Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersiap menghentikan total impor bahan bakar minyak jenis solar mulai 1 Juli 2026. Keputusan ini sejalan dengan rencana implementasi program biodiesel 50% atau B50 yang mengoptimalkan pemanfaatan kelapa sawit domestik.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan jadwal penghentian impor tersebut bertepatan dengan momentum masuknya produk B50 ke dalam sistem distribusi energi nasional.

Berbicara di hadapan sivitas akademika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Amran menyebut langkah ini sebagai upaya konkret untuk melepaskan ketergantungan pada pasokan energi fosil dari luar negeri.

"Solar tidak kita impor lagi. Pada 1 Juli 2026 kita stop seiring masuknya B50," ujar Amran dikutip dari Antara Minggu (19/4/2026).

Pemanfaatan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku utama biofuel dipandang sebagai solusi strategis bagi ketahanan energi masa depan. Amran memaparkan potensi sawit tidak terbatas pada pengolahan biodiesel saja.

Saat ini, pemerintah tengah memacu pengembangan riset agar komoditas unggulan tersebut juga dapat dikonversi menjadi bensin dan etanol secara massal.

Dalam kunjungannya ke Surabaya, Amnra turut meninjau berbagai hasil riset teknologi pertanian karya mahasiswa dan dosen ITS. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah traktor bertenaga listrik yang diklaim lebih efisien dibandingkan mesin konvensional bertenaga diesel.

Inovasi tersebut dipandang selaras dengan visi pengurangan emisi dan penghematan biaya operasional petani.

Kementan melakukan pemesanan sebanyak 10 unit traktor elektrik untuk tahap uji coba lapangan di berbagai wilayah pertanian.

Amran menyebut harga traktor listrik ini hanya separuh dari harga pasaran mesin serupa yang ada selama ini. Selain keunggulan harga, aspek efisiensi biaya operasional menjadi nilai tambah utama karena alat tersebut sepenuhnya menggunakan tenaga elektrik dan tidak lagi bergantung pada ketersediaan solar di daerah-daerah terpencil.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2026 PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) memutuskan untuk mengangkat Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Maybank Indonesia. Pengangkatan efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Rapat juga menyetujui pengangkatan Dato’ Sri Khairussaleh Ramli dan Dr. Hasnita Dato’ Hashim sebagai Komisaris Perseroan, serta Mariana Husin sebagai Direktur Perseroan. Perubahan struktur kepemimpinan ini dilakukan guna mendukung penguatan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan, ROAR30.

Pada saat yang sama, RUPST menyetujui pengakhiran masa jabatan Edwin Gerungan sebagai Komisaris dan Ricky Antariksa sebagai Direktur. Rapat juga menyetujui pengangkatan kembali Hendar sebagai Komisaris Independen serta Effendi sebagai Direktur Perseroan.

Selain itu, RUPST juga menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laba bersih Bank sebesar Rp1.657.366.285.038, sebanyak 35% atau maksimal sebesar Rp580.078.199.763,- akan dialokasikan untuk pembagian dividen tunai dengan nilai Rp7,61106,- per saham. Sisanya sebesar Rp1.077.288.085.275,- yaitu 65% dari laba bersih Bank akan ditetapkan sebagai laba ditahan guna mendukung penguatan permodalan dan pengembangan usaha Perseroan ke depan.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyampaikan, perubahan kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi Bank sebagai mitra keuangan regional, sejalan dengan peran Indonesia sebagai salah satu home market Maybank Group.

