Bisnis.com, DENPASAR – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Denpasar naik kelas dengan mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan resmi atau perbankan.

Salah satu upaya LPS dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia, OJK, dan Pemkot Denpasar memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada UMKM di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar.

Kepala Kantor Perwakilan LPS II Bambang S Hidayat menjelaskan keberadaan pelaku UMKM di Denpasar sangat penting menopang perekonomian Bali, karena jumlahnya yang banyak dan serapan tenaga kerja tinggi. Menurutnya UMKM merupakan soko guru perekonomian yang harus tetap didukung dengan akses pembiayaan yang legal dan kompetitif.

"Dengan kolaborasi bersama BI, OJK kami mendorong UMKM naik kelas, karena UMKM ini merupakan soko guru perekonomian nasional," jelas Bambang, Kamis (4/6/2026).

Bambang menjelaskan, UMKM harus didorong bisa mengakses pembiayaan resmi dari perbankan, menghindari pinjaman online yang tidak resmi dan rentenir yang banyak menjerat UMKM.

Edukasi ini mengarahkan UMKM mengelola keuangan secara profesional, seperti memisahkan rekening uang pribadi dengan uang perusahaan. Sebagian UMKM masih menyatukan antara uang pribadi dengan hasil usaha, dampaknya uang hasil usaha terpakai untuk keperluan pribadi.

Selain itu, pemisahan rekening dan pencatatan keuangan yang bagus tersebut akan memudahkan UMKM mengakses peminjaman di Perbankan. LPS juga mendorong UMKM menabung di perbankan yang menjadi anggota LPS, agar lebih aman karena dijamin langsung oleh LPS.

Sebagai informasi, Indeks Menabung Konsumen (IMK) pada April 2026 meningkat 0,2 poin ke level 79,7 dibandingkan bulan sebelumnya. Komponen Indeks Kemampuan Menabung (IKPM) naik 1,7 poin ke level 73,6, sementara Indeks Kemauan Menabung (IKMM) mencatat penurunan sebesar 1,3 poin ke level 85,8.

Bambang menyebut perkembangan tersebut mengindikasikan kemampuan menabung konsumen relatif membaik, meskipun kemauan untuk menabung masih tertahan seiring meningkatnya ekspektasi pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama akibat tekanan kenaikan harga.

Peningkatan IKPM didorong oleh penurunan porsi responden yang menyatakan tidak pernah menabung, dari 34,0% pada Maret 2026 menjadi 31,7% pada April 2026. Pada periode yang sama, porsi responden yang menilai bahwa jumlah yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan juga menurun, dari 40,7% menjadi 38,9%.

Di samping itu, komponen IKMM mengalami pelemahan seiring dengan penurunan persentase responden yang menilai bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menabung, yaitu dari 24,4% pada Maret 2026 menjadi 23,5% pada April 2026. Selain itu, persentase responden yang menyatakan bahwa tiga bulan mendatang adalah waktu yang tepat untuk menabung juga mengalami penurunan, dari 37,4% pada Maret 2026 menjadi 33,7% pada April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya kepada usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam menutup celah penyalahgunaan. Kendati begitu, kebijakan ini dinilai berisiko menciptakan disinsentif untuk formalisasi usaha.

Ekonom sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, selama ini memang terdapat celah dalam skema PPh Final UMKM yang memungkinkan praktik pemecahan usaha atau business splitting untuk tetap menikmati tarif rendah meskipun secara ekonomi sebenarnya merupakan satu kelompok usaha yang lebih besar.

“Dari perspektif keadilan perpajakan, penutupan celah tersebut merupakan langkah yang dapat dibenarkan,” kata Ronny kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, persoalannya tak sekadar menutup celah penyalahgunaan. Dia menilai, kebijakan pajak juga harus memperhatikan insentif ekonomi yang diciptakannya.

Ronny menuturkan, ketika UMKM naik kelas menjadi PT, CV, atau firma justru kehilangan fasilitas perpajakan yang sederhana dan relatif ringan, maka muncul risiko terciptanya disinsentif untuk formalisasi usaha.

Dengan kata lain, lanjut dia, pemerintah benar dalam upaya meningkatkan fairness, tetapi perlu memastikan jangan sampai upaya tersebut justru menciptakan ‘hukuman’ bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh dan berupaya menjadi lebih formal.

“Kebijakan yang baik seharusnya menutup celah penyalahgunaan tanpa mengurangi insentif bagi UMKM untuk naik kelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Ronny melihat dampak dari kebijakan ini tidak akan sama untuk seluruh pelaku usaha. Bagi UMKM yang margin keuntungannya cukup besar dan administrasinya sudah rapi, dia menilai dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan karena mereka memang sudah siap masuk ke rezim pajak normal.

Namun, kebijakan ini berpotensi menjadi hambatan psikologis maupun administratif bagi UMKM yang sedang berada pada fase transisi. Misalnya, bagi usaha keluarga yang mulai berkembang dan ingin membentuk PT untuk memperoleh akses pembiayaan, mengikuti tender, atau menjalin kerja sama dengan perusahaan besar.

