Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada tahun 2026 akan berada di kisaran USD 60 hingga USD 80 per barel.

Proyeksi tersebut disampaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Bank Indonesia (BI) pada 6 Mei 2025 lalu.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkap perkembangan harga minyak mentah dunia saat ini mengalami tren penurunan dibandingkan asumsi APBN.

Hingga Mei 2025, rata-rata ICP tercatat sebesar USD 70,05 per barel. Angka ini lebih rendah dari target dalam APBN 2025 yang dipatok sebesar USD 82 per barel.

“Untuk tahun 2026 diproyeksikan harga minyak mentah Indonesia, ini berdasarkan rapat awal adalah sebesar 60-80 USD per barel,” ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang memengaruhi tren pelemahan harga minyak global saat ini. Beberapa di antaranya adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran, serta potensi penundaan atau kenaikan tarif dagang Amerika Serikat yang berdampak pada pasar global.

Berdasarkan paparannya, proyeksi ini merujuk pada data dari US Energy Information Administration (EIA) dan hasil polling Reuters. Dalam laporan tersebut, harga minyak mentah Brent diperkirakan rata-rata USD 64,6 per barel. Sedangkan West Texas Intermediate (WTI) diprediksi USD 60,80 per barel.

Secara rinci, data dari US-DOE atau Departemen Energi Amerika Serikat memperkirakan harga WTI berada pada USD 62,33 dan Brent USD 65,97 per barel. Sementara prediksi dari Reuters sedikit lebih tinggi, yakni WTI USD 64,12 dan Brent USD 67,71 per barel.

Selain itu, potensi oversupply akibat meningkatnya stok minyak dunia juga menjadi perhatian.

Namun, di sisi lain, peluang adanya kesepakatan lanjutan dari OPEC+ untuk memperpanjang pemangkasan produksi secara sukarela juga bisa menjadi faktor penyeimbang harga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengatakan meski fungsi pengawasan sektor keuangan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Januari 2025, pihaknya masih melakukan pengawasan di masa transisi terhadap praktik investasi, baik yang dijalankan entitas legal maupun ilegal.

Di Kuartal I-2025 ini, Bappebti telah memblokir 255 domain situs web yang terindikasi menjalankan aktivitas investasi ilegal. Langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari praktik perdagangan berjangka yang tidak berizin dan berisiko tinggi.

Terkait peralihan pengawasan ke OJK, Tirta menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan menjadi bentuk kerja sama antarlembaga yang bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan berjangka komoditi ke depan. Bappebti berharap dengan penguatan regulasi dan kolaborasi yang sinergis bersama OJK, perdagangan komoditi Indonesia bisa tumbuh lebih sehat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

Saksikan dialog Bunga Cinka bersama Kepala Bappepti Tirta Karma Senjaya dalam Economic Update 2025 di Program Evening UpCNBC Indonesia, Senin (30/06/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pedagang eceran mengaku tidak tahu-menahu mengenai adanya dugaan penyelewengan penjualan beras yang disebut telah merugikan konsumen hingga triliunan rupiah. Temuan ini sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Pedagang kecil menegaskan bahwa mereka menjual beras dengan harga wajar dan tidak melakukan kecurangan.

“Saya enggak tahu. Saya beli dari Pasar Induk Cipinang. Kalau ada keluhan atau komplain, tinggal datang ke sana. Tapi selama ini enggak ada,” kata Rusno (50 tahun), pedagang beras premium di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, kepada Republika, Senin (30/6/2025).

Rusno menyebut, ia menjual tiga jenis beras premium dengan harga berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 17.000 per kilogram (kg). Ia rutin membeli pasokan dari Pasar Induk Cipinang sebanyak 2 ton atau 40 karung berisi 50 kg setiap pekan atau sepuluh hari.

Menurut Rusno, harga beras dari produsen terus mengalami kenaikan sejak Lebaran. “Dari harga lama, bisa naik Rp 40.000 per karung atau hampir Rp 1.000 per kg,” ujarnya.