"Maybank Indonesia akan terus mengoptimalkan kekuatan jaringan dan kapabilitas global yang dipadukan dengan pemahaman pasar lokal untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia," ujarnya yang dikutip di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Berikut adalah susunan pengurus Maybank Indonesia setelah RUPST 2026:

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid
Komisaris: Dato’ Sri Khairussaleh Ramli
Komisaris: Datuk Lim Hong Tat
Komisaris Independen: Hendar
Komisaris Independen: Putut Eko Bayuseno
Komisaris Independen: Marina R. Tusin
Komisaris Independen: Daniel James Rompas
Komisaris: Dr. Hasnita Dato’ Hashim

Direksi
Presiden Direktur: Steffano Ridwan
Direktur: Irvandi Ferizal
Direktur: Effendi
Direktur: Widya Permana
Direktur: Bambang Andri Irawan
Direktur: Shaiful Adhli Yazid
Direktur: Yessika Effendi
Direktur: Romy Hardiansyah
Direktur: Bianto Surodjo
Direktur: Mariana Husin

Dewan Pengawas Syariah
Ketua: M. Sa’ad Ih
Anggota: Sodikun
Anggota: Ahmad Satori

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri manufaktur nasional disebut menghadapi tantangan besar untuk memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, di tengah peluang yang dibuka melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU- CEPA).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi standar Uni Eropa.

Pertama, kebutuhan investasi untuk mengadopsi teknologi industri yang sesuai dengan standar pasar Eropa. Investasi ini dinilai tidak murah sehingga menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. “Jadi tidak semua pelaku usaha mau atau bisa memenuhi standar ini,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kedua, penyesuaian proses produksi dan standar produk. Perubahan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi baru, tetapi juga transformasi manajemen produksi hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Selain membutuhkan biaya, proses ini juga memerlukan waktu panjang serta konsistensi, terutama untuk memenuhi aspek transparansi dan keterlacakan produk.

Ketiga, beban administratif dalam pemenuhan aspek kepatuhan (compliance). Standar Uni Eropa mensyaratkan pembuktian melalui audit dan sertifikasi internasional yang dikelola oleh lembaga independen.

Shinta menyebut, hal ini membuat pelaku usaha harus menanggung biaya tambahan untuk audit dan sertifikasi secara berkala, sekaligus menyiapkan dokumen administratif yang kompleks. “Dokumen yang diminta juga belum tentu bisa dihasilkan dengan mudah oleh pelaku usaha,” tuturnya.

Oleh karna itu, untuk mengurangi beban tersebut, Apindo, katanya mendorong agar kerja sama dalam IEU-CEPA mencakup penyelarasan standar produk dan aspek kepatuhan secara bilateral, termasuk melalui mekanisme mutual recognition agreement (MRA). Langkah ini dinilai dapat menekan biaya dan mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pasar Eropa.

Sementara itu, Shinta menekankan bahwa tanpa dukungan kebijakan dan transformasi industri yang komprehensif, peluang ekspor dari IEU-CEPA berisiko hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang telah siap menembus pasar global.

Menurutnya, meskipun eksportir yang telah masuk pasar Eropa relatif siap memanfaatkan perjanjian tersebut, jumlahnya masih terbatas dibandingkan keseluruhan pelaku industri nasional.

Shinta menilai, eksportir existing bahkan telah menyiapkan rencana ekspansi sejak IEU-CEPA ditandatangani dan diproyeksikan berlaku efektif pada 2027. Namun, kelompok ini dinilai masih menjadi “minoritas” karena mayoritas industri manufaktur domestik belum mengadopsi standar internasional.

“Jadi, kalau Indonesia mau memanfaatkan IEU CEPA secara maksimal, tentu perlu ada transformasi industri dan pemberdayaan ekspor di sektor manufaktur yg sifatnya lebih menyeluruh juga menyentuh mayoritas pelaku industri manufaktur nasional,” tegas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti potensi risiko dari kebijakan percepatan swasembada pangan melalui penugasan badan usaha milik negara (BUMN), yang dinilai dapat menimbulkan distorsi pasar hingga menekan pelaku usaha kecil.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah memberikan mandat kepada BUMN sektor pangan untuk mempercepat pencapaian swasembada sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian, terutama karena menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara BUMN dan pelaku swasta.

“Salah satunya usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging yang bisa-bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara. BUMN mendapat jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan.” kata Huda dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, dominasi BUMN dalam rantai pasok pangan juga berisiko mempersempit ruang usaha bagi pelaku UMKM, mengingat lebih dari separuh pelaku usaha kecil bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan adanya potensi risiko ganda, baik dari sisi fiskal maupun mekanisme harga di pasar. Dia menjelaskan bahwa penugasan BUMN justru berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara apabila tidak diimbangi dengan skema kompensasi yang memadai.

