JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai USD433,4 miliar atau setara Rp7.658 triliun. Pertumbuhan ULN tercatat melambat menjadi 0,8% secara tahunan, dibandingkan 1,9% pada kuartal IV-2025.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

BI mencatat ULN pemerintah tetap terjaga dengan posisi sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I-2026. Namun, pertumbuhannya melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,5% secara tahunan, seiring dinamika aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

Pengelolaan ULN pemerintah dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan pada sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Dari sisi struktur, ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai hampir seluruh total utang. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko pembiayaan jangka pendek.

Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan menjadi USD191,4 miliar dari USD194,2 miliar pada kuartal sebelumnya. Penurunan terjadi pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan, yang masing-masing mencatat kontraksi secara tahunan.

Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan. Pangsa keempat sektor tersebut mencapai lebih dari 80,4% dari total ULN swasta, dengan dominasi utang jangka panjang sekitar 76,6%.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurun menjadi 29,5% serta dominasi utang jangka panjang sebesar 85,4% dari total ULN. Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas dan mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tajam pada perdagangan Senin (18/5/2026) pagi hingga saat ini. Hingga pukul 11.43 WIB, IHSG turun 249,605 poin atau 3,71 persen ke level 6.473,714.

IHSG dibuka di level 6.628,976 dan sempat menyentuh level tertinggi harian di 6.631,282. Namun tekanan jual terus mendominasi perdagangan hingga indeks menyentuh level terendah di 6.398,786.

Grafik intraday menunjukkan pelemahan berlangsung sejak awal sesi perdagangan. Aktivitas perdagangan tercatat cukup ramai dengan volume transaksi mencapai 20,727 miliar saham dan nilai transaksi sebesar Rp11,532 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,66 juta kali transaksi.

Mayoritas saham berada di zona merah. Sebanyak 689 saham melemah, sementara hanya 73 saham menguat dan 55 saham stagnan. Kondisi ini mencerminkan tekanan jual yang terjadi secara luas di pasar saham domestik.

Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp11.368,497 triliun.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada kuartal I-2026.

Posisi ULN hingga Maret 2026 tercatat sebesar USD433,4 miliar, atau tumbuh sebesar 0,8 persen (yoy) melambat dibandingkan dengan kuartal IV-2025 sebesar 1,9 persen.

"Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta," tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam laman resmi BI, Senin (18/5/2026).

Adapun utang luar negeri pemerintah tumbuh lebih rendah 3,8 persen (yoy) atau sebesar USD214,7 miliar, dibandingkan pertumbuhan pada kuartal IV-2025 sebesar 5,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian," tutur Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,5 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta turun menjadi USD191,4 miliar dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV-2025 sebesar USD194,2 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy).

Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,3 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

Denny menyebut, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I-2026 dari 30 persen pada kuartal IV-2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN.

(DESI ANGRIANI)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Ekonomi Kreatif DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, menilai penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah justru membawa keuntungan bagi Indonesia, khususnya di sektor ekspor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai USD 282,91 miliar, meningkat 6,15% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD 266,52 miliar.

“Justru kurs dolar hari ini menguntungkan ekspor Indonesia. Nilai total ekspor tercatat USD 282,91 miliar, naik 6,15% secara tahunan. Kinerja ini memberikan surplus neraca perdagangan sebesar USD 41,05 miliar,” tulisnya di akun X, Senin (18/5).

Ia juga mengaku sependapat terhadap Presiden Prabowo Subianto bahwa penguatan dolar AS terhadap rupiah tidak berdampak besar pada masyarakat desa.

"Saya sepakat apa yang disampaikan Presiden @prabowo, kurs dollar hari ini tidak terlalu berdampak di desa," ucapnya.

Ia juga sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa penguatan dolar tidak berdampak besar pada masyarakat desa. Menurutnya, impor barang konsumsi masih rendah, hanya sekitar 9%, kecuali kedelai yang mencapai 90% impor.

“Impor bahan konsumsi seperti buah, daging, pakaian, sepatu, ponsel, laptop, kosmetik, dan skincare angkanya baru 9%. Kecuali kedelai, 90% impor,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa masyarakat di desa tidak banyak menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Museum Ibu Marsinah di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026), sebagai tanggapan atas tudingan sejumlah pihak yang menilai pelemahan rupiah terhadap dolar berpotensi menimbulkan krisis.

"Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya tidak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa. Rupiah begini, dollar begini, orang rakyat di desa enggak pakai dollar kok," ungkapnya.

Menurutnya, kondisi Indonesia justru lebih aman dan stabil dibandingkan banyak negara lain yang tengah panik menghadapi persoalan pangan dan energi.

“Pangan-energi aman ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak, banyak yang diberikan Yang Mahakuasa,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis per hari ini (18/5/2026) dengan kenaikan batas maksimum komisi dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat 15 kali lipat.

Berbeda dengan komisi platform standar, Biaya Komisi Dinamis adalah potongan yang dikenakan kepada penjual atas setiap pesanan yang berhasil dikirim. Sebagai kompensasi dari potongan ini, penjual tidak lagi dibebankan biaya tambahan secara terpisah untuk program promosi dasar. Platform menggunakan dana ini untuk membiayai subsidi yang mendorong visibilitas produk dan konversi penjualan.

"Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim," tulis TikTok Shop dalam websitenya, dikutip Senin (18/5/2026).

Rumus perhitungan yang digunakan yakni tarif kategori dikalikan dengan harga produk setelah dikurangi diskon dari penjual. Perlu dicatat, biaya ini sudah termasuk PPN dan akan tetap dikenakan meskipun pesanan dikembalikan (refund) oleh pembeli setelah barang berhasil diterima.

Perubahan yang paling mencolok terletak pada kenaikan batas atas (capping) biaya per item. Sebelumnya, beban penjual "terlindungi" oleh batas maksimal yang cukup rendah (Rp40.000), namun kini batasan tersebut diperlebar hingga belasan kali lipat (Rp650,000).

Sebagai perbandingan, pada kategori Pakaian & Sepatu Wanita dengan harga produk sebesar Rp1 juta, skema sebelum 18 Mei 2026 mengenakan tarif komisi 5,50% dengan hasil hitung Rp55.000, namun biaya yang dipotong hanya sebesar Rp40.000 karena adanya batas maksimal (cap) lama.

Sementara itu, mulai 18 Mei 2026, tarif komisi naik menjadi 8,00% dengan hasil hitung Rp80.000, di mana seluruh nominal tersebut akan dipotong langsung dari penjual karena nilainya belum melampaui batas maksimal baru yang kini diperlonggar hingga Rp650.000.

Contoh lain, untuk kategori barang mahal seperti laptop seharga Rp20 juta, penerapan tarif komisi komputer sebesar 4,00% menghasilkan perhitungan biaya senilai Rp800.000. Namun, karena adanya kebijakan batas maksimal biaya terbaru, nominal yang dipotong tetap tertahan pada angka Rp650.000, bukan Rp800.000.

Meskipun angka ini tertahan pada Rp650.000, tetapi jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan lama yang hanya membebankan biaya maksimal sebesar Rp40.000.

Keluhan Pelanggan

Menanggapi hal tersebut, pedagang TikTok Shop @rekomendafi mengaku kebijakan baru TikTok Shop akan membuatnya terbebani karena harga tarif naik signifikan pada 18 Mei nanti.

“Jadi para seller yang sudah naikkan harga, kamu harus naikkan harga lagi karena ada kebijakan ini, capek jualan di TikTok,” tulis seller dalam akun tersebut.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh seller TikTok lainnya yang bernama Koh Dennies. Dia mengatakan kenaikan biaya ini membuat UMKM Indonesia sulit bersaing. Selain Biaya Komisi Dinamis, kata Dennies, seller juga akan dibebankan dengan ⁠Biaya Pengiriman (Ongkir) untuk Pengembalian Barang.

Penjual dikenakan hingga Rp5.000 untuk biaya pengiriman ke pembeli karena pengiriman yang gagal. Selain itu, Penjual juga akan dikenakan biaya pengembalian barang/dana hingga Rp5.000 per pengiriman karena kesalahan pembeli. Alhasil, total beban baru yang dipikul bisa mencapai Rp10.000. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juni 2026.

“Ini pertama kali saya lihat mungkin Rp65.000 per item, ternyata enggak Rp650.000,” kata Dennies.

