Bisnis.com, CILACAP — Danantara Indonesia memulai konstruksi 13 proyek hilirisasi fase kedua di berbagai sektor yang tersebar di sejumlah wilayah Tanah Air dengan total nilai investasi mencapai Rp116 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pelaksanaan proyek hilirisasi tahap kedua harus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, praktik lama ketika hasil pengelolaan sumber daya alam tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berulang.

“Sudah terlalu lama, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah. Tetapi begitu mereka berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi tersebut, sekaligus menekankan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan tenaga profesional sebagai motor penggerak transformasi ekonomi nasional.

Perlu diketahui, proyek hilirisasi tahap kedua mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, pertambangan, konstruksi, hingga agroindustri. Sederet BUMN yang terlibat yaitu Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, hingga Pindad.

Selain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai oleh Pertamina, sejumlah proyek lain juga memulai groundbreaking pada hari yang sama, termasuk fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh MIND ID bersama Pertamina.

Tak hanya itu, pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon berbahan baku bijih besi lokal di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan Wijaya Karya juga turut dimulai.

Berikut Rincian 13 Proyek Hilirisasi Fase II:

Sektor Energi

-Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Bensin

Pertamina mengembangkan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap dengan kapasitas 62.000 barel per hari. Proyek ini mampu mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta kiloliter per tahun.

-Proyek 3, 4, dan 5: Pembangunan Tangki Operasional untuk Fasilitas Penyimpanan BBM

Pertamina mengembangkan terminal BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan kapasitas 153.000 kiloliter untuk meningkatkan 3,1% kapasitas bahan bakar nasional.

-Proyek 6: Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME)

MIND ID bersama Pertamina mengembangkan fasilitas DME di Tanjung Enim berkapasitas 1,4 juta ton per tahun. Proyek ini bertujuan mendukung substitusi impor LPG, mengingat sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.

Sektor Pertambangan & Logam

-Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel

Kerja sama strategis antara Danantara, Krakatau Steel, dan mitra strategis untuk pengembangan hilirisasi nikel di Morowali dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun.

-Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal

Melalui pemanfaatan bijih besi lokal, Krakatau Steel bekerja sama dengan mitra strategis membangun fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun.

-Proyek 9: Hilirisasi Tembaga dan Emas

MIND ID bersama PT Pindad membangun fasilitas Brass Mill dan Brass Cups di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun.

Sektor Infrastruktur & Konstruksi:

-Proyek 10: Pengembangan Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton Indonesia

Wijaya Karya dan Jasa Marga menginisiasi pembentukan pasar Aspal Buton didukung sinergi ekosistem Danantara yang bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya lebih dari 100 juta ton di Pulau Buton.

Sektor Agroindustri

-Proyek 11: Pengolahan Minyak Sawit menjadi Produk Hilir Oleofod dan Biodiesel

Melalui PT Perkebunan Nusantara, hilirisasi sawit di KEK Sei Mangkei menghadirkan fasilitas oleofood, CBE/CBS, dan biodiesel.

-Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin

PT Perkebunan Nusantara mengembangkan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah, berkapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun.

-Proyek 13:Fasilitas Terpadu Kelapa Terintegrasi untuk MCT, Tepung, dan Arang Aktif (Activated Carbon)

PT Perkebunan Nusantara di Maluku Tengah membangun fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi berkapasitas 300.000 butir kelapa per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sejumlah proyek hilirisasi yang berada di bawah koordinasi Danantara.

Pada tahap kedua ini, salah satu proyek yang mulai dibangun adalah fasilitas kilang gasoline atau bensin di Cilacap, Jawa Tengah, bersama beberapa proyek strategis lain.

Secara keseluruhan, terdapat 13 proyek yang memulai konstruksi dalam seremoni groundbreaking kali ini. Proyek-proyek tersebut berasal dari berbagai sektor hilirisasi dan tersebar di sejumlah daerah dengan total investasi senilai Rp116 triliun.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Selain fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah oleh PT Pertamina (Persero), sejumlah proyek yang melaksanakan groundbreaking pada hari ini yaitu fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh MIND ID dan Pertamina.