Dalam beberapa kasus sebelumnya, beban penugasan pemerintah atau public service obligation (PSO) kerap menekan kinerja keuangan BUMN.

“Wajar publik memiliki kekhawatiran dengan penugasan ke Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan. Efek panjang ke kerugian operasional yang ditanggung oleh Agrinas, Danantara juga ke APBN bisa menambah kompleks persoalan. Pelebaran defisit APBN jadi salah satu konsekuensinya.” imbuh Bhima.

Selain itu, dia juga menyoroti aspek kepastian hukum yang dinilai masih lemah. Instruksi presiden sebagai dasar kebijakan dinilai memiliki fleksibilitas tinggi untuk diubah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak jangka panjang.

“Begitu ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama,” kata Bhima.

Lebih lanjut, CELIOS juga menilai keterlibatan langsung BUMN sebagai pelaku pasar berpotensi menciptakan distorsi harga, alih-alih memperbaiki struktur tata niaga pangan.

“Apa jaminan harga yang diperoleh ritel lebih terjangkau? Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat. Kalau permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman, distributor baru,” tutup Bhima.

CELIOS pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang intervensi di sektor pangan, mengingat pengalaman sebelumnya seperti proyek food estate hingga penugasan stabilisasi harga yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi pasar maupun fiskal negara.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak usaha Astra dan bagian dari Astra Financial, menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, seiring dengan kinerja positif Perseroan sepanjang tahun 2025 dan momentum perayaan hari jadi ke-37 di tahun ini.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2026, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp4,63 triliun pada tahun buku 2025, atau tumbuh 4,92% secara year-on-year (yoy). Penyaluran pembiayaan juga meningkat menjadi Rp49,45 triliun, naik 7,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi kualitas pembiayaan, Non-Performing Finance (NPF) tetap terjaga pada level 0,20%, yang menempatkan Perseroan dalam kategori sangat sehat sesuai standar regulator.

Presiden Direktur FIFGROUP, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi perusahaan untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kinerja yang solid ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana kami dapat terus hadir dan relevan dalam membantu masyarakat meraih impian mereka,” ujarnya yang dikutip di Jakarta, akhir pekan ini.

Adapun Indra Gunawan diangkat menjadi Presiden Direktur menggantikan Siswadi sesuai hasil RUPS Tahunan Tahun 2026. Siswadi sendiri diangkat menjadi Presiden Komisaris perseroan menggantikan Rudy. Selain itu, perseroan juga mengangkat Julius Julianto Kusdinar dan Santi sebagai Direktur, serta mengangkat kembali Setia Budi, Sri Harjati, dan Daniel Hartono sebagai Direktur.

Sejalan dengan arah pertumbuhan jangka panjang, perseroan terus memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan melalui inisiatif ESG dalam kerangka FIFGROUP 2030 Sustainability Aspirations yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu portfolio, people, dan public contribution.

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memberi perhatian serius terhadap maraknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Dia menilai, banyak Kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.

Hashim memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Ke depan, nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.

“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan Desa, kalau tidak salah satu Rp1 miliar setahun mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dilihat dari YouTube ABPEDNAS TV, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak Kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.

“Seringkali Kepala Desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ungkapnya.

Guna meminimalisir risiko tersebut, Hashim meminta adanya langkah preventif yang nyata dari institusi penegak hukum. Ia secara khusus memohon bantuan kepada Kejaksaan Agung agar melatih aparatur desa.

“Saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa mungkin, bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegas adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim menekankan bahwa edukasi dari Kejaksaan Agung sangat penting agar laporan pertanggungjawaban dana desa bersih dari kekeliruan administratif. Sehingga, tidak ada lagi Kades yang terjerat kasus hukum karena kesalahan pencatatan.

“Supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir setiap kali,” pungkas Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan langkah agresif dalam upaya pembersihan ruang digital nasional. Terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026, kementerian ini memutus akses terhadap lebih dari 4,1 juta konten negatif dengan mayoritas berupa platform judi daring.

Dilansir dari Antara, Minggu (19/4/2026), Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan akumulasi angka ini bukan sekadar deretan statistik biasa.

“ini bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif konten ilegal,” kata Alexander.

Diketahui, dari total 4.198.606 konten yang ditangani, aktivitas perjudian mendominasi dengan 3.292.203 kasus. Posisi berikutnya ditempati oleh konten pornografi sebanyak 798.181 kasus, sementara aksi penipuan daring tercatat sebanyak 41.494 kasus.

Penanganan paling banyak dilakukan pada situs web. Sementara itu, untuk kategori media sosial, tercatat 563.852 konten ditindak. Platform di bawah naungan Meta menjadi yang terbanyak dengan 198.921 konten, disusul oleh layanan file sharing yang mencapai 181.562 konten.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya mengungkap temuan terkait 600.000 rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang sempat dibekukan. Keputusan ini diambil lantaran pemilik rekening terindikasi melakukan transaksi berkaitan dengan judi daring.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengemukakan data tersebut bersumber dari pemutakhiran data pemerintah pada 2025. Meski pencoretan dilakukan secara masif, pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang benar-benar membutuhkan melalui proses konsolidasi dengan pemerintah daerah.

"Ada beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan, tentu dengan catatan tidak mengulang lagi," ujar Saifullah.

Tercatat 477 orang dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2.111 orang dari program sembako (BPNT) mendapatkan kembali haknya setelah verifikasi. Reaktivasi terbesar dilakukan pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 390.853 orang.

Hal ini diputuskan setelah hasil pengecekan lapangan menunjukkan penerima tersebut kemungkinan hanya dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab atau tidak memahami risiko platform digital.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Stasiun Bogor melalui perpanjangan jalur 6, 7, dan 8 mulai dilakukan pada 15 April 2026 selama 90 hari sebagai upaya meningkatkan kapasitas angkut transportasi, seiring rencana operasional penuh kereta Commuter Line dengan stamformasi 12 (SF12).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan bahwa proyek ini ditujukan untuk mengakomodasi peningkatan volume penumpang yang terus terjadi dan meningkatkan kapasitas layanan yang sebelumnya terbatas pada rangkaian SF10.

“Selama periode pekerjaan mulai besok 15 April 2026, pengguna Commuter Line Bogor yang naik dan turun hanya akan dilayani di peron jalur 2-3 dan peron jalur 4-5,” ujar Karina dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Adapun penutupan jalur 6, 7, dan 8, kata Karina, dilakukan untuk mendukung percepatan pekerjaan konstruksi. Namun, sebagai kompensasinya, KAI Commuter menyiapkan fasilitas pendukung berupa selasar dan penyeberangan rel sementara guna menjaga kelancaran mobilitas penumpang, khususnya dari akses Jalan Kapten Muslihat menuju peron utama.

Selain itu, pengaturan akses keluar masuk di hall barat stasiun juga akan dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi antrean pada jam sibuk. Nantinya, para penumpang dari sisi selatan juga diarahkan menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Stasiun Bogor Paledang.

Selama masa pekerjaan, Karina juga mengatakan bahwa terdapat sebanyak 31 penyesuaian jadwal perjalanan Commuter Line dengan perubahan waktu keberangkatan dan kedatangan sekitar 2–3 menit.

“Terdapat penyesuaian 31 jadwal keberangkatan dan kedatangan perjalanan Commuter Line Bogor selama 2-3 menit dari jadwal sebelumnya. Sedangkan pemberangkatan lainnya tidak mengalami perubahan,” kata Karina.

Sebagai informasi, Stasiun Bogor mencatatkan pengguna yang cukup tinggi yakni mencapai 98 ribu hingga 100 ribu penumpang per hari. Dengan volume tersebut, Stasiun Bogor bisa disebut menjadi salah satu simpul transportasi dengan volume tertinggi di jaringan Commuter Line Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan bahan baku industri akibat konflik di Timur Tengah mulai menekan sektor manufaktur dalam negeri.