Dia menuturkan, kondisi ini akan membuat para pelaku usaha menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost yang lebih tinggi, mulai dari pembukuan yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga administrasi, hingga kewajiban perpajakan yang lebih rumit. Akibatnya, kata dia, sebagian pelaku usaha bisa menunda perubahan status badan usaha atau bahkan memilih tetap berada dalam skala kecil.

“Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah penurunan aktivitas bisnis secara langsung, melainkan berkurangnya insentif untuk melakukan formalisasi dan ekspansi usaha,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, Ronny melihat dampak terhadap perekonomian nasional kemungkinan relatif terbatas karena mayoritas UMKM Indonesia masih berskala mikro dan belum berbadan hukum.

Namun dalam jangka menengah dan panjang, terdapat beberapa potensi konsekuensi yang perlu diperhatikan. Pertama, laju formalisasi usaha bisa melambat karena pelaku usaha merasa keuntungan menjadi badan hukum tidak lagi sebanding dengan tambahan beban administrasi dan pajak yang harus ditanggung.

Kedua, proses ‘naik kelas’ UMKM berpotensi terhambat. Ketiga, sebagian pelaku usaha mungkin akan mencari struktur bisnis alternatif untuk mempertahankan fasilitas perpajakan yang lebih ringan, sehingga tujuan penyederhanaan sistem belum tentu tercapai secara optimal.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu menyiapkan jembatan transisi. Dia menilai, ketika UMKM berubah dari usaha perorangan menjadi PT atau CV, seharusnya tidak langsung mengenakan rezim perpajakan normal secara penuh.

Pemerintah dapat memberikan masa transisi berupa tarif pajak bertahap atau insentif tertentu selama beberapa tahun agar pelaku usaha tidak merasa terbebani saat usahanya berkembang dan naik kelas.

“Intinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa banyak celah pajak yang berhasil ditutup, tetapi juga apakah kebijakan tersebut tetap mampu mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 menetapkan tarif PPh final 0,5% dari omzet hanya untuk usaha orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Dalam catatan Bisnis, perubahan ini bertujuan menciptakan keadilan sistem perpajakan, sekaligus mempertegas restriksi subjek pajak badan dalam negeri yang berhak memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Bagi koperasi, otoritas fiskal membatasi jangka waktu penggunaan fasilitas PPh Final paling lama empat tahun pajak sejak terdaftar. Lewat dari tenggat waktu tersebut, koperasi wajib beralih menggunakan skema perhitungan umum dengan tarif Pasal 17 UU PPh.

Sementara itu, bagi jenis entitas badan hukum lain seperti persekutuan komanditer (CV), firma, serta perseroan terbatas (PT) umum yang hak fasilitasnya belum usai sejak aturan lama (PP No. 55/2022), pemerintah memberikan masa transisi. Kelompok badan usaha ini diizinkan memanfaatkan sisa masa berlaku tarif final mereka sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis melihat prospek positif saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) setelah masuk ke Papan Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah sentimen negatif dikeluarkannya saham tersebut dari indeks MSCI.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan emiten yang berhasil naik kelas mencerminkan pemenuhan syarat aset, rekam jejak keuangan, dan GCG yang lebih baik. Demikian pula dengan akses peluang ke basis investor institusional lebih luas, potensi masuk radar indeks sektoral BEI, dan likuiditas cenderung meningkat.

Meski demikian, ia menegaskan perpindahan papan bukan jaminan kinerja saham akan langsung melesat. Menurutnya, fundamental perusahaan tetap menjadi faktor utama penentu arah pergerakan saham jangka panjang.

Dari daftar emiten yang naik ke Papan Utama, Wafi menyoroti TPIA sebagai salah satu saham paling menarik. Menurutnya, meski saham TPIA sempat terkoreksi akibat eksklusi dari indeks MSCI, perpindahan ke Papan Utama dapat memperkuat posisi perseroan dalam jangka menengah setelah tekanan passive outflow mereda.

"Yang paling menarik TPIA meski terkoreksi akibat eksklusi MSCI, naik kelas dapat memperkuat posisi jangka menengah setelah outflow reda," ujarnya dikutip, Jumat (29/5/2026).

Selain TPIA, ia juga menilai saham PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) dan PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) menarik sebagai proxy sektor komoditas dengan fundamental yang dinilai solid. Di sektor defensif, saham kesehatan seperti PT Merck Tbk. (MERK) dan PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) juga dinilai prospektif. Terutama untuk prospek PRAY yang didorong ekspansi rumah sakit dan pemulihan tingkat utilisasi layanan kesehatan.

Wafi melihat perpindahan ke Papan Utama juga berpotensi memicu rebalancing portofolio investor institusional, terutama pasca evaluasi indeks MSCI. Namun ia menilai proses tersebut akan berlangsung selektif.

“Investor institusional bisa mulai akumulasi emiten yang baru naik kelas, terutama dengan likuiditas memadai dan free float di atas 15 %. Emiten dengan free float tipis tetap kurang menarik meski sudah di Papan Utama,” katanya.

Menurutnya, kandidat paling menarik untuk masuk radar investor institusi adalah TPIA, BSSR, PRAY, dan MERK.

Head of Online Trading BCA Sekuritas Achmad Yaki menilai perpindahan emiten ke Papan Utama menunjukkan kualitas bisnis yang semakin matang dan kinerja operasional yang lebih solid.