Tak hanya itu, terdapat pula pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pengembangan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan WIKA.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan proyek hilirisasi, termasuk kilang bensin, berpotensi menekan impor BBM secara signifikan.

"Dalam rangka memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM, jadi dari pembangunan kilang Cilacap dan Dumai ini, akan mengurangi impor BBM kurang lebih US$1,25 miliar dolar per tahunnya," ujar CEO Danantara tersebut.

Sebelumnya, Danantara telah lebih dahulu melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026. Enam proyek awal itu mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan.

Rangkaian proyek tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, sementara dampak tidak langsungnya diproyeksikan lebih besar.

Dari total investasi itu, sektor mineral menjadi penyumbang terbesar. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh nilai investasi tahap pertama untuk pembangunan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pengolahan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Berikut daftar 13 proyek hilirisasi Danantara yang groundbreaking hari ini:

1. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah (Pertamina)

2. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai, Riau (Pertamina)

3. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur (Pertamina)

4. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Biak, Papua (Pertamina)

5. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Maumere, NTT (Pertamina)

6. Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (MIND ID, Pertamina

7. Fasilitas Manufaktur Stainless Steel (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah (Krakatau Steel)

8. Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon di Cilegon, Banten (Krakatau Steel)

9. Pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat (Jasa Marga, WIKA)

10. Hilirisasi Tembaga & Emas di Gresik, Jawa Timur (PINDAD, MIND ID)

11. Minyak sawit jadi produk oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara (PTPN)

12. Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

13. Fasilitas Terpadu Kelapa (MCT, Tepung, Arang Aktif) di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

Caption: Prabowo groundbreaking 13 proyek hilirisasi Danantara Rp116 triliun. (Bisnis/Rizqi Rajendra).

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo menegaskan bahwa peresmian ini momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Menurut pendapat saya cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek, di 13 lokasi,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus melaksanakan hilirisasi nasional.

“Dan berapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi 6 lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat kelima keenam Insyaallah tahun ini juga.”

Berikut 13 proyek hilirisasi yang diresmikan Presiden Prabowo hari ini:

1. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah (Pertamina)

2. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai, Riau (Pertamina)

3. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur (Pertamina)

4. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Biak, Papua (Pertamina)

5. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Maumere, NTT (Pertamina)

6. Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (MIND ID, Pertamina

7. Fasilitas Manufaktur Stainless Steel (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah (Krakatau Steel)

8. Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon di Cilegon, Banten (Krakatau Steel)

9. Pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat (Jasa Marga, WIKA)

10. Hilirisasi Tembaga & Emas di Gresik, Jawa Timur (PINDAD, MIND ID)

11. Minyak sawit jadi produk oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara (PTPN)

12. Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

13. Fasilitas Terpadu Kelapa (MCT, Tepung, Arang Aktif) di Maluku Tengah, Maluku (PTPN).

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang atas Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah pada Selasa (14/4/2026), dengan target mencapai Rp36 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap 9 seri SUN, dengan rincian 3 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Fixed Rate (FR). Dengan kata lain, DJPPR melelang 3 SUN bertenor pendek dan 6 SUN bertenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang dilelang besok antara lain SPN01260516 (New Issuance), SPN03260715 (New Issuance), dan SPN12270401 (Reopening). Ketiga seri itu memiliki tenggat jatuh tempo selama 1, 3, dan 12 bulan. Imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara itu, 6 seri lainnya yang memiliki tenor panjang antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini memiliki tenor selama 5—38 tahun, dengan imbal hasil berkisar 5,87—7,12%.

FR0109 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, yaitu pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan kupon sebesar 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara 5 seri lainnya.

Sementara itu, FR0105 menjadi produk dengan jatuh tempo terpanjang, yaitu pada 15 Juli 2064. FR0105 sekaligus menawarkan kupon sebesar 6,87%, tetapi bukan yang terbesar di antara penerbitan FR kali ini.

Kupon terjumbo justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang menawarkan imbal hasil sebesar 7,12%. Namun, maturity date kedua produk ini justru masing-masing 14 dan 19 tahun.