Meski demikian, harga jual kepada konsumen tetap di kisaran Rp 15.000—Rp 17.000 per kg, bahkan saat panen raya pada Januari–Maret 2025. Ia menuturkan, bila menaikkan harga, pelanggan kemungkinan akan beralih, sehingga ia memilih menekan biaya sendiri agar harga tetap stabil. “Ada untungnya sih, cuma terlalu mepet,” akunya.

Terkait dugaan kecurangan seperti pengurangan volume atau pengoplosan kualitas beras, Rusno menegaskan tidak melakukannya. Ia menjual beras curah yang bisa dicek langsung oleh konsumen. Untuk beras kemasan, ia mengemas sendiri dalam ukuran 5 kg menggunakan timbangan.

“Saya enggak main-main (nakal) begitu. Hidup enggak lama,” katanya. “Urusan naikin harga itu bandar-bandarnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menyatakan bahwa pemerintah segera mengungkap ratusan merek yang terbukti melakukan kecurangan dalam penjualan beras, mulai dari ketidaksesuaian mutu hingga manipulasi volume dan harga. Investigasi menunjukkan potensi kerugian konsumen hingga Rp 99,35 triliun per tahun.

“Nanti kita umumkan 212 itu. Tunggu saja, sekarang sementara lagi diperiksa,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (30/6/2025).

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) resmi meluncurkan Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID) di Bandung dan Mataram.

MOVE-ID akan menyediakan akses terhadap informasi yang tepat dan akurat, serta layanan konsultasi dan pendampingan profesional bagi Warga Negara Indonesia yang berminat bekerja di luar negeri, khususnya Jerman serta negara lainnya di kawasan Eropa, Asia, dan Asia Tenggara.

Pasalnya, kebutuhan tenaga kerja profesional khususnya di Jerman dan negara-negara di Eropa, meningkat di berbagai sektor strategis seperti kesehatan, teknik, kerajinan, konstruksi, dan manufaktur.

Berdasarkan kajian dari Bertelsmann Foundation pada 2024 memproyeksikan bahwa Jerman membutuhkan sekitar 288.000 pekerja asing terampil per tahun hingga 2040. Sementara, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang potensial dan terampil, berada di kelompok usia produktif.

Direktur Jenderal Penempatan KP2MI, Ahnas mengatakan hadirnya MOVE-ID ini akan memberikan pemahaman dan gambaran terkait kondisi kerja di luar negeri bagi masyarakat Indonesia.

"MOVE-ID berfungsi sebagai wujud kehadiran negara dalam tata kelola migrasi kerja yang aman, sekaligus menjadi pilot project yang nantinya dapat dikembangkan di berbagai daerah. Perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas, termasuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen, serta kepatuhan mereka terhadap mekanisme resmi sebelum mereka diberangkatkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).

Sementara itu, Manajer Implementasi Program Pusat Migrasi dan Pembangunan GIZ Makhdonal Anwar menjelaskan MOVE-ID dibangun untuk menjadi jembatan yang mempertemukan tenaga kerja Indonesia yang terampil ini dengan pasar tenaga kerja global. Kemudian sekaligus membantu para pekerja migran Indonesia menjalani proses migrasi sesuai dengan jalur yang aman, adil, dan dikelola dengan baik.

"Kehadiran MOVE-ID memungkinkan masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri untuk secara tepat dan sadar mengambil keputusan mengenai migrasi berdasarkan informasi yang memadai," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi melonggarkan aturan impor dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan menerbitkan sembilan Permendag baru berdasarkan klaster komoditas. Kebijakan ini disambut positif oleh dunia usaha, terutama sektor manufaktur padat karya.

Langkah deregulasi tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius merespons aspirasi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan, penyederhanaan aturan impor akan membantu sektor industri dalam menghadapi tantangan global.

“Kami mengapresiasi hadirnya Permendag 17–24 Tahun 2025 dan relaksasi 10 komoditas, yang diharapkan merelaksasi barang strategis seperti bahan baku kimia, plastik, barang modal, alat elektronik, dan komoditas industri lainnya yang sangat krusial bagi kelangsungan sektor manufaktur,” ujar Shinta, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (30/6/2025).