“Ini dinilai sangat positif karena mencerminkan perbaikan fundamental, tata kelola (GCG), dan kinerja operasional yang solid sekaligus menjadi sinyal pemulihan bisnis yang matang bagi emiten-emiten tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, perpindahan papan bursa juga dapat meningkatkan persepsi investor terhadap kualitas emiten, terutama bagi saham-saham yang sebelumnya berada di Papan Pengembangan.

Meski demikian, Yaki mengingatkan investor untuk tetap selektif dalam melakukan akumulasi saham. Ia menilai tidak semua emiten yang naik kelas otomatis layak dikoleksi tanpa mempertimbangkan kondisi fundamental.

Investor disarankan tetap melakukan diversifikasi dengan fokus pada emiten yang memiliki arus kas operasional positif, free float yang likuid di pasar, serta laporan keuangan yang stabil dan bertumbuh.

“Disarankan tetap melakukan diversifikasi dengan menyeleksi emiten yang arus kas operasionalnya positif serta memiliki volume free float yang likuid di pasaran serta kinerja laporan keuangan yang stabil dan bertumbuh,” katanya.

Yaki melihat sejumlah emiten yang terkait grup konglomerasi maupun yang masih agresif berekspansi menjadi menarik untuk dicermati pasca perpindahan papan bursa. Beberapa saham yang dinilai prospektif antara lain PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Gozco Plantations Tbk (GZCO), PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY), PT Central Omega Resources Tbk (DKFT), PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN), dan PT FKS Multi Agro Tbk (FISH).

Sentimen Negatif Saham GOTO dan BELI

Di sisi lain, perpindahan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan dinilai menjadi sentimen negatif.

Wafi menilai langkah tersebut mencerminkan kegagalan emiten memenuhi sejumlah persyaratan Papan Ekonomi Baru, terutama terkait profitabilitas dan penurunan kapitalisasi pasar.

“Perpindahan ini mempersulit masuknya dana institusional yang hanya bisa masuk saham Papan Utama dan berpotensi menambah tekanan jual,” ujarnya.

BCA Sekuritas juga memilih mengambil sikap hati-hati terhadap dua emiten teknologi tersebut.

“Better wait and see dulu sementara untuk GOTO dan BELI,” ujar Yaki.

Sikap tersebut mencerminkan kehati-hatian pelaku pasar terhadap prospek saham teknologi di tengah tantangan profitabilitas dan tekanan valuasi yang masih membayangi sektor digital.

Adapun BEI resmi menyesuaikan klasifikasi papan pencatatan dengan memindahkan total 44 perusahaan tercatat efektif mulai 29 Mei 2026. Sebanyak 26 emiten naik dari Papan Pengembangan ke Papan Utama, sementara 16 emiten turun dari Papan Utama ke Papan Pengembangan. Selain itu, dua emiten teknologi yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) dipindahkan dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham emiten yang baru saja naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama terpantau bergerak di zona hijau pada awal perdagangan saham hari ini, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 09.20 WIB, sejumlah saham penghuni baru langsung mencatatkan kenaikan harga yang bervariasi.

Saham raksasa petrokimia terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), tercatat memimpin pergerakan dengan lonjakan sebesar 12,63% menuju level Rp2.140 per saham.

Kenaikan positif juga diikuti oleh emiten barang konsumen PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) yang menguat 3,79% ke posisi Rp21.900 per saham.

Selanjutnya, saham PT Gozco Plantations Tbk. (GZCO) ikut membukukan penguatan sebesar 8,11% ke level Rp160 per saham, disusul PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) yang naik 1,53% ke posisi Rp199 per saham.

Penguatan tipis juga dialami oleh PT Galva Technologies Tbk. (GLVA) sebesar 1,16% ke Rp248, PT DFI Retail Nusantara Tbk. (HERO) naik 1,02% ke Rp396, serta PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) terangkat 0,97% ke Rp520.

Sementara itu, data bursa mencatat saham PT Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) juga terapresiasi 0,73% ke Rp690, serta PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) yang menguat 0,25% menuju posisi Rp3.970 per saham.

Di sisi lain, saham PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) justru bergerak melawan arah dengan koreksi sebesar 0,70% ke level Rp705 per saham.

Sebagaimana diketahui, BEI telah mempromosikan 26 emiten untuk naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi berkala otoritas bursa pada Mei 2026.

Langkah pemindahan papan pencatatan ini didasarkan pada penilaian bursa atas pemenuhan persyaratan performa keuangan, skala aset, likuiditas, hingga pemenuhan aspek tata kelola perusahaan tercatat. Kebijakan perubahan papan pencatatan tersebut akan efektif berlaku mulai hari ini.

Berdasarkan ketentuan otoritas bursa, emiten Papan Utama wajib memenuhi standar operasional, keuangan, dan likuiditas yang jauh lebih ketat apabila dibandingkan dengan Papan Pengembangan.

Secara terperinci, Papan Utama mensyaratkan masa operasi atau membukukan pendapatan usaha minimal 36 bulan, wajib mencetak laba usaha setahun terakhir, serta memiliki aktiva berwujud bersih minimal Rp100 miliar.

Emiten juga harus mengantongi laporan keuangan audited minimal 3 tahun dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk 2 tahun terakhir, serta sahamnya dimiliki 1.000 pihak dengan porsi penawaran minimal 300 juta unit.