Menteri UMKM Larang Tarif Naik

Sebelumnya, Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekspansi industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) mendorong meningkatnya kebutuhan bahan baku yang stabil dan konsisten. Pertumbuhan kedai kopi, gerai minuman kekinian, serta sistem penjualan daring membuat efisiensi rantai pasok menjadi faktor kunci bagi pelaku usaha kuliner.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan industri makanan dan minuman secara konsisten menjadi salah satu subsektor manufaktur dengan kontribusi pertumbuhan terbesar terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Pada periode pemulihan ekonomi, sektor ini tumbuh rata-rata sekitar 4 hingga 5 persen, ditopang perubahan gaya hidup urban dan meningkatnya konsumsi produk siap saji.

Pertumbuhan tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan bahan baku, terutama pemanis alami yang menjadi komponen utama berbagai produk minuman modern. Ketidakstabilan rasa maupun ketersediaan komoditas dinilai dapat memengaruhi efisiensi operasional dan margin usaha, terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak cepat mengikuti tren pasar.

Merespons kebutuhan tersebut, CV Jagoan Food melalui jenama Palmarie mengembangkan sistem suplai bahan baku berbasis kebutuhan bisnis ke bisnis (B2B) dan UMKM. Perusahaan yang beroperasi sejak 2019 ini memfokuskan distribusi gula berbasis nira dengan standar konsistensi rasa yang disesuaikan dengan kebutuhan industri komersial.

Perusahaan melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan jenis usaha kuliner. Untuk segmen minuman seperti boba dan milk tea, disediakan varian brown sugar premium yang diarahkan menghasilkan karakter karamelisasi stabil. Sementara tren kopi berbasis espresso dan latte direspons melalui penyediaan gula aren cair dengan profil aroma autentik.

Direktur CV Jagoan Food Arie Adrian menjelaskan, tingginya dinamika industri F&B membuat pengelolaan logistik dan pengendalian mutu bahan baku menjadi faktor penentu keberlanjutan bisnis. “Dinamika pasar F&B saat ini menuntut kecepatan sekaligus konsistensi pasokan agar pelaku usaha dapat menjaga kualitas produk dan efisiensi operasional,” kata Arie dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, stabilitas rantai pasok bukan lagi sekadar persoalan distribusi, tetapi juga kemampuan menyesuaikan karakter bahan baku dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.

“Oleh karena itu, strategi operasional kami berpusat pada optimalisasi kapasitas produksi yang terukur dan penerapan standar kelayakan higienis yang ketat. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha F&B tidak perlu lagi menghadapi fluktuasi kualitas pemanis alami yang berisiko mengubah identitas rasa,” katanya.

Di tengah pertumbuhan sektor F&B yang masih berlanjut, kesiapan penyedia bahan baku dalam menjaga kualitas, kontinuitas suplai, serta efisiensi distribusi diperkirakan akan semakin menentukan daya saing pelaku usaha kuliner dalam jangka panjang.

NILAI tukar rupiah kembali menjadi sumber kegelisahan publik. Ketika dolar Amerika Serikat menembus Rp 17.600 (15/5/2026), keresahan tidak lagi hanya terasa di ruang dealing room perbankan atau pasar modal.

Dampaknya mulai menjalar ke dapur rumah tangga, warung kecil, pengrajin tahu-tempe, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada bahan baku impor.

Pertanyaannya kini bukan sekadar mengapa rupiah melemah. Pertanyaan yang jauh lebih mengusik adalah: seberapa buruk rupiah benar-benar terpuruk?

Apakah ini sekadar gejolak musiman akibat tekanan global, atau tanda bahwa fondasi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan yang lebih dalam?

Di tengah situasi tersebut, masyarakat sebenarnya sedang membaca sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angka kurs. Publik membaca rasa aman.

Membaca masa depan daya beli. Membaca kemungkinan harga kebutuhan pokok kembali naik.

Bahkan membaca arah kebijakan ekonomi negara. Karena pada akhirnya, rupiah bukan hanya simbol mata uang, melainkan simbol kepercayaan terhadap masa depan ekonomi Indonesia.

Ketika Dolar Mengguncang Periuk Rakyat

Banyak orang masih menganggap pelemahan rupiah hanya urusan pasar keuangan.

Padahal efek rambatannya sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika rupiah melemah, biaya impor naik, harga bahan baku meningkat, ongkos produksi terdorong naik, lalu perlahan tekanan itu merembet ke harga barang konsumsi masyarakat.

