JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons soal Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan sementara, Silmy terseret korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing ( WNA ).

Prasetyo pun menegaskan bahwa pemerintah menghormati segala proses hukum. "Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK," ujarnya kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti jabatan yang masih melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dan berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Prasetyo juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto. "Kami juga telah berkomunikasi dengan Men Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol setelah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026). Silmy menyerahkan diri ke KPK setelah dicari terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Imigrasi Jakarta Barat.

Sebelumnya, tim KPK menggeledah rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5, Jakarta Selatan. KPK menyegel dua mobil mewah di rumah Silmy.

Perjalanan karier Silmy cukup panjang dan banyak menempati posisi strategis hingga berujung menyerahkan diri ke KPK. Silmy menjabat Wamen Imipas sejak 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, Silmy menjabat Dirjen Imigrasi pada awal Januari 2023. Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel ini menyingkirkan dua kandidat calon lainnya yakni Julexi Tambayong yang merupakan purnawirawan TNI AU sekaligus Kabalitbang Kementerian Pertahanan dan Lucky Agung Binarto yang menjadi Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Pria kelahiran Tegal, 19 November 1974 yang lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti ini awalnya tidak mempunyai latar belakang di bidang militer dan pertahanan. Untuk memperdalam itu, dia menempuh pendidikan militer dan pertahanan di luar negeri, mulai dari NATO School di Jerman, Universitas Harvard, hingga Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Berkat ilmu yang didapatnya, Silmy menjadi pakar bidang manajemen pertahanan dan keamanan nasional saat pulang ke Indonesia. Pada 2007-2008, Silmy menjadi Anggota Tim Supervisi Transportasi Bisnis TNI.

Kemudian pada 2008-2009, dia dipercaya menjadi Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI. Sejumlah posisi juga pernah dijabatnya seperti Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI, Staf Khusus BKPM, Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan, dan Anggota Dewan Analis Strategis BIN.

Tak hanya itu, Silmy juga tercatat pernah menjabat sebagai komisaris dan direktur pada beberapa BUMN. Pada 2011-2014, dia menjadi Komisaris PT PAL Indonesia.

Kemudian, pada Desember 2014-Agustus 2016, Silmy menjadi Direktur Utama PT Pindad. Pada 2016-2018, dia dipercaya menjadi Direktur Utama PT Barata Indonesia. Pada September 2018, Silmy mengemban amanah sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel.

JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim resmi mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Kamis (4/6/2026). Silmy sebelumnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

Kedatangan Silmy terkait dirinya yang tengah dicari KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar). Silmy terlihat berada di pelataran Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 22.38 WIB dengan mengenakan batik cokelat.

Silmy dikawal kurang lebih tiga ajudan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awak media yang sudah menunggunya.

Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmy beranjak ke Lantai 2 Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK menyatakan mengantongi informasi keberadaan Silmy Karim yang tengah dicari terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima, yang bersangkutan masih berada di Jakarta. "Informasi terakhir yang tim dapatkan berkaitan dengan keberadaan saudara SK yang bersangkutan diduga berada di Jakarta dan sekitarnya," kata Budi.

Budi menyatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan pencarian. Di sisi lain, ia mengimbau kepada yang bersangkutan untuk menyerahkan diri ke KPK. "Dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada yang bersangkutan agar kooperatif barangkali bisa menyerahkan diri kepada KPK sehingga dapat membantu proses penanganan perkara ini," ujarnya.

JAKARTA - Dino Patti Djalal saat ini menjadi sorotan karena mengkritik kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Berikut ini profil pendidikan Dino yang pernah jadi kuliah di Kanada dan Inggris.

"Sebagai sahabat bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional, dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino melalui akun Instagramnya @dinopattidjalal, dikutip Selasa (2/6/2026).

Dino menilai, perjalanan seorang kepala negara memakan biaya yang besar, ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya protokoler, dan lainnya.

Dino pun memberikan 5 saran Presiden untuk menghemat biaya dan waktu perjalanan luar negeri dengan lebih mengandalkan video call, zoom call, atau telepon untuk menjalin komunikasi dengan negara lain.

Ia juga menyarankan Presiden untuk memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional. Lalu perencanaan secara profesional perjalanan Presiden ke luar negeri.

Dino juga menyarankan, untuk satu tahun ke depan Presiden lebih banyak menerima tamu negara ketimbangan kunjungan ke luar negeri. Terakhir, ia mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik diserahkan ke Menlu Sugiono.