Langkah ini dinilai mampu menjaga kelancaran rantai pasok industri, memperkuat kapasitas produksi, menjaga lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional. Apindo juga menilai bahwa kebijakan ini tak sekadar mempermudah prosedur, tetapi juga membantu menurunkan beban ekonomi tinggi yang selama ini dirasakan pelaku usaha.

Dunia usaha menilai deregulasi ini merupakan angin segar untuk pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja baru. Namun, Apindo juga berharap agar kebijakan selanjutnya mencakup sektor yang belum banyak tersentuh, seperti energi terbarukan, bahan baku alternatif, serta distribusi barang domestik.

Ke depan, Apindo akan turut terlibat aktif dalam tiga satuan tugas strategis pemerintah di bidang ekspor, percepatan perizinan, dan perluasan kesempatan kerja. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya agar dampak kebijakan benar-benar dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Apindo menekankan pentingnya integrasi antara sektor perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, dan transformasi hijau, agar dunia usaha dapat tumbuh berkelanjutan dalam ekosistem global yang semakin kompetitif.

Sebelumnya, Pemerintah resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang sebelumnya menggantikan Permendag Nomor 36 Tahun 2023.
Sebagai gantinya, akan diterbitkan sembilan Permendag baru yang dibagi berdasarkan klaster komoditas.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa langkah deregulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perubahan aturan impor ke depan.

"Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 tahun 2023 juncto Permendag nomor 8 tahun 2024. Kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,"* ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Kesembilan Permendag baru tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari tekstil, barang pertanian, elektronik, hingga barang konsumsi dan limbah non-B3.

Budi menegaskan bahwa pembagian berdasarkan klaster dimaksudkan agar penyesuaian kebijakan ke depannya dapat dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel.

"Jadi Permendag ini kita bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan bahwa proses transisi penerapan aturan baru ini akan berlangsung selama dua bulan. "60 hari lagi, transisi 60 hari, dua bulan," ujar Airlangga di lokasi yang sama.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul "Pemerintah Longgarkan Aturan Impor, Apindo Buka Suara".

Menteri Perdagangan Budi Santoso mempermudah izin  pendirian franchise atau waralaba.

Kemudahan ia tuangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh Pemerintah Daerah.

Mendag Budi Santoso menegaskan ini diputuskan untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah ekspansi pelaku usaha.

 Saat ini, proses penerbitan izin franchise di tingkat pemerintah daerah (pemda) lelet.

"Jadi, penerima waralaba apabila dia sudah mendaftarkan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) dalam jangka waktu 5 hari belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, maka tanda daftar atau tanda bukti pendaftaran itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk berusaha," tegasnya dalam Konferensi Pers Deregulasi Kebijakan Impor di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6).

"Nah, selama ini kan harus menunggu penerbitan (dari pemda) yang kadang-kadang memakan waktu cukup lama sehingga pengusaha menjadi menunggu," singgung Budi.

Budi mengamini bahwa urusan franchise selama ini memang menjadi wewenang pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat mengantongi sejumlah keluhan terkait lamanya proses perizinan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan deregulasi kebijakan.

"Selama ini memang banyak keluhan penerbitan (izin franchise) oleh pemerintah daerah itu terlalu lama," ungkap Budi.

"Tetapi prosesnya memang di daerah berbeda-beda, kebanyakan juga masih lama. Nah, untuk itu kita permudah. Kalau misalnya dalam waktu 5 hari belum terbit surat tanda pendaftaran waralaba, maka itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan kegiatan berusaha. Sebagai bukti untuk melakukan kegiatan berusaha," tegasnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan sebenarnya hanya ada 2 syarat operasional franchise atau waralaba.

Pertama, perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba. Sedangkan yang kedua adalah perizinan dalam bentuk surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wisma Danantara Indonesia di kawasan strategis Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025.

