JAKARTA - Forum Zakat (FOZ) mengecam pembajakan kapal, penculikan dan penangkapan 9 aktivis kemanusiaan Indonesia serta ratusan delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) oleh Israel. Tindakan tersebut merupakan ancaman langsung terhadap misi kemanusiaan dan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

“Sebagai representasi lembaga pengelola zakat, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam sekaligus kegeraman atas tindakan sewenang-wenang pasukan militer penjajah Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0,” ujar Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Wildhan Dewayana di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wildhan menjelaskan, misi kemanusiaan tersebut didukung secara luas oleh masyarakat global. Terdapat total 50 kapal kemanusiaan yang berlayar dari berbagai titik di Laut Mediterania. Armada ini membawa 337 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara. Di mana 9 orang di antaranya merupakan aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang mewakili amil zakat dan jurnalis kemanusiaan.

Berdasarkan informasi terbaru per 19 Mei 2026 pukul 21.02 WIB, pasukan penjajah Israel telah melakukan pencegatan dan pembajakan secara paksa terhadap 40 kapal kemanusiaan tersebut di perairan internasional. Hingga pernyataan ini dirilis, lebih dari 100 aktivis telah ditangkap dan diculik, termasuk 9 aktivis kemanusiaan Indonesia.

“Kami menegaskan seluruh bantuan medis, pangan, dan logistik yang disita secara paksa tersebut merupakan amanah titipan dari rakyat Indonesia. Perampasan armada ini bukan sekadar penahanan logistik biasa, melainkan bentuk perampasan atas hak hidup rakyat Palestina dan pelecehan terhadap niat baik, pengorbanan, serta solidaritas masyarakat dunia, termasuk Indonesia,” katanya.

Menurut Wildhan, tindakan militer penjajah Israel secara langsung melanggar Pasal 59 Konvensi Jenewa IV (1949) serta Protokol Tambahan I Pasal 70 dan 71, yang mewajibkan perlindungan mutlak bagi personel pekerja kemanusiaan dan kewajiban untuk memfasilitasi akses jalur bantuan tanpa hambatan.

“Penghalangan pasokan bantuan kemanusiaan secara sengaja ini secara langsung memperburuk krisis kemanusiaan dan ancaman kelaparan di Gaza, Palestina, serta mencederai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa yang beradab,” katanya.

Wildhan menambahkan, berdasarkan pertimbangan hukum dan prinsip dasar kemanusiaan di atas, serta menyikapi situasi darurat yang secara terang-terangan mengancam keselamatan para relawan dan memperparah penderitaan rakyat Palestina, Forum Zakat menyatakan sikap antara lain:

1. Mengecam keras pembajakan misi kemanusiaan. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pencegatan dan pembajakan terhadap 40 kapal kemanusiaan di perairan internasional. Kami menuntut agar seluruh armada beserta muatan amanah bantuan dari rakyat Indonesia dikembalikan utuh agar misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina dapat segera dilanjutkan.

2. Menuntut pembebasan segera 9 aktivis kemanusiaan Indonesia dan mendesak otoritas penjajah Israel untuk segera dan tanpa syarat membebaskan lebih dari 100 delegasi kemanusiaan yang ditahan, khususnya 9 aktivis kemanusiaan Indonesia.

3. Mendesak tindakan darurat pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah diplomasi darurat, tegas, dan progresif di berbagai forum global guna memastikan keselamatan dan pembebasan para aktivis kemanusiaan tersebut, sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

4. Langkah koordinasi proaktif aliansi, di mana Forum Zakat bersama elemen kemanusiaan lainnya telah dan akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemlu dan tim Global Sumud Flotilla untuk memantau perkembangan situasi dan mengupayakan pembebasan segera bagi seluruh aktivis.

5. Mendesak perlindungan akses kemanusiaan global dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivitas kemanusiaan, serta menjamin dibukanya koridor kemanusiaan laut dan darat yang aman.

6. Seruan solidaritas dan pengawalan bersama dan mengajak seluruh masyarakat dan elemen gerakan kemanusiaan untuk memanjatkan doa terbaik, tetap menjaga soliditas, dan terus mengawal pembebasan aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla serta tetap mendukung seluruh upaya pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, baik melalui jalur laut maupun darat.