Respons Seskab Teddy Indra Wijaya

Merespons kritikan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Selain itu, Teddy turut menjelaskan masalah jumlah rombongan yang menyertai Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Ia menegaskan jumlah delegasi pada masa pemerintahan Prabowo telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tedy menambahkan, alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Profil Pendidikan Dino Patti Djalal

Mengutip laman resmi dinopattidjalal.com, Founder & Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini lahir di Beograd, Yugoslavia, pada 10 September 1965 dari keluarga diplomat Indonesia.

Sejak kecil, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional di era Presiden Susilo Banbang Yudhoyono (SBY) ini telah terbiasa hidup berpindah-pindah negara mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan dasar Dino ditempuh di Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Untuk pendidikan tinggi, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013) menempuh studi di sejumlah universitas ternama dunia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

Tak berhenti di situ, Dino kemudian menyelesaikan gelar Doktor (Ph.D) Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris—salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Atas kiprahnya di dunia diplomasi Dinno pun menerima Bintang Jasa Utama di tahun 2010 dan menerima Bintang Mahaputra Adipradana pada 2014.

Selain itu ia juga menjadi anggota Komite Eksekutif Forum Perdamaian Paris, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) pada 2018, dan ia tercatat telah menulis 11 buku tentang kepemimpinan.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus berkontribusi pada program transisi energi.

Direktur Manajemen Risiko PHE Whisnu Bahriansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui implementasi strategi dual growth strategy, yaitu memaksimalkan bisnis inti migas dan mengembangkan bisnis rendah karbon secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut juga ditegaskan manajemen PHE kepada Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat berkunjung ke booth PHE di perhelatan The 50th IPA Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Saat Wamen ESDM tiba di booth PHE, Whisnu memaparkan bahwa sebagai tulang punggung sektor hulu migas nasional, PHE saat ini berkontribusi sebesar 65 persen terhadap produksi minyak nasional dan 37 persen terhadap produksi gas nasional.

Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 27 persen blok migas di Indonesia.

Dalam operasionalnya pada 2025, PHE mencatatkan produksi minyak sebesar 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas mencapai 2,75 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Kinerja tersebut didukung oleh 887 pengeboran sumur pengembangan, well service 37.266 sumur serta 1.288 kegiatan workover.

Whisnu juga menyampaikan strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada keberlanjutan bisnis, tetapi juga pada pengelolaan risiko jangka panjang dalam menghadapi transisi energi global.

"PHE menjalankan strategi pertumbuhan yang seimbang antara penguatan bisnis inti migas dan pengembangan bisnis rendah karbon. Melalui pendekatan manajemen risiko yang adaptif dan terintegrasi, kami memastikan setiap langkah transformasi perusahaan tetap mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan nilai berkelanjutan bagi masa depan," ujarnya.

Dari sisi kontribusi pada transisi energi, perusahaan terus memperkuat inisiatif keberlanjutan melalui berbagai program strategis.

PHE berhasil mempertahankan peringkat MSCI ESG "BBB", menjalankan lebih dari 808 program CSR, serta mencatatkan pengurangan emisi karbon sebesar 1.619.564 ton CO2e.

Perusahaan juga terus mengembangkan proyek carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture, utilization, and storage (CCUS) bekerja sama dengan mitra global.

Hingga 2030, total kapasitas penyimpanan karbon yang direncanakan mencapai 7,3 gigaton.

Untuk itu, berbagai capaian strategis telah diraih sepanjang 2024-2025, di antaranya dimulainya proyek injeksi CO2 Sukowati dengan estimasi peningkatan perolehan minyak hingga 19,2 juta barel; penemuan sumber daya 2C di Tedong sebesar 108,05 juta barel setara minyak (BOE); serta implementasi multi stage fracturing pertama di sumur horisontal Kotabatak.

Pencapaian lainnya yakni pengembangan North Duri A14 melalui injeksi steamflood pertama untuk enhanced oil recovery (EOR); onstream greenfield Akasia dengan produksi awal mencapai 3.200 BOPD; dan produksi Lapangan Padang Pancuran I dengan estimasi cadangan 1,1 juta barel minyak.

Selain itu, pengembangan proyek EOR chemical di area Minas; onstream area of interest Sisi Nubi dengan kapasitas produksi 70 MMSCFD; dan pengembangan sumur step out Abab sebagai bagian dari revitalisasi brownfield.