Tekanan biaya produksi di tengah melemahnya daya beli dinilai dapat mendorong penurunan kapasitas produksi hingga berujung pada risiko deindustrialisasi dini.

Guru Besar FEB Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengingatkan, kondisi tersebut dapat mempercepat kontraksi sektor industri.

"Jika harga bahan baku plastik dan bangunan terus melonjak sementara daya beli melemah, industri manufaktur dalam negeri akan memangkas kapasitas produksi," ujarnya, Minggu (19/4/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Penurunan aktivitas manufaktur berdampak langsung pada efisiensi tenaga kerja. Perusahaan cenderung menyesuaikan jam kerja maupun jumlah karyawan, yang pada akhirnya turut menekan daya beli masyarakat, khususnya kelas pekerja.

Tekanan berlapis pada kelas menengah

Dari sisi konsumen, terutama kelas menengah, tekanan muncul dari sejumlah faktor secara bersamaan.

Rahma menyebut setidaknya ada tiga sumber utama, yakni inflasi impor (imported inflation), kenaikan harga pangan dan kemasan, serta beban bunga cicilan.

Pelemahan nilai tukar rupiah hingga di atas Rp 17.000 per dollar AS mendorong kenaikan harga barang impor seperti elektronik dan otomotif. Pada saat yang sama, lonjakan harga plastik sebagai bahan kemasan turut mengerek harga makanan.

Kondisi ini diperparah oleh suku bunga yang diperkirakan tetap tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah. Dampaknya, ruang konsumsi berbasis kredit bagi kelas menengah menjadi semakin terbatas.

"Yang saya khawatirkan jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak ketat terhadap pinjaman online (pinjol), maka makin marak kelas menengah yang terjerat pada pinjol," imbuh Rahma.

Lonjakan bahan baku dan gangguan rantai pasok

Kenaikan harga bahan baku tidak hanya terjadi pada plastik, tetapi juga meluas ke berbagai komoditas industri lain. Harga plastik domestik dilaporkan melonjak hingga 50–100 persen, mencerminkan gangguan pada rantai pasok global.

Founder & Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyebut kondisi ini sebagai sinyal awal krisis bahan baku yang lebih luas.

“Kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi merupakan sinyal awal dari krisis stok bahan baku,” kata Setijadi, Jumat (17/4/2026).

Gangguan pasokan juga terjadi pada bahan kimia industri seperti sulfur dan acid, logam seperti aluminium, hingga material kritikal seperti helium. Sebagian besar bahan tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga langsung memengaruhi proses produksi.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku masih tinggi, yakni lebih dari 70 persen untuk sektor kimia, petrokimia, dan manufaktur berbasis material.

Ketika pasokan global terganggu, industri menghadapi risiko keterlambatan bahan baku, penurunan kapasitas produksi, serta lonjakan biaya input.

Dalam jangka pendek, kondisi ini memicu efek berantai berupa peningkatan lead time, kenaikan biaya produksi, hingga tekanan harga di tingkat konsumen.

Industri tekstil paling terpukul

Dampak kenaikan biaya juga dirasakan signifikan oleh industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat harga bahan baku tekstil melonjak 30–40 persen akibat terganggunya pasokan dari Timur Tengah.

“Kenaikan bahan baku tekstil ini kan sudah gila-gilaan ya, 30 persen, 40 persen kan?” kata Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana.

Gangguan ini berkaitan dengan penutupan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia. Banyak bahan baku tekstil merupakan turunan minyak bumi, sehingga pasokannya ikut terdampak.

Selain bahan baku, industri juga menghadapi potensi kenaikan biaya energi. Kombinasi keduanya membuat biaya produksi tekstil berisiko meningkat signifikan, mengingat porsi bahan baku dan energi mencapai 22–28 persen dari total biaya produksi.

Akibatnya, pelaku usaha memiliki ruang terbatas untuk menahan kenaikan harga jual produk.

