Bisnis.com, JAKARTA - Membuka rumah makan gratis untuk warga yang membutuhkan adalah niat para dermawan ini.

Tujuan mereka satu, membantu sesama yang kekurangan, terutama soal kebutuhan makan yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Demi memenuhi keinginan tersebut, para dermawan yang terdiri dari konten kreator hingga pemilik yayasan itu membuka rumah makan gratis untuk siapapun yang ingin makan.

Berikut deretan dermawan yang buka rumah makan gratis

1. Richard Theodore

Konten kreator Richard Theodore, pria kelahiran 1995 ini baru saja membuka Rumah Makan Gratis miliknya yang terletak di Jalan A Damyati, RT 01, RW 06, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kamis (16/11/23).

Dilansir dari laman resmi tangerangkota.go.id, rumah Makan Gratis ini diresmikan langsung Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Camat Tangerang, Yudi Pradana serta sejumlah rekan konten kreator nasional lainnya.

Richard Theodore, selaku Owner Rumah Makan Gratis menyatakan, Rumah Makan Gratis telah resmi dibuka di Kota Tangerang. Ditujukan, untuk membangun semangat berbagi satu sama lain, dengan mencukupkan makan siapa pun orangnya.

"Rumah Makan Gratis tidak diperuntukkan untuk golongan bawah, atau tertentu. Ini untuk semua golongan, semua orang bisa makan, tanpa memandang rendah satu atau dua golongan tertentu," ungkap Richard.

"Saya Richard adalah warga asli Kota Tangerang dengan Rumah Makan Gratis, saya ingin berbuat untuk kota saya, dan saya ingin berdampak untuk kemajuan Kota Tangerang," sambung Richard.

2. Yayasan Sahabat Almira Indonesia

Warung milik Yayasan Sahabat Almira Indonesia makan yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Nomor 37 KM 34, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya membagikan makan gratis bagi masyarakat.

Ketua Yayasan Sahabat Almira Indonesia Humairoh mengatakan, warung makan gratis ini merupakan pengembangan dari program terdahulunya yang sudah berjalan sejak delapan tahun silam, yaitu Yayasan Nasi Jumat Depok atau Sijum.

"Kami ganti nama dan hari ini re-launching warung makan gratis setelah beberapa bulan vakum, dan kami hadir untuk membantu warga Depok keluar dari masalah kelaparan," katanya dilansir dari depok.go.id.

Dia mengungkapkan, warung makan gratis ini terbuka untuk umum dari berbagai kalangan, tanpa memandang suku, ras, golongan. Setiap hari pihaknya menyediakan 250 hingga 300 porsi makanan lengkap.

"Alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh para donatur, dan semoga terus bisa membawa keberkahan untuk warga Depok," harapnya.

3. Pesantren Bisnis Indonesia (PBI)

Pada tahun 2020 lalu dan ketika pandemi Covid-19 melanda, pimpinan Pesantren Bisnis Indonesia (PBI) membuka rumah makan gratis berlabel Rumah Makan Rakyat (RMR) di Banjarnegara guna membantu meringankan beban hidup masyarakat. Rumah makan serupa kemudian dibuka di beberapa kota lain, seperti di Grobokan, Purwokerto, dan Surabaya.

Di Kota Malang, RMR dibuka sejak tanggal 1 Juni 2022 di Jalan Terusan Sulfat Nomor 153. Sejumlah komunitas, seperti sedekah subuh dan rumah sedekah turut berpartisipasi berdirinya rumah makan gratis ini. Mulai dibukanya rumah makan sejak 1 Juni ini, menjadi kesepakatan karena bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Sehingga dari rumah makan ini juga akan berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.

Di rumah makan yang buka mulai pukul 06.00 WIB, setiap hari disiapkan sebanyak 100 hingga 200 porsi makan dengan menu atau lauk sederhana seperti tahu, tempe, telor, sayur asem, dan kerupuk. Untuk minuman, RMR menyediakan air mineral, teh dan kopi.

“Siapa pun boleh makan di tempat ini, tanpa memandang status sosial, agama, suku dan profesi. Karena konsep RMR untuk bersedekah dan berbagi antarsesama. Berjalannya waktu, para donatur memberi respons positif, sehingga rumah makan serupa dalam waktu dekat akan dibuka di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu,” katanya dilansir dari malangkota.go.id.

Meski ini rumah makan gratis, namun semua pemasukan, pengeluaran dan berbagai aktivitas lain tetap dilaporkan kepada para donatur.

4. Aditya Prayoga

Pria yang satu ini diketahui telah memiliki enam rumah makan gratis. Dikutip dari channel youtube Helmy Yahya dia mengatakan telah memiliki enam cabang.

Masing-masing cabangnya menyediakan 300 porsi makan gratis, sehingga total 1.800 porsi disediakan untuk enam cabang rumah makannya.

Menurutnya, untuk belanja makanan di satu rumah makan sekitar Rp3 jutaan. Namun, katanya, kadangkala juga ada donatur yang memberikan beras, atau lauk pauk lainnya.

Ketika ditanya darimana uang tersebut dia dapatkan. Dia hanya mengatakan dari Allah.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta melemah sebesar 36 poin atau 0,22 persen menjadi Rp16.323 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.287 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 149,01 poin atau 1,99 persen ke posisi 7.639,19.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 6,01 poin atau 0,76 persen ke posisi 801,58.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah memproses penetapan hutan adat seluas 70.688 hektare (Ha) yang tersebar di lima kabupaten untuk dapat diselesaikan pada tahun ini. Kelima kabupaten tersebut adalah Kutai Barat, Sanggau, Sorong Selatan, Buleleng, dan Tabanan.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kemenhut Julmansyah juga menyebut Kemenhut sedang menyelesaikan proses verifikasi di Kabupaten Bulungan.

"Ini (penetapan hutan adat) sedang berproses, total luasnya 70.688 hektare. Singkatnya kita bisa mengejar angka 70 ribu itu dalam waktu kurang dari enam bulan," kata Julmansyah, pada Kamis (7/8), seperti dikutip Antara.

Proses penetapan hutan adat itu dilakukan atas pengajuan 17 komunitas masyarakat hukum adat yang tersebar di lima kabupaten tersebut, termasuk suku Punan Batu di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang merupakan masyarakat adat terakhir di Kalimantan yang masuk dalam kategori pemburu dan peramu.

Menurut data Kemenhut, sampai dengan Juli 2025 terdapat areal seluas 333.687 hektare yang sudah ditetapkan sebagai hutan adat dan 5.176 hektare yang saat ini dalam proses pencabutan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk pengukuhan sebagai hutan adat, yang masuk dalam bagian Perhutanan Sosial.

Luasan itu dikelola oleh 83 ribu kepala keluarga masyarakat adat yang berada 41 kabupaten di 19 provinsi. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Papua merupakan provinsi dengan luasan hutan adat tertinggi.

Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan lebih dari 117 ribu hektare, diikuti Kalimantan Tengah dengan lebih dari 68 ribu hektare. Sementara itu, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah penerima manfaat.

Untuk memastikan percepatan penetapan hutan adat, Kemenhut sudah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat. Satgas tersebut melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi masyarakat dan komunitas yang bergerak di isu masyarakat adat dan hutan adat.

"Untuk target 2025-2029, itu target penanganan penetapan hutan adat itu seluas 1,4 juta hektare," ujar Julmansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup tergelincir ke zona merah, dengan melemah ke level 7.490 pada perdagangan Kamis (7/8/2025). Saham CDIA, BRMS, hingga CUAN menjadi saham-saham yang boncos kemarin.

Berdasarkan data Bloomberg, sebanyak 261 saham menguat, 343 saham melemah, dan 199 saham stagnan. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 7.490-7.580. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp13.462 triliun.

Saham milik Prajogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) menjadi salah satu saham yang melemah. Saham CDIA turun hingga 7,94% ke level Rp1.565 per saham.

Saham selanjutnya yang juga melemah adalah saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS). Saham BRMS turun 2,14% ke level Rp458 per saham. Lalu, saham lainnya milik Prajogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga turun 4,58% sore ini ke level Rp1.460 per saham.

Tim Riset MNC Sekuritas menjelaskan IHSG masih dibayang-bayangi tekanan jual sehingga dapat melanjutkan koreksinya.

"Kami masih memperkirakan, posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji 7,259-7,415 sekaligus menguji area support terdekatnya," tulis MNC Sekuritas, Kamis (8/8/2025).

Support: 7,415, 7,344

Resistance: 7,579, 7,675

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan untuk hari ini (8/8):

AMRT - Buy on Weakness

AMRT menguat 2,59% ke 2,380 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatannya pun mampu break MA60. Kami perkirakan, selama AMRT masih mampu berada di atas 2,320 sebagai stoplossnya, maka posisi AMRT sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [c].

Buy on Weakness: 2,360-2,380

Target Price: 2,490, 2,600

Stoploss: below 2,320

BBCA - Buy on Weakness

BBCA terkoreksi ke 8,300 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, meskipun tidak begitu besar. Kami perkirakan, posisi BBCA sedang berada di akhir wave (v) dari wave [a].

Buy on Weakness: 8,125-8,250

Target Price: 8,500, 8,750

Stoploss: below 8,050

SMGR - Buy on Weakness

SMGR terkoreksi 1,19% ke 2,490 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya masih berada di bawah MA20 dan cenderung konsolidasi. Kami perkirakan, posisi SMGR sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b].

Buy on Weakness: 2,280-2,390

Target Price: 2,580, 2,670

Stoploss: below 2,250

UNTR - Buy on Weakness

UNTR menguat 0,21% ke 24,100 dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatannya masih tertahan oleh MA200. Kami perkirakan, posisi UNTR sedang berada pada bagian awal wave (iv) dari wave [c].

Buy on Weakness: 23,225-23,725

Target Price: 24,600, 25,200

Stoploss: below 23,100

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung investasi hilirisasi, pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kawasan industri.

Upaya ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan dan menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Penandatanganan ini berlangsung dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung, Kamis (7/8/2025), dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyebutkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap agenda hilirisasi nasional.

Ia juga menekankan bahwa penandatanganan MoU ini sejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo, yang menitikberatkan pada kemandirian ekonomi, penguatan inovasi teknologi, dan keberlanjutan sosial.

“Di hadapan Presiden, kami tegaskan komitmen HKI untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ma'ruf dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (8/8/2025).

"Bersama pemerintah, kami yakin target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun dapat tercapai, asalhkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai," lanjut Ma'ruf.

Dok. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Ketua Umum HKI Akhmad Ma?ruf Maulana menandatangani nota kesepahaman bersama perwakilan kementerian, disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 di ITB, Bandung.

Ia menambahkan, HKI siap menjadi penghubung antara industri, institusi pendidikan, dan pemerintah, guna membentuk daya saing baru berbasis pengetahuan dan inovasi.

HKI menargetkan percepatan investasi hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, energi terbarukan, pangan, dan manufaktur berteknologi tinggi.

Melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, HKI berharap dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investor domestik maupun asing.

“Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan memperkuat kawasan industri, kita akan menarik investasi yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan membuka peluang kerja bagi jutaan anak bangsa," ungkap Ma'ruf.

Tak hanya fokus pada investasi hilirisasi, HKI juga menjadikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas.

HKI akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri untuk menciptakan program pelatihan vokasi berbasis teknologi.

“Kami tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyiapkan manusia yang akan mengelolanya. SDM unggul adalah fondasi utama. HKI akan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah agar lahir tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” pungkas Ma’ruf.

KSTI 2025 sendiri diharapkan menjadi ruang kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat, untuk mempercepat transformasi industri yang berbasis sains dan teknologi.

Fokus kerjasama HKI dan pemerintah

Nota Kesepahaman yang diteken dalam KSTI 2025 mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Penyelarasan kurikulum industri dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi terkini
2. Kolaborasi riset dan inovasi untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan menarik investasi
3. Peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul dan inovatif berdasarkan potensi ekosistem dan kawasan industri.

Sebagai informasi tambahan, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) adalah organisasi yang mewadahi kawasan industri di seluruh Indonesia.