Peresmian ini menandai babak baru kiprah Danantara Indonesia sebagai Lembaga Pengelola Investasi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Prabowo tiba di lokasi peresmian dan disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Kepala BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Acara dilanjutkan dengan laporan singkat dari Kepala BPI Danantara, doa bersama yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta pemotongan tumpeng oleh Prabowo yang kemudian diserahkan kepada Kepala BPI Danantara sebagai bentuk syukur.

Dalam laporannya, Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas arahan Presiden untuk mendirikan kantor pusat lembaga tersebut di Wisma Danantara.

Ia menyebutkan bahwa Danantara Indonesia saat ini mengelola aset lebih dari US$ 1 triliun dan menaungi 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.

"Yang terjadi adalah tanggung jawab yang sangat besar, yang kami berkomitmen penuh, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya," ujar Rosan dalam keterangan pers, Senin (30/6).

Menurut Rosan, Wisma Danantara akan menjadi "rumah besar" bagi negara, dunia usaha, kalangan akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Dan dengan adanya keberadaan Danantara ini, InsyaAllah kita bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia, mencanangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% sesuai dengan arahan bapak presiden," ungkap Rosan.

Rosan juga menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

Sejak diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025, Danantara Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, dengan kerja sama investasi internasional senilai US$ 7 miliar yang berasal dari Qatar, Rusia, Tiongkok, dan Australia.

Bahkan, pada Juli mendatang, lembaga ini diproyeksikan mendapatkan tambahan pendanaan baru sebesar US$ 10 miliar dari perbankan luar negeri.

"Kepercayaan itu sangat-sangat luar biasa dari luar negeri dan kita pun masih menjajaki beberapa kerja sama lain dan juga pendanaan lain," ucap Rosan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, para kepala badan, dan jajaran manajemen Danantara Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap alasan di balik pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan memecahnya menjadi 8 klaster.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah melalui Kemendag resmi mencabut Permendag 8/2024 dengan menerbitkan beberapa Permendag baru. Pencabutan beleid ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

“Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag Nomor 8 Tahun 2024, kami cabut dan kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,” kata Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Selain itu, Budi menjelaskan Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster dari Permendag 8/2024 untuk memudakan jika terjadi perubahan ke depan.

“Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” ujarnya.

Secara terperinci, pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

Kemudian, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Budi menjelaskan pembagian Permendag per klaster untuk memudahkan regulasi ke depan.

“Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya.

Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Kedua, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya,dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 (Permendag 21/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

Serta, kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Lebih lanjut, Permendag baru yang mengatur kebijakan impor ini akan mulai berlaku dua bulan sejak diundangkan.

“Untuk Permendag impor tadi berlaku dua bulan sejak diundangkan, karena kita harus mempersiapkan untuk sistem dan sebagainya,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Senin (30/6). Peresmian Wisma Danantara yang bertempat di Jalan Gatot Subroto itu dilakukan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wisma Danantara yang kini menjadi kantor Sovereign Wealth Fund dulu merupakan Plaza Mandiri yang merupakan aset PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Selain meresmikan kantor, Prabowo juga memberikan arahan tertutup kepada para pengelola Danantara, di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (30/6).

“Melalui keberadaan kantor ini, Presiden menyampaikan harapannya agar Danantara terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal,” tulis akun resmi @PresidenRepublikIndonesia seperti dikutip Senin (30/6).

Dalam kesempatan itu Prabowo juga menyampaikan harapan agar Danantara mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional. Lembaga investasi itu juga diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan apresiasi dan rasa terima kasih atas arahan langsung Presiden Prabowo untuk mendirikan kantor pusat lembaga tersebut di Wisma Danantara. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Danantara Indonesia saat ini mengelola aset lebih dari US$ 1 miliar dan menaungi 889 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.

"Yang terjadi adalah tanggung jawab yang sangat besar, yang kami berkomitmen penuh, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya," ujar Rosan.