Indonesia masih bergantung pada impor untuk banyak kebutuhan strategis: energi, kedelai, gandum, bahan baku industri, alat kesehatan, hingga komponen teknologi.

Karena itu, setiap kali dolar menguat, ekonomi domestik ikut bergetar.

Di pasar tradisional, masyarakat mungkin tidak membicarakan istilah “depresiasi rupiah”.

Namun mereka merasakan dampaknya dalam bentuk lain: minyak goreng yang naik, ukuran barang kebutuhan yang mengecil, biaya sekolah yang terasa semakin berat, atau harga transportasi yang perlahan merangkak naik.

Di titik inilah rupiah berubah menjadi persoalan psikologi ekonomi.

Ketika rupiah melemah terlalu dalam, masyarakat mulai menahan konsumsi, pelaku usaha menunda ekspansi, dan pasar menjadi lebih mudah panik.

Pelemahan rupiah akhirnya bukan hanya soal kurs, tetapi soal suasana batin ekonomi nasional.

Salah satu tekanan terbesar terhadap rupiah datang dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Hingga Mei 2026, The Fed masih mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50–3,75 persen.

Tingkat bunga ini tetap dianggap tinggi di tengah ekonomi global yang mulai melambat.

Masalahnya bukan hanya pada besar kecilnya suku bunga tersebut, melainkan pesan yang dibaca pasar global. Dolar AS masih dipandang memberikan imbal hasil menarik sekaligus relatif aman. Akibatnya, investor dunia lebih memilih menyimpan dana dalam aset berbasis dolar dibandingkan masuk ke negara berkembang seperti Indonesia.

Lebih jauh lagi, pasar bahkan mulai memperkirakan penurunan suku bunga AS akan tertunda lebih lama.

Goldman Sachs dan Bank of America memproyeksikan pemangkasan bunga kemungkinan baru terjadi pada akhir 2026 atau bahkan 2027 karena inflasi Amerika masih tinggi dan harga energi dunia meningkat akibat konflik geopolitik.

Inflasi Amerika pada April 2026 sendiri tercatat mencapai 3,8 persen, jauh di atas target ideal The Fed sebesar 2 persen.

Artinya, dolar kemungkinan masih akan tetap kuat dalam waktu cukup lama. Dan selama dolar masih menjadi “raja dunia”, tekanan terhadap rupiah belum akan benar-benar hilang.

Bank Indonesia Tidak Bisa Bertarung Sendiri

Selama ini publik cenderung melihat stabilitas rupiah sebagai tanggung jawab Bank Indonesia semata.

Padahal mempertahankan rupiah tidak cukup hanya dengan intervensi pasar atau menaikkan suku bunga.

Jika hanya mengandalkan cadangan devisa untuk membendung dolar, yang terjadi hanyalah pertahanan jangka pendek.

Akar persoalannya jauh lebih struktural: Indonesia belum sepenuhnya mampu menghasilkan devisa yang kuat dan berkelanjutan.

Ekspor berbasis penghiliran memang mulai berkembang, tetapi ketergantungan impor masih tinggi.

Pariwisata belum sepenuhnya pulih sebagai mesin devisa. Industri domestik juga masih banyak bergantung pada bahan baku luar negeri.

Karena itu, menjaga rupiah semestinya menjadi orkestrasi nasional. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter.

Pemerintah memperkuat sektor riil. Industri mempercepat substitusi impor. UMKM didorong masuk rantai pasok ekspor.

Dunia pendidikan dan riset menghasilkan inovasi yang mampu mengurangi ketergantungan luar negeri.

Tanpa perubahan struktural seperti itu, rupiah akan terus mudah terguncang setiap kali dunia mengalami krisis.

Seberapa buruk rupiah bisa terpuruk? Dalam jangka pendek, rupiah masih berpotensi bergerak fluktuatif dan cenderung melemah selama dolar AS tetap kuat dan ketegangan geopolitik global belum mereda.

Pasar masih menunggu arah suku bunga Amerika, harga minyak dunia, serta kepastian stabilitas ekonomi global.

Namun ukuran “seberapa buruk” rupiah terpuruk sesungguhnya bukan hanya dilihat dari angka kurs.

Yang lebih penting adalah apakah masyarakat masih mampu bertahan ketika rupiah melemah.