Nantinya lelang akan dibuka pada Selasa (14/4/2026) pukul 09.00—11.00 WIB. Tanggal setelmen lelang ini akan jatuh pada Kamis (16/4/2026).

”Target indikatif Rp36 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut (Perseroda) agar mampu mengejar kategori kelas Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) II dan memberi daya ungkit yang lebih besar terhadap perekonomian.

Sebagai informasi, KBMI II merupakan kelompok bank menengah dengan modal inti Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Dari segi modal, Bank Sumut sendiri saat ini masih berada di kategori KBMI I dengan total modal inti sebesar Rp5,2 triliun.

“Kelasnya Bank Sumut saat ini masih KBMI I, ini masih satu level di atas BPR. Sedangkan di aturan OJK di tahun 2029, bank harus memiliki modal Rp6 triliun untuk masuk ke KBMI II,” kata Bobby, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bobby mengatakan para pemegang saham pun terus mendorong Bank Sumut untuk mampu naik kelas ke KBMI II sesuai peraturan tersebut. Hal ini untuk menghindari penurunan status Bank Sumut menjadi BPR (bank perkreditan rakyat).

Dalam RUPS Tahunan Bank Sumut Tahun Buku 2025 yang digelar di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/4/2026) kemarin Bobby menyampaikan para pemegang saham telah sepakat untuk menyuntik modal tambahan untuk Bank Sumut dengan menyisihkan dividen tahun 2025. Besar dividen yang wajib disisihkan sebagai modal di tahun 2026 yakni 15%.

“Kami menyepakati dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15% nya dikembalikan sebagai modal,” ujar Bobby.

Selain dari dividen, pemegang saham lainnya seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) juga telah menganggarkan sekitar Rp70 miliar dalam APBD Pemkab Tapsel tahun 2026 untuk memperkuat permodalan Bank Sumut. Total tersebut termasuk 15% dividen yang akan disetor kembali ke Bank Sumut.

Sedangkan Pemprov Sumut bakal menambah modal Rp100 miliar untuk Bank Sumut di tahun 2026, di samping penyertaan (inbreng) aset senilai Rp280,98 miliar seperti yang disepakati dalam RUPS Luar Biasa Bank Sumut akhir tahun 2025 lalu.

Diketahui, para pemegang saham Bank Sumut sebelumnya telah sepakat menyetujui penggunaan aset untuk penyertaan modal Bank Sumut di tengah tekanan fiskal daerah. Hal ini menjadi solusi untuk memperkuat fondasi keuangan Bank Sumut selain modal berbentuk uang tunai serta menjadi strategi mempercepat peningkatan kelas Bank Sumut menjadi KBMI II.

Bobby pun menargetkan syarat modal Rp6 triliun untuk masuk KBMI II dapat segera tercapai. Dia menyebut berharap Bank Sumut bertumbuh lebih inovatif dan memperbanyak produk agar dapat bersaing dengan bank-bank umum lainnya.

“Menjelang 2029 masih sekitar Rp800 miliar lagi modal yang harus dicari. Kami berharap, tentu dari sisi dana pihak ketiganya terlebih dahulu, jangan terlalu mahal. Lalu, produk perbankannya juga harus banyak, jangan hanya mengandalkan APBD dan ASN,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total nominal penghimpunan dana dari program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 mencapai Rp6,83 triliun. Capaian itu meningkat 241,5% dibandingkan raihan 2025 yang sebesar Rp1,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

“Ini luar biasa kita bisa meningkatkan tabungan penghimpunan dana itu Rp6,83 triliun di bulan Ramadan ini, meningkat 241,5%,” kata Dikcy, Kamis (2/4/2026).

Kinerja positif juga terlihat dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat yang tercatat meningkat sekitar 48% menjadi Rp6,86 triliun, dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun, jumlah penerima manfaat sosial tercatat sebanyak 266.421 orang, dengan total penyaluran mencapai Rp86,2 miliar pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,75 miliar.

“Tentunya peran bank-bank syariah ini nanti kita kolaborasikan, kita pererat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky menyebut bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, GERAK Syariah 2026 membukukan peningkatan dari sisi kegiatan dan jangkauan. Tercatat terdapat 2.632 kegiatan yang diselenggarakan di 39 kantor OJK di seluruh Indonesia.

