JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras reguler akan tetap diatur sebagai batas atas harga di pasaran.

Pengaturan ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, khususnya untuk beras produksi dalam negeri yang mendapat dukungan subsidi pemerintah.

Sementara itu, untuk beras khusus, pemerintah tidak akan mengatur HET-nya. Harga beras jenis ini akan diserahkan kepada mekanisme pasar.

KOMPAS.com/Suparjo Ramalan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

Namun, pelaku usaha tetap diwajibkan memiliki sertifikat resmi terhadap merek beras khusus yang mereka edarkan.

Langkah itu bagian dari penyederhanaan klasifikasi mutu beras nasional, dari sebelumnya premium dan medium, menjadi beras reguler dan beras khusus.

Perubahan tersebut akan berdampak pada penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras.

“Beras khusus itu nanti misalnya beras ketan, beras merah, beras organik, fortifikasi, dan lainnya. Nah kalau ini harganya silahkan, ini tidak perlu diatur karena menyasar pada konsumen-konsumen tertentu atau yang middle up class. Hanya beras reguler yang mau disederhanakan," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dalam menyederhanakan klasifikasi mutu beras nasional, ada dua regulasi yang akan direvisi pemerintah, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Lalu, Perbadan Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 telah ditetapkan empat kelas mutu beras, antara lain beras premium, beras medium, submedium, dan pecah.

Kemudian diatur pula ketentuan beras khusus yaitu beras varietas lokal, beras fortifikasi, beras organik, beras indikasi geografis, beras dengan klaim kesehatan hingga beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri (basmati, hom mali, jasmine, japonica).

Sementara dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 telah termaktub HET beras medium dan premium untuk berbagai wilayah Indonesia.

HET beras medium berada di rentang Rp 12.500 sampai Rp 13.500 per kilogram (kg). Untuk HET beras premium di rentang Rp 14.900 sampai Rp 15.800 per kg.

Jakarta, CNBC Indonesia - Denza D9 menjadi salah satu mobil listrik yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Mobil ini termasuk dalam segmen MPV premium yang dilengkapi berbagai fitur menarik dan canggih. Seperti apa?

Saksikan liputan Jurnalis CNBC Indonesia Serliana Salsabila di Program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (29/07/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya penggunaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) dalam kegiatan Sound Horeg atau pertunjukan audio jalanan menimbulkan pertanyaan terkait penegakan hukum. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan penindakan terhadap truk ODOL untuk Sound Horeg memiliki keterbatasan secara hukum tergantung lokasi penggunaannya.

"Memang masuknya over dimension, (tapi) selama tidak keluar jalan raya, tidak bisa ditindak secara hukum," ujar Deddy kepada Republika di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurut Deddy, kendaraan ODOL hanya bisa dikenakan sanksi bila melintas di jalan yang berstatus jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sebaliknya, ucap Deddy, penilangan akan sukar dilakukan apabila truk-truk tersebut hanya digunakan dalam area seperti jalan lingkungan atau perumahan.

"Bisa ditilang bila masuk jalan status kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Kalau hanya jalan kampung atau kompleks perumahan, sulit dikenakan tindakan hukum (tilang)," kata Deddy.

Sebelumnya, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan tantangan besar dalam penanganan truk “sound horeg” yang kerap menjadi sumber bahaya di jalan raya. Penyelidik Senior KNKT Ahmad Wildan ditemui usai diskusi di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, ICE BSD City, Tangerang, Senin (28/7/2025), mengungkap kesulitan terutama muncul saat berhadapan dengan truk-truk “sound horeg” yang dimiliki oleh perorangan, bukan perusahaan.

“Sosialisasi pengetahuan tentang bahaya ini yang agak sulit ketika kita menemukan truk-truk (milik) individual, sehingga menyentuhnya sulit, kalau ke perusahaan itu mudah, kita mulai dari manajemen, selesai,” ujar Wildan.

"Kami sedang mencari jalan keluar dan cara pendekatannya,” tambahnya.

Pendekatan terhadap perusahaan, seperti penanganan truk ODOL, misalnya, akan relatif lebih mudah dengan dukungan manajemen yang dapat diajak bekerja sama dalam pengawasan dan penanganan. Pendekatan via asosiasi terkait, menurut Wildan, juga dirasa kurang efektif karena asosiasi tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol secara ketat

Wildan mengemukakan salah satu bahaya terbesar “sound horeg” ialah proses instalasi perangkat sound system di truk-truk tersebut. Banyak pemilik truk perorangan yang tidak memahami standar otomotif yang benar.

Instalasi sound system yang tidak standar dan menggunakan material yang tidak sesuai dapat menyebabkan korsleting listrik, yang berpotensi memicu kebakaran pada truk. Penggunaan jumper kabel dan instalasi sembarangan juga dapat merusak sistem kelistrikan kendaraan, yang berpotensi membuat komponen penting kendaraan tidak berfungsi dengan baik.

Selain itu, penambahan perangkat audio berat secara tidak proporsional bisa mengubah distribusi berat kendaraan, yang dapat memengaruhi kestabilan dan pengendalian truk saat melaju.

Banyak truk “sound horeg” yang dipasang tanpa memperhatikan standar otomotif, sehingga tidak melewati inspeksi atau sertifikasi keselamatan, hal itu menyebabkan rawan kecelakaan.

"Hal yang paling berbahaya adalah proses instalasinya. Mereka tidak memahami otomotif standar, menggunakan material yang tidak standar, instalasinya juga tidak standar. Sumber listriknya juga jumper sembarangan,” kata Wildan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hasil minyak yang diproduksi dari sumur-sumur rakyat akan dibeli oleh PT Pertamina (Persero).

Hal itu dia ungkapkan setelah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, hari ini, Selasa (29/7/2025).

Tidak main-main, sumur rakyat yang sudah diidentifikasi bisa dikelola warga tercatat mencapai 20.000 sumur tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bahlil menyebut, produksi sumur minyak warga tersebut akan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan minyaknya akan dibeli oleh Pertamina.

"Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker (penyerap)," jelas Bahlil saat ditanya apakah Pertamina sudah bisa membeli hasil produksi minyak sumur rakyat mulai 1 Agustus 2025 mendatang, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Harganya, menurutnya, akan dipatok 70%-80% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berlaku. Nantinya, sumur-sumur rakyat tersebut akan dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

"Tapi bukan koperasi abal-abal ya, dan bukan koperasi jual bahan pokok," tambahnya.

Adapun, sumur-sumur tersebut tersebar paling banyak di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Produksi sumur-sumur rakyat tersebut diharapkan bisa menambah untuk mencapai target lifting minyak 2025 sebesar 605 ribu barel per hari (bph).

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengungkapkan cara mengaktifkan kembali rekening yang dihentikan sementara atau diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Seperti diketahui, PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terhadap sejumlah rekening yang masuk kategori dormant (tidak aktif) guna mencegah penyalahgunaan rekening perbankan untuk aktivitas ilegal.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan dana dan data nasabah tetap tersimpan dengan aman meski PPATK melakukan pemblokiran rekening.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk arahan dari regulator seperti PPATK.

“Nasabah tidak perlu khawatir karena kebijakan ini tidak memengaruhi dana maupun data yang tersimpan. BNI menjamin seluruh dana dan data nasabah tetap aman,” ujar Okki.

Adapun rekening nasabah yang terkena penghentian sementara, lanjut Okki, pembukaan kembali rekening hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PPATK.

Proses pembukaan blokir dapat dilakukan melalui PPATK, kantor cabang BNI, atau kantor pusat BNI.

Setelah blokir dibuka, nasabah dapat mengaktifkan kembali rekening dormant tersebut dengan mendatangi kantor cabang BNI terdekat, membawa identitas diri (KTP), dan melakukan setoran awal minimal sebesar Rp100.000.

BNI juga mendorong nasabah untuk rutin melakukan transaksi agar rekening tetap aktif.

Aktivitas sederhana seperti penyetoran dana, transfer, atau pembayaran melalui kanal digital sudah cukup untuk menghindari status dormant.

Selain itu, BNI mengimbau nasabah untuk secara berkala memperbarui data kontak seperti nomor ponsel dan alamat email. Hal ini penting agar nasabah tetap menerima notifikasi penting dari bank, termasuk informasi mengenai status rekening dan layanan lainnya.

“Melalui langkah ini, kami berharap nasabah semakin menyadari pentingnya menjaga keaktifan rekening serta bersama-sama mendukung penguatan sistem keuangan nasional yang aman dan sehat,” tutur Okki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun menyatakan industri kecil menengah (IKM) rokok selama ini telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara hingga 15 persen, sehingga pemerintah perlu melindungi keberadaannya.

Menurut dia, IKM rokok merupakan salah satu sektor padat karya yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui cukai, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Kontribusi IKM rokok terhadap penerimaan negara cukup signifikan, mencapai 10 sampai 15 persen. Industri ini juga menyerap tidak kurang dari 600.000 tenaga kerja langsung," ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/7/2025).

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu menjaga kelangsungan usaha IKM rokok secara kondusif.

Sebab, selama ini industri rokok memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi penerimaan negara dan masyarakat juga merasakan manfaatnya.

Hal itu dikatakan Misbakhun menanggapi Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal) yang belum lama dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal.

Misbakhun menyatakan operasi yang dilakukan Satgas BKC Ilegal agar tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan Industri Kecil Menengah (IKM) rokok, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur.

"Karena itu, Satgas BKC Ilegal sebaiknya ekstra hati-hati dalam melakukan operasi tersebut dengan melakukan pendekatan preventif," katanya.

Menurut dia, upaya Satgas BKC Ilegal lebih difokuskan pada produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara, dengan menempatkan IKM rokok secara proporsional dengan tidak menekan atau mematikan usaha mereka yang saat ini sedang tumbuh terutama di daerah-daerah Jawa Timur dan sekitarnya.

"Kami mendorong Direktorat Jenderal Bea Cukai agar melakukan langkah nyata khususnya terhadap produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara untuk dibina dan ditertibkan secara administrasi agar ke depan ada kontribusi bagi penerimaan negara," katanya.

Mengutip data resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dia menyebut, jumlah pabrik rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebanyak 977 di Jawa Timur.

Sementara, data Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 1.100 Industri Kecil Menengah (IKM) rokok yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Misbakhun juga menyerukan agar kebijakan fiskal dan regulasi di sektor tembakau lebih berkeadilan serta mendukung iklim usaha yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. atau Mitratel (MTEL) mengaku tak khawatir dengan demam satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang makin merajela.

Informasi yang beredar jumlah pengguna Starlink telah mencapai 80.000 pengguna, dengan 2.700 diantaranya digunakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah.

Pengguna Starlink yang masih bahkan membuat SpaceX menutup penerimaan pelanggan baru dari Indonesia selama 10 hari akibat kehabisan kapasitas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Investasi/Corporate Secretary Mitratel Hendra Punama mengatakan, hadirnya layanan seperti Starlink dan berbagai teknologi satelit lainnya sebagai bagian dari dinamika ekosistem konektivitas yang terus berkembang.

“Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan akan solusi alternatif di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur terrestrial,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (29/7/2025).

Hendra menekankan bahwa menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik masih menjadi tulang punggung utama penyediaan layanan telekomunikasi. Terutama, di kawasan urban dan suburban yang memerlukan stabilitas, kapasitas besar, dan kepatuhan terhadap regulasi domestik.

Namun, Hendra melihat masing-masing teknologi memiliki keunggulan dan keterbatasan, serta dapat saling melengkapi sesuai dengan use case-nya.

Diketahui, Mitratel membukukan pendapatan Rp2,26 triliun, naik 1,42% secara tahunan pada kuartal I/2025. Pendapatan sewa menara telekomunikasi menyumbang Rp2,10 triliun, tumbuh 1,26% YoY.

Sementara itu mengenai teknologi Taara yang menggunakan pendekatan Free Space Optical Communication (FSOC), Mitratel terbuka untuk mengadopsi teknoligi tersebut.

Mitratel melihat Taara berpotensi menjawab kebutuhan konektivitas di wilayah yang memiliki kendala geografis, seperti sungai, lembah, atau hutan.

Mitratel memandang teknologi ini sebagai peluang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, terutama jika dapat melengkapi solusi yang sudah ada saat ini.

“Kami terbuka terhadap pendekatan kolaboratif dan tetap konsisten pada peran kami sebagai penyedia infrastruktur pasif yang mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan layanan operator secara berkelanjutan,” kata Hendra.