Apakah harga kebutuhan pokok masih terkendali. Apakah lapangan kerja tetap tersedia.

Apakah UMKM tetap hidup. Dan apakah publik masih percaya bahwa ekonomi Indonesia memiliki arah yang jelas.

Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah mengalami tekanan mata uang. Negara yang kuat adalah negara yang tetap produktif ketika mata uangnya ditekan.

Karena itu, pertanyaan tentang rupiah sejatinya adalah pertanyaan tentang arah ekonomi Indonesia sendiri.

Apakah Indonesia hanya akan terus bertahan dengan pola lama yang bergantung pada impor dan modal asing, atau mulai berani membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan tahan guncangan?

Sebab sejarah menunjukkan, mata uang tidak pernah benar-benar jatuh sendirian.

Di belakangnya selalu ada cerita tentang arah kebijakan, struktur ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap masa depan sebuah bangsa.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mengembangkan compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif dari liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi diproyeksi menghadapi sejumlah hambatan yang harus dimitigasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan CNG 3 kilogram kg bukan ditujukan untuk menggantikan liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut, CNG hanya difungsikan sebagai alternatif dari LPG. Laode juga menyebut implementasi program CNG akan dilakukan secara bertahap.

“Sebenarnya alternatif dan pengganti kan, artinya sama, tetapi kalau kita bilang pengganti itu berarti masif dan besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapannya,” jelas Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Minggu (17/5/2026).

Laode melanjutkan, saat ini pemerintah tengah menganalisis beragam aspek dalam pengembangan tabung gas CNG 3 kg. Salah satu aspek yang dibahas adalah terkait keamanan mengingat CNG memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan LPG.

Dia menambahkan, kajian tersebut melibatkan kementerian/lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).

"Selain itu, ada juga Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan standarnya. Ini semua kita sedang konsolidasikan semua agar aspek ini bisa kita handle,” jelas Laode.

Laode melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan proyek percontohan (pilot project) untuk penerapan CNG 3 kg mulai tahun ini.

Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG subsidi perlu diapresiasi sebagai langkah alternatif pemerintah di tengah membengkaknya subsidi LPG yang kini mencapai sekitar Rp87 triliun per tahun. Meski demikian, dia mengatakan implementasi di lapangan membutuhkan persiapan panjang dari sisi regulasi maupun operasional.

“Secara komersial sangat menjanjikan, namun perlu tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan standar keselamatan kerja. Budaya kita itu seeing is believing,” katanya.

Menurut Hadi, penggunaan CNG berpotensi menekan subsidi energi hingga lebih dari 30% apabila dijalankan secara masif dan terstruktur. Namun, statusnya sebagai energi alternatif membuat dampaknya terhadap penurunan impor LPG tidak akan signifikan apabila implementasinya tidak dilakukan secara serius.

Hadi menilai penggunaan CNG cukup realistis karena teknologi pendukungnya sudah tersedia dan dapat diintegrasikan dengan infrastruktur gas yang ada saat ini. Selain itu, peralatan CNG tube dan aksesorinya dinilai kompatibel dengan kompor rumah tangga yang sudah digunakan masyarakat.

Adapun, sejumlah keuntungan penggunaan CNG diantaranya adalah harga yang lebih murah dibanding LPG, tidak bergantung pada impor, hingga emisi karbon yang lebih rendah.

Menurutnya, pengembangan CNG juga dapat diintegrasikan dengan jaringan pipa gas Trans Jawa ruas Gresik–Cirebon melalui pembangunan mother station di sepanjang jalur pipa.

Di sisi lain, Hadi mengingatkan bahwa penggunaan CNG memiliki risiko tinggi lantaran tekanan gas mencapai sekitar 250 bar. Kondisi tersebut membuat implementasinya tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa prosedur operasi standar (SOP) yang matang.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menambahkan pengembangan CNG rumah tangga masih terkendala kesiapan teknologi dan standar keselamatan yang belum sepenuhnya matang.

Dia mengatakan dalam kondisi saat ini, penggunaan database dan teknologi yang tersedia tetap dapat menciptakan efisiensi subsidi energi sekitar 5%—10%. Efisiensi tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan penguatan investasi dan terciptanya skala ekonomi industri CNG nasional.