Memasuki 2026 dan seterusnya, PHE telah menyiapkan sejumlah proyek strategis lanjutan, termasuk pengembangan Blok Lavender di Laut Natuna Timur, greenfield OO-OX ONWJ, eksplorasi laut dalam (deepwater) di Natuna Timur, hingga proyek pengembangan lapangan migas nonkonvensional (MNK) di Wilayah Kerja Rokan.

Di bidang inovasi, perusahaan juga mengembangkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk mendukung operasi pengeboran, integrasi manajemen aset, dan pengembangan subsurface yang lebih efektif dan efisien.

Sementara itu, pengembangan proyek CCS Asri Basin menjadi salah satu fokus masa depan perusahaan dengan target potensi penyimpanan karbon hingga 2,9 gigaton.

Penampilan booth PHE menarik minat pengunjung IPA Convex 2026.

Pengunjung disuguhi digital poster yang memuat informasi mengenai perkembangan bisnis hulu migas PHE dalam upaya mendukung ketahanan energi dan transisi energi nasional serta aneka produk mitra binaan PHE.

The 50th IPA Convex merupakan ajang konvensi dan pameran terbesar di sektor industri migas.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mendorong optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Ossy Dermawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati H. Rahmat Trianto, Wakil Bupati H.M. Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Konflik dan sengketa pertanahan ini bisa terjadi di mana saja. Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62. Hal ini menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk bermediasi dan mencari solusi terbaik atas berbagai persoalan yang ada," ujar Ossy.

Menurut dia, keberadaan GTRA menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan.

Optimalisasi forum tersebut, ucapnya, dinilai penting karena sengketa lahan tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghambat investasi, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan persoalan pertanahan yang masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut.

Kehadiran Bapak Wakil Menteri ATR/BPN di Tanah Laut merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat langkah-langkah penyelesaian yang memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Rahmat.

Bukan itu saja, Rahmat menjelaskan jumlah penduduk Tanah Laut yang mencapai sekitar 372 ribu jiwa berdasarkan sensus 2025 membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang semakin penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan.

"Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Rahmat.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? refinery dan juga adalah eksportir,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui skema satu pintu.

"Tidak mengambil keuntungan ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan," kata Wamentan dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menyikapi turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bersama lintas pemangku kepentingan di Jakarta, Jumat.

Sudaryono menegaskan, pernyataan itu terkait kebijakan pemerintah yang mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy dilakukan terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk Danantara guna memastikan pengelolaan ekspor berjalan transparan serta akuntabel.

Ia mengatakan, PT DSI nantinya berperan sebagai perusahaan pengelola dan pengawas dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar mekanisme perdagangan berjalan lebih tertib.

"Kekhawatiran terkait PT DSI, saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun lapor kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman), disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya," ujarnya.

Melalui penjelasan itu, Sudaryono berharap tidak ada lagi kekhawatiran dari pelaku usaha hilir industri sawit, khususnya perusahaan refinery dan eksportir yang selama ini aktif menjalankan perdagangan ekspor.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? refinery dan juga adalah eksportir," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan, pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh PT DSI diterapkan penuh.

Pada masa transisi tersebut, pemerintah akan menetapkan berbagai tahapan regulasi sehingga secara bertahap pengelolaan ekspor perusahaan sawit dapat dialihkan melalui mekanisme yang dikelola PT DSI.

Pemerintah menargetkan mulai 1 Januari 2027 pengelolaan ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi dapat sepenuhnya dilakukan melalui PT DSI secara terintegrasi nasional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menjalankan bisnis dengan orientasi profit melalui pengelolaan ekspor SDA, sejalan dengan orientasi bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Karena kebetulan di bawah Danantara, namanya Danantara Sumberdaya Indonesia, ide awalnya memang menjadi suatu perusahaan dan perusahaan BUMN yang memang harus for profit,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa (26/5).

DSI pada tahap awal akan menjalankan model agent business atau perantara sebelum mengembangkan fungsi lain sesuai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Pandu juga mengamini bahwa pembentukan DSI berjalan cepat. Badan ekspor tersebut baru dibentuk pada pekan lalu dan pada Senin (25/5) resmi menjadi persero BUMN dengan struktur kepemilikan 99 persen oleh BPI Danantara dan 1 persen oleh BP BUMN.