Sebaliknya, Papan Pengembangan melonggarkan masa operasi minimal 12 bulan dan mengizinkan emiten merugi asalkan memiliki proyeksi laba.

Standar finansialnya juga lebih rendah, yakni aktiva berwujud bersih minimal Rp5 miliar, atau laba Rp1 miliar dengan kapitalisasi Rp100 miliar, atau pendapatan Rp40 miliar dengan kapitalisasi Rp200 miliar.

Selain itu, laporan keuangan audited cukup minimal 12 bulan dengan opini WTM, serta saham dimiliki minimal 500 pihak dengan porsi penawaran 150 juta unit.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mempromosikan 26 emiten untuk naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi berkala otoritas bursa pada Mei 2026.

Langkah pemindahan papan pencatatan ini didasarkan pada penilaian bursa atas pemenuhan persyaratan performa keuangan, skala aset, likuiditas, hingga pemenuhan aspek tata kelola perusahaan tercatat. Kebijakan perubahan papan pencatatan tersebut akan efektif berlaku mulai Jumat (29/5/2026).

Di antara jajaran emiten yang berhasil menembus kasta tertinggi pencatatan saham ini, terdapat sejumlah nama besar seperti PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan emiten barang konsumen PT Akasha Wira International Tbk. (ADES).

Perbankan dan asuransi juga menyumbang perwakilan dalam gelombang kenaikan kelas ini, seperti PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR), PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU), dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. (AMAG).

Berdasarkan ketentuan otoritas bursa, emiten Papan Utama wajib memenuhi standar operasional, keuangan, dan likuiditas yang jauh lebih ketat apabila dibandingkan dengan Papan Pengembangan.

Secara terperinci, Papan Utama mensyaratkan masa operasi atau membukukan pendapatan usaha minimal 36 bulan, wajib mencetak laba usaha setahun terakhir, serta memiliki aktiva berwujud bersih minimal Rp100 miliar.

Emiten juga harus mengantongi laporan keuangan audited minimal 3 tahun dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk 2 tahun terakhir, serta sahamnya dimiliki 1.000 pihak dengan porsi penawaran minimal 300 juta unit.

Sebaliknya, Papan Pengembangan melonggarkan masa operasi minimal 12 bulan dan mengizinkan emiten merugi asalkan memiliki proyeksi laba.

Standar finansialnya juga lebih rendah, yakni aktiva berwujud bersih minimal Rp5 miliar, atau laba Rp1 miliar dengan kapitalisasi Rp100 miliar, atau pendapatan Rp40 miliar dengan kapitalisasi Rp200 miliar.

Selain itu, laporan keuangan audited cukup minimal 12 bulan dengan opini WTM, serta saham dimiliki minimal 500 pihak dengan porsi penawaran 150 juta unit.

Berikut daftar 26 emiten naik kelas ke Papan Utama per 29 Mei 2026:

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan Tercatat
1	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
2	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk
3	AMAG	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
4	AMAR	PT Bank Amar Indonesia Tbk
5	BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk
6	BSSR	PT Baramulti Suksessarana Tbk
7	CBUT	PT Citra Borneo Utama Tbk
8	DKFT	PT Central Omega Resources Tbk
9	DMND	PT Diamond Food Indonesia Tbk
10	EPMT	PT Enseval Putera Megatrading Tbk
11	FISH	PT FKS Multi Agro Tbk
12	GLVA	PT Galva Technologies Tbk
13	GZCO	PT Gozco Plantations Tbk
14	HERO	PT DFI Retail Nusantara Tbk
15	JIHD	PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
16	JSPT	PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
17	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk
18	MASB	PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
19	MERK	PT Merck Tbk
20	NOBU	PT Bank Nationalnobu Tbk
21	PALM	PT Provident Investasi Bersama Tbk
22	PORT	PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
23	PRAY	PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk
24	TLDN	PT Teladan Prima Agro Tbk
25	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
26	TPIA	PT Chandra Asri Pacific Tbk

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penataan ulang papan pencatatan dengan memindahkan sebanyak 44 perusahaan tercatat ke klasifikasi baru yang efektif berlaku mulai 29 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi berkala BEI terhadap kualitas fundamental, likuiditas, dan kepatuhan emiten di pasar modal.

Dalam pengumuman resmi BEI, sebanyak 26 emiten naik kelas dari Papan Pengembangan ke Papan Utama, sementara 16 emiten turun dari Papan Utama ke Papan Pengembangan.

Selain itu, dua emiten teknologi yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) dipindahkan dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

Kenaikan ke Papan Utama umumnya mencerminkan perbaikan fundamental perusahaan, tingkat likuiditas saham yang lebih baik, serta pemenuhan ketentuan tata kelola dan kapitalisasi pasar yang ditetapkan bursa.

Terdapat 26 emiten yang naik kelas atau berpindah dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Emiten tersebut adalah ADES, ALDO, AMAG, AMAR, BBMD, BSSR, CBUT, DKFT, dan DMND. Selain itu, terdapat EPMT, FISH, GLVA, GZCO, HERO, JIHD, JSPT, LPCK, MASB, MERK, NOBU, PALM, PORT, PRAY, TLDN, TOTO, serta TPIA.