“Minimal dengan database yang sekarang, teknologinya sudah oke, akan terjadi penghematan 5% sampai 10%,” katanya.

Menurutnya, efisiensi penggunaan CNG dapat meningkat di atas 10% apabila investasi infrastruktur dan pengembangan teknologi sudah berjalan optimal.

Yayan menilai pengembangan CNG dalam tahap awal lebih realistis dilakukan di wilayah yang dekat dengan jaringan infrastruktur energi eksisting milik Pertamina, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa. Wilayah tersebut mencakup Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang.

Sementara itu, daerah lain masih membutuhkan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur seperti high pressure storage dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Dia mengingatkan pengiriman CNG menggunakan tabung seperti pola distribusi LPG saat ini memiliki risiko keselamatan yang tinggi apabila tidak dibarengi standar keamanan yang memadai.

“Mungkin saat ini bisa dilakukan deployment lewat tabung seperti SPBU, tapi sangat berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan,” ujarnya.

Selain infrastruktur, Yayan juga mendorong pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2025 terkait penerbitan lisensi bisnis berisiko tinggi melalui online single submission (OSS). Menurutnya, penyederhanaan perizinan diperlukan agar investasi di sektor storage, transportasi, dan perdagangan gas dapat bergerak lebih cepat.

Dia menyebut jumlah izin yang saat ini mencapai sekitar 320 perlu dipangkas menjadi sekitar 140 izin agar pengembangan industri CNG lebih kompetitif.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu mempercepat adaptasi standar sertifikasi untuk tabung CNG 3 kilogram, termasuk penggunaan teknologi metal organic framework (MOF) yang mampu menyimpan metana pada tekanan rendah sehingga lebih aman dibanding teknologi konvensional.

Yayan menjelaskan sertifikasi silinder CNG juga perlu diperkuat karena tekanan penyimpanannya sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan LPG dengan tekanan minimum mencapai 8.100 psi.

Menurutnya, pengembangan industri CNG tetap memiliki prospek jangka panjang yang menarik karena harga gas relatif lebih kompetitif dibandingkan LPG.

Dia menyebut harga CNG saat ini berkisar Rp6.800—Rp7.600 per meter kubik, sedangkan harga keekonomian LPG 3 kilogram telah mencapai sekitar Rp42.750 per tabung.

Selain itu, CNG dinilai lebih stabil terhadap gejolak harga minyak dunia karena Indonesia memiliki cadangan gas yang besar. Meski begitu, efisiensi harga tetap bergantung pada kesiapan rantai pasok domestik.

“Kalau rantai pasoknya tidak efisien, tetap akan mahal. Jadi yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah rantai pasoknya,” katanya.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan adanya ancaman stranded asset untuk infrastruktur CNG di masa depan. Hal tersebut seiring dengan arah transisi energi global yang bergerak menuju elektrifikasi dan energi rendah karbon.

“Oleh karena itu, CNG harus diposisikan sebagai bridge fuel, bukan tujuan akhir,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam roadmap transisi energi global, gas masih dibutuhkan dalam 15 hingga 20 tahun ke depan sebagai energi transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur CNG secara agresif dengan asumsi sebagai solusi permanen justru dinilai berisiko menciptakan ketergantungan karbon (carbon lock-in) ketika dunia mulai meninggalkan energi fosil pasca-2035.

Menurut Yusuf, pemerintah perlu memastikan kebijakan energi transisi tidak hanya berorientasi pada pengurangan impor energi dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan arah transformasi energi global dalam jangka panjang.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak punya kepentingan lain selain menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan Presiden Prabowo ini setelah resmi menyerahkan penambahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).

"Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," ungkap Prabowo dalam sambutannya.

Diketahui, Indonesia resmi menambah 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, dan Radar GCI GM403. Selain pesawat tempur diserahkan juga Rudal Air to Air Beyond Visual Range (BVR) Meteor dan Smart Weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa melihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, menambah sistem pertahanan adalah syarat utama menjaga pertahanan negara.

"Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan terus menambah sistem pertahanan untuk mengamankan wilayah udara, laut, dan darat.

"Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia akhirnya resmi kedatangan teknologi Range Extender Electric Vehicle lewat Changan Deepal S05.

Langkah yang diambil oleh Indomobil Group ini pragmatis. Mereka memberi kenyamanan mobil listrik penuh, namun sekaligus menghapus penyakit utama pencinta EV: cemas kehabisan baterai harian (range anxiety).