PT DSI mendapatkan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Karena harga CPO di dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS kelapa sawit petani jatuh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengumpulkan eksportir, perusahaan refinery, asosiasi petani dan BUMN pangan guna menjaga stabilitas harga tandan buah segar sawit serta memastikan bisnis sawit nasional tetap berjalan normal.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat sebelumnya untuk merespons keluhan petani sawit terkait turunnya harga pembelian tandan buah segar di berbagai daerah.

"Ini menindaklanjuti rapat yang lalu (Selasa 26/5) yang kita selenggarakan terkait bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia, turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing," kata Sudaryono.

Dia menyampaikan, pihaknya mengumpulkan berbagai pihak tersebut untuk menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga tandan buah segar di tingkat petani dan memastikan aktivitas perdagangan sawit tetap berjalan normal di tengah masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ia menilai kondisi crude palm oil (CPO) di tingkat global dalam kondisi bagus, sehingga tidak ada alasan penurunan harga hingga tingkat petani.

Wamentan meminta refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan sebagaimana mestinya, dengan volume dan harga yang wajar sesuai acuan pasar.

"Karena harga (CPO di ) dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS (kelapa sawit) petani jatuh,” tutur Sudaryono.

Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah.

Setelah rapat pertama digelar Selasa (26/5) lalu, sebanyak 16 PKS mulai melakukan penyesuaian harga pembelian, namun pemerintah menilai langkah koreksi harus terus diperluas agar harga TBS petani kembali normal.

"Namun masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan atau rapat susulan berikutnya, yang kemudian (hari ini) kami mengundang lebih banyak stakeholder dari industri sawit kita," ujarnya.

Ia menambahkan aktivitas perdagangan sawit nasional harus tetap berjalan normal dan pelaku usaha tetap menjadi penggerak utama rantai pasok industri.

Pemerintah juga meminta seluruh transaksi tetap mengacu pada mekanisme pasar yang berlaku agar stabilitas harga dapat terjaga.

“Refinery dan eksportir tetap menjadi ujung tombak perdagangan sawit nasional," ucapnya.

Ia berharap seluruh transaksi perdagangan tetap berjalan sebagaimana biasa dengan mengacu pada harga lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) serta menghindari praktik withdraw (WD) yang dapat mengganggu pembentukan harga secara wajar.

"Langkah ini penting agar stabilitas harga CPO (crude palm oil) terjaga dan berdampak positif terhadap harga TBS yang diterima petani,” ujar Wamentan.

Adapun rapat koordinasi itu diikuti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery, hingga BUMN pangan yakni PT Perkebunan Nusantara, hingga Agrinas Palma.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah segera mencabut izin pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah ketentuan guna melindungi kesejahteraan petani sawit nasional.

Dalam jumpa pers usai Rapat Hilirisasi Perkebunan di Jakarta, Jumat, Sudaryono mengatakan pemerintah menindaklanjuti keluhan petani sawit terkait turunnya harga pembelian tandan buah segar di berbagai daerah Indonesia.

"Kami telah mengidentifikasi dua hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono.

Setelah pengumuman dan rapat sebelumnya dilaksanakan, tercatat sebanyak 16 pabrik kelapa sawit mulai melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian tandan buah segar petani di daerah.

Meski demikian, pemerintah menilai masih banyak pabrik kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga pembelian sesuai ketentuan sehingga pihaknya kembali melakukan rapat lanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan industri sawit.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian serta dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BUMN sektor perkebunan.

Selain itu, pemerintah juga mengundang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery guna membahas stabilisasi harga tandan buah segar tingkat petani.

Pemerintah menilai persoalan turunnya harga tandan buah segar merupakan masalah yang dapat diselesaikan karena harga dan permintaan minyak sawit dunia justru mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut pemerintah, gejolak harga terjadi pada rantai tengah perdagangan sawit karena harga di tingkat hilir dan pasar global relatif stabil tanpa penurunan harga maupun volume permintaan ekspor.

Karena itu, pemerintah meminta pelaku usaha hilir seperti refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi perdagangan mengacu pada harga yang dibentuk melalui lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) serta menghindari praktik penarikan harga atau withdraw.

"Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO (crude palm oil) dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw," tegasnya.