Bisnis.com, BANDUNG — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan jurnalis Indonesia oleh tentara Israel baru-baru ini.

Dalam pernyataan resminya, organisasi alumni tersebut menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Jurnalis, menurut mereka, berstatus sebagai warga sipil yang tidak boleh diserang, ditahan, atau dijadikan sandera selama tidak terlibat dalam permusuhan.

Ketua IKA Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kelik Nursetiyo Widiyanto, menyatakan penangkapan tersebut bertentangan dengan Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa yang secara tegas memberikan perlindungan kepada jurnalis dalam situasi konflik bersenjata.

Menurutnya, perlindungan hukum tersebut berlaku penuh karena para jurnalis yang ditangkap sedang menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan, bukan aktivitas militer.

Peristiwa itu, kata Kelik, terjadi saat para jurnalis berada di kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla yang tengah berlayar menuju Jalur Gaza.

“Keberadaan mereka dalam misi tersebut murni untuk kepentingan kemanusiaan dan peliputan jurnalistik, sehingga status sipil mereka tidak dapat diperdebatkan,” ujar Kelik, Selasa (19/5/2026).

IKA Jurnalistik UIN Bandung juga menyebut penangkapan tersebut dipantau langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurut Kelik, hal itu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar insiden di lapangan, melainkan tindakan yang berada dalam pengetahuan otoritas tertinggi pemerintahan Israel.

“Ini bukan hanya soal penahanan jurnalis, tetapi menyangkut prinsip perlindungan sipil dalam konflik bersenjata. Dunia internasional memiliki perangkat hukum yang jelas untuk itu, dan pelanggaran terhadapnya tidak bisa dianggap remeh,” ujarnya.

IKA Jurnalistik UIN Bandung mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang tegas, baik melalui jalur bilateral maupun lembaga internasional, untuk menuntut pembebasan para jurnalis tersebut. Organisasi alumni itu menilai negara harus hadir melindungi warganya yang sedang menjalankan tugas profesi di wilayah konflik.

Selain itu, IKA juga menyerukan solidaritas internal di kalangan alumni Jurnalistik UIN Bandung untuk membantu upaya pembebasan, baik melalui dukungan moral maupun doa.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa salah satu jurnalis yang ditahan adalah alumni Jurnalistik UIN Bandung, Thoudy Badai.

Kelik menuturkan bahwa pesan yang disampaikan Thoudy Badai dan rekan-rekannya sebelum ditahan adalah agar masyarakat Indonesia tetap bersatu menyuarakan kemerdekaan Palestina.

IKA Jurnalistik UIN Bandung juga mendorong para alumni untuk menunjukkan keberpihakan kemanusiaan dengan menyisihkan sebagian rezeki guna membantu perjuangan rakyat Palestina.

“Solidaritas kemanusiaan tidak berhenti pada pernyataan sikap. Kami mengajak alumni dan masyarakat luas untuk menunjukkan kepedulian nyata,” kata Kelik.

JAKARTA - Dewan Pers mengecam keras tindakan Angkatan Laut Israel yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin (18/5/2026). Dewan Pers meminta pemerintah mengambil langkah untuk membebaskan jurnalis tersebut.

Kapal tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza, Palestina. Rombongan berangkat dari Marmaris, Turki, bersama 54 kapal lain yang berasal dari 70 negara.

Dari sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), tiga di antaranya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, yakni Bambang Noroyono dari Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

"Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Angkatan Laut Israel yang menghalangi tugas kemanusiaan dan kemerdekaan pers dunia," ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam pernyataan resminya. Selasa (19/5/2026), dikutip dari laman Dewan Pers.

Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers juga meminta Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik luar biasa (extraordinary diplomatic channels) guna membebaskan dan memulangkan seluruh jurnalis serta warga sipil Indonesia dengan selamat ke tanah air.

Menurut Komaruddin, jurnalis harus diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk saat meliput situasi konflik dan misi kemanusiaan internasional.

Pernyataan sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers dan mendukung kerja-kerja jurnalistik yang independen, humanis, dan sesuai hukum yang berlaku. "Kemerdekaan pers adalah hak segala bangsa. Freedom of the Press is a Human Right," tegas Komaruddin.