Mobil ini memadukan sensasi berkendara halus khas baterai murni dengan fleksibilitas mesin bensin yang bertindak sebagai generator cadangan.

Pasar kendaraan listrik (EV) tanah air memang sedang gandrung. Pada kuartal keempat 2025, pangsa pasar EV nasional mencatatkan fase pertumbuhan tertinggi hingga menembus angka 18%.

Di sinilah Changan masuk memanfaatkan momentum lewat kekuatan jaringan Indomobil Group (Salim Group) yang memiliki lebih dari 300 diler dan 8.000 titik layanan purna jual di seluruh Indonesia.

"Melalui Deepal S05 REEV, kami ingin menghadirkan cara baru dalam menikmati kendaraan elektrifikasi yang lebih realistis untuk kebutuhan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh. Teknologi REEV bekerja dengan motor listrik sebagai penggerak utama, sehingga pengalaman berkendara tetap halus, senyap, dan responsif seperti mobil listrik murni," tutur Setiawan Surya, CEO Changan Indonesia.

Spesifikasi Utama dan Jarak Tempuh Changan Deepal S05 REEV

Secara teknis, kemampuan jelajah medium SUV ini sangat relevan dengan kondisi geografis dan infrastruktur pengisian daya di Indonesia yang belum merata di setiap daerah.

•⁠ ⁠Jarak Tempuh Mode Listrik Murni (Pure EV): Sanggup melaju hingga 170 KM hanya dengan mengandalkan daya baterai penuh.

•⁠ ⁠Jarak Tempuh Kombinasi (REEV Mode): Mampu menembus jangkauan total lebih dari 1.200 KM berkat bantuan pengisian mandiri dari mesin generator.

•⁠ ⁠Sistem Penggerak: Roda kendaraan digerakkan sepenuhnya 100% oleh motor listrik, bukan oleh mesin pembakaran internal.

Fitur Unggulan dan Cara Kerja Teknologi REEV Changan

Teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV) di dalam Deepal S05 menawarkan kenyamanan berkendara yang berbeda dibandingkan sistem elektrifikasi konvensional.

1.⁠ ⁠Sensasi Berkendara Senyap Khas BEV

Karena roda digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik, akselerasi yang dihasilkan terasa sangat instan, responsif, dan senyap. Tidak ada hentakan perpindahan gigi transmisi karena sistem mekanisnya mengadopsi karakter mobil listrik murni.

2.⁠ ⁠Mesin Bensin Khusus Bertindak Sebagai Genset Cerdas

Ibaratnya, Anda membeli mobil listrik tetapi bonus membawa genset sendiri di bagasi. Mesin bensin di dalam Deepal S05 REEV tidak terhubung ke roda. Tugas tunggalnya hanyalah bekerja secara konstan dan sangat tenang untuk memproduksi energi listrik, yang kemudian disalurkan langsung untuk menjaga suplai daya baterai tetap optimal.

Perbandingan Sistem REEV dengan Teknologi BEV, HEV, dan PHEV

Untuk memahami peta teknologi New Energy Vehicle (NEV) global milik Changan yang memiliki pengalaman manufaktur lebih dari 40 tahun, 14 basis produksi global, dan 10 pusat R&D, berikut adalah rincian komparasi sistem elektrifikasinya:

Battery Electric Vehicle (BEV)

Karakter: Elektron murni 100% tanpa mesin bensin hibrida sama sekali.

Contoh Model: Changan Lumin dan Deepal S07.

Kelemahan: Sepenuhnya bergantung pada antrean colokan eksternal (SPKLU).

Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Karakter: Menggabungkan mesin bensin dan baterai berkapasitas relatif kecil. Motor listrik hanya bertindak membantu kerja mesin saat akselerasi awal.

Contoh Model: Changan CS55 dan CS75 yang mengusung teknologi BlueCore Hybrid (diperkenalkan di Beijing Auto Show 2026).

Kelemahan: Tidak memiliki fitur pengisian daya eksternal.

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

Kaeakter: Baterai bisa dicas eksternal dan bisa melaju dengan mode listrik murni jarak dekat. Namun saat baterai habis, mesin bensin akan langsung mengambil alih untuk memutar roda kendaraan secara mekanis.