Pemerintah berharap pembelian besar dengan harga yang baik di tingkat hilir dapat memberikan efek domino kepada pabrik kelapa sawit sehingga harga pembelian tandan buah segar petani ikut meningkat.

Kementerian Pertanian juga meminta kepala daerah menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga tandan buah segar sawit tingkat provinsi.

Menurutnya hingga saat ini baru beberapa provinsi yang aktif menetapkan harga pembelian tandan buah segar dengan melibatkan pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, asosiasi, dan mengacu harga sawit global.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian meminta seluruh kepala daerah aktif melakukan pemantauan harga pembelian tandan buah segar serta memastikan pabrik kelapa sawit membeli hasil petani sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin, dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengerahkan 8.633 petugas pemantau hewan kurban secara nasional untuk memastikan kesehatan, keamanan, kelayakan, dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sehingga berjalan sesuai standar.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ribuan petugas tersebut terdiri atas tenaga medik dan paramedik veteriner yang diterjunkan di berbagai daerah.

"Alhamdulillah kami sudah menerjunkan dan menugaskan tim pemantau hewan kurban secara nasional sebanyak 8.633 orang terdiri dari tenaga medik dan paramedik," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda di Jakarta, Rabu.

Agung menyampaikan hal itu saat ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta.

Menurut dia, pemerintah memastikan hewan kurban yang dipotong di tanah air memenuhi standar kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan kehalalan.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah pusat maupun daerah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota juga telah menerbitkan edaran dan melaksanakan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada panitia kurban.

Adapun upaya itu dilakukan agar seluruh proses kurban dipastikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kementan menegaskan pengawasan dilakukan secara ketat agar seluruh pelaksanaan penyembelihan hewan kurban termasuk yang dilakukan di luar rumah potong hewan (RPH) tetap memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan pangan.

Selain tenaga medik dan paramedik di tingkat pusat, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga menerjunkan petugas pemantau hewan kurban di wilayah masing-masing.

Pengawasan tersebut turut melibatkan berbagai asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), organisasi peternak, serta juru sembelih halal.

Selain itu, Agung mengatakan bahwa Kementan juga melibatkan perguruan tinggi dalam pengawasan pelaksanaan kurban melalui keterlibatan mahasiswa dari 14 fakultas kedokteran hewan di Indonesia.

Mahasiswa diterjunkan untuk membantu pemantauan kesehatan hewan kurban sekaligus mendukung edukasi pelaksanaan penyembelihan yang aman, higienis, dan sesuai standar veteriner.

"Insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini berjalan lancar dan khidmat," kata Agung.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kalau ada orang mengatakan negara kita begini, negara kita begitu, seolah-olah besok mau bubar, nggak bener ya. Insya Allah negara kita baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyalurkan 49 ekor hewan kurban kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial dan upaya berbagi berkah saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Sudaryono mengatakan bantuan tersebut terdiri atas 41 ekor sapi dan delapan ekor kambing yang disalurkan kepada masyarakat sekitar Kementan hingga jajaran pegawai.

"Insya Allah, semoga ini (melalui pelaksanaan kurban) tanda bahwa memang negara kita sedang baik-baik. Jadi kalau ada orang mengatakan negara kita begini, negara kita begitu, seolah-olah besok mau bubar, nggak bener ya. Insya Allah negara kita baik," kata Sudaryono di Jakarta, Rabu.

Pelaksanaan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban jajaran Kementerian Pertanian bersama HKTI pada Idul Adha 1447 Hijriah dipusatkan di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan.

Sudaryono menyebut jumlah hewan kurban di lingkungan Kementerian Pertanian terus meningkat, dari dua sapi dan 15 kambing pada 2024 menjadi sembilan sapi dan 10 kambing pada 2025.

Pada tahun 2026, jumlah hewan kurban melonjak menjadi 41 ekor sapi dan delapan ekor kambing sehingga menunjukkan peningkatan partisipasi serta kepedulian sosial yang semakin besar.

Ia menilai kenaikan jumlah kurban tersebut mencerminkan kondisi masyarakat dan perekonomian nasional yang tetap baik di tengah berbagai tantangan global serta ketidakpastian dunia.

Sudaryono mengatakan Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif stabil karena pemerintah terus bekerja menjaga ketahanan pangan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, total pronogsa ketersediaan hewan ternak sapi, kerbau hingga kambing secara nasional mencapai sekitar 3,2 juta ekor, melampaui kebutuhan nasional yang diperkirakan sekitar 2,5 juta ekor.