“Pada akhirnya konsumen dalam negeri kita yang akan mengalami kenaikan harga tekstil dan produk tekstil di ujung,” tutur Danang.

Efek berantai ke harga konsumen

Dari sisi pelaku usaha, kenaikan biaya produksi sulit diserap tanpa penyesuaian harga. Produsen cenderung menaikkan harga grosir untuk menjaga kelangsungan usaha, meskipun berisiko menekan volume penjualan.

Di sisi lain, kenaikan harga yang terlalu tinggi juga berpotensi menurunkan permintaan. Sebagai respons, sebagian peritel memilih strategi penyesuaian ukuran produk tanpa menaikkan harga.

Rahma menilai sektor yang paling rentan adalah industri dengan ketergantungan tinggi terhadap impor serta menghadapi permintaan yang sensitif terhadap perubahan harga.

"Sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah yang paling berdarah karena tidak memiliki fleksibilitas harga yang sama dengan sektor komoditas atau energi," terang Rahma.

Tanpa intervensi kebijakan yang memadai, tekanan biaya ini diperkirakan akan terus ditransmisikan ke harga konsumen.

Rahma memproyeksikan kenaikan harga yang lebih luas berpotensi terjadi pada kuartal II 2026, seiring berlanjutnya gangguan pasokan dan tingginya harga energi global.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Harga BBM dan Bahan Baku Naik, Ancaman Deindustrialisasi Dini Mengintai dan telah tayang di Kompas.com dengan judul Harga Plastik Melonjak, Industri Diminta Tak Bergantung Satu Pemasok Bahan Baku dan Perkuat Stok dan Selat Hormuz Ditutup: Pasokan Bahan Baku Tekstil Terganggu, Biaya Produksi Naik

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada pekan ini 20-24 April 2026 diprediksi masih bergerak dalam fase konsolidasi dengan condong sideways cenderung volatile di tengah dominasi sentimen geopolitik dan belum kembalinya aliran dana asing secara konsisten. Secara teknikal, area 7.773 menjadi resistance terdekat yang cukup krusial, dimana jika berhasil ditembus bisa membuka ruang kenaikan lanjutan.

Namun selama masih tertahan, potensi pullback tetap perlu diwaspadai. Sementara itu level 7.308 menjadi support penting yang akan menjadi penopang apabila terjadi tekanan, terutama jika ada sentimen negatif dari global.

"Jadi secara keseluruhan, pergerakan IHSG kemungkinan masih akan berada dalam range tersebut, dengan market yang cenderung reaktif terhadap perkembangan eksternal," terang Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Imam Gunadi.

IHSG Jaga Tren Penguatan hingga Akhir Pekan, Pagi Ini Dibuka ke 7.645



Di pekan lalu IHSG menguat signifikan ke level 7.634 atau naik 2,35%. Meski begitu, foreign flow menunjukkan adanya distribusi dari asing sebesar Rp2,4 triliun yang didominasi sektor perbankan.

"Kalau kita tarik ke faktor global, memang sentimen utamanya masih didorong oleh dinamika geopolitik, khususnya konflik antara AS vs Iran. Situasinya cenderung tidak stabil, bahkan dalam waktu yang sangat dekat kita melihat perubahan narasi yang cepat, sempat ada pernyataan bahwa Selat Hormuz dibuka, tapi kemudian muncul lagi laporan gangguan hingga adanya tembakan terhadap kapal," tegasnya.

Ia menambahkan, ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, terutama potensi gangguan di Selat Hormuz sebagai jalur bagi 20% distribusi minyak dunia, telah memicu sensitivitas tinggi pada pasar energi global. Tekanan pasokan ini bukan sekadar sentimen, melainkan fakta nyata yang mendorong harga minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak tajam ke level USD102 per barel pada Maret lalu.

Meskipun Amerika Serikat (AS) berupaya melakukan stabilisasi melalui izin pembelian minyak Rusia untuk meredam inflasi energi, kondisi fundamental tetap menunjukkan ketatnya suplai akibat menipisnya cadangan di hub utama seperti Cushing, AS. Harga energi secara struktural diprediksi akan tetap bertahan di level tinggi, meski terjadi koreksi jangka pendek.

