JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno memberikan keterangan soal kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Rusia yang akan diselenggarakan di Kazan, Rusia, pada 17 Juni 2026.

"KTT ASEAN dengan Rusia? Ya di Kazan ya, tanggal 17," ujar Havas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Minggu (14/6/2026).

Meski demikian, Havas mengaku belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan bertolak ke Rusia untuk menghadiri agenda tersebut. Menurutnya, kepastian kehadiran kepala negara masih menunggu koordinasi dengan pihak Sekretariat Presiden.

"Kita lagi nunggu agendanya dari sekretariat,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia, pada Minggu, 12 April 2026, dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.

Saat itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden bertolak menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia," ujar Seskab Teddy.

Luar biasa PKB ini, tahun lalu ada 1,6 juta yang menyaksikan PKB dengan perputaran sampai Rp17 miliar

Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menginginkan agar kunjungan wisatawan baik lokal, domestik, maupun internasional selama sebulan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 melampaui 1,6 juta orang.

“Mudah-mudahan ada peningkatan, kalau target targetnya 1,6 juta wisatawan bisa lebih dari itu," kata Wamenpar di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ni Luh Puspa sendiri setelah melihat antusias penonton saat pawai pembukaan PKB 2026 optimistis festival seni terbesar tahunan di tanah kelahirannya itu akan ramai dikunjungi selama 13 Juni-11 Juli 2026.

Sebab, Kementerian Pariwisata mencatat atraksi seni merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Indonesia khususnya Bali.

“Dan juga bertepatan dengan libur anak sekolah, summer holiday PKB ini diadakan, jadi kami sangat mengapresiasi Pemprov Bali yang konsisten menggelar ini untuk 48 tahun sudah,” ujar Wamenpar.

Dukungan atas PKB 2026 sendiri ditunjukkan Kementerian Pariwisata lewat masuknya Pesta Kesenian Bali enam kali berturut-turut dalam Karisma Event Nusantara.

Selama enam tahun, pemerintah pusat ikut terlibat dalam promosi ajang tersebut dan tahun 2025 lalu gelaran Pesta Kesenian Bali ditutup dengan total 1,6 juta pengunjung dalam sebulan.

“Luar biasa PKB ini, tahun lalu ada 1,6 juta yang menyaksikan PKB dengan perputaran sampai Rp17 miliar,” ucap Ni Luh Puspa.

Pemprov Bali mencatat tahun 2025 lalu total 1.639.543 orang pengunjung hadir menyaksikan berbagai atraksi seni di Taman Budaya Art Center.

Adapun omset penjualan stan kuliner saat itu mencapai Rp5,1 miliar dan stan kerajinan Rp12 miliar, dengan rata-rata 56.536 pengunjung per hari.

Tahun ini, Pesta Kesenian Bali kembali hadir dengan tema Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parishudha atau penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai landasan membangun kehidupan yang harmonis.

Tema ini diambil Pemprov Bali untuk mengajak seluruh pengunjung yang datang memperkuat nilai-nilai warisan leluhur, seperti gotong royong, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan tuhan, sesama, dan lingkungan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat arah kebijakan untuk tahun 2027 dalam upaya pelestarian hutan yang sejalan dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pada tahun 2027, setidaknya terdapat empat sasaran strategis Kemenhut.

“Pertama, peningkatan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati; lalu peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” kata Rohmat.

Lebih lanjut, sasaran strategis lainnya adalah peningkatan produksi barang dan jasa yang berasal dari hutan dengan prinsip keberlanjutan, dan perbaikan tata kelola birokrasi kehutanan.

Target-target tersebut, lanjut Rohmat, diharapkan didukung dengan anggaran Kemenhut pada tahun depan, dengan usulan pagu indikatif Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp7,142 triliun dengan target pendapatan atau penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN) Tahun 2027 sebesar Rp8,004 triliun.

Wamenhut mengatakan anggaran 2027 tersebut terbagi menjadi tiga program, diantaranya Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,264 triliun atau 59,71 persen; Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp2,740 triliun atau 38,37 persen; dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp137,14 miliar atau 1,92 persen.

