar tersebut masih stabil dan bahkan berada di bawah harga acuan penjualan (HAP).

Beberapa komoditas yang dipantau antara lain cabai rawit sekitar Rp60 ribu per kilogram, cabai merah Rp80 ribu per kilogram, bawang merah Rp32 ribu per kilogram, serta bawang putih sekitar Rp38 ribu per kilogram.

“Kami melihat beberapa komoditas seperti bawang merah dan bawang putih bahkan jauh di bawah harga acuan. Minyakita dan beras juga masih di bawah harga acuan dengan stok yang cukup,” ujarnya.

Selain itu, harga daging sapi beku impor Australia tercatat sekitar Rp130 ribu per kilogram, sementara daging ayam beku dijual sekitar Rp42 ribu per kilogram dan ayam segar sekitar Rp45 ribu per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekitar Rp12.500 per kilogram.

Dyah juga mengapresiasi pengelolaan Pasar Summerland yang dinilai telah memenuhi standar pasar nasional setelah memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, pasar tersebut dinilai telah melakukan upaya digitalisasi transaksi melalui penggunaan QRIS, namun tetap memberikan pilihan pembayaran tunai bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi karena pasar ini sudah mendapatkan sertifikat SNI. Digitalisasi juga sudah berjalan dengan adanya pembayaran QRIS, namun tetap menerima pembayaran tunai,” katanya.

Ia berharap Pasar Summerland dapat menjadi contoh bagi pengelolaan pasar rakyat di daerah lain dalam menjaga kebersihan, tata kelola, serta stabilitas harga komoditas.

Meski demikian, Dyah mengakui terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah lain, salah satunya cabai rawit.

“Kenaikan harga cabai rawit terjadi di beberapa daerah seperti di sini dan juga di Tangerang Selatan. Ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memantau pergerakan harga di berbagai daerah,” katanya.

Sebagai informasi, cabai rawit di Kota Batam pada harga normal berkisar di Rp40 ribu hingga Rp57 ribu namun terpantau di pasar tersebut di kisaran Rp60 ribu per kilogram.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pasokan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman karena produksi padi pada awal 2026 dalam kondisi surplus.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng Frans Dasilva di Semarang, Jateng, Selasa, menyatakan perkiraan produksi gabah kering giling (GKG) Januari-Maret 2026 mencapai sekitar 3,35 juta ton.

Dengan potensi surplus beras setelah dikonversi kebutuhan konsumsi, kata dia, mencapai sekitar 900 ribu ton.

"Secara produksi kita surplus. Tantangannya sekarang adalah bagaimana distribusi dan tata kelolanya agar pasokan tetap di Jawa Tengah dan mendukung penguatan cadangan," katanya saat mendampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menerima audiensi dari Perum Bulog Kantor Wilayah Jateng.

Ia juga menyebut harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram, bahkan di beberapa daerah menyentuh Rp6.700 hingga Rp7.000 per kilogram.

Meski demikian, harga beras di tingkat konsumen masih relatif terkendali di bawah Rp13.000 per kilogram.

Kepala Perum Bulog Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya hingga awal Maret 2026 telah merealisasikan serapan gabah sebesar 63.909 ton setara beras.

Angka tersebut setara 12,39 persen dari target pengadaan tahun 2026 sebesar 515.722 ton setara beras.

Menurut dia, momentum puncak panen diperkirakan berlangsung pada Maret-April 2026, sehingga bulan-bulan tersebut menjadi periode krusial untuk percepatan serapan.

"Rata-rata serapan saat ini sekitar 3.000 ton per hari. Untuk mencapai target tahunan, diperlukan percepatan hingga sekitar 3.900 ton per hari," katanya.

Artinya, kata dia, masih diperlukan penguatan serapan sekitar 900 ton per hari agar target pengadaan 2026 dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

Ia meminta dukungan Pemprov Jateng agar pelaku industri pengolahan padi yang belum menjadi mitra pengadaan pangan (MPP), dapat berkontribusi minimal 10 persen dari kapasitas produksinya untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah.

Adapun posisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Jateng per 1 Maret 2026 tercatat sebesar 344.312 ton setara beras, jagung pipil kering 8.103 ton, dan stok minyak goreng total 3.530.273 liter.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap dinamika harga di tingkat petani maupun konsumen.

"Kita tidak boleh terlena. Jangan sampai terlena soal kenaikan harga. Segera intervensi agar tidak ada fluktuasi harga tinggi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026