Contoh Model: Changan UNI-K dan UNI-V.

Range Extended Electric Vehicle (REEV)

Karakter: Sensasi berkendara identik dengan BEV karena mesin bensin murni hanya bertindak sebagai generator internal pembuat listrik.

Contoh Model: Changan Deepal S05 REEV.

Pertanyaan Terpopuler Mengenai Changan Deepal S05 REEV

Apa perbedaan utama teknologi REEV dibanding Hybrid biasa (HEV)?

Pada sistem HEV, roda digerakkan bergantian atau bersamaan oleh mesin bensin dan motor listrik. Sedangkan pada REEV seperti Deepal S05, roda 100% digerakkan oleh motor listrik, sementara mesin bensin hanya berfungsi sebagai genset pembuat daya baterai.

Apakah Changan Deepal S05 REEV harus selalu dicas di SPKLU?

Tidak wajib. Baterainya bisa diisi secara mandiri di jalan oleh mesin generator internalnya, memberikan fleksibilitas tinggi saat Anda melakukan perjalanan mudik atau lintas daerah yang minim infrastruktur pengecasan.

Berapa total jarak tempuh terjauh mobil ini?

Dalam kondisi tangki bensin dan baterai terisi penuh, mode kombinasi REEV mampu menempuh jarak total lebih dari 1.200 KM.

Siapa distributor resmi Changan di Indonesia?

Changan di Indonesia berada di bawah naungan Indomobil Group yang telah melayani lebih dari 29 juta pengguna secara global melalui ekosistem otomotifnya yang terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis data posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2026 yang tercatat mencapai 433,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7.654 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.658 per dolar AS.

Pertumbuhan ULN secara tahunan melambat menjadi 0,8 persen dibandingkan kuartal atau triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,9 persen. Dilansir keterangan BI, Senin (18/5/2026), perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan ULN sektor publik dan swasta.

"ULN pemerintah masih tumbuh, namun lebih rendah, sementara ULN swasta mengalami penurunan," katanya.

ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.791 triliun. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,8 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,5 persen pada triwulan IV 2025.

Bank Indonesia menyebut perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemerintah menyatakan pengelolaan ULN dilakukan secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan terbesar diarahkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen, administrasi pemerintahan dan pertahanan 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Jakarta: Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terpantau tidak mengalami perubahan setelah periode libur panjang memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

Sejumlah operator SPBU besar seperti Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy sama-sama mempertahankan harga jual mereka sejak awal Mei 2026.

Di SPBU Pertamina wilayah Jakarta, harga BBM tercatat stabil tanpa penyesuaian sejak 4 Mei 2026. Jenis bahan bakar seperti Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter, sementara Solar subsidi berada di level Rp6.800 per liter.

Untuk jenis nonsubsidi, Pertamax dijual Rp12.300 per liter, Pertamax Turbo Rp19.900 per liter, dan Pertamax Green Rp12.900 per liter. Adapun untuk bahan bakar diesel, Dexlite dibanderol Rp26.000 per liter, sedangkan Pertamina Dex mencapai Rp27.900 per liter.

Stabilnya harga juga terlihat di jaringan SPBU Shell, yang sebelumnya sempat menghadapi gangguan pasokan pada awal tahun.

Saat ini, Shell kembali menjual varian diesel V-Power Diesel dengan harga Rp30.890 per liter sejak 9 Mei 2026, tanpa perubahan dari periode sebelumnya.

Sementara itu, SPBU BP menunjukkan pola harga yang relatif tetap sejak awal Maret 2026. Penurunan sempat terjadi pada BP Ultimate Diesel, yang kini berada di level Rp29.890 per liter dari sebelumnya Rp30.890 per liter. Untuk varian lainnya, BP Ultimate dijual Rp12.930 per liter dan BP 92 berada di harga Rp12.390 per liter.

Di sisi lain, Vivo Energy juga belum melakukan penyesuaian harga sejak awal Mei 2026. Produk Revvo 92 tetap dijual Rp12.390 per liter, sementara Diesel Primus berada di level Rp30.890 per liter.

Dengan kondisi tersebut, pasar BBM domestik saat ini cenderung berada dalam fase stabil setelah periode libur panjang, tanpa adanya fluktuasi harga signifikan di berbagai SPBU utama.

(SAW)