“Dengan komposisi belanja Kementerian Kehutanan di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan sumbangan ekonomi bagi negara,” kata Rohmat.

Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp6,23 triliun yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, penambahan Polisi Kehutanan (Polhut), pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengentasan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Selanjutnya, pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Melalui MagangHub, peserta tidak hanya memperoleh penguatan kompetensi sesuai bidang keahlian, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan program Magang Nasional atau MagangHub merupakan wadah bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mengasah kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

“Melalui MagangHub, peserta tidak hanya memperoleh penguatan kompetensi sesuai bidang keahlian, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang semakin dibutuhkan di dunia kerja, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, kecerdasan emosional, dan etos kerja,” kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan program ini sekaligus merupakan salah satu instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurut Afriansyah, perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara cepat. Oleh karena itu, sistem pembelajaran tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga perlu memberikan pengalaman langsung melalui praktik di lingkungan kerja.

“Program ini dirancang untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki pasar kerja dengan bekal kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Wamenaker.

Afriansyah menambahkan, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas program Magang Nasional melalui berbagai penguatan, antara lain perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian manfaat sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“Mari kita jadikan magang sebagai gerakan bersama untuk mencetak tenaga kerja Indonesia yang kompeten, produktif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Kemnaker juga berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk dunia usaha dan industri, serta perguruan tinggi.

Salah satunya adalah kerja sama dengan Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk meningkatkan kesiapan kerja peserta melalui pengembangan kompetensi dan soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja.

Penguatan Magang Nasional tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan “Festival MagangHub” yang menjadi wadah kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja peserta magang.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq mengatakan program magang tidak sekadar menjadi sarana praktik kerja, tetapi juga ruang pembelajaran untuk membentuk kompetensi, karakter, serta kesiapan generasi muda menghadapi perubahan.

Menurutnya, kolaborasi antara Magang Nasional dan Corporate University LAN merupakan langkah strategis untuk memperkuat budaya belajar sepanjang hayat sekaligus memperkaya pengalaman peserta magang melalui berbagai program pengembangan soft skills.

“Peserta magang menjadi bagian dari organisasi. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar memahami nilai, budaya kerja, serta mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai bidang,” ujar Taufiq.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta saat melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) itu, menyasar ruangan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

"Adapun dari penggeledahan di kantor Imigrasi, yakni ruangan Wamen, Penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, BBE, serta uang puluhan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Selain Kantor Imigrasi, penggeledahan juga menyasar Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat dan rumah tersangka Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS.

Untuk di Kanim Jakbar ungkap Budi, barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). Sementara, untuk di rumah tersangka menyita beberapa dokumen.

Lihat video: Silmy Karim Tersangka, Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Isi Posisi Wamen Imipas



Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka di antaranya sebagai berikut:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka

Badung, Bali (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit merupakan sarana penting dalam mencegah perselisihan hubungan industrial melalui penguatan komunikasi dan dialog antara pekerja dan pengusaha di tempat kerja.

“LKS Bipartit hadir sebagai forum komunikasi dan konsultasi yang berfungsi memecahkan persoalan ketenagakerjaan secara dini sekaligus menciptakan ketenangan bekerja. Karena itu, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya yang diterima di Badung, Bali, Rabu.

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), hingga April 2026 tercatat sebanyak 28.236 LKS Bipartit telah terbentuk di berbagai perusahaan di Indonesia.

Keberadaan forum tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat dialog sosial dan membangun hubungan industrial yang harmonis.

Lebih lanjut Afriansyah mengatakan, berbagai perselisihan hubungan industrial umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba.

Perselisihan sering kali berawal dari komunikasi yang tersendat, aspirasi yang tidak tersampaikan, atau kebijakan perusahaan yang belum dipahami secara utuh oleh para pihak.

