Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam menilai kompetisi gim seperti Garena Game Jam, merupakan bagian penting dari pembangunan ekosistem industri gim nasional. Menurutnya, penguatan SDM menjadi fondasi utama agar industri ini dapat tumbuh berkelanjutan.

Kompetisi gim seperti Garena Game Jam yang sedang berlangsung di Jakarta, menurutnya tidak hanya menguji kemampuan teknis peserta, tetapi juga aspek fundamental lain yang dibutuhkan industri gim, mulai dari kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, kerja tim, hingga ketahanan menghadapi tekanan.

“Kegiatan ini bagian penting dalam memperkuat ekosistem gim nasional. Di sinilah talenta-talenta muda diuji,” ujarnya saat membuka kompetisi Garena Game Jam 3 di Binus University, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Neil menegaskan industri gim global terus bertumbuh secara signifikan dan Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai pasar. Dengan potensi talenta, kreativitas, serta pasar domestik yang besar, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi pemain aktif dalam industri gim dunia.

Melalui Garena Game Jam 3, Kemenekraf berharap muncul semangat baru dari generasi muda pengembang gim untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan juga pencipta. Para talenta gim nasional menurut Neil harus berani menciptakan karya, membangunintellectual property(IP) sendiri, dan bisa menembus pasar global.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton atau pasar, tapi harus jadi pemain,” tegasnya.

Oleh karena itu, pemerintah katanya terus berkomitmen menghadirkan berbagai program pendukung, mulai dari motivasi, fasilitasi promosi, hingga pembukaan akses pasar bagi studio dan developer gim lokal. Namun, pembangunan industri gim tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas, perguruan tinggi, media, hingga akses permodalan menjadi kunci agar talenta yang lahir dari kegiatan seperti ini bisa terus bertumbuh dan naik kelas,” tutur Neil.

Sejalan dengan itu, Direktur Gim Kementerian Ekonomi Kreatif Luat Sihombing menjelaskan bahwa kompetisi gim ibarat penyaring awal talenta dan produk yang pada akhirnya bisa dikomersialisasikan.

“Artinya siap buat dapat funding, siap buat di-release. Ke depannya memang kita usahakan supaya talent ini tersalurkan, jadi memang talent yang benar-benar bisa buat produk komersial,” tambahnya.

Dari perspektif industri, Education & Training Asosiasi Game Indonesia Andy Lukito, melihat bahwa kompetisi gim sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas talenta nasional. Dia menilai, peningkatan reputasi gim Indonesia di pasar global tidak terlepas dari kualitas SDM yang semakin matang.

“Industri kita kan lagi naik banget ya, teman-teman pasti tau ada banyak gim Indonesia yang lagi masuk internasional. Jadi, semakin tinggi reputasi gim kita, otomatis industri kan juga makin bagus,” tuturnya.

Andy menyoroti fenomena semakin mudanya usia pengembang gim, termasuk dari tingkat SMA dan SMK, sebagai sinyal positif bagi masa depan industri. Meski demikian, dia mengakui keterbatasan jumlah studio besar di dalam negeri masih menjadi tantangan utama penyerapan tenaga kerja.

Kondisi ini membuat banyak lulusan baru akhirnya mendirikan studio sendiri. Namun, jikalau skill mereka sudah kuat sejak awal, studio kecil menurutnya justru punya potensi besar untuk tumbuh dan menarik perhatian publisher maupun investor.

Dia menambahkan, berbagai ajang temu industri seperti Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) turut membuka akses pengembang lokal ke publisher global dan sumber pendanaan. Kombinasi antara kompetisi talenta, inkubasi, dan pertemuan bisnis dinilai menjadi kunci agar industri gim nasional tidak hanya kuat di sisi kreativitas, tetapi juga berdaya saing secara komersial.

“Makanya aku bisa melihat, bayangin kayak 5-10 tahun lagi, industri kita sih aku yakin makin bagus lagi,” sebut Andy.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan agenda ekonomi biru.

Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan bertema “Mewujudkan SDM KP Unggul melalui Kolaborasi Pelatihan Mendukung Ekonomi Biru” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) di Jakarta, Senin.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi KKP dengan mitra pembangunan nasional maupun internasional dalam pengembangan pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi SDM kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tantangan global dan perubahan iklim.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa keberhasilan agenda ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari kesiapan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing.

“Pembangunan sektor KP tidak bisa hanya delivering program fisik. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya,” ucap Nyoman.

Menurutnya, penguatan kapasitas SDM harus dilakukan di seluruh rantai pengelolaan, mulai dari perikanan tangkap, budi daya, konservasi, hingga pengawasan.

Karena itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan dinilai strategis, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Pelatihan merupakan langkah yang penting. Ke depan, kita harus melangkah ke sertifikasi kompetensi yang diakui, bahkan secara internasional, agar SDM kita benar-benar siap dan kredibel,” ujarnya.