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi, Komunikasi dan Digital (Infokomdigi) Masduki Baidlowi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelamatkan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh tentara Israel.

Masduki menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus memberikan atensi dan afirmasi penuh karena para WNI tersebut sedang menjalankan misi kemanusiaan yang mulia.

“Saya mengharapkan pemerintah, apakah itu Presiden atau di bawahnya seperti Menteri Luar Negeri, bisa memberikan bantuan dan langkah-langkah yang konkret bagaimana menyelamatkan mereka. Terkait Presiden atau Menlu, warga negara Indonesia memang harus diselamatkan,” ujar Masduki dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Masduki menilai penangkapan ini menyalahi dua hukum internasional yakni Internasional dan Konvensi Jenewa serta Hukum Humaniter Internasional. Sebab, tiga dari lima WNI yang ditangkap merupakan seorang jurnalis. Mereka adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai serta Andre Prasetyo Nugroho.

Masduki menjelaskan, dalam hukum humaniter internasional menjamin perlindungan warga sipil dan jurnalis yang bekerja secara profesional, baik dalam masa perang maupun damai.

Sementara dalam konvensi Jenewa memperkuat perlindungan hukum bahwa jurnalis tidak boleh dijadikan target penangkapan atau kekerasan dalam wilayah konflik.

“Kita mengutuk terhadap penangkapan itu, apalagi kita tahu jelas bahwa misi itu adalah misi damai dan bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina yang ada di Gaza. Jelas-jelas ini bertentangan dengan dua hukum internasional dan menabrak nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rombongan itu ada 9 WNI, di mana 5 WNI ditangkap militer Israel. Sementara empat lainnya yang berada di dua kapal berbeda masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus.

Masduki menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para relawan dan jurnalis Indonesia di Gaza adalah bentuk implementasi dari hifdzun nafs yaitu kewajiban menjaga dan menyelamatkan nyawa manusia.

Saat ini, warga Palestina di Gaza sedang menghadapi ancaman kelaparan dan penderitaan yang nyata. Kehadiran tim penyelamat dari Indonesia murni untuk membantu mengatasi krisis tersebut, sehingga penangkapan mereka dinilai sangat mencederai rasa keadilan.

Lebih lanjut, MUI menilai tindakan sewenang-wenang Israel ini justru akan berbalik menjadi bumerang bagi mereka sendiri di panggung geopolitik global.

Dunia internasional yang semula bersikap netral, kini bertransformasi menjadi pendukung gerakan perdamaian Palestina dan konsep two-state solution (solusi dua negara).

Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI ini memberi contoh bagaimana negara-negara Eropa seperti Spanyol kini berbalik arah menjadi pendukung kuat berdirinya negara Palestina.

Begitu pula dengan arus bawah warga sipil di Amerika Serikat yang kini gencar menyuarakan hak-hak sipil warga Gaza, berbeda pandangan dengan kebijakan pemerintahnya.

“Banyak pihak saat ini di dunia internasional yang semula netral kemudian menjadi tidak netral dan mendukung gerakan perdamaian untuk Palestina. Kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya bertentangan dengan hukum internasional, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengecam keras penangkapan sejumlah jurnalis Indonesia oleh tentara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Penangkapan yang terjadi pada Senin, 18 Mei 2026 itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Ketua IKA Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kelik Nursetiyo Widianto mengatakan, para jurnalis tersebut tengah bertugas dalam misi kemanusiaan kapal Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0. Sehingga bukan terlibat dalam aktivitas militer.

“Para jurnalis yang ditangkap sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza, sehingga status mereka tetap sebagai warga sipil yang wajib dilindungi,” ujar Kelik dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

IKA Jurnalistik UIN Bandung menilai tindakan penangkapan yang disebut dipantau langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertentangan dengan Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa.

Dalam aturan tersebut, jurnalis dilindungi sebagai warga sipil dan tidak boleh menjadi sasaran penangkapan maupun penyanderaan selama tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata.

Selain mengecam tindakan Israel, IKA Jurnalistik UIN Bandung juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata melalui jalur diplomatik maupun desakan kepada lembaga internasional agar para jurnalis segera dibebaskan.

“Kami meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dan melakukan aksi konkret demi pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan,” katanya.

Dalam pernyataan sikap itu, IKA Jurnalistik UIN Bandung juga mengajak seluruh alumni untuk memberikan dukungan moral maupun bantuan kemanusiaan bagi perjuangan rakyat Palestina. Salah satu jurnalis yang ditahan diketahui merupakan alumni Jurnalistik UIN Bandung bernama Thoudy Badai.

Diberitakan sebelumnya, militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rombongan itu ada 9 WNI, di mana 5 WNI ditangkap militer Israel. Sementara empat lainnya yang berada di dua kapal berbeda masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus.

IKA Jurnalistik UIN Bandung turut menyerukan masyarakat Indonesia tetap bersatu menyuarakan kemerdekaan Palestina serta mendukung perjuangan kemanusiaan di Gaza.

“Semoga Thoudy Badai dan rekan-rekannya segera dibebaskan oleh tentara zionis Israel,” harapnya.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyiapkan langkah perlindungan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dari ancaman intersepsi atau penahanan sewaktu-waktu oleh militer Israel. Hingga Selasa (19/5/2026), Kemlu mencatat ada sembilan WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang ikut dalam misi tersebut.

Dari jumlah tersebut, lima WNI yang masuk rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dilaporkan ditangkap militer Israel di perairan Mediterania Timur saat menuju Gaza, Palestina. Sementara empat lainnya yang berada di dua kapal berbeda masih melanjutkan pelayaran di sekitar perairan Siprus.

Kemlu menyampaikan kondisi di lapangan masih terus berkembang dan penuh risiko. Empat WNI yang masih berada di laut pun tetap menghadapi ancaman intersepsi oleh militer Israel.

“Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Juru Bicara 1 Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangannya.

Yvonne menyatakan sebagai langkah antisipasi, Kemlu telah berkoordinasi dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri, di antaranya KBRI Ankara, KBRI Cairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul.

Mereka menyiapkan perlindungan kekonsuleran, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen perjalanan WNI disita, hingga dukungan layanan medis jika diperlukan.

"Perwakilan RI terkait juga terus menjalin komunikasi dengan otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses pemulangan para WNI dapat berlangsung tanpa kendala keimigrasian," jelasnya.

Di tingkat internasional, Indonesia turut bergabung bersama sembilan negara lainnya yakni Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Jordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam pernyataan bersama mengecam serangan Israel terhadap misi kemanusiaan GSF.

"Pemerintah Indonesia pun mendesak Israel agar segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, sekaligus menjamin distribusi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina tetap berjalan sesuai hukum humaniter internasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza.

Dalam rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis Indonesia, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, dan Andre Prasetyo Nugroho yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput misi kemanusiaan internasional.

“Kami mengikuti dengan penuh keprihatinan kabar mengenai jurnalis Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Di tengah situasi konflik, keselamatan insan pers harus selalu menjadi perhatian kita semua,” ungkap Meutya dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel Defense Forces, khususnya Israeli Navy, yang mencegat dan menangkap rombongan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 di perairan internasional saat dalam perjalanan menuju Gaza Strip, Palestine.

Insiden tersebut terjadi pada Senin (18/5/2026) ketika armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan dihentikan oleh militer Israel.

Armada Global Sumud berangkat dari Marmaris, Turkey pada Kamis (14/5/2026) dengan melibatkan 54 kapal yang diawaki relawan dari sekitar 70 negara. Saat penangkapan terjadi, kapal-kapal tersebut berada di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengecam keras pencegatan tersebut. Menurut dia, penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Jurnalis menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik. Tindakan penangkapan terhadap mereka di perairan internasional saat menjalankan kerja jurnalistik sangat kami sesalkan dan kami kecam,” kata Komaruddin dalam pernyataan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Di dalam rombongan itu terdapat sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI). Tiga di antaranya merupakan jurnalis, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

Dewan Pers juga meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan para jurnalis dan warga sipil Indonesia lainnya yang ditangkap militer Israel, sekaligus memastikan keselamatan mereka serta membantu proses pemulangan ke Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers serta memberi perlindungan agar media dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat jurnalis dan satu aktivis asal Indonesia dilaporkan diculik oleh militer Israel (IDF) saat mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 menuju Gaza.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, insiden bermula ketika salah satu kapal yang membawa rombongan flotilla dicegat di perairan Siprus, sekitar 300 kilometer dari Gaza, pada Senin (18/5/2026) pukul 11.00 waktu setempat.