“LKS Bipartit berperan sebagai ruang dialog awal, ruang klarifikasi, sekaligus mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan di tingkat perusahaan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila forum tersebut berfungsi dengan baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan sebelum berkembang menjadi perselisihan terbuka.

Aspirasi pekerja dapat didengar lebih awal, sementara perusahaan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan dan kondisi usaha secara terbuka sehingga solusi dapat dicari bersama.

Menurut Ia menambahkan, semangat dialog dan musyawarah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang terus didorong penerapannya di lingkungan kerja.

“Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” kata Wamenaker Afriansyah.

Ia berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek pemenuhan regulasi, tetapi berkembang menjadi praktik nyata yang dijalankan secara aktif dan dipercaya oleh pekerja maupun pengusaha.

“Dengan demikian, potensi perselisihan dapat dikenali, dibicarakan, dan diselesaikan sejak dini demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menilai peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial menjadi penting sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa saat ini keberhasilan perhutanan sosial ke depan tidak lagi diukur dari bertambahnya luasan izin semata.

“Tantangan kita sekarang bukan lagi sekadar menambah luasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas akses pasar, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Rohmat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun terus mendorong pengembangan agroforestri melalui Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE).

Program ini, lanjut Rohmat, memberikan dukungan bibit dan pendampingan kepada kelompok tani hutan untuk mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terpadu.

Menurutnya, agroforestri merupakan solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan hutan.

“Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” ujarnya.

Adapun hingga Mei 2026 Kemenhut telah memberikan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial yang melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga dan didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Selain itu, Wamenhut juga menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan kelompok perhutanan sosial dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, swasembada energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, produk-produk agroforestri dan hasil usaha masyarakat desa hutan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok program-program tersebut.

Selain itu, Rohmat mengatakan bahwa Kemenhut bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tengah memperkuat sinergi pemanfaatan lahan perhutanan sosial guna mendukung program swasembada pangan nasional tanpa harus membuka kawasan hutan.

“Yang kita dorong bukan pelepasan kawasan hutan, tetapi optimalisasi lahan yang sudah memiliki akses kelola melalui perhutanan sosial sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi hutan,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak mahasiswa untuk memperkuat kompetensi, pendidikan, hingga sertifikasi sebelum menghadapi dunia kerja yang semakin dinamis.

Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun pengetahuan, pola pikir, dan karakter mahasiswa.

“Namun demikian, bekal akademik saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” ujar dia.

Ia menekankan kompetensi dan sertifikasi menjadi elemen penting yang melengkapi pendidikan formal.

Sertifikasi kompetensi, kata Wamenaker, menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan seseorang sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas calon tenaga kerja.

“Di tengah perubahan yang begitu cepat, mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan memperkuatnya melalui sertifikasi agar lebih siap bersaing di dunia kerja,” ujar Afriansyah.

Lebih lanjut, ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan masa perkuliahan sebagai ruang pengembangan diri melalui berbagai program peningkatan keterampilan, seperti pelatihan, magang, dan uji kompetensi.

“Jadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Ikuti pelatihan, magang, serta uji kompetensi, karena pengalaman dan pengakuan atas kompetensi akan menjadi nilai tambah ketika memasuki pasar kerja,” katanya.

Selain itu, Afriansyah juga menekankan bahwa penguatan SDM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan industri agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Menurut dia, pendidikan, kompetensi, dan sertifikasi harus berjalan beriringan untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing.

“Pendidikan memberikan dasar yang kuat, kompetensi menunjukkan kemampuan untuk bekerja, sedangkan sertifikasi menjadi bukti bahwa kemampuan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan untuk melahirkan SDM Indonesia yang unggul,” kata Wamenaker Afriansyah.

Ia menambahkan, penguatan tiga aspek tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan siap menghadapi perubahan, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim pada Senin (8/6/2026). Pemeriksaan ini merupakan perdana usai yang bersangkutan berstatus tersangka.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, salah satu materi pemeriksaan tersebut terkait hasil penggeledahan di rumah Silmy Karim. "Untuk mendalami tadi ada hasil-hasil konfirmasi kegiatan penggeledahan," kata Taufil kepada wartawan.

