Setumpuk Pekerjaan Rumah Pengembangan CNG demi Pangkas Subsidi Energi
Meski menjanjikan, implementasi CNG menghadapi tantangan regulasi dan keamanan. Pengembangan CNG diharapkan menekan subsidi energi hingga 30%.
(Bisnis.Com) 18/05/26 11:40 223471
Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mengembangkan compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) sebagai alternatif dari liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi diproyeksi menghadapi sejumlah hambatan yang harus dimitigasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan CNG 3 kilogram kg bukan ditujukan untuk menggantikan liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut, CNG hanya difungsikan sebagai alternatif dari LPG. Laode juga menyebut implementasi program CNG akan dilakukan secara bertahap.
“Sebenarnya alternatif dan pengganti kan, artinya sama, tetapi kalau kita bilang pengganti itu berarti masif dan besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapannya,” jelas Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Minggu (17/5/2026).
Laode melanjutkan, saat ini pemerintah tengah menganalisis beragam aspek dalam pengembangan tabung gas CNG 3 kg. Salah satu aspek yang dibahas adalah terkait keamanan mengingat CNG memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan LPG.
Dia menambahkan, kajian tersebut melibatkan kementerian/lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).
"Selain itu, ada juga Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan standarnya. Ini semua kita sedang konsolidasikan semua agar aspek ini bisa kita handle,” jelas Laode.
Laode melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan proyek percontohan (pilot project) untuk penerapan CNG 3 kg mulai tahun ini.
Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG subsidi perlu diapresiasi sebagai langkah alternatif pemerintah di tengah membengkaknya subsidi LPG yang kini mencapai sekitar Rp87 triliun per tahun. Meski demikian, dia mengatakan implementasi di lapangan membutuhkan persiapan panjang dari sisi regulasi maupun operasional.
“Secara komersial sangat menjanjikan, namun perlu tata kelola yang baik dan benar sesuai dengan standar keselamatan kerja. Budaya kita itu seeing is believing,” katanya.
Menurut Hadi, penggunaan CNG berpotensi menekan subsidi energi hingga lebih dari 30% apabila dijalankan secara masif dan terstruktur. Namun, statusnya sebagai energi alternatif membuat dampaknya terhadap penurunan impor LPG tidak akan signifikan apabila implementasinya tidak dilakukan secara serius.
Hadi menilai penggunaan CNG cukup realistis karena teknologi pendukungnya sudah tersedia dan dapat diintegrasikan dengan infrastruktur gas yang ada saat ini. Selain itu, peralatan CNG tube dan aksesorinya dinilai kompatibel dengan kompor rumah tangga yang sudah digunakan masyarakat.
Adapun, sejumlah keuntungan penggunaan CNG diantaranya adalah harga yang lebih murah dibanding LPG, tidak bergantung pada impor, hingga emisi karbon yang lebih rendah.
Menurutnya, pengembangan CNG juga dapat diintegrasikan dengan jaringan pipa gas Trans Jawa ruas Gresik–Cirebon melalui pembangunan mother station di sepanjang jalur pipa.
Di sisi lain, Hadi mengingatkan bahwa penggunaan CNG memiliki risiko tinggi lantaran tekanan gas mencapai sekitar 250 bar. Kondisi tersebut membuat implementasinya tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa prosedur operasi standar (SOP) yang matang.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menambahkan pengembangan CNG rumah tangga masih terkendala kesiapan teknologi dan standar keselamatan yang belum sepenuhnya matang.
Dia mengatakan dalam kondisi saat ini, penggunaan database dan teknologi yang tersedia tetap dapat menciptakan efisiensi subsidi energi sekitar 5%—10%. Efisiensi tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan penguatan investasi dan terciptanya skala ekonomi industri CNG nasional.
“Minimal dengan database yang sekarang, teknologinya sudah oke, akan terjadi penghematan 5% sampai 10%,” katanya.
Menurutnya, efisiensi penggunaan CNG dapat meningkat di atas 10% apabila investasi infrastruktur dan pengembangan teknologi sudah berjalan optimal.
Yayan menilai pengembangan CNG dalam tahap awal lebih realistis dilakukan di wilayah yang dekat dengan jaringan infrastruktur energi eksisting milik Pertamina, khususnya di kawasan Pantai Utara Jawa. Wilayah tersebut mencakup Tangerang, sebagian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon hingga Semarang.
Sementara itu, daerah lain masih membutuhkan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur seperti high pressure storage dan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
Dia mengingatkan pengiriman CNG menggunakan tabung seperti pola distribusi LPG saat ini memiliki risiko keselamatan yang tinggi apabila tidak dibarengi standar keamanan yang memadai.
“Mungkin saat ini bisa dilakukan deployment lewat tabung seperti SPBU, tapi sangat berisiko tinggi dari sisi keselamatan dan keamanan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Yayan juga mendorong pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2025 terkait penerbitan lisensi bisnis berisiko tinggi melalui online single submission (OSS). Menurutnya, penyederhanaan perizinan diperlukan agar investasi di sektor storage, transportasi, dan perdagangan gas dapat bergerak lebih cepat.
Dia menyebut jumlah izin yang saat ini mencapai sekitar 320 perlu dipangkas menjadi sekitar 140 izin agar pengembangan industri CNG lebih kompetitif.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu mempercepat adaptasi standar sertifikasi untuk tabung CNG 3 kilogram, termasuk penggunaan teknologi metal organic framework (MOF) yang mampu menyimpan metana pada tekanan rendah sehingga lebih aman dibanding teknologi konvensional.
Yayan menjelaskan sertifikasi silinder CNG juga perlu diperkuat karena tekanan penyimpanannya sekitar 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan LPG dengan tekanan minimum mencapai 8.100 psi.
Menurutnya, pengembangan industri CNG tetap memiliki prospek jangka panjang yang menarik karena harga gas relatif lebih kompetitif dibandingkan LPG.
Dia menyebut harga CNG saat ini berkisar Rp6.800—Rp7.600 per meter kubik, sedangkan harga keekonomian LPG 3 kilogram telah mencapai sekitar Rp42.750 per tabung.
Selain itu, CNG dinilai lebih stabil terhadap gejolak harga minyak dunia karena Indonesia memiliki cadangan gas yang besar. Meski begitu, efisiensi harga tetap bergantung pada kesiapan rantai pasok domestik.
“Kalau rantai pasoknya tidak efisien, tetap akan mahal. Jadi yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah rantai pasoknya,” katanya.
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan adanya ancaman stranded asset untuk infrastruktur CNG di masa depan. Hal tersebut seiring dengan arah transisi energi global yang bergerak menuju elektrifikasi dan energi rendah karbon.
“Oleh karena itu, CNG harus diposisikan sebagai bridge fuel, bukan tujuan akhir,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam roadmap transisi energi global, gas masih dibutuhkan dalam 15 hingga 20 tahun ke depan sebagai energi transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur CNG secara agresif dengan asumsi sebagai solusi permanen justru dinilai berisiko menciptakan ketergantungan karbon (carbon lock-in) ketika dunia mulai meninggalkan energi fosil pasca-2035.
Menurut Yusuf, pemerintah perlu memastikan kebijakan energi transisi tidak hanya berorientasi pada pengurangan impor energi dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan arah transformasi energi global dalam jangka panjang.
#cng-3-kg #pengembangan-cng #alternatif-lpg #subsidi-energi #kementerian-esdm #keamanan-cng #proyek-percontohan-cng #substitusi-lpg #efisiensi-subsidi #infrastruktur-cng #risiko-keselamatan-cng #invest