Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi pemberian restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara hingga akhir Desember 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan hingga Desember 2025, pemberian restrukturisasi kredit menggunakan kebijakan relaksasi mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah.

“Dapat kami laporkan sampai akhir Desember 2025 telah diberikan restrukturisasi kredit, menggunakan kebijakan relaksasi tersebut sebesar Rp12,58 triliun pada 237.083 nasabah,” kata Mahendra dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (27/1/2026).

Untuk diketahui, OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini berlaku dalam jangka waktu hingga 3 tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Adapun, tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Dalam catatan Bisnis, Perlakuan khusus itu mencakup sejumlah sektor jasa keuangan, mulai dari kredit perbankan, pembiayaan multifinance, hingga asuransi.

Berikut Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana:

• Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;
• Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana; dan
• Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan(OJK) menerapkan kebijakan relaksasi kredit dan pembiayaan selama tiga tahun untuk meringankan beban pelaku usaha dan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra. Kebijakan ini mencakup potensi kredit dan pembiayaan hingga mendekati Rp 400 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJKMahendra Siregarmengatakan relaksasi tersebut mulai berlaku sejak 10 Desember 2025, atau dua pekan setelah Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menetapkan status bencana.

“Keputusan pemberian perlakuan khusus berupa relaksasi selama tiga tahun ini merupakan aktivasi POJK Nomor 19 Tahun 2022,” ujar Mahendra saat pembukaan perdagangan perdanaBursa Efek Indonesiadi Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan relaksasi tersebut mencakup seluruh jenis kredit dan pembiayaan untuk semua segmen usaha.

“Kredit dan pembiayaan yang diberikan perlakuan khusus mencakup seluruh jenis kredit untuk semua segmen usaha, baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun usaha besar dan korporasi,” katanya.

OJK juga menetapkan kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dikategorikan lancar, baik restrukturisasi yang dilakukan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Selain itu, pemberian kredit dan pembiayaan baru dapat dilakukan tanpa penerapan prinsipone obligor.

Pada sektor perasuransian, OJK mendorong perusahaan melakukan pemetaan polis terdampak serta penyederhanaan proses klaim untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Mahendra mengungkapkan, skala dampak bencana tersebut sangat besar. “Data sementara menunjukkan terdapat lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di ketiga provinsi tersebut, dengan potensi kredit dan pembiayaan yang mendekati Rp400 triliun,” ujarnya.

Ia menilai jangka waktu relaksasi selama tiga tahun cukup realistis untuk memulihkan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

“Kami optimistis jangka waktu tiga tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut,” kata Mahendra.

Menurut OJK, kebijakan ini dirancang berdasarkan pengalaman penanganan krisis pada masa pandemiCOVID-19, agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

KOMPAS.com - Bank Mandiri terus menegaskan komitmennya sebagai lembaga keuangan milik negara yang menjalankan fungsi agen pencipta nilai sosial.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank Mandiri tidak hanya aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pendampingan kepada masyarakat, tetapi juga berkolaborasi dengan regulator dalam memberikan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana.

Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro menyampaikan bahwa pemberian perlakuan khusus ini merupakan bentuk respons cepat dan adaptif perseroan.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Desember 2025.

Kebijakan itu menjadi landasan bagi perbankan, termasuk Bank Mandiri, untuk memberikan perlakuan khusus kepada debitur terdampak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Dampak Bencana.

“Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, kami telah melakukan pendataan di kantor wilayah Bank Mandiri yang berpotensi terdampak bencana,” ujar Danis dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (26/12/2025).

Berdasarkan pendataan tersebut, kata dia, Bank Mandiri memperkirakan jumlah debitur terdampak bencana di Sumut dan Sumbar sebanyak lebih dari 30.000 debitur.

Dari jumlah itu, Bank Mandiri membagi debitur dalam klasifikasi berat, sedang, dan ringan berdasarkan tingkat dampak bencana serta kemampuan pemulihan pembayaran kewajiban.

Danis menegaskan bahwa data debitur terdampak itu bersifat sementara dan akan terus disesuaikan, tergantung hasil pendataan lanjutan dan proses identifikasi di lapangan.

Sebagai upaya menjalankan kebijakan tersebut, Bank Mandiri memberikan perlakuan khusus terhadap layanan kredit maupun pembiayaan secara menyeluruh kepada debitur terdampak bencana.

Dalam pelaksanaannya, pemberian perlakuan khusus meliputi penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran atau satu pilar bagi kredit dengan plafon hingga Rp 10 miliar, serta penyediaan program restrukturisasi.