Selain itu, ia juga ditelusuri terkait proses rangkaian operasi tangkap tangan perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Sebagaimana diketahui, Silmy Karim menyerahkan diri usai KPK mengumumkan tengah mencarinya terkait operasi senyap perkara tersebut.

"Fakta-fakta terkait di proses tertangkap tangannya sendiri. Jadi karena memang waktunya sebentar, dan sudah waktu itu dilakukan penahanan bersama yang lain, jadi memang ini diutamakan tadi untuk pemeriksaan lanjutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka tersebut adalah:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah juga turut mengajak serikat pekerja/buruh dalam pembaruan sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

“Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang,” kata Afriansyah.

Lebih lanjut, ia menegaskan kesiapan Kemnaker untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta DPR RI dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Selain itu, Afriansyah menekankan bahwa keterlibatan pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, memberikan pelindungan yang optimal bagi pekerja, serta tetap mendukung iklim usaha yang sehat dan produktif.

“Kontrol sosial dari serikat buruh yang sehat dan independen seperti KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) sangat penting dalam memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap berpihak kepada keadilan,” ujar dia.

Selain revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kemnaker juga mendorong percepatan pembaruan sejumlah regulasi yang dinilai sudah usang, termasuk Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Uap peninggalan era kolonial.

Menurut Wamenaker, pembaruan regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pelindungan pekerja sekaligus menjawab tantangan industri modern.

Ia mencontohkan, sanksi denda sebesar Rp100.000 atau kurungan tiga bulan bagi pelanggar ketentuan K3 yang masih tercantum dalam regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemnaker mendorong pembaruan sanksi pidana maupun administratif yang lebih tegas dan memiliki efek jera.

“Pelindungan K3 harus terus diperkuat agar setiap pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Karena itu, penyempurnaan regulasi K3 menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pelindungan pekerja yang lebih komprehensif,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KementerianPertanian terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan populasi sapi perah, produksi susu dalam negeri serta konsumsi susu masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan pemerintah terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi susu dalam negeri, memperkuat populasi sapi perah, guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kementerian Pertanian terus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan populasi sapi perah, produksi susu dalam negeri serta konsumsi susu masyarakat," kata Sudaryono dalam peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Sudaryono, susu merupakan salah satu sumber protein hewani terbaik yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak-anak Indonesia.

Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan pembangunan sektor persusuan bukan hanya berbicara soal produksi dan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Hal tersebut juga menjadi momentum penting untuk membangkitkan sektor persusuan nasional seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Wamentan Sudaryono sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengatakan, pemerintah saat ini fokus memperkuat sektor persusuan nasional melalui peningkatan produksi dan konsumsi susu masyarakat.

Menurut dia, peningkatan produksi dilakukan dengan memperbanyak populasi sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang saat ini masih sebagian dipenuhi melalui impor.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu per kapita, terutama bagi anak-anak, sejalan dengan pelaksanaan program MBG untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

"Tentu saja sekarang ada MBG. Produksi susu kita memang masih ada sebagian yang impor. Nah kita ingin tingkatkan dua hal," bebernya.

Sebagai anak petani, Sudaryono mengaku merasakan langsung manfaat konsumsi susu sejak usia muda sehingga meyakini pentingnya memperkuat budaya minum susu di masyarakat.

Sebagai anak petani, ia mengatakan susu menjadi bagian dari pola konsumsi sehari-hari sejak remaja dan dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik serta pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik.

"Kalau saya ini orang produk susu, sampai sekarang saya minum susu. Dari kecil saya nggak pernah nggak minum susu. Mulai SMA saya minum susu sampai sekarang. Saya bahkan dalam tiga tahun naik 14 sentimeter karena minum susu dan makan bergizi," Terangnya

Pengalaman tersebut membuat Sudaryono mendukung penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gerakan minum susu sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi serta mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

"Jadi kalau orang ngomong apapun negatif tentang MBG, tentang susu, saya adalah orang produk dari makan bergizi dan produk dari minum susu. Jadi pasti saya bela itu MBG dan gerakan minum susu," tambah Sudaryono.