Secara detail kegiatan itu terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Program ini menjangkau lebih dari 8,35 juta peserta, meningkat sekitar 31% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,35 juta orang.

Ke depan, OJK akan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dicky juga memastikan bahwa program GERAK Syariah akan terus berlanjut dan ditingkatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologiMeta terus memperluas ambisinya di bidang kecerdasan buatan (AI), sebanyak 10 pembangkit listrik tenaga gas dibangun untuk mendukung pusat data AI yang bernama Hyperion di Louisiana.

Rencana awal, Meta hanya akan membangun tiga pembangkit listrik. Namun saat ini Meta menambah jumlah menjadi210 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas listrik yang disiapkan mencapai sekitar 7,5 gigawatt, cukup untuk memasok energi bagi sekitar 5 juta rumah.

Proyek ini dijalankan melalui kerja sama dengan Entergy yang berbasis di New Orleans. Dalam kesepakatan terbaru, Entergy akan membangun tujuh pembangkit baru, melengkapi tiga proyek yang sebelumnya sudah disetujui.

Selain itu, Meta juga berkomitmen menambah kapasitas energi terbarukan hingga 2,5 gigawatt, termasuk penyimpanan baterai.

Kampus Hyperion sendiri merupakan proyek besar yang berlokasi di wilayah pedesaan Richland Parish, Louisiana. Awalnya, Meta mengumumkan investasi sebesar US$10 miliar atau Rp169 triliun pada akhir 2024.

Namun, proyek ini terus berkembang setelah perusahaan menambah lahan dan menjalin kerja sama pembiayaan, sehingga total nilai pengembangannya diperkirakan bisa mencapai US$27 miliar atau sekitar Rp456,3 triliun.

CEO Meta, Mark Zuckerberg, bahkan menyebut kompleks ini akan memiliki skala sangat besar, hingga mencakup area seluas sebagian wilayah Manhattan.

Wakil presiden Meta untuk pusat data Rachel Peterson mengatakan pembangunan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur AI di Amerika Serikat.

“Pusat data Richland Parish kami menjadi simbol ambisi dan skala infrastruktur AI generasi berikutnya,” kata Peterson dikutip dari Fortune, Senin (30/3/2026).

Meta juga menegaskan biaya pembangunan pembangkit listrik akan ditanggung oleh perusahaan, sehingga tidak membebani pelanggan listrik lainnya.

Meski begitu, proyek ini masih menunggu persetujuan dari regulator setempat. Di sisi lain, kesepakatan tersebut mendapat respons positif dari pasar, dengan saham Entergy sempat melonjak sekitar 7% setelah pengumuman kerja sama.

Namun, tidak semua pihak sepakat. Sejumlah pengamat menilai ada risiko jangka panjang, terutama jika kebutuhan listrik Meta menurun di masa depan. Dalam skenario tersebut, beban biaya berpotensi dialihkan setelah masa kontrak berakhir. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melakukan peninjauan lokasi sebagai langkah awal dimulainya perencanaan konsep pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat. Lokasi ini berada di daerah yang memiliki akses intermoda transportasi.

Peninjauan ini dilakukan sebagai tahap awal untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan peninjauan lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran pemerintah daerah, Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

Setelah peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan langkah awal melalui peninjauan lokasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/3/2026).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, Rosan ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mencatatkan aset Rp66,814 triliun pada akhir 2025, meningkat dua digit dari tahun sebelumnya.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari tata kelola yang baik yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembiayaan tersebut. Dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahunnya, SMF mendapatkan hasil audit yang sangat baik.

“Ini untuk GCG-nya [good corporate governance]. Dan itu terlihat dari kekuatan finansial kita dan aset kita yang ada, yang saat ini sudah totalnya kurang lebih Rp66 triliun,” jelasnya dalam konferensi pers kinerja 2025 SMF di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Jumlah aset SMF tersebut meningkat 8,046 triliun atau 14,92% (year on year/YoY), yaitu dari angka Rp58,138 triliun pada 2024. Ini melanjutkan tren positif dari tahun-tahun sebelumnya.