Sebaliknya, BEI juga memindahkan 16 emiten dari Papan Utama ke Papan Pengembangan. Daftar perusahaan ini meliputi BUKK, CSRA, DOID, GTSI, GWSA, MCAS, MINE, MMLP, MREI, NCKL, PANR, PSAT, RBMS, SMMA, UNIQ, dan WMUU.

Sorotan terbesar tertuju pada perpindahan GOTO dan BELI dari Papan Ekonomi Baru ke Papan Pengembangan.

Papan Ekonomi Baru merupakan papan pencatatan yang setara dengan Papan Utama. Penyediaan Papan Ekonomi Baru ini merupakan upaya Bursa dalam mendorong perkembangan perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan ekonomi digital, sekaligus sebagai sarana branding bagi perusahaan tercatat.

Papan Ekonomi Baru juga mengakomodasi pencatatan perusahaan yang memiliki skema Saham Dengan Hak Suara Multipel (SHSM) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2021.

Sementara itu perpindahan saham PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. (RBMS) juga menarik perhatian. Perusahaan ini sempat keluar dari Papan Pemantauan Khusus menuju Papan Utama tetapi akhirnya menetap di Papan Pengembangan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyinergikan program renovasi rumah rakyat dengan pembiayaan usaha mikro agar bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan berkelanjutan.

"Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa.

Maruarar mengatakan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan usaha masyarakat melalui pinjaman modal tanpa agunan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) supaya keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan merawat hunian dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam program perumahan rakyat di Indonesia, sehingga pemerintah mendorong integrasi bantuan renovasi rumah dengan akses pembiayaan usaha mikro.

"Bocor tidak ada duit, kumuh lagi. Toilet mampet tidak ada duit, kumuh lagi. Jadi rumahnya direnovasi, ekonomi keluarga juga diurus dan diperhatikan," ucap Maruarar.

Lebih lanjut ia menyoroti banyak nasabah perempuan yang menjalankan usaha dari rumah mulai dari jualan sembako hingga aneka usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat usaha rumahan agar mampu menopang kebutuhan keluarga sekaligus menjaga kualitas hunian.

Maruarar menegaskan pemerintah ingin program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti hanya dengan bantuan modal usaha mikro, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha kecil naik kelas.

"Negara kita harus bangga bukan karena banyak pengusaha mikro. Kita harus bangga kalau dari mikro menjadi pengusaha-pengusaha sukses," pungkas dia.

Pemerintah pusat meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Pada 2026, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 6.918 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi program itu naik empat kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya berjumlah 1.610 unit.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal kembali melanjutkan program pemberdayaan masyarakat yang kini memasuki tahap kedua di Surabaya. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis pangan agar semakin berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Mengangkat semangat Empowering Potential, Building Expertise, dan Creating Impact, kolaborasi ini berfokus pada penguatan keterampilan praktis sekaligus peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Pada tahap kedua program diperluas ke Kelurahan Tenggulunan di kawasan Teluk Lamong dan wilayah Surabaya dengan target lebih dari 100 peserta ibu-ibu rumah tangga penerima manfaat. Kegiatan kick-off sendiri diikuti oleh lebih dari 150 peserta.

Program ini hadir di tengah pertumbuhan ekonomi Surabaya yang terus menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat ekonomi Surabaya tumbuh 5,87% pada 2025 dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian kota.

FKS Group Dorong Efisiensi Rantai Pasok Curah Kering



Di sisi lain, geliat UMKM juga terus berkembang. Pemerintah Kota Surabaya mencatat jumlah UMKM di kota tersebut telah mencapai lebih dari 106 ribu unit usaha dan terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui program kolaborasi ini, peserta mendapatkan pelatihan pembuatan tempe fresh yang higienis sesuai dengan standart Halal dan berbagai produk inovasi berbasis kedelai, pelatihan pembukuan sederhana, desain kemasan produk, pendampingan pengurusan legalitas usaha seperti PIRT dan sertifikasi halal hingga memasuki pasar modern. Peserta tahap pertama juga dilibatkan sebagai trainer melalui skema Training of Trainers (ToT), sehingga proses pembelajaran dapat terus berlanjut di masyarakat.

VP of ESG FKS Group, Beatrice Susanto menyampaikan, bahwa FKS Empower Tahap 2 dirancang sebagai langkah nyata untuk membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku UMKM .

“Melalui FKS Empower, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar pelatihan. Program ini kami rancang sebagai ruang bertumbuh bagi para peserta untuk memperkuat keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Kami percaya, ketika perempuan diberi akses terhadap pengetahuan, jejaring, dan peluang, mereka dapat menjadi penggerak perubahan yang membawa dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitarnya,” ujar Beatrice.

Senada itu VP TJSL Pelindo Multi Terminal, Zulhendri menyampaikan, harapan agar program ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat hingga pada akhirnya dapat berkembang secara mandiri dan memberi dampak positif ke sekitarnya.

Transisi ke Energi Hijau, FKS Group Pasang Panel Surya Berkapasitas 10 Megawatt



“Program ini menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai insan BUMN Pelindo Group terhadap pengembangan UMKM di Surabaya sebagai bagian dari wilayah kerja kami, sekaligus menjalankan prinsip berkelanjutan, sehingga komunitas yang telah mendapat manfaat dapat turut serta memberi inovasi dan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya masing-masing,” ujar Zulhendri.