Wamentan Sudaryono menekankan manfaat susu memang tidak bisa dirasakan secara instan, tetapi memberikan dampak besar dalam jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

"Minum susu hari ini pinternya nggak langsung besok. Tapi pinternya itu nanti bertahap, lama-lama jadi tambah pintar, orangnya tambah kuat dan seterusnya. Jadi memang protein, protein, protein," katanya.

Ia juga mengingatkan gagasan memperkuat konsumsi susu sebenarnya telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Jauh sebelum menjabat Presiden maupun Menteri Pertahanan, Prabowo telah menggagas Gerakan Revolusi Putih yang mendorong pemenuhan gizi masyarakat melalui konsumsi susu.

"Bahkan dulu Pak Presiden kita Pak Prabowo sebelum menjadi Presiden, waktu masih mengelola Gerindra, kita bikin Gerakan Revolusi Putih. Jadi memang sudah lama perhatian terhadap susu dan gizi masyarakat ini," jelas Sudaryono.

Di sisi produksi, Wamentan Sudaryono mengakui bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah masih terbatasnya jumlah sapi indukan, khususnya sapi perah.

Menurutnya, teknologi reproduksi dan ketersediaan bibit sudah cukup memadai, namun jumlah ternak hidup masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

"Kita ini kurang sapi induknya. Kalau sperma kemudian bank spermanya kita sudah punya banyak. Baik daging maupun susu, yang kurang itu adalah sapi hidupnya. Memang mesti kita datangkan," bebernya.

Karena itu pemerintah terus mendorong investasi swasta dan BUMN untuk mendatangkan sapi perah dari berbagai negara. Sejumlah komitmen investasi bahkan sudah mulai berjalan dengan skala ribuan hingga puluhan ribu ekor.

"Sudah beberapa ada komitmen, ada yang 10 ribu ekor, ada yang 5 ribu ekor. Dan saya sebagai Wakil Menteri dan Ketua Umum HKTI ingin HKTI itu nggak cuma omong-omong, tapi ingin kasih contoh. Mungkin 100, 200 atau 150 ekor, kita mulai dari diri kita sendiri," katanya.

Wamentan menjelaskan pengembangan sapi perah harus dilakukan di wilayah yang memiliki iklim sesuai, terutama daerah dataran tinggi dengan suhu yang relatif sejuk seperti Lembang, Boyolali, Baturaden, Pasuruan dan Blitar.

Selain itu, pemerintah juga tengah menjajaki pengembangan sapi perah tropis dari Brasil yang dinilai lebih adaptif terhadap iklim Indonesia.

"Kita lagi uji coba juga, katanya ada sapi perah tropis dari Brasil. Kita juga lagi jajaki itu semua. Intinya adalah bagaimana sapinya tambah banyak, susunya diproduksi tambah banyak, dan diminum lebih banyak. Itu saja," ujarnya.

Untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usaha persusuan di Indonesia.

Berbagai kemudahan perizinan dan insentif terus diberikan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem persusuan nasional yang tangguh, modern, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Mereka langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (4/6/2026).

Usai Silmy Karim menjadi tersangka KPK, kursi Wamen Imipas dibiarkan kosong. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk mengisi kursi Wamen Imipas usai Silmy Karim ditahan KPK.

"Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan," kata Prasetyo Hadi ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).



Terlebih, posisinya juga merupakan wakil menteri. Sehingga, belum ada urgensi yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto segera mencari penggantinya.

"Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan apa namanya normal gitu," ujarnya.

Kendati demikian, Istana tetap akan mencermati perkembangan ke depan, khususnya terkait dengan kerja-kerja di kementerian tersebut. Jika memang dibutuhkan adanya posisi wamen, tentu hal itu akan dipertimbangkan.

"Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri ya itu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Saya rasa masih nggak ada masalah," pungkasnya.