Program perlakuan khusus tersebut akan berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan oleh OJK pada 10 Desember 2025. Langkah ini dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

“Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, tim Bank Mandiri di wilayah terdampak akan aktif berkoordinasi dengan debitur terdampak untuk dapat memberikan perlakuan khusus dengan mengutamakan kepentingan kondisi dan kebutuhan debitur,“ jelas Danis.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menegaskan komitmennya sebagai lembaga keuangan milik negara yang mengusung fungsi sebagai agen pencipta nilai sosial. Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank Mandiri tidak hanya aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pendampingan kepada masyarakat, tetapi juga aktif berkolaborasi dengan regulator dalam pemberian perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana.

Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro menyampaikan, kebijakan pemberian perlakuan khusus ini merupakan respons cepat dan adaptif perseroan sejalan dengan diterbitkannya kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan bagi Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Desember 2025.

Kebijakan ini menjadi landasan bagi perbankan, termasuk Bank Mandiri, untuk memberikan perlakuan khusus kepada debitur terdampak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Dampak Bencana.

“Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, kami telah melakukan pendataan dari kantor wilayah Bank Mandiri yang berpotensi terdampak bencana. Berdasarkan pendataan tersebut, Bank Mandiri memperkirakan jumlah debitur terdampak bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebanyak lebih dari 30.000 debitur. Dari jumlah itu, lalu dilakukan pengkategorian debitur ke dalam klasifikasi berat, sedang, dan ringan berdasarkan tingkat dampak bencana serta kemampuan pemulihan pembayaran kewajiban,” ujar Danis dalam keterangan resminya, Rabu (24/12).

Dia melanjutkan bahwa data debitur terdampak tersebut bersifat sementara dan akan terus disesuaikan, tergantung pada hasil pendataan lanjutan dan proses identifikasi lapangan.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, perlakuan khusus atas kredit maupun pembiayaan diberikan secara menyeluruh kepada debitur yang terdampak bencana. Relaksasi ini mencakup penilaian kualitas kredit yang difokuskan pada ketepatan pembayaran atau satu pilar bagi kredit dengan plafon hingga Rp10 miliar serta program restrukturisasi.

Program perlakuan khusus ini akan berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 10 Desember 2025, sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat
terdampak.

“Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, tim Bank Mandiri di wilayah terdampak akan secara aktif berkoordinasi dengan debitur terdampak untuk dapat dilakukan pemberian perlakuan khusus dengan mengutamakan kepentingan kondisi dan kebutuhan debitur,“ tutup Danis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus terkait dengan pemberian relaksasi untuk debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Aturan akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut relaksasi itu akan berbentuk dibolehkannya pengajuan restrukturisasi ke perbankan selama tiga tahun. Ini sesuai dengan yang diperbolehkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/2022.

"Mereka diberi waktu untuk restructuring tiga tahun, itu persis [seperti] pada saat Covid-19. Di mana tahun pertama kami kasih bunga 0%, tahun kedua 3%, tahun ketiga kembali normal 6%," terang Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Airlangga menyebut nantinya pihak perbankan yang bakal menentukan nasabah mana yang bisa melakukan restrukturisasi terhadap kredit mereka.

Target penerima relaksasi kredit ini adalah nasabah yang terdampak bencana di tiga provinsi itu, namun akan tetap mengikuti penilaian kreditur alias perbankan."Perbankan yang menentukan mana yang bisa direstrukturisasi, mana yang bisa diselesaikan, mana yang diberikan kredit baru," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa POJK No.19/2022 itu sudah diaktifkan sejak 10 Desember 2025 lalu. Setidaknya ada tiga elemen yang diatur dalam POJK dimaksud.

Pertama, restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK itu diberikan selama tiga tahun berlaku untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya seperti multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian dan lain-lain."Berlaku untuk tiga tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit," terangnya.

Kedua, status kredit yang diberikan restrukturisasi itu dinyatakan lancar sehingga mereka bisa tetap mengajukan permohonan kredit baru sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, debitur kredit sampai dengan Rp10 miliar juga diberikan syarat yang lebih mudah untuk memeroleh status lancar yakni hanya satu pilar saja ke depan yakni berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali."Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain tambahan, nah ini kebijakan sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi subsidi bunga yang ditanggung oleh APBN nantinya akan mengikuti sesuai kebutuhan untuk kebijakan relaksasi itu.

Akan tetapi, penghitungan nantinya akan merujuk pada pendataan Kementerian UMKM."Jadi, nanti di tempatnya Pak Prima [Ditjen Perbendaharaan] akan merespons sesuai dengan hitungan yang dari Kementerian UMKM. Nanti tetap sebagai KPA [kuasa pengguna anggaran] nya di Kementerian UMKM," kata Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara mengenai rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan perseroan telah mengantongi jumlah debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sedang melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini, kita enggak akan memberatkan nasabah,” kata Hery Gunardi usai menghadiri Launching BRI Corporate Rebranding di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu memastikan rencana pemerintah tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan BRI.