Nyoman menambahkan sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Astacita, SDM kelautan dan perikanan merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati menyebut dalam lima tahun terakhir, kolaborasi Puslat KP dengan mitra pembangunan telah menjangkau lebih dari 10.765 peserta pelatihan di berbagai wilayah Indonesia, baik dari kalangan aparatur maupun masyarakat pesisir.

Ia mengatakan seluruh modul dan kurikulum pelatihan telah diintegrasikan ke dalam Learning Management System (LMS) E-Milea sebagai upaya standardisasi dan keberlanjutan pelatihan lintas wilayah.

Pelatihan, lanjut dia, diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP, antara lain perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program Laut Sehat Bebas Sampah.

Dalam forum tersebut, Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia menegaskan komitmennya mendukung penguatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan RI, khususnya dalam pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Country Representative EDF Indonesia Abdul Halim mengatakan sejak 2019, EDF konsisten berkolaborasi dengan KKP melalui pengembangan kerangka pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan di tingkat nasional hingga daerah.

“Melalui kolaborasi dengan KKP, kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” ujar Abdul.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menerapkan pelatihan semi militer kepada petugas haji pada 1447 hijriah atau 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan menjelaskan pelatihan fasilitator training of trainer (ToT) untuk petugas haji sudah berlangsung sejak 5 sampai dengan 8 Januari 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dia menjelaskan penerapan pelatihan untuk petugas haji kali ini semi militer.

"Kenapa lakukan semi militer, karena petugas haji memerlukan fisik siap, disiplin yang siap, dan pemahaman medan bagi petugas haji kita," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).

Irfan menjelaskan pembinaan petugas haji tidak hanya berfokus pada penerapan aspek teknis. Lebih dari itu, Kementerian Haji dan Umrah menekankan penguatan SDM, kolaborasi lintas sektor, hingga penguatan kompetensi pelayanan.

Adapun, diklat bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan berlangsung pada 10 hingga 30 Januari 2026 secara luring. Kemudian, diklat secara daring dari 2 sampai 8 Februari 2026. Terdapat 4.377 dari 4.418 petugas haji yang sudah terinput di Masar Nusuk.

Tahun ini merupakan pelaksanaan ibadah haji pertama kali yang dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini telah dibentuk pada Agustus 2025.

Irfan menjelaskan dalam pelaksanaan haji tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah berorientasi pada kualitas layanan serta sinergi pemerintah pusat dan daerah.

"Kami sadari, haji adalah amanah besar, menuntut integritas kesungguhan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu Allah," kata Irfan.

Bisnis.com, SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengungkapkan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan investasi di Solo.

Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara Solo Investment Forum 2025 di Solo, Jumat (12/12/2025).

Luthfi menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk menggerakkan investasi daerah di tengah ketidakpastian situasi global.

Kondisi perekonomian dunia goyah setelah dihajar pandemi Covid-19, konflik di Timur Tengah, perang dagang Amerika Serikat dan China, serta konflik Rusia-Ukraina.

Maka dari itu, Luthfi meminta pemerintah daerah di Jateng menggerakkan roda ekonomi dengan strategi investasi yang terarah.

Luthfi menyebut, perekonomian di Kota Solo tak bisa berdiri sendiri dan perlu sinergi dengan daerah penyangga di Soloraya.

Dia juga mendorong peningkatan kualitas SDM yang mendukung kemajuan iklim investasi melalui berbagai lembaga vokasi.

“Investor datang kalau SDM kita siap. Kampus dan lembaga vokasi harus bergerak bersama agar lulusan kita langsung bisa terserap industri," kata Ahmad Luthfi.

Menurut Luthfi, meski banyak lowongan pekerjaan di Jateng, tak semua bisa diisi lantaran adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja.

Lebih dari itu, dia menyebut Kota Solo menjadi wilayah yang menarik untuk berinvestasi. Mantan Kapolres Kota Solo itu menyebut situasi di Kota Bengawan saat ini sudah jauh lebih kondusif.

"Sekarang Solo sangat aman. Tidak ada lagi premanisme. Perizinan juga dipermudah dan sudah terintegrasi. Saya sudah tekankan kepada seluruh bupati agar jangan mempersulit proses investasi karena ini backbone ekonomi kita," ucap Luthfi.

Luthfi juga mengapresiasi Wali Kota Solo Respati Ardi yang menjadi "manajer pemasaran" untuk menjaring investasi di wilayahnya, termasuk lewat Solo Investment Forum yang baru pertama kali diselenggarakan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan bahwa perubahan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara tidak mengubah arah pembangunan.

Menurutnya, Jakarta kini bergerak sebagai kota ekonomi, kota wisata, dan pusat pertumbuhan nasional, sehingga strategi pembiayaan dan penguatan SDM menjadi kunci untuk menjaga daya saing.

Transformasi tersebut berlangsung di tengah tekanan fiskal. APBD Jakarta saat ini mengalami defisit sekitar Rp14,97 triliun, namun Gubernur DKI mengarahkan agar berbagai layanan sosial dan publik pasti tetap berjalan penuh.

“Meskipun kita mengalami penurunan APBD, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak boleh dikurangi," ujarnya dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Untuk menjaga konsistensi layanan, Jakarta menerapkan pendekatan creative financing, termasuk rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai cara lain untuk menambah pendanaan pembangunan Jakarta.

Strategi ini diambil agar pembangunan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan prioritas pelayanan masyarakat.

“Pemprov DKI Jakarta akan membuat Jakarta Collaboration Fund untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat memperbaiki. Namun demikian, kami pastikan defisit tersebut tidak mengurangi layanan kita di Pemprov DKI Jakarta,” tegas Suharini menjelaskan ucapan Gubernur Pramono Anung yang berhalangan hadir.

Selain pembiayaan, Pemprov menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi penting dalam posisi baru Jakarta. Pemprov DKI menyoroti reformasi pendidikan vokasi, khususnya perbaikan kurikulum SMK yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan.

Tujuannya jelas, yakni menciptakan tenaga kerja siap pakai dan kompetitif di kota yang menargetkan diri sebagai pusat ekonomi nasional.

“Kami mencoba mengubah kurikulum SMK sehingga anak-anak yang memang sudah sejak awal ingin sekolah di SMK [dapat] 100% terserap di pasaran. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pendidikan sedang memperkirakan kurikulum apa yang harus diganti untuk menyiapkan anak-anak kita atau fasilitas apa yang perlu kita sesuaikan,” jelasnya.

Transformasi ini sejalan dengan kebutuhan Jakarta untuk mempertahankan daya tarik ekonomi pasca-pemindahan IKN. Dengan struktur ekonomi yang masih ditopang perdagangan, logistik, dan jasa, serta posisi sebagai pusat perputaran uang nasional, Jakarta membutuhkan tenaga kerja kompeten dan layanan publik yang tetap kuat.

Suharini menutup paparannya dengan menegaskan bahwa seluruh strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam menjaga pelayanan masyarakat sekaligus memberikan arah baru bagi Jakarta dengan tetap menyesuaikan program pemberdayaan masyarakat dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Pada prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung [pemerintah pusat], dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," jelasnya. (Stefanus Bintang Agni)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, perlu menyiapkan diri, baik dari sisi kompetensi dan pendidikan, untuk bisa memanfaatkan secara optimal pesatnya pertumbuhan industri di kawasan tersebut.

Nina Kurnia Dewi yang juga Ketua Paguyuban Alumni Ikatan Mahasiswa Pekalongan dan Batang Institut Pertanian Bogor (Imapeka IPB) menilai langkah ini penting agar masyarakat Batang tidak hanya menjadi penonton di tengah lonjakan investasi besar di wilayah tersebut, terlebih dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

"Industri di Batang sedang tumbuh pesat. Pada 2027, sedikitnya 40 industri baru akan beroperasi. Ini akan menarik tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, masyarakat Batang harus benar-benar siap dari sisi kompetensi dan pendidikan," ujar Nina usai menghadiri Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kabupaten Batang di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pembangunan SDM perlu menjadi prioritas utama sebelum Batang berubah menjadi kota metropolitan sejalan dengan perkembangan industri.

Selain itu, pemerintah daerah bersama pelaku usaha juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menyiapkan pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, hal ini bertujuan agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan tidak kalah dengan pendatang.

"Jangan sampai industri besar tumbuh, tetapi tenaga kerjanya justru didominasi orang dari luar Batang. Ini saat yang tepat memperkuat identitas dan kualitas SDM lokal," katanya.

Lebih lanjut, kata Nina, Batang juga memiliki potensi pariwisata yang besar lantaran memiliki pantai dan juga pegunungan.

Oleh karena itu, Kabupaten Batang benar-benar membutuhkan SDM yang unggul agar bisa bisa terlibat dalam industri siap beroperasi pada 2027.

"Jadi waktunya tinggal dikit lagi, pemerintah harus cukup bijak supaya setidaknya dia mengeluarkan regulasi apa, kemudian dibawa kepada para pengusaha untuk attracting, untuk bisa membangun Batang dari sisi daya dukung, karena industrinya kan sudah beroperasi nanti 2027 awal," imbuhnya.

Adapun Pemerintah Kabupaten Batang telah menyiapkan sejumlah program untuk mempercepat peningkatan SDM lokal, salah satunya melalui Daker atau Dapat Kerja.

Program ini memberikan insentif bagi perusahaan yang merekrut minimal 70 persen tenaga kerja asal Batang. Selain peningkatan SDM, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur dan lingkungan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang terserap diproyeksikan mencapai 125.000 hingga 150.000 orang, jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia produktif Batang yang belum bekerja di sektor formal saat ini, sekitar 28.000 orang.

Batang juga memiliki lima prioritas utama dalam rencana pembangunan, yakni pertanian dan agrowisata, industri, bahari, pendidikan dan pemerintah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025