Ananta mengatakan bahwa kinerja keuangan SMF terus tumbuh setelah masa pandemi Covid-19. Pada 2021, aset SMF berjumlah Rp33,727 triliun dan angka itu turun 2,28% (YoY) atau Rp770 miliar menjadi Rp32,957 triliun pada 2022.

Keadaan berbalik pada 2023, ketika aset SMF meningkat sebesar 38,69% (YoY) menjadi Rp45,708 triliun. Tren berlanjut dengan adanya kenaikan aset sebesar Rp13,060 triliun atau 28,97% (YoY) menjadi Rp58,138 triliun pada 2024.

Selain dalam jumlah aset, Ananta menyebut bahwa kinerja baik yang dipunyai perusahaan juga tercermin dari angka non-performing loan (NPL) atau risiko kredit macet perusahaan yang kecil.

Pada 2025, dia mengatakan bahwa SMF mempunyai NPL bersih sebesar 0,003%. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan pembiayaan tersebut memiliki kualitas kredit yang baik dan kondisi keuangan yang stabil.

Kinerja keuangan SMF lain pun juga tumbuh pada 2025. Hingga akhir tahun, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp3,103 triliun, meningkat 8,16% (YoY) dari Rp2,869 triliun. Sementara itu, laba bersihnya pada periode yang sama mencapai Rp565 miliar, tumbuh 4,63% (YoY) dari Rp540 miliar.

Ekuitas SMF pada hingga akhir 2025 berada di angka Rp27,726 triliun, melonjak sebesar 24,85% (YoY) dari Rp20,560 triliun. Kemudian, BUMN tersebut mempunyai liabilitas di angka Rp39,088 triliun, naik 4,02% (YoY) dari Rp37,578 triliun.

Tidak ketinggalan, nilai beban, pajak, dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) SMF berada di angka Rp2,537 triliun pada akhir 2025, meningkat sebesar 8,93% (YoY) dari Rp2,329 triliun.

“Kinerja keuangan 2025 sudah diaudit wajar dalam semua hal yang material oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja atau kita sebut EY,” pungkas Ananta. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menyiapkan uang tunai sekitar Rp16 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H/2026 M.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna menyampaikan total dana Rp16 triliun itu akan tersebar di seluruh kantor cabang dan jaringan ATM BSI yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

“Penukaran uang kita siapkan seperti biasa, kalau tidak salah selama Lebaran itu Rp16 triliun,” ungkap Anton di sela-sela Peluncuran BSI Tabungan Umrah di BSI Tower, Jakarta, dikutip pada Selasa (24/2/2026).

BSI juga menyiagakan 6.000 ATM-nya untuk melayani masyarakat yang akan melakukan penarikan uang selama momentum Idulfitri. Dia memastikan operasional ATM di seluruh Indonesia tetap berjalan dengan baik.

Anton menambahkan, uang pecahan yang tersedia di ATM yakni Rp50.000 dan Rp100.000. Kendati begitu, BSI tidak menutup kemungkinan untuk menyiapkan uang pecahan Rp20.000 di sejumlah daerah.

“Rp50.000, Rp100.000, tapi tidak menutup kemungkinan kalau untuk beberapa tempat kita coba cari kemungkinan, mungkin di Rp20.000,” ungkapnya.

Selain itu, manajemen juga memastikan semua layanan perbankan tetap beroperasi dengan baik selama libur Lebaran berlangsung, dengan melakukan monitoring secara berkala.

Tahun lalu, BSI menyediakan uang tunai senilai Rp42,88 triliun guna memenuhi kebutuhan transaksi nasabah jelang Idulfitri. Nilai tersebut naik 14% dari penyediaan pada 2024.

Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta kala itu mengatakan nominal uang tunai yang disiapkan BSI tersebut telah disesuaikan dengan proyeksi kenaikan pengisian kas ATM sebesar 44,58% pada periode libur Idulfitri.