Ke depan, Mitratel akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang relevan dan menjaga fleksibilitas dalam mendukung kebutuhan industri telekomunikasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Saraswanti Indoland Development Tbk. (SWID) menjadi saham paling cuan atau top gainers pada hari ini, Selasa (29/7/2025), setelah mengumumkan lonjakan laba bersih pada semester I/2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham SWID melejit 35% dari posisi Rp60 ke level Rp81 per saham pada perdagangan Selasa (29/7/2025). Lonjakan harga saham itu menjadikan saham SWID sebagai saham dengan tingkat kenaikan harga tertinggi pada hari ini.

Tingginya kenaikan harga saham SWID terjadi setelah perseroan menyampaikan laporan keuangan semester I/2025.

Sepanjang Januari—Juni 2025, SWID membukukan kenaikan pendapatan usaha sebesar 33,52% year-on-year (YoY) dari Rp58,38 miliar pada semester I/2024 menjadi Rp77,95 miliar.

Pada saat yang sama, laba tahun berjalan SWID melonjak 203,24% YoY menjadi Rp18,71 miliar dari Rp6,17 miliar pada semester I/2024.

Direktur Utama Saraswanti Indoland Development Bogat Agus Riyono mengatakan perseroan membukukan pertumbuhan penjualan yang mengesankan hingga 270% pada kuartal II/2025 dibanding kuartal I/2025.

“Kami memandang kuartal kedua ini sebagai titik kestabilan baru bagi perseroan. Bukan hanya karena kenaikan penjualan, tetapi karena seluruh elemen operasional, manajerial, dan strategi pasar kami mulai bergerak harmonis,” ujar Bogat dalam keterangan resmi, Selasa (29/7/2025).

Dia meyakini bahwa tren positif ini akan terus berlanjut pada kuartal ketiga dan keempat serta tahun-tahun mendatang, dengan ekspektasi kinerja yang semakin solid dan terukur.

SWID memperkirakan penjualan unit apartemen akan terus meningkat seiring dengan tersedianya unit-unit yang sudah siap serah terima dan peningkatan kebijakan di sektor ekonomi, seperti penurunan SBI, percepatan penurunan suku bunga kredit, serta perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir tahun.

Selain pertumbuhan penjualan yang signifikan, lanjutnya, SWID juga melihat potensi kuat dari lini bisnis properti komersial, khususnya sektor perhotelan.

“Dengan proyeksi kondisi ekonomi nasional yang terus menunjukkan pemulihan dan perbaikan daya beli masyarakat, kami optimistis bahwa kontribusi recurring income dari segmen hotel akan menjadi salah satu penopang stabilitas pendapatan jangka panjang.”

Menurutnya, recurring income ini tidak hanya memberikan arus kas yang stabil bagi perusahaan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mendukung pertumbuhan yang tidak bergantung pada penjualan unit apartemen semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

"Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho," ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

"Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu," ucap Bahlil.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan terminal VIP dan VVIP Bandar Udara (Bandara) Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai dibangun.

Selain itu, landasan hubung (taxiway), landasan pacu (runway), dan apron sudah selesai. Berbagai fasilitas utama itu siap mendukung operasional terbatas sesuai kebutuhan tahap awal pemindahan IKN.

"Kami berkomitmen penuh memastikan bahwa Bandar Udara Nusantara IKN tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga laik secara operasional, sesuai dengan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," kata Lukman melalui keterangan tertulis, Selasa (29/7).

Terminal VIP dan VVIP berluas total 7.350 meter persegi dan bisa melayani penumpang hingga 1,6 juta orang per tahun. Terminal ini dilengkapi lounge, ruang rapat, hingga ruang istirahat presiden.

Bandara Nusantara memiliki luas 621 hektare. Bandara ini bisa melayani pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380.

Lokasi bandara itu 23 kilometer dari Titik Nol IKN. Pemerintah membangun bandara itu sebagai simpul utama mobilitas udara menuju pusat pemerintahan baru.

Pembangunan Bandara Nusantara IKN tahap I sudah selesai dan diserahterimakan awal tahun ini. Pembangunan tahap II akan dilanjutkan hingga 2027.

Pembangunan fase berikutnya meliputi kantor imigrasi, kantor bea cukai, kantor keamanan penerbangan, balai kalibrasi, kantor BMKG, bangunan alat-alat berat (A2B), bangunan bengkel atau pemeliharaan, kantor airport operation centre (AOC), pujasera, rumah dinas, dan pos jaga.

"Pengawasan dari DPR adalah bentuk kontrol publik yang sangat penting. Masukan dari Komisi V menjadi koreksi sekaligus penguatan bagi kami agar semua yang dibangun tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar secara teknis dan fungsional," ucap Lukman.

Sebelumnya, pembangunan IKN diterpa isu moratorium. Partai Nasdem mengusulkan hal itu karena pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan pemindahan ibu kota negara.

Pembangunan IKN telah dimulai Februari 2022. Pembangunan wilayah baru itu ditargetkan rampung 2045 dengan kebutuhan anggaran Rp460 triliun.

Saat ini, pembangunan IKN telah menelan Rp151 triliun, terdiri dari Rp89 triliun APBN dan Rp58,41 triliun investasi swasta. Duit Rp48,8 triliun pun sudah dianggarkan pemerintah untuk pembangunan hingga 2029.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai tidak serta merta akan memukul industri dalam negeri atau memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, justru relaksasi aturan TKDN bisa menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menegaskan, hubungan antara pelonggaran TKDN dan peningkatan PHK tidak berkorelasi langsung.

"Saya rasa nggak ya, menurut saya itu tidak langsung terhubung antara (pelonggaran) TKDN dengan PHK," kata Shinta saat ditemui usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Ia menilai, apabila pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang mendukung, maka pelonggaran TKDN justru dapat menjadi insentif bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita kan juga ada aturan-aturan main ya, untuk bagaimana bisa mendorong lebih banyak investasi untuk produksi di Indonesia selama kita bisa menyiapkan enabler environment atau ekosistem yang lebih baik," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah tetap dapat membuat aturan tambahan untuk menjaga agar industri lokal tetap bertahan di tengah penyesuaian TKDN. Salah satu fokusnya adalah pada efisiensi biaya produksi.

"Pada akhirnya cost of doing business Indonesia ini yang kita harus perhatikan, karena ini yang kita belum competitive," imbuhnya.

Menurut Shinta, daya saing yang tinggi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan investasi. Ia juga menekankan, kemudahan mendapatkan bahan baku memegang peranan penting dalam menjaga daya saing, bukan semata persoalan kandungan lokal.

"Jadi bukan berarti kalau kemudian kita tidak ada (atau) mengurangi TKDN menjadi dipermudah dan lain-lain, itu kemudian tidak bisa mendorong lebih banyak investasi yang masuk, karena elemen dari attractiveness atau daya saing dari Indonesia itu jauh melebihi daripada hanya urusan TKDN," terang dia.

Ia juga mendorong agar deregulasi dijadikan kunci utama dalam menciptakan lingkungan investasi yang sehat. Sebab, masih banyak persoalan klasik seperti perizinan yang rumit hingga tumpang tindih kebijakan antarinstansi dan antarwilayah.

"Kalau dibanding dengan negara tetangga, perizinannya masih juga perlu diperbaiki, regulasi tumpang tindih, pusat dan daerah dan lain-lain ini juga masih menjadi fenomena klasik yang justru menghambat investasi yang ada," pungkas Shinta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat 20.000 sumur rakyat yang bisa menambah produksi minyak nasional.

Hal itu diungkapkannya usai melakukan rapat bersama pemangku kepentingan lainnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, hari ini Selasa (29/7/2025).

Seperti diketahui, diizinkannya warga untuk bisa ngebor sumur minyak ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

"Tadi saya undang semua gubernur, bupati, menteri-menteri terkait, dari kepolisian, dari tentara, Pertamina, semuanya kita bahas. Agar ini bisa jalan dan sumur-sumur masyarakat setelah dicek lagi, itu di atas 20.000 (sumur), jadi cukup banyak sekali setelah diidentifikasi," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Adapun, sumur-sumur tersebut tersebar paling banyak di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

Nantinya, sumur-sumur rakyat tersebut akan dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Tapi bukan koperasi abal-abal ya, dan bukan koperasi jual bahan pokok," tambahnya.

Lebih lanjut, hasil minyak yang diproduksikan sumur-sumur rakyat itu, nantinya akan dibeli oleh PT Pertamina (Persero) dengan patokan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Namun, harganya hanya 70%-80% dari ICP yang berlaku.

"Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker. Dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80%, jadi sekitar itu," tandasnya.