Dampak dari tingginya biaya energi ini mulai merembet pada kualitas pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata. China, sebagai motor ekonomi Asia, memang mencatat pertumbuhan solid sebesar 5%, namun mulai menunjukkan kerentanan akibat lemahnya konsumsi domestik dan tekanan di sisi eksternal. Jika konflik regional berlanjut, risiko terhadap permintaan global menjadi ancaman yang nyata bagi pelaku pasar.

Di sisi lain, komoditas nikel menunjukkan prospek yang kompleks. Meski ada potensi kenaikan harga akibat gangguan logistik bahan baku seperti sulphuric acid, lonjakan biaya produksi turut membayangi margin keuntungan. Kondisi ini membuat prospek sektor komoditas berada pada posisi cautiously optimistic, dimana potensi penguatan tetap ada, namun dibatasi oleh tantangan biaya operasional yang membengkak.

Sentimen Global dan Domestik yang Wajib Dipantau

Berbicara tentang potensi pergerakan market pada sepekan (20-24 April 2026), Imam memprediksi pasar masih akan sangat dipengaruhi oleh sentimen geopolitik, khususnya terkait dinamika konflik di Timur Tengah dan perkembangan terbaru di Selat Hormuz. Meskipun ada data ekonomi yang rilis, arah market tetap akan sangat bergantung pada headline geopolitik yang sifatnya unpredictable.

Di luar faktor tersebut, ada beberapa data penting yang perlu dicermati. Dari China, pasar akan menunggu rilis Loan Prime Rate (LPR) 1 tahun dengan konsensus di level 3,0% dan LPR 5 tahun di 3,5%.

Secara umum angka ini akan memberikan gambaran arah kebijakan moneter China ke depan, khususnya dalam menjaga momentum pertumbuhan yang sejauh ini masih terlihat cukup solid. Kalau tidak ada perubahan, artinya otoritas masih cenderung wait and see. Tapi kalau ada penurunan, itu bisa jadi sinyal bahwa tekanan ekonomi mulai meningkat dan pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan.

Selanjutnya dari Amerika Serikat, data retail sales bulan Maret juga akan jadi perhatian, dengan konsensus tumbuh 1,3% secara bulanan, lebih tinggi dari sebelumnya di 0,6%. Data ini penting karena mencerminkan kekuatan konsumsi yang merupakan motor utama ekonomi AS.

Kalau realisasinya sesuai atau di atas ekspektasi, bisa memperkuat narasi bahwa ekonomi AS masih cukup resilient meskipun ada tekanan dari sisi energi. Namun di sisi lain, angka yang terlalu kuat juga bisa membuat ekspektasi suku bunga tetap tinggi yang biasanya kurang favorable untuk market.

Dari domestik, keputusan suku bunga Bank Indonesia juga akan menjadi fokus, dengan konsensus di level 4,75%. BI kemungkinan masih akan tetap menjaga suku bunga acuan di 4,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi yang masih terkendali.

Pasar juga akan mencermati tone kebijakan ke depan, terutama apakah ada perubahan sikap dalam merespons tekanan eksternal yang meningkat. Terakhir, data EIA Crude Oil Stocks Change juga menarik untuk diperhatikan, dengan konsensus penurunan sekitar 1 juta barel. Data ini sering kali jadi indikator jangka pendek untuk melihat kondisi supply-demand di pasar minyak.

Penurunan stok biasanya mengindikasikan supply yang lebih ketat dan bisa menopang harga minyak tetap tinggi. Dalam konteks saat ini, data ini akan semakin relevan karena pasar sedang sangat sensitif terhadap isu pasokan energi.

BEKASI - Jajaran Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi Perumda Tirta Bhagasasi, Bekasi sepakat mengevaluasi seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya terkait pengadaan air curah. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang membahas kinerja triwulan 2026, melibatkan unsur pimpinan hingga kepala cabang dan bagian.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh kerja sama masih relevan dan memberikan manfaat bisnis bagi perusahaan. Ketua Dewas Ank Gustini menegaskan, prinsip utama dalam kerja sama adalah saling menguntungkan.