Di kapal BoraLize, jurnalis Republika Bambang Nuroyono alias Abeng sempat mengaktifkan protokol intersepsi setelah terdeteksi kapal mencurigakan di sekitar armada flotilla.

Salah satu protokol yang dijalankan adalah mengirimkan video SOS sebagai peringatan apabila terjadi pencegatan oleh militer Israel. Tak lama setelah video tersebut dikirimkan, Abeng dilaporkan hilang kontak.

“Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini berada dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya,” kata Abeng dalam video yang diunggah melalui akun resmi @republikaonline.

Sementara itu, dari kapal Ozgurluk, tiga jurnalis Indonesia juga mengirimkan video SOS serupa, yakni jurnalis Republika Thoudy Badai, jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho, serta kontributor iNews, Beritasatu, dan CNN, Rahendro Herubowo. Ketiganya juga dilaporkan hilang kontak setelah pencegatan terjadi.

Di sisi lain, pasukan Israel turut mencegat dan membajak kapal Josef yang membawa sejumlah relawan kemanusiaan, termasuk seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Andi Prasadewa, relawan dari Rumah Zakat.

Adapun berdasarkan informasi dari Command Center Sumud Nusantara sekitar pukul 23.00 waktu Turki, dua kapal lainnya yakni Kasri Sadabad, yang membawa relawan WNI Asad Aras dan Hendro Prasetyo, serta kapal Zefiro yang dinaiki Herman Budianto dan Ronggo Wirsanu, dilaporkan masih terus berlayar.

“Masih ada harapan, semoga Allah jaga, Allah lindungi bisa tembus Gaza. Update waktu fajar dari Command Center Sumud Nusantara,” tulis akun Instagram @globalpeaceconvoy, Selasa (19/5/2026).

JAKARTA - Indonesia bersama 9 negara yakni Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol mengutuk tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menyatakan, ada lima dari sembilan WNI yang ditangkap tentara Zionis Israel.

"Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Rakyat Bangladesh, Republik Federatif Brasil, Republik Kolombia, Republik Indonesia, Kerajaan Hashemite Yordania, Negara Libya, Republik Maladewa, Republik Islam Pakistan, dan Kerajaan Spanyol mengutuk keras serangan Israel yang kembali dilancarkan terhadap Armada Global Sumud, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional terhadap penderitaan kemanusiaan yang dahsyat yang dialami rakyat Palestina," tulis pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri, pada Selasa (19/5/2026).

Para Menteri mengungkapkan keprihatinan mendalam intervensi Israel terhadap armada-armada sebelumnya di perairan internasional dan mengutuk berlanjutnya tindakan permusuhan yang menargetkan kapal-kapal sipil dan aktivis kemanusiaan.

"Serangan-serangan tersebut, termasuk serangan terhadap kapal-kapal dan penahanan sewenang-wenang terhadap para aktivis, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional," tegas para Menlu.

Para Menlu juga menyampaikan keprihatinan serius mengenai keselamatan dan keamanan para peserta sipil dalam pawai tersebut dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang ditahan, serta penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka.

Lebih lanjut, para Menlu juga menekankan bahwa serangan berulang terhadap inisiatif kemanusiaan damai mencerminkan pengabaian berkelanjutan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi.

"Menyerukan kepada komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moralnya, memastikan perlindungan warga sipil dan misi kemanusiaan, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakhiri impunitas dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran ini," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan meminta untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi.

"Saya sudah komunikasi dengan Kemlu untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi," tegas Dudung saat dihubungi SindoNews, Selasa (19/5/2026).

Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza, Palestina. Mereka terbagi dalam lima kapal dari total 54 kapal yang berlayar.

Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) menyatakan, lima dari sembilan WNI tersebut ditangkap tentara Zionis Israel. Informasi itu diterima GPCI per pukul 21.00 WIB, Senin (18/5/2026).

"Sampai sekarang belum bisa dipastikan posisi terkini dari 9 orang, 5 orang tertangkap dan 4 orang masih dibeberapa tempat," ujar Dudung.

Sebelumnya, Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI - Rumah Zakat.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne.

Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Bambang Noroyono alias Abeng hingga saat ini masih terus diupayakan untuk dihubungi guna mengetahui status kapal, termasuk kondisi Bambang Noroyono di kapal tersebut.

“Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” lanjutnya.

Yvonne juga menegaskan bahwa pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” ujarnya.

Sejak awal Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan para WNI.

Kemlu RI juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Dalam rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis Indonesia, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, dan Andre Prasetyo Nugroho yang tengah menjalankan tugas jurnalistik meliput misi kemanusiaan internasional.

“Kami mengikuti dengan penuh keprihatinan kabar mengenai jurnalis Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Di tengah situasi konflik, keselamatan insan pers harus selalu menjadi perhatian kita semua,” ungkap Meutya dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Meutya Hafid menegaskan, jurnalis hadir untuk membawa suara kemanusiaan dan menyampaikan fakta kepada publik dunia. Karena itu, kerja jurnalistik perlu dihormati dan diberikan ruang aman, terlebih dalam situasi krisis kemanusiaan.

Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), sedikitnya 10 kapal misi kemanusiaan telah ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Hingga kini, kapal yang membawa jurnalis masih belum dapat dihubungi dan status awak di dalamnya belum diketahui secara pasti.

Meutya menyatakan pihaknya mendukung langkah diplomatik Kemlu untuk memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh WNI dalam rombongan tersebut.

“Kemkomdigi akan terus berkoordinasi dengan Kemlu dan pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan dan mendukung langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia dalam misi tersebut,” imbuh Meutya.

Kemlu RI sebelumnya menyatakan telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah pelindungan serta percepatan pemulangan WNI apabila diperlukan.

“Doa dan harapan kami menyertai seluruh jurnalis dan relawan kemanusiaan agar senantiasa diberikan keselamatan,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengurus Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 di perairan internasional dan menahan sejumlah aktivis serta jurnalis. Di antara korban penahanan ilegal tersebut adalah dua jurnalis asal Indonesia, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai (anggota PFI).

Ketua Umum Pusat, Dwi Pambudo menyatakan, pencegatan bersenjata terhadap kapal kemanusiaan ini terjadi di wilayah perairan bebas (internasional), di sekitar 300 mil laut dari pantai Gaza atau dekat perairan Siprus.

"Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza," kata Dwi Pambudo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (19/5/2026).

Menurut laporan di Command Center GSF, jurnaslis Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika terkonfirmasi diculik oleh tentara Israel (IDF). Kapal yang mereka naiki, yakni Boralize dan Ozgurluk sempat lama kehilangan kontak dan tak diketahui nasibnya. Pada pukul 21.00 WIB, akhirnya dipastikan kedua kapal diintersepsi.

Bambang Noroyono satu-satunya WNI di Kapal Boralize. Sedangkan di Kapal Ozgurluk selain Thoudy Badai, terdapat Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.

Sebelum komunikasi terputus, jurnalis di lokasi sempat menyebarkan video darurat (SOS) yang mengonfirmasi bahwa kapal mereka telah diambil alih secara paksa oleh militer Israel.

Merespons krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap kemerdekaan pers ini, PFI Pusat menyatakan sikap tegas:

1. PFI menyatakan bahwa tindakan militer Israel membajak kapal kemanusiaan dan menahan jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik adalah bentuk kejahatan serius. Jurnalis bukanlah kombatan dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa.

2. PFI meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah diplomatik agresif demi menyelamatkan Bambang Noroyono, Thoudy Badai, serta seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kapal tersebut. Pemerintah harus memastikan keselamatan fisik dan hak-hak konsuler mereka terpenuhi.

3. PFI mengajak seluruh komunitas pers nasional dan organisasi profesi jurnalis internasional serta nasional untuk bersama-sama menekan Israel agar menghentikan kekerasan terhadap jurnalis.

PFI Pusat terus memantau perkembangan situasi saat ini dan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta jaringan organisasi pers internasional. "Perlindungan terhadap jurnalis di medan konflik adalah harga mati demi tegaknya kebenaran informasi," tegas Dwi Pambudo.