Kolaborasi FKS Group dan Pelindo Multi Terminal telah berjalan sejak 2024. Pada tahap pertama di tahun 2024, objektif program ditujukan untuk mendampingi masyarakat di empat kelurahan sekitar Teluk Lamong, Gresik, yaitu Kel. Romokalisari, Kel. Tambak Osowilangun, Kel. Tambak Sarioso, dan Desa Karangkiring.

Selama program berlangsung, sebanyak 60 ibu rumah tangga mendapatkan pendampingan selama satu tahun. Dari program tersebut, total pendapatan kelompok tercatat mencapai lebih dari Rp100 juta. Beragam produk inovatif juga berhasil dikembangkan, mulai dari tempe fresh, keripik tempe sagu, susu kacang kedelai, brownies tempe, hingga berbagai produk turunan kedelai lainnya.

Selain mendorong peningkatan pendapatan, program ini juga diarahkan untuk membangun ekonomi berbasis komunitas melalui pemanfaatan bahan pangan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan tren pertumbuhan UMKM di Surabaya yang semakin terdorong oleh inovasi produk dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi Surabaya. Hingga Tahun 2025 terdapat +106.000 UMKM yang aktif dan terdata secara resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada Tahun 2026 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan sebanyak 5.250 UMKM untuk mendapatkan intervensi mulai dari pelatihan, pemasaran hingga pendampingan, serta legalitas produk

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyambut baik kehadiran program yang sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Surabaya dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan berdaya saing.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk kolaborasi strategis antara PT Pelindo Multi Terminal dan FKS Group, yang didampingi oleh PT Sahabat Investasi Indotama atau Social Investment Indonesia. Inilah bukti nyata sinergi antara dunia usaha dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya adalah melalui dorongan inovasi produk yang dilakukan, produk tempe, tahu, atau olahan kedelai lainnya yang berasal dari lokasi binaan memiliki nilai tambah yang tinggi dan dapat berdaya saing global atau go internasional,” kata Eri.

Salah satu peserta UMKM, Dessy Intan Normalasari, mengaku program ini memberikan banyak manfaat dalam pengembangan usahanya. “Dari program ini saya jadi belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah saya pahami, mulai dari cara mengelola usaha, membuat kemasan produk yang lebih menarik, sampai pentingnya legalitas usaha. Pendampingannya juga terasa dekat dan mudah dipahami, jadi kami lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha ke depannya,” kata Dessy.

Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, pada tahap kedua ini FKS Group bersama Pelindo Multi Terminal juga memperkuat pendampingan bagi peserta tahap pertama agar produk UMKM binaan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar modern lokal di Surabaya. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong tumbuhnya UMKM lokal yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mencatatkan capaian transaksi dan potensi UMKM binaan di ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 sebesar Rp10,6 miliar, terdiri dari transaksi retail Rp1,8 miliar dan potensi business matching Rp8,8 miliar.

Partisipasi Pertamina dalam Inabuyer B2B2G Expo 2026 yang berlangsung pada 5-7 Mei 2026 di Gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta Selatan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat rantai pasok nasional sekaligus memperluas akses pasar UMKM Indonesia.

Pada ajang tersebut, Pertamina juga meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan transaksi buyer potensial terbanyak, yang semakin menegaskan peran aktif Pertamina dalam mendorong pertumbuhan UMKM nasional.

5 UMKM binaan, yaitu Agrominafiber, Meraki Cipta Rasa, Novio Fresh, Rendang Gadih, dan Otrahum, mendapat perhatian besar dari buyer maupun pengunjung.

Kualitas produk, inovasi, menjadi nilai tambah daya saing UMKM sehingga bisa diterima di pasar nasional.

Selain sebagai peserta pameran, Pertamina juga memfasilitasi 6 UMKM binaan untuk mengikuti sesi business matching bersama buyer potensial dari sektor Pemerintah, BUMN, dan swasta, yakni Glory Nine Degrees, Sambal Ning Niniek, Cangcomak, Sanrah Food, Miniesq, dan Sambal Lauk Mak Fau. Momentum ini membuka peluang kerja sama bisnis jangka panjang sekaligus memperluas peluang UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional secara berkelanjutan.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus memperkuat program pembinaan UMKM agar mampu naik kelas dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Pertamina berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM, tetapi juga membuka akses pasar dan peluang kolaborasi yang lebih luas. Inabuyer menjadi momentum strategis agar UMKM binaan dapat terhubung langsung dengan buyer potensial dan masuk ke rantai pasok nasional,” ujar Baron dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2026.

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh UMKM Agrominafiber dan Rendang Gadih sebagai langkah strategis dalam memperluas pengembangan usaha.

Owner Rendang Gadih, Brigita Lydia Syahniva menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepercayaan pasar dan pengembangan bisnis UMKM.

“Melalui pendampingan Pertamina, kami mendapatkan banyak peluang untuk memperluas pasar dan membangun jejaring bisnis yang lebih besar. Kehadiran di Inabuyer menjadi momentum penting bagi UMKM kami untuk semakin dikenal dan dipercaya oleh buyer dari berbagai sektor,” ujar Brigita.