Jika dalam pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, maka peninjauan ulang dinilai sebagai langkah wajar.

Hal senada disampaikan Direktur Utama Reza Lutfi. Manajemen, kata dia, tidak akan terpaku pada keputusan masa lalu, melainkan fokus pada prospek dan keberlanjutan kerja sama ke depan.

“Yang dilihat adalah apakah kerja sama itu masih menguntungkan atau tidak,” kata Reza, Minggu (19/4/2026).

Pengadaan air curah melalui pihak ketiga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Langkah itu telah dijalankan sejak 2011, seiring keterbatasan penyertaan modal dari pemerintah daerah saat itu. Untuk menjaga layanan tetap berjalan, perusahaan menggandeng sejumlah badan usaha swasta. Evaluasi yang dilakukan saat ini tidak hanya menyoroti aspek administrasi, tetapi juga efisiensi dan nilai ekonomi dari setiap kontrak kerja sama.

Manajemen berharap, langkah ini dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan layanan air bersih tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

Dengan peninjauan menyeluruh, Perumda Tirta Bhagasasi berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan keberlanjutan bisnis perusahaan daerah.

JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan keputusan pemerintah menaikkan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 18 April 2026 sudah tepat. Kenaikkan harga tersebut merupakan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak mengikuti mekanisme pasar.

Kenaikan harga BBM ini terjadi relatif lebih lambat dibanding sejumlah negara lain. Sejak Maret 2026, beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara di Eropa telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga BBM seiring lonjakan harga minyak mentah dunia.

Indonesia baru melakukan penyesuaian pada pertengahan April, yang dinilai menunjukkan adanya upaya pemerintah menahan tekanan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Pertamina Kerek Harga BBM Non Subsidi, Pertamax Turbo Naik Jadi Rp19.400 per Liter



“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, ketika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga semestinya ikut naik. Sebaliknya, harga bisa turun ketika harga minyak global menurun, meskipun tidak selalu proporsional.

“Ketika pemerintah sebelumnya tidak menaikkan harga BBM non-subsidi, menurut saya itu keputusan yang keliru. Dan sekarang dikoreksi dengan kenaikan pada 18 April ini,” ujarnya.

Fahmy menilai kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini karena konsumsi BBM non-subsidi relatif kecil dan tidak digunakan untuk sektor-sektor vital seperti distribusi kebutuhan pokok.

“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Menurut dia, berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan solar yang jika dinaikkan akan langsung memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.

Terkait kekhawatiran adanya peralihan pengguna dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, Fahmy menilai potensi tersebut relatif kecil. Ia menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.

Apalagi pemerintah tidak menaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang membuat masyarakat tidak akan langsung beralih ke Pertalite.

“Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM non-subsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik,” ujarnya.

Senada dengan Fahmy, pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan mendukung langkah pemerintah soal kenaikan harga BBM non subsidi dan tidak menaikkan BBM subsidi, Pertamax, dan Pertamax Green 95 untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Keputusan ini, kata Robert, juga demi mengendalikan inflasi.

“BBM non-subsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata dia.

Robert juga menyoroti bahwa jika dibandingkan dengan banyak negara lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah, terutama untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Bahkan dalam beberapa perbandingan global, harga BBM Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Robert.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu berperan dalam menjaga konsumsi energi agar tetap efisien. Selain itu, pemerintah harus memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang di lapangan.

Mengutip situs MyPertamina, harga sejumlah BBM non-subsidi naik signifikan, di antaranya Pertamax Turbo per 18 April ini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Untuk Dexlite, harga dibanderol Rp23.600 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex yang harga saat ini Rp23.900 atau naik dari yang sebelumnya Rp14.500. Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan sejumlah BBM non-subsidi, di antaranya Pertamax dengan RON 92 yang harganya tetap di Rp12.300 dan Pertamax Green di Rp12.900 agar tetap menjadi bantalan utama bagi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.