Menurut Sudaryono surplus ketersediaan hewan kurban tersebut menunjukkan sektor peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi indikator meningkatnya kemampuan ekonomi dan daya beli.

Menurut Sudaryono, ibadah kurban mengajarkan keteladanan Nabi Ibrahim AS tentang keikhlasan menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan terhadap harta, jabatan, maupun urusan duniawi.

Ia menegaskan momentum Idul Adha menjadi pengingat bahwa tidak ada sesuatu yang abadi di dunia sehingga manusia perlu memperkuat nilai pengorbanan, ketakwaan, dan rasa syukur.

Ia mengajak seluruh masyarakat mensyukuri berbagai pencapaian tersebut mengingat banyak negara masih menghadapi tekanan akibat konflik, gangguan pasokan energi, serta perlambatan ekonomi global.

Sudaryono juga menyampaikan apresiasi kepada para Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bertugas memastikan proses penyembelihan hewan kurban berlangsung sesuai syariat, aman, dan profesional.

Para Juleha diminta melakukan pemeriksaan kesehatan akhir terhadap hewan kurban sebelum penyembelihan guna memastikan tidak terdapat penyakit, luka, atau kondisi yang perlu dilaporkan.

Ia menekankan seluruh proses penyembelihan harus dilaksanakan secara higienis, bersih, dan sesuai standar kesehatan agar daging kurban aman dikonsumsi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan ketersediaan hewan kurban secara nasional cukup, aman dan terkendali.

"Total prognosa ketersediaan sebanyak 3,2 juta ekor, terdiri dari sapi 860.000 ekor, kerbau 34.000 ekor, kambing 1,4 juta ekor, dan domba 935.000 ekor," kata Agung.

Sementara itu, kebutuhan nasional untuk penyembelihan hewan kurban pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 2,4 juta ekor sehingga masih terdapat surplus sekitar 800.000 ekor.

Menurut Agung, surplus tersebut menunjukkan kapasitas produksi peternakan nasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama perayaan Idul Adha tanpa kendala pasokan yang berarti.

Untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar kesehatan dan kehalalan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai pedoman serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada panitia kurban di seluruh Indonesia.

Kegiatan edukasi tersebut mencakup aspek kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, hingga tata cara penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku.

Agung menegaskan pengawasan terus dilakukan agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di luar rumah potong hewan tetap memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan bagi masyarakat.

Adapun seluruh hewan kurban yang disalurkan berasal dari partisipasi berbagai pihak, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Badan Karantina Indonesia (Barantin), pejabat eselon I dan II Kementan, serta mitra sektor pertanian.

Dari total hewan kurban yang disalurkan, HKTI turut menyumbangkan 15 ekor sapi sebagai bagian dari komitmen berbagi kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkap hasil audiensi antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terkait tuntutan upah lembur. Ada dua keputusan yang disepakati.

Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurut Afriansyah dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

"Tuntutan teman-teman sebenarnya sangat bisa diatasi dengan kesepakatan tadi. Memang dalam libur nasional itu perusahaan mana pun wajib memberikan upah lembur, upah lembur namanya, tetapi kalau ada kesepakatan bersama dengan kondisi yang lain berbeda, itu ada pertimbangan dari kami," jelasnya.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi. Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

Sementara, untuk libur nasional akhir bulan nanti akan ditawarkan dua keputusan hasil rapat.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," pungkasnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan ada sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Sebab, karyawan tidak bersedia masuk.

"Kita tutup totalnya 2.738 toko tutup dihari libur. Jadi karyawan yang tidak bersedia kita liburkan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengungkap para buruh tetap menginginkan pengganti uang untuk kerja di hari libur nasional. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka gerai harus siap tutup saat libur.

"Kalau hari libur nasional masuk kerja, maka harus dibayar lembur. Kalau tidak mau, maka gerai tutup hari itu saja. Ya, hari itu saja di mana hari libur nasionalnya tutup. Yang kedua, karena sifatnya itu adalah sukarela maka tidak boleh ada paksaan," pungkasnya.

Pagi tadi, karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut) untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing. Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Mereka menolak upah lembur tanggal merah diganti hari libur pada hari kerja biasa. Para karyawan mengancam adanya gelombang demonstrasi lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi pihak Indomaret.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.