“Kami memperkirakan puncak transaksi tunai akan terjadi pada dua pekan terakhir menjelang Hari Raya Idulfitri hingga periode libur selesai,” kata Bob, dikutip dari laman resmi BSI, Selasa (24/2/2026).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan pembayaran dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada seluruh pemegang saham yang berhak pada Januari lalu. Total nilai yang dibagikan mencapai Rp20,6 triliun atau setara dengan Rp137 per lembar saham sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan investor.

Langkah ini mencerminkan kondisi permodalan yang kuat serta kinerja keuangan yang stabil di tengah dinamika ekonomi domestik yang menantang. Aliran dana tersebut diprediksi akan memperkuat likuiditas pasar modal sekaligus memberikan sentimen positif bagi para pelaku investasi di tanah air.

Direktur Utama BRI, Sunarso menjelaskan bahwa pembagian ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara nyata. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kecukupan modal yang masih berada di atas ambang batas ketentuan regulator perbankan.

"Pencapaian ini menunjukkan kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba yang berkualitas secara berkelanjutan," ujar Sunarso dalam keterangan resminya.

Pembayaran yang dilakukan tepat waktu ini diharapkan dapat menjaga loyalitas investor jangka panjang terhadap saham perbankan plat merah tersebut.

Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas akan menerima porsi dividen terbesar yang langsung masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan non-pajak. Sunarso menegaskan bahwa kontribusi ini akan digunakan kembali untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Dividen ini adalah bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Sunarso.

Selain pemerintah, ribuan investor ritel juga merasakan langsung dampak dari pertumbuhan laba bersih perseroan melalui mekanisme transfer otomatis.

Secara teknis, proses distribusi dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia serta bank kustodian yang ditunjuk untuk memastikan akurasi data penerima. Nasabah yang memiliki saham dalam portofolio mereka akan menerima dana bersih setelah dikurangi kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan penyaluran dividen dalam jumlah besar ini memposisikan perusahaan sebagai salah satu institusi keuangan dengan tingkat pengembalian modal yang kompetitif. Hal tersebut sekaligus memberikan sinyal bahwa fundamental sektor perbankan tetap solid dalam mendukung agenda ekspansi bisnis di masa depan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan realisasi pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia akhir Desember 2025, menandakan komitmen kuat BRI dalam menyediakan akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penyaluran tersebut mencakup beberapa skema pembiayaan, yakni KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,74 triliun, KPR Tapera sebesar Rp321,23 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp94,03 miliar, serta Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,06 miliar.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi BRI dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Komitmen ini diwujudkan melalui perluasan akses terhadap pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bank-nya rakyat, BRI memandang penyaluran KPRS sebagai bagian dari peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran KPRS ini merupakan wujud nyata kontribusi BRI dalam mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah," ujar Dhanny.

Guna menjawab permintaan tinggi masyarakat terhadap hunian subsidi, pada Agustus 2025 BRI mendapatkan peningkatan alokasi pembiayaan KPR FLPP dari 17.700 menjadi 25.000 unit. Alokasi kemudian kembali ditambah menjadi 32.000 unit, dan pada Desember 2025, menjadi 33.000 unit.

Pada tahun 2026, BRI mendapatkan kuota pembiayaan KPR FLPP sebesar 36.261 unit. Peningkatan ini memperkuat peran BRI dalam mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah serta memperluas ketersediaan hunian yang terjangkau dan layak bagi masyarakat.

Penyaluran KPRS juga selaras dengan fokus BRI mendukung Asta Cita, khususnya terkait pengembangan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Melalui pembiayaan perumahan, BRI tidak hanya membuka akses terhadap hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Hasilnya, langkah BRI ini memberi dampak luas hingga sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tukang, logistik, serta pelaku UMKM yang turut bergerak di sekitar kawasan perumahan.

Penyaluran KPRS menjadi bagian dari upaya BRI dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pada bidang infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dhanny menegaskan, BRI akan terus memperluas jangkauan program agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami memandang penyaluran KPRS sebagai bagian dari kontribusi BRI dalam mendukung pembangunan nasional. Pembiayaan perumahan tidak hanya memberikan akses terhadap kepemilikan rumah, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi aktivitas ekonomi, termasuk mendorong sektor UMKM di sekitarnya," pungkas Dhanny.