Menurut Rosan, Wisma Danantara akan menjadi rumah besar bagi negara, dunia usaha, kalangan akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menuju Indonesia Emas 2045. Ia berharap dengan adanya Danantara bisa mengakselerasi pembangunan ekonomi Indonesia.

Rosan juga menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dalam pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. ia mengatakan sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025, Danantara Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan, dengan kerja sama investasi internasional senilai US$ 7 miliar yang berasal dari Qatar, Rusia, Tiongkok, dan Australia.

Rosan mengungkap pada Juli mendatang, lembaga ini diproyeksikan mendapatkan tambahan pendanaan baru sebesar US$ 10 miliar dari perbankan luar negeri.

"Kepercayaan itu sangat-sangat luar biasa dari luar negeri dan kita pun masih menjajaki beberapa kerja sama lain dan juga pendanaan lain," ucap Rosan.

Turut hadir dalam peresmian tersebut para Menteri Kabinet Merah Putih, para kepala badan, dan jajaran manajemen Danantara Indonesia.

Terdapat 7 prinsip dasar HACCP yang wajib dipahami, terutama bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang industri pangan. Semua perusahaan yang bergerak di industri pangan harus memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan terjamin keamanannya.

Untuk bisa menjamin keamanan produk pangan, maka diterapkan sistem HACCP. Sebelum mengetahui prinsipnya, ketahui lebih dulu penjelasan apa itu HACCP.

Mengutip dari Konsep HACCP, Keamanan, Higiene, dan Sanitasi dalam Industri Pangan, Setiarto (2020:161), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau perhatian bahwa bahaya akan timbul pada berbagai tahap produksi, tetapi pengendaliannya dapat dilakukan untuk mengontrol bahaya tersebut.

Ada prinsip-prinsip utama dalam sistem HACCP. Berikut ini penjelasan 7 prinsip dasar HACCP.

Prinsip pertama adalah analisis bahaya. Perusahaan harus melakukan pengenalan pada potensi bahaya yang bisa terjadi dalam proses atau produk tertentu. Identifikasi dilakukan pada semua tahap, mulai dari produksi hingga produk siap dikonsumsi.

Pada analisis bahaya, perusahaan harus memastikan semua bahan dan peralatan dalam proses produksi sudah aman dan terbebas dari bahan berbahaya.

Prinsip selanjutnya adalah menentukan titik krisis. Perusahaan harus melakukan identifikasi di setiap tahapan dalam proses yang jika tidak dikelola dengan tepat akan menimbulkan risiko. Penentuan titik krisis bertujuan untuk membantu mengawasi proses produksi agar bahan pangan diolah dengan tepat dan tidak membahayakan konsumen.

Organisasi atau perusahaan juga harus menetapkan batas kritis atau tingkat toleransi yang tidak boleh dilanggar. Tujuannya adalah untuk memastikan titik kendali krisis tetap terkendali.

Prinsip berikutnya adalah menetapkan prosedur monitoring. Perusahaan menyusun sistem pemantauan efektif untuk mengawasi titik kendali krisis.

Pemantauan tersebut dilakukan secara teratur agar batas krisis dapat terpenuhi. Monitoring dapat meliputi pengukuran pH, kelembapan, suhu, atau parameter lain.

Tindakan koreksi bertujuan untuk memperbaiki hasil pemantauan. Proses ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam perencanaan HACCP. Apabila ada penyimpangan, maka harus ada langkah yang diambil untuk mengembalikan proses ke tingkat kendali yang sesuai.

Perusahaan menetapkan prosedur verifikasi yang meliputi evaluasi dan pengujian berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan efektif.

Perusahaan mengembangkan sistem dokumentasi yang meliputi catatan dan dokumen untuk membuktikan penerapan prinsip HACCP.

Sekian penjelasan tentang 7 prinsip dasar HACCP. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa produk makanan tidak berbahaya bagi konsumen. (KRIS)

tahun 2026 dibangun pembangkit listrik berbasis gas di Pesanggaran, 2027 dibangun pembangkit listrik berbahan gas 450 mw di Gianyar

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengungkapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di tiga lokasi secara bertahap.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Senin, merespons masukan DPRD Bali terkait pembentukan BUMD yang menangani energi.

