#30 tag 24jam
Penyaluran KUR Bank Nagari Capai Rp294 Miliar pada Kuartal I/2026 di Tengah Tekanan Pascabencana
Bank Nagari menyalurkan KUR Rp294,13 miliar pada Q1 2026 meski terdampak bencana, dengan fokus pada UMKM di sektor perdagangan, pertanian, dan industri. [563] url asal
#kur-bank-nagari #penyaluran-kur #kur-2026 #kur-sumatra-barat #kur-umkm #kur-konvensional #kur-syariah #kur-pascabencana #kur-perdagangan #kur-pertanian #kur-industri-pengolahan #kur-pesisir-selatan
(Bisnis.Com - Terbaru) 05/05/26 13:30
v/211614/
Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.
Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.
Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.
“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).
Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.
Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.
Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.
Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.
Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.
Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.
Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.
“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.
Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.
“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.
Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.
Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Ratusan Ribu Debitur KUR Terdampak Bencana Sumatra Dapat Relaksasi dari Perbankan
Sebanyak 201.953 debitur KUR di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mendapatkan restrukturisasi kredit senilai Rp12,19 triliun pascabencana. [424] url asal
#restrukturisasi-debitur #kur-terdampak-bencana #debitur-kur-aceh #debitur-kur-sumatra-utara #debitur-kur-sumatra-barat #keringanan-suku-bunga #grace-period-kur #restrukturisasi-pinjaman-kur #relaksasi
(Bisnis.Com - Finansial) 18/02/26 21:08
v/140069/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 201.953 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total outstanding Rp12,19 triliun memperoleh berbagai skema relaksasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan kualitas kredit perbankan pascabencana di tiga provinsi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman membeberkan berdasarkan pemetaan per 17 Februari 2026 bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan BPD Aceh, debitur terdampak tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Inilah angka terakhir kita yaitu 200.000 debitur dengan jumlah outsanding sejumlah sekitar Rp12 triliun," kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Rinciannya, sebanyak 125.200 debitur berada di Aceh dengan outstanding Rp7,38 triliun, 53.200 debitur di Sumatra Utara dengan outstanding Rp3,06 triliun, serta 28.400 debitur di Sumatra Barat dengan outstanding Rp1,79 triliun.
Untuk para debitur yang terdampak, perbankan memberikan kemudahan berupa keringanan suku bunga, masa tenggang (grace period), pengaturan kembali status kolektibilitas, restrukturisasi pinjaman, relaksasi agunan tambahan, hingga kemudahan akses KUR baru.
Bahkan, terdapat usulan penghapusan kredit sesuai ketentuan Permenko Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memberi ruang pemulihan bagi pelaku UMKM.
Seiring dengan hal tersebut, Maman menyampaikan bahwa program pendampingan bagi pelaku UMKM terdampak bencana menunjukkan progres positif. Pemerintah mencatat peningkatan transaksi usaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana akhir November 2025.
“Kementerian UMKM terus mendorong pergerakan ekonomi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar pengusaha UMKM dapat segera bangkit dan kembali produktif,” tutur Maman.
Sejak program pendampingan diluncurkan pertengahan Januari 2026, nilai penjualan meningkat 27,5%. Hingga 11 Februari 2026 tercatat 3,5 juta transaksi terhadap 2.128 item produk dari 2.059 pelaku UMKM. Produk yang paling diminati meliputi pakaian, makanan, kerajinan tangan, dan perlengkapan kecantikan.
Transaksi di Sumatra Utara mencapai 1,35 juta dan Sumatra Barat 2 juta, menunjukkan kondisi usaha relatif pulih. Sementara di Aceh tercatat 16.800 transaksi, mengindikasikan sebagian pelaku UMKM mulai berproduksi kembali meski masih menghadapi kendala operasional.
Selain restrukturisasi kredit, pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) Rehabilitasi Usaha Mikro sebesar Rp3 juta per penerima untuk 200.000 usaha mikro terdampak yang belum memiliki akses perbankan.
Di sisi lain, bantuan produksi juga disalurkan untuk mengaktivasi kembali restoran, kafe, warung, dan toko. Aktivasi toko kelontong dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas setempat serta optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di Aceh.
BRI Kantongi Data Debitur KUR Terdampak Bencana Sumatra, Pastikan Tak Bebani Nasabah
BRI mengantongi data debitur KUR terdampak bencana di Sumatra, memastikan tidak membebani nasabah. [328] url asal
#bri-debitur-kur #kur-bencana-sumatra #utang-kur-dihapus #bri-restrukturisasi-kur #debitur-terdampak-bencana #kur-sumatra-utara #kur-sumatra-barat #umkm-terdampak-bencana #relaksasi-kredit-macet #subsi
(Bisnis.Com - Finansial) 16/12/25 20:03
v/75000/
Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara mengenai rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan perseroan telah mengantongi jumlah debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sedang melakukan pendalaman lebih lanjut.
“Nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini, kita enggak akan memberatkan nasabah,” kata Hery Gunardi usai menghadiri Launching BRI Corporate Rebranding di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).
Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu memastikan rencana pemerintah tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan BRI.
Dia menuturkan, total kredit di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup kecil jika dibandingkan total kredit yang diberikan BRI secara keseluruhan. “Oh enggak, enggak besar. BRI kan gede banget, itu kan jumlahnya kecil,” ujarnya.
Adapun, pemerintah berencana menghapus utang KUR bagi debitur terdampak bencana alam di Sumatra. Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar petani, tetapi juga UMKM.
Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.
“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menuturkan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.
“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan.
Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)