HKI berperan dalam memfasilitasi pengembangan kawasan industri modern, memperkuat daya tarik investasi, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menanjak di zona hijau pagi ini usai MSCI mengumumkan hasil rebalancing indeks.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG melesat 1,58% menjadi 7.604 pada pukul 09.01 WIB, Jumat (8/8/2025).

Sebanyak 181 saham menguat, 173 saham melemah, dan 223 saham stagnan. Kapitalisasi pasar di BEI mencapai RP13.693,30 triliun.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal, indikator Stochastic RSI saat ini sebenarnya sudah berada di area oversold dengan penurunan yang mulai melandai. MACD mengindikasikan berlanjutnya reversal dengan histogram negatif yang membesar. Tekanan volume jual juga mengalami kenaikan.

"Namun dengan masuknya beberapa saham ke dalam indeks MSCI diperkirakan menjadi faktor positif. IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 7.450-7.550," tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas dalam risetnya pada Jumat (8/8/2025).

Baca Juga : Untung Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) saat Pengurangan Karyawan dan Penyesuaian Gerai
IHSG sendiri telah melemah 0,18% pada perdagangan kemarin, Kamis (7/8/2025) ditutup di level 7.490,18. Namun, IHSG masih di zona hijau, menguat 5,79% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Analis Korea Investment & Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi juga menuturkan rebalancing MSCI ini dapat mendorong inflow masuk ke IHSG. Apalagi, momentum rebalancing ini bertepatan dengan pengumuman hasil kinerja semester I/2025.

“Selain itu juga ada ekspektasi momentum pulihnya ekonomi di semester II/2025,” tutur Wafi.

Sementara, Investment Analyst Capital Asset Management Martin Aditya menjelaskan bahwa dampak rebalancing indeks MSCI ini seharusnya netral saja terhadap IHSG. Hanya saja, kata dia, akan terdapat fluktuasi beberapa saham yang bobotnya disesuaikan atau dikeluarkan dari MSCI, baik large cap, mid cap, maupun small cap.

"Itu pun harusnya hanya terjadi pada satu hari ini efeknya, karena ini kan passive fund, mereka rebalancing,” kata Martin.

Sebagaimana diketahui, MSCI telah resmi mengumumkan hasil kocok ulang atau rebalancing indeks yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025. Dalam tinjauan terbaru, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), resmi masuk ke MSCI Global Standard Index. Keduanya menggantikan posisi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang bergeser ke MSCI Small Cap Index.

Untuk MSCI Small Cap Index, selain ADRO, saham yang masuk meliputi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), serta PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Sementara itu, saham yang keluar dari MSCI Small Cap Index adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF).

Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA) meminta maaf usai menyajikan makanan mengandung daging babi kepada penumpang Muslim dalam penerbangan dari Singapura ke New York, awal pekan ini. Kesalahan terjadi karena kru kabin tidak mengetahui bahwa prosciutto merupakan produk olahan babi.

Insiden ini dialami oleh Jey, seorang warga tetap Singapura yang merupakan penumpang kelas bisnis dalam penerbangan SQ24. Ia mengatakan telah memesan makanan Muslim untuk layanan minuman, namun memilih opsi Book the Cook (Pesan Juru Masak) untuk makan siangnya.

Dalam salah satu sesi makan, Jey disuguhi hidangan berlabel "Salad Mediterania Panggang dengan Prosciutto". Ia mengaku sempat menanyakan kepada kru kabin apakah prosciutto merupakan bacon.

Kru menjawab bukan dan meyakinkan hidangan tersebut aman dikonsumsi. Namun, setelah mencicipi makanan yang menurutnya terasa asing, Jey melakukan pencarian informasi dan menemukan bahwa prosciutto adalah irisan tipis daging babi yang diawetkan.

"Saya benar-benar terkejut," ujar Jey kepada media lokal Mothership, seperti dimuat juga oleh Malay Mail, dikutip Jumat (8/8/2025).

"Saya telah menjadi Muslim yang taat selama lebih dari tiga dekade."

Ketika dikonfirmasi, kru kabin disebut berdalih bahwa mereka kemungkinan salah dengar dan menyebut staf yang melayani merupakan anggota junior yang tidak mengetahui bahwa prosciutto adalah daging babi. Jey kemudian mengajukan keluhan kepada pihak maskapai.

Ia sempat ditawari kompensasi berupa voucher KrisShop senilai SG$150 (Rp1,9 juta), lalu 15.000 mil KrisFlyer, dan terakhir 30.000 mil KrisFlyer. Namun, seluruh tawaran itu ditolak.

"Menyedihkan dan menghina," ujar Jey.

"Tidak ada orang beriman, Muslim, Yahudi, Hindu, atau lainnya, yang akan dengan sukarela melanggar hukum diet suci demi 30.000 mil," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa tiket yang dibelinya bernilai sekitar SG$10.000 (Rp127 juta). Ia meminta maskapai untuk lebih serius dalam menangani sensitivitas makanan terkait kepercayaan.

Dalam sebuah email, perwakilan layanan pelanggan SIA mengakui bahwa kru kabin awalnya tidak yakin apakah prosciutto mengandung babi dan menyajikannya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah menyadari kesalahan tersebut, kru langsung meminta maaf dan menawarkan hidangan alternatif, yang ditolak oleh Jey.

Juru bicara Singapore Airlines mengonfirmasi adanya kesalahan. Maskapai menyampaikan permintaan maaf.

"Ketika awak kabin kami menyadari bahwa pelanggan tersebut tidak mengonsumsi daging babi, mereka segera meminta maaf, menyingkirkan hidangan tersebut, dan menawarkan alternatif," kata juru bicara SIA dalam keterangan tertulis.

SIA menambahkan bahwa pihaknya telah memperkuat pelatihan awak kabin dan prosedur layanan, serta menyarankan seluruh penumpang dengan pantangan agama atau diet untuk memesan makanan khusus untuk setiap sesi makan dalam penerbangan panjang. Saat ini, Jey juga telah melaporkan insiden tersebut kepada Departemen Transportasi Amerika Serikat (US Department of Transportation) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan hubungan industrial yang harmonis dalam sebuah perusahaan merupakan elemen kunci dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, Yassierli mengatakan berbagai tantangan ketenagakerjaan saat ini sering kali berakar dari persoalan hubungan industrial yang belum ideal.

“Kalau hubungan industrial harmonis, maka akan tercipta budaya kerja yang transformatif, di mana buruh dan pengusaha dapat membentuk tim kerja yang luar biasa,” katanya.

“Mereka memiliki visi bersama. Istilah kita itu buruh sejahtera, industrinya kuat dan maju. 'Core'-nya ini 'culture',” katanya, menambahkan.

Menurut dia, hubungan industrial yang harmonis dan kondusif akan mampu menyelesaikan banyak tantangan ketenagakerjaan yang ada saat ini.

“Ketika hubungan industrial mencapai kondisi yang harmonis dan kondusif, maka banyak tantangan ketenagakerjaan yang akan terselesaikan dengan sendirinya,” ujar dia.

Adapun tantangan-tantangan yang dimaksud antara lain mencakup penguatan link and match dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, tantangan lainnya adalah penyusunan regulasi ketenagakerjaan, penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan dan K3, serta penerapan hubungan industrial yang transformatif.

Yassierli kemudian menekankan bahwa kondisi hubungan industrial yang harmonis juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi.

Menurut dia, para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, umumnya akan mempertimbangkan stabilitas hubungan industrial sebagai salah satu indikator utama sebelum menanamkan modal.

“Kenapa orang mau berinvestasi di suatu negara? Karena situasinya kondusif. Itu yang harus kita bangun. Kondusif dalam arti adanya norma, nilai dan kesatuan visi,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan regulasi baru terkait efisiensi belanja pemerintah. Beleid ini, antara lain mengatur efisiensi belanja barang, mulai dari alat tulis, acara seremonial, hingga perjalanan dinas.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku sejak 5 Agustus 2025. Pemerintah membuat aturan ini untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam APBN dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan presiden,” demikia tertilis dalam beleid tersebut dikutip Jumat (8/8).

Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan pemerintah menyesuaikan belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Hal ini dilakukan melalui efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan efisiensi transfer ke daerah alias TKD

“Hasil efisiensi utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Pasal 2 ayat (3).

Anggaran K/L yang Dipangkas

Dalam Pasal 3 ayat (1) juga dijelaskan bawah dalam melaksanakan efisiensi, Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran belanja yang ditetapkan oleh Prabowo.

Besaran efisiensi anggaran belanja untuk masing-masing K/L ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari besaran belanja per item per jenis belanja. Selanjutnya, jenis belanja tersebut meliputi belanja barang, belanja modal, dan jenis belanja lainnya sesuai arahan presiden.

Berikut item belanja barang dan belanja modal yang diefisiensikan:

1. Alat tulis kantor
2. Kegiatan seremonial
3. Rapat, seminar, dan sejenisnya
4. Kajian dan analisis
5. Diklat dan bimtek
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi
7. Percetakan dan souvenir
8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
9. Lisensi aplikasi
10. Jasa konsultan
11. Bantuan pemerintah
12. Pemeliharaan dan perawatan
13. Perjalanan dinas
14. Peralatan dan mesin
15. Infrastruktur

Adapun dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa jika K/L tidak memenuhi target efisiensi, maka diperbolehkan menyesuaikan jenis belanja. Hal ini dengan syarat efisiensi tetap tercapai dan belanja untuk pegawai, operasional kantor, fungsi dasar, dan pelayanan publik tetap terpenuhi.

Pemerintah juga menegaskan, efisiensi tersebut harus menghindari adanya pengurangan pegawai non-ASN yang masih aktif, kecuali kontraknya berakhir atau tidak dilanjutkan.

Pemerintah juga meminta K/L menyampaikan rencana efisiensi belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Terkait untuk mendapat persetujuan, sepanjang dipersyaratkan sesuai dengan kebijakan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan,” tulis Pasal 6.

Ketentuan Pembukaan Blokir

Beleid ini juga mengatur berkaitan dengan pembukaan blokir dari hasil efisiensi APBN. Hal ini dilakukan melalui permintaan resmi dari menteri atau pimpinan lembaga setelah mendapat arahan presiden.

Pembukaan blokir ini bisa dilakukan jika dilakukan untuk:

• Belanja pegawai, penyelenggaraan operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, dan pelaksanaan pelayanan publik.
• Kegiatan prioritas presiden
• Kegiatan yang dilakukan untuk menambah penerimaan negara

Sri Mulyani dapat memberikan arahan pembukaan blokir kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan arahan dari presiden.

DOSEN ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai dampak lingkungan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) lebih kecil dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional, seperti dari uap (batu bara) dan gas. “Dengan teknologi canggih, potensi terjadinya aktivitas seismik tidak ada. Getaran dari panas bumi sangat rendah dan bersifat lokal. Ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas gempa bumi. Di negara lain pun, tidak terjadi kerusakan seperti yang dikhawatirkan,” ujar Fahmy dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025 seperti dilansir dari Antara.

Pernyataan Fahmi berkaitan dengan rencana pembangunan PLTP di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Cipanas telah ditetapkan sebagai Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (WPSPE) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM No. 1/1/PSPB/PMDN/2022.

Rencana area eksplorasi yang akan digunakan sangat terbatas, yakni hanya 0,02 persen dari total area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dan berada di zona pemanfaatan yang secara historis telah digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan sayur (eks Perhutani).

Fahmi menjelaskan, energi panas bumi memanfaatkan energi alami dari dalam perut bumi untuk menghasilkan listrik. Sistem ini bekerja dalam siklus tertutup sehingga jejak karbonnya sangat rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau gas.

Ia menjelaskan, sistem panas bumi juga tidak menggunakan air tanah dangkal, dan prosesnya tidak berdampak pada vegetasi lokal maupun aktivitas pertanian masyarakat sekitar. “Panas bumi bukan sekadar sumber energi, melainkan juga merupakan upaya untuk menjaga bumi tetap cerdas dan berkelanjutan,” ucap dia.Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan kapasitas terpasang saat ini mencapai 2,8 gigawatt (GW), terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang mencapai 3,9 GW.