Adapun tiga lokasi tersebut adalah Pesanggaran Denpasar pada tahun 2026, selanjutnya pada tahun berikutnya di Kabupaten Gianyar, kemudian di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng.

“Saya ingin melaporkan tahun 2026 akan dibangun pembangkit listrik berbasis bahan bakar gas di Pesanggaran, 2027 akan dibangun pembangkit listrik berbahan gas 450 mw di Gianyar berbatasan dengan Denpasar,” kata dia.

“Kemudian 2 kali 450 mw akan dibangun di Celukan Bawang, Buleleng, dengan bahan bakar gas, jadi akan ada tambahan 1.550 mw dan bahan bakarnya adalah gas, tidak boleh batu bara,” sambung Koster.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali mendorong pembangunan pembangkit dengan gas alam untuk mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih.

Saat ini ia sudah merancang BUMD yang akan menangani energi, serta telah berkomunikasi dengan Direksi PLN dan SKK Migas hingga akhirnya disetujui dan pembangunan di tiga lokasi bisa dijalankan mulai 2026.

“Dirut PLN menyampaikan sudah dijalankan rencana umum ketenagalistrikan dan tempo hari saya berkoordinasi bahwa RUPTL sudah disetujui Bapak Menteri ESDM, sehingga Bali mandiri energi itu sudah tertuang dalam RUPTL PLN,” ujar Koster.

Gubernur Bali mengingatkan bahwa selama ini Bali mendapat penyaluran energi listrik dari Paiton sebesar 350 mw, namun jika terus menerus mengandalkan ini maka akan rawan bermasalah.

Belum lagi ada rencana menambah 500 mw lagi dari Paiton yang akan membuat Bali ketergantungan dengan energi listrik dari Pulau Jawa.

“Kabel bawah laut sangat rawan terhadap arus besar, juga rawan lalu lintas di laut di kapal, atau rawan masalah lain yang tidak perlu saya sebut, itu sebabnya saya bersikukuh upaya dari pihak pusat menambah lagi saya tidak setuju, itu ancaman ke depan buat Bali,” katanya.

Selain mengancam kemandirian Bali, terus menerus memanfaatkan energi dari Paiton juga tidak ramah terhadap lingkungan karena bahan bakarnya batu bara.

Oleh karena itu saat ini Pemprov Bali mendorong pengembangan PLTG dari 2026-2029, disertai skenario tambahan yaitu pemasangan PLTS atap sebesar 500 mw.

“Kantor pemerintah, hotel, restoran kemudian perumahan, perkantoran akan dibangun PLTS atap, kalau itu bisa, betul-betul mandiri karena sumbernya matahari, selain itu air maupun juga gelombang itu bagus lagi, Bali semakin kuat energinya,” ujar Koster.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, Jakarta — PKS akan mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menyusul adanya putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta semua pihak untuk menghormati putusan MK yang sudah final dan mengikat terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Menurut Jazuli, proses revisi tersebut harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan partisipatif, karena menyangkut desain besar demokrasi bangsa, termasuk aspek teknis penyelenggaraan dan pengisian masa jabatan kepala daerah serta anggota DPRD pada masa transisi.

“Putusan ini membawa implikasi yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi, tidak hanya soal waktu pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kesiapan dari regulasi, kelembagaan penyelenggara, hingga kepastian hukum bagi jabatan-jabatan publik di daerah selama masa jeda 2029–2031,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

Dia mengemukakan revisi UU nantinya tidak hanya sebatas penyesuaian teknis, tetapi juga momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi, partisipasi rakyat, dan efektivitas tata kelola pemilu agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“DPR dan pemerintah serta penyelenggara pemilu akan bekerja sama memastikan transisi ini berjalan mulus, konstitusional, dan tetap menjamin hak pilih rakyat serta stabilitas pemerintahan di pusat dan daerah,” katanya.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap:Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.

Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.