Dia menuturkan, total kredit di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup kecil jika dibandingkan total kredit yang diberikan BRI secara keseluruhan. “Oh enggak, enggak besar. BRI kan gede banget, itu kan jumlahnya kecil,” ujarnya.

Adapun, pemerintah berencana menghapus utang KUR bagi debitur terdampak bencana alam di Sumatra. Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar petani, tetapi juga UMKM.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menuturkan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan.

Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID,Pemerintah melonggarkan beban Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga tiga tahun bagi debitur yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah memulai eksekusi kebijakan tersebut dengan memetakan dampak bencana terhadap debitur yang terbagi ke dalam dua fase.

“Terkait dengan proses restrukturisasi KUR, diberikan relaksasi sampai dengan tiga tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pada fase pertama, yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran. Dalam periode ini, penyalur kredit tidak menerima angsuran dan tidak mengajukan klaim. Penjamin asuransi juga tidak mengajukan klaim.

Fase kedua merupakan relaksasi kewajiban bagi debitur KUR eksisting. Debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan akan mendapatkan relaksasi serta berpeluang memperoleh penghapusan kewajiban.

Selain kelompok tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor, penambahan kredit, serta subsidi bunga atau subsidi margin.

Untuk subsidi bunga, ketentuannya sebesar nol persen pada 2026 dan tiga persen pada 2027.

Adapun bagi debitur baru, subsidi suku bunga diberikan sebesar nol persen pada 2026, tiga persen pada 2027, dan kembali normal menjadi enam persen pada tahun berikutnya.

Menko Airlangga menyatakan kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menambahkan elemen-elemen yang terkait dengan relaksasi KUR akan dimitigasi oleh pemerintah.

“Sehingga pada gilirannya, terkait dengan perlakuan khusus, relaksasi, dan restrukturisasinya, semuanya sama dengan yang berlaku untuk seluruh jenis kredit dan pembiayaan lainnya,” ujar Mahendra.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) akan merespons kebijakan relaksasi KUR sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memetakan debitur kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang akan diberikan keringanan kewajiban.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah menteri terkait di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Salah satu keringanan yang bakal diberikan adalah restrukturisasi KUR sampai dengan tiga tahun, sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/2022 terkait dengan penanggulangan bencana.

"Tadi diputuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan tiga tahun," terang Airlangga pada konferensi pers, Selasa (16/12/2025).

Airlangga turut mengungkap pemerintah bahwa akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana itu. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut apa yang akan diatur dalam PP tersebut.

Pemberian keringanan bagi debitur KUR terdampak bencana Sumatra, terang Airlangga, nantinya akan dibagi dua fase. Fase pertama, debitur KUR akan dibebaskan dari pembayaran angsuran kewajibannya dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

"Di mana debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, juga tidak mengajukan klaim. Penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Fase kedua, pemerintah akan memberikan relaksasi kewajiban bagi debitur KUR khususnya bagi yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.

"Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan," terang Airlangga.

Di luar itu, pemerintah akan memberlakukan keringanan KUR berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%.

Kemudian untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0% di 2026 dan 2027 3% dan tahun berikutnya normal di 6%.

Pada kesempatan yang sama, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa POJK No.19/2022 itu sudah diaktifkan sejak 10 Desember 2025 lalu. Setidaknya ada tiga elemen yang diatur dalam POJK dimaksud.

Pertama, restrukturisasi selama tiga tahun itu berlaku untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya seperti multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian dan lain-lain.

"Berlaku untuk tiga tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit," terangnya.

Kedua, status kredit yang diberikan restrukturisasi itu dinyatakan lancar sehingga mereka bisa tetap mengajukan permohonan kredit baru sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, debitur kredit sampai dengan Rp10 miliar juga diberikan syarat yang lebih mudah untuk memeroleh status lancar yakni hanya satu pilar saja ke depan yakni berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali.

"Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain tambahan. Nah, ini kebijakan sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah melakukan asesmen terhadap kondisi di lapangan yang menunjukkan bencana tersebut memengaruhi roda perekonomian daerah secara signifikan dan berdampak langsung pada kemampuan membayar para debitur.