Melalui Inabuyer B2B2G Expo 2026, Pertamina terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

(ANN)

SURABAYA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ) Canoi dari Surabaya ini bisa menembus pasar ekspor . Canoi sendiri singkatan dari Camilan Orang Indonesia. UMKM yang mengolah hasil laut di kawasan Kenjeran Surabaya ini telah merambah ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Maladewa, dan Qatar. Kini mereka mencoba untuk masuk pasar Amerika.

Usaha rumahan yang owner-nya bernama Rachmawati Basuki ini punya 18 varian produk olahan hasil laut. Usaha yang dirintis sejak pandemi Covid-19 ini sudah mampu mempekerjakan lima tenaga kerja. "Insya Allah akan terus bertambah lagi, semoga bisa membantu masyarakat sekitar," kata Rachmawati yang merupakan alumni Teknik Sipil ITS, Jumat (8/5/2026).

Rachmawati menceritakan, usaha yang ditekuni hingga sekarang ini benar benar dimulai dari nol besar. Dia sendiri sudah lama menekuni bisnis salon kecantikan di rumah. Ada banyak pekerja yang menggantungkan hidup dari usaha salon ini

Namun, pada 2019 badai Covid 19 mengancam bahkan "mematikan" usaha yang sudah menghasilkan banyak uang ini. "Usaha salon sepi karena sudah tidak ada event pernikahan. Sedangkan pekerja di rumah ini tetap harus makan dan menghidupi keluarganya," terangnya.

Rachmawati terus memutar otak bagaimana orang orang yang sudah bekerja bersamanya tidak sampai kesusahan, jangan sampai gak makan. Akhirnya mereka ditawari untuk bersama sama merintis UMKM olahan hasil laut. "Apalagi bahan baku di sini banyak dan relatif mudah diperoleh," tambahnya

Sebagai usaha rintisan, pastilah menemui batu ganjalan, mulai permodalan, pemasaran dan sebagainya. Namun berkat keuletan dan telat kuat Rachmawati, usahanya terus eksis dan makin berkembang. Yang awalnya hanya lima varian, kini menjadi 18 varian dengan harga kisaran Rp 8.000 hingga Rp 18.000 Total produksi yang dihasilkan mencapai 5.000 pieces. Pembayaran QRIS Bisa Dipakai di China, Peluang Baru bagi UMKM

Setelah usahanya berjalan lancar, beberapa BUMN memberi perhatian dan dukungan, termasuk dari pemerintah daerah. Kini omsetnya mencapai Rp30 juta per bulan.

Target berikutnya adalah bagaimana produknya bisa masuk ke ritel ritel modern di seluruh Indonesia. Dia juga senang karena saat ini sudah berhasil masuk di Indomart, Transmart, Pusat Oleh Oleh Bu Rudi, Swalayan Bonet, Toko Basmallah dan masih banyak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai sektor waralaba menjadi pilihan yang strategis dan berpotensi menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia naik kelas.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putrimemaparkan bahwa saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih berada di kisaran 3,29% dari total angkatan kerja. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia perlu mendongkrak angka tersebut hingga mencapai minimal 10% sampai 12%. Dalam upaya ini, waralaba diperhitungkan sebagai instrumen yang potensial.

“Waralaba merupakan model bisnis yang efektif untuk mempercepat lahirnya wirausaha baru karena bersifat terstandarisasi dan mudah diprediksi. Kementerian Perdagangan berkomitmen penuh dalam mendukung perkembangan kewirausahaan nasional,” ujar Roro dalam laman Kemendag, dikutip pada Jumat (5/8/2026).

Selain itu, Roro juga menambahkan bahwa model bisnis ini relevan bagi berbagai kalangan, mulai dari generasi muda yang penuh ide kreatif, ibu rumah tangga, hingga mereka yang memasuki masa purna tugas dan ingin memulai kegiatan baru yang produktif. Menurutnya hal ini menegaskan sisi inklusivitas model bisnis waralaba.

Meksipun demikian, Roro mengingatkan pentingnya aspek legalitas demi memastikan keberlanjutan ekosistem yang sehat. Dia mengimbau seluruh pelaku usaha dan peserta pameran untuk memastikan telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebelum mencantumkan label waralaba pada media promosi bisnis, baik brosur maupun media sosial.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap cermat dan bijak dalam memilih penawaran bisnis dengan menggunakan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal atau klaim bebas risiko,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting Supit pun mengamini potensi yang dimiliki sektor waralaba. Dia mengatakan bahwa pasca-pandemi, bisnis waralaba merupakan salah satu sektor yang paling cepat pulih. Kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini juga tercermin dari performa finansial yang impresif.

“Industri waralaba kita mencatatkan total omzet mencapai Rp143,25 triliun sepanjang tahun 2024 dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 98.000 orang. Angka tersebut membuktikan daya tahan sektor ini di tengah dinamika pasar,” ujar Levita.

Namun, hal ini tidak lepas dari tantangan. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin, Juan Permata Adoe menyebut bahwa biaya logistik masih menjadi tantangan besar yang membayangi daya saing industri nasional. Dia menekankan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha perlu dirumuskan dalam kebijakan yang konkret agar tercipta iklim usaha yang lebih kompetitif.

“Kita membutuhkan kebijakan yang benar-benar sinkron antarinstansi pemerintah agar hambatan di lapangan dapat terurai secara efektif,” tegas Juan.

Meski begitu, UMKM lokal dinilai tetap memiliki peluang untuk melakukan eskalasi bisnis dan naik kelas sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB nasional dapat terus meningkat secara berkelanjutan.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian UMKM menargetkan nilai transaksi InaBuyer B2B2G Expo 2026 mencapai Rp2,5 triliun, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya Rp2,1 triliun. Pemerintah menilai ajang ini menjadi kunci memperluas akses pasar sekaligus mendorong UMKM naik kelas melalui kolaborasi lintas sektor.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza mengatakan InaBuyer merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga perbankan.

“Jika tahun kemarin, alhamdulillah kita berhasil mencetak transaksi Rp2,1 triliun, tahun ini kami mengharapkan sukses dengan kondisi Rp2,5 triliun,” kata Helvi dalam konferensi pers InaBuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Helvi menambahkan, pemerintah telah membuka peluang besar bagi UMKM melalui belanja negara, di mana 40% anggaran dialokasikan untuk produk UMKM. Namun, tantangan utama justru terletak pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar formal dan konsistensi kontrak.

Menurutnya, legalitas bagi UMKM merupakan poin yang penting agar dapat masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Untuk itu, Kementerian UMKM menyarankan pelaku UMKM untuk menerapkan empat prinsip utama, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi.

Helvi menilai tanpa unsur inovasi, pelaku usaha akan sulit berkembang dan cenderung stagnan, terutama di tengah laju kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan. Di samping itu, penguatan UMKM juga harus dilakukan secara kolaboratif lintas pemangku kepentingan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Lebih lanjut, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, baik dengan kementerian/lembaga, sektor pembiayaan, hingga pelaku pasar.

“Kami ingin pengusaha UMKM itu jadi pengusaha tajir. Pengusaha tajir itu otomatis harus ikut acara-acara beginian. Dan hebatnya InaBuyer menyiapkan semua. Di sini ada konsultasi, juga ada fasilitasi, termasuk pembiayaan, business matching, yaitu dengan buyer-buyer mungkin ada dari luar negeri,” tuturnya.

Kemitraan UMKM & Ritel

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan pihaknya siap mendukung target transaksi InaBuyer B2B2G Expo 2026 sebesar Rp2,5 triliun.

Dia mengungkapkan nilai kemitraan UMKM dengan sektor ritel terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari Rp44,9 miliar pada 2023 menjadi Rp139,4 miliar pada 2025, atau tumbuh 211%.

Menurutnya, sektor ritel memiliki potensi besar untuk menyerap produk UMKM, mengingat total nilai industri ritel mencapai Rp800 triliun per tahun. Untuk itu, Hippindo mendorong peningkatan variasi dan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing dan mengurangi ketergantungan impor.

“Situasi global saat ini membuat kami dari sektor retail mempunyai strategi untuk memperkuat perdagangan dalam negeri. Kami ingin di dalam negeri ini dengan adanya InaBuyer ini kita bisa memastikan perputaran uang di dalam negeri,” ujar Budihardjo.

Hippindo berharap pelaku UMKM dapat menghadirkan variasi produk yang lebih beragam, termasuk inovasi produk dan pembaruan kemasan setiap tahun, sehingga memudahkan sektor ritel dalam memasarkan produk dalam negeri dibandingkan harus mengandalkan impor.

Selain itu, Budihardjo menyampaikan InaBuyer Expo 2026 juga mendukung penguatan dalam negeri program-program pemerintah strategis.

“Kami dukung penuh, dikarenakan uangnya beredar di dalam negeri dengan ada program-program MBG, Perumahan Rakyat, dan lain sebagainya, kami harapkan ini akan menciptakan ekosistem industri di dalam negeri bangkit,” tuturnya.

Dia menyampaikan sektor ritel dapat memperoleh dorongan daya beli yang kuat melalui penguatan UMKM. Dengan meningkatnya kualitas dan kelas UMKM, konsumsi dalam negeri diharapkan ikut tumbuh, sekaligus menarik minat wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Indonesia karena produk yang ditawarkan semakin berkualitas.

Di sisi lain, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menegaskan bahwa peran UMKM dalam pengadaan pemerintah merupakan strategi inti pembangunan nasional. Menurutnya, UMKM menjadi poros utama penggerak roda program pemerintah.

“Maka tentunya, InaBuyer hari ini tidak hanya sebagai pameran tetapi adalah ruang pertemuan yang mempertemukan antara pemerintah dengan kapasitas industri inovasi yang bertemu dengan permintaan dan yang terpenting UMKM bertemu akses pasar,” ucap Iwan.

Dia menjelaskan kebijakan afirmasi bagi UMKM dalam pengadaan pemerintah telah diatur secara jelas, termasuk kewajiban alokasi 40% belanja untuk UMKK serta paket pengadaan hingga Rp15 miliar yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Keterlibatan UMKM dalam pengadaan merupakan strategi inti pembangunan. Kalau UMKM bergerak tentunya Indonesia juga akan ikut bergerak,” pungkasnya.