Pemerintah menargetkan kapasitas panas bumi Indonesia mencapai 7,2 GW pada tahun 2030. Pengembangan ini sejalan dengan Astacita keenam, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis dalam negeri. “Jika dimanfaatkan secara optimal, panas bumi dapat menjadi penopang utama ketahanan energi nasional, sejalan dengan program Astacita dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Fahmy Radhi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan dampak diragukannya akurasi data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai informasi, BPS telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen pada Selasa (5/8/2025).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, angka yang disampaikan BPS tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan pemerintah.

"Konsensus dari ekonom, analis, pakar, itu mengatakan pertumbuhan di Kuartal II itu mengalami penurunan karena sudah lewat masa keemasan untuk konsumsi di Indonesia, yang salah satunya ditrigger oleh lebaran dan Ramadan," ujarnya dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan data BPS, pada Kuartal II kemarin kinerja industri nonmigas naik 5,6 persen, investasi tumbuh 7 persen, dan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen.

Namun, Andry mengungkapkan, sejumlah indikator pendukung justru menunjukkan tren pelemahan, seperti Purchasing Managers Index (PMI) yang berada di zona kontraksi dan adanya fenomena rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan jarang beli (rojali) di pusat perbelanjaan yang mengindikasikan konsumsi masyarakat turun.

Kemudian data BPS menunjukkan realisasi investasi meningkat pesat pada Kuartal II, terlihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 7 persen dari 4,42 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara data dari Kementerian Investasi dan Hiliisasi menunjukkan realisasi investasi tumbuh melambat, yaitu tumbuh 12 persen dibandingkan Kuartal II 2024 yang tumbuh 22 persen.

Andry juga menyoroti lonjakan pertumbuhan sektor mesin dan perlengkapan sebesar 18,75 persen, padahal Indonesia selama ini bergantung pada impor mesin. Data impor pun menunjukkan kenaikan, yang menurutnya tidak konsisten dengan klaim BPS soal kinerja industri domestik.

"Kok tidak sesuai dengan kondisi riil? Banyak netizen sampai bilang 5,12 persen itu cuma angka 5 tambah 1 tambah 2 jadi 8. Ini menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan memang ada intervensi terkait data BPS ini," ucapnya.

Andry bilang, inkonsistensi data BPS dengan data sebelumnya atau dari sumber lain ini sangat disayangkan, lantaran BPS menjadi sumber data utama yang menjadi rujukan pemerintah, ekonom, peneliti, pengusaha, maupun masyarakat.

Oleh karenanya, jika data yang dirilis BPS tidak akurat, maka kebijakan yang diambil pemerintah berpotensi salah sasaran. Pemerintah juga berpotensi terlambat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Alhasil ini akan berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, jika pemerintah menganggap kondisi ekonomi baik-baik saja, bantuan atau stimulus untuk sektor usaha yang sedang tertekan bisa saja tidak diberikan sehingga terlambat, yang pada akhirnya memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Jadi kalau kita melihat dengan data pendukung yang salah dan tidak merefleksikannya dalam hal ini kondisi real di lapangan, pastinya kebijakan yang nantinya direncanakan ke depan pasti tidak akan tepat sasaran," ungkapnya.

Imbas ketidakakuratan data BPS

Ketidakakuratan data BPS juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan para investor yang berencana menanamkan modalnya di Indonesia.

"Perlu berhati-hati, investor asing juga akan melihat data-data dari pemerintah. Ini data-datanya sesuai enggak dengan kondisi lapangan?" kata dia.

Untuk itu, Andry meminta kepada BPS untuk membuka secara transparan metodologi dan sumber data yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, agar publik dapat memahami serta memastikan bahwa data tersebut benar-benar merepresentasikan kondisi perekonomian yang sesungguhnya.

"Kalaupun BPS ada salah, saya rasa juga tidak masalah. Misalnya ada salah penghitungan, seharusnya sekian persen. Oke tidak apa-apa kita clearkan, daripada hal ini menjadi pertanyaan publik yang nanti tidak habis dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan dari publik. Karena ini adalah wali data. Jadi data seharusnya tidak ada intervensi dari siapapun, independen, mengeluarkan sesuai dengan refleksi dari perekonomian seharusnya saat ini," tukasnya.