“Pemberian perlakuan khusus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi di daerah-daerah itu,” ujarnya dalam konferensi pers bertema “Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) November 2025” di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menyampaikan pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Mahendra menuturkan perlakuan khusus tersebut meliputi penilaian kualitas kredit dan pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

Pihaknya juga memberikan penetapan kualitas lancar atas kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi, baik yang disalurkan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana.

“Untuk penyelenggara LPBBTI (layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi) atau pindar, pinjaman daring, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana,” lanjutnya.

Mahendra mengatakan perlakuan khusus lainnya yang diberikan adalah diperbolehkannya penyaluran pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak bencana dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain baru dan tidak menerapkan one obligor.

Ia menyatakan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Sementara di sektor perasuransian, OJK juga telah menginstruksikan perusahaan asuransi untuk melakukan layanan “jemput bola” melalui pemetaan pemegang polis terdampak dan menyederhanakan proses klaim untuk membantu pemulihan kerugian yang dialami masyarakat.

Tidak hanya nasabah, kelonggaran administratif juga diberikan bagi pelaku jasa keuangan di wilayah bencana, yakni perpanjangan batas waktu penyampaian laporan bulanan selama 10 hari kerja.

Untuk laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025, batas waktu penyampaian yang semula 12 Desember 2025 diundur menjadi 30 Desember 2025.

“Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional OJK atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” kata Mahendra Siregar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan berbagai kebijakan khusus untuk menangani dampak ekonomi dari bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera. Tidak hanya memberikan keringanan kredit bagi para debitur, OJK juga memberlakukan kebijakan relaksasi bagi industri jasa keuangan.

“Di samping kebijakan perlakuan khusus bagi debitur, OJK juga memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan yang terdampak berupa perpanjangan batas waktu akhir pelaporan selama 10 hari kerja dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi lembaga jasa keuangan dan pelapor dalam menyusun dan menyampaikan laporan secara akurat dan tepat waktu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK yang digelar secara daring, Kamis (11/12/2025).

Relaksasi yang ditetapkan terutama berkaitan dengan perpanjangan batas waktu laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode data November 2025. “Kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat memastikan aktivitas pelaporan tetap berjalan tanpa membebani operasional LJK dan/atau pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan lebih detail sejumlah kebijakan pemberian kemudahan yang direlaksasi bagi industri jasa keuangan dan debitur yang terdampak bencana di Sumatera.

“Pelaporan bank umum di data bulan November 2025 yang jatuh pada 8 Desember 2025 diundur menjadi 22 Desember 2025, dan yang jatuh pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025,” terangnya.

Kemudian, untuk pelaporan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pelaporan berkala bulanan November 2025 yang jatuh pada 10 Desember 2025 diundur menjadi 24 Desember 2025.

“Untuk pelaporan perencanaan bisnis yang jatuh pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025,” jelasnya.

OJK diketahui menerbitkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terkait kredit atau pembiayaan kepada para debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kebijakan itu dilahirkan sebagai tindak lanjut atas dampak ekonomi yang dialami para korban.

Kebijakan tersebut ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Rabu (10/12/2025), setelah pengumpulan data di wilayah bencana serta asesmen yang menunjukkan bahwa bencana tersebut memengaruhi perekonomian di daerah setempat, dan pada gilirannya memengaruhi kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).

Perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup tiga hal. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon sampai dengan Rp 10 miliar.

Kedua, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemberi dana.

Ketiga, pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain yang baru (tidak menerapkan one obligor). Penetapan kebijakan tersebut berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) sedang melakukan penyisiran terhadap nasabah yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menuturkan untuk mitigasi risiko, pihaknya akan mengacu pada POJK 19/2022 mengenai perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah bencana untuk mitigasi risiko.

“Kita comply dengan POJK yang ada, tetapi tanpa POJK yang ada pun tugas kita memang pada saat nasabah mempunyai kesulitan, perusahaan pembiayaan harus membuat langkah untuk membantu kesulitan nasabah,” ungkapnya seusai acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia meneruskan bahwa di Sumatra, khususnya Medan, nilai outstanding pembiayaan perusahaan hampir sekitar Rp300 miliar. Sementara itu, CNAF sendiri memiliki 31 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Adapun, lanjutnya, sejauh ini perusahaannya masih belum mendapatkan laporan dari nasabah yang terdampak, sehingga masih dalam tahap inventarisasi. Pihaknya menerapkan dua cara untuk pendataan yakni nasabah melapor dan datang ke kantor cabang.

“Kami juga proaktif, melalui tim collection sekarang ini mencoba menyisir nasabah-nasabah. Kan kita ada internal collection yang dia akan visit. Nah dari visit itu kan ketahuan, oh ini terdampak,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, CNAF juga aktif menyebar nomor telepon ke para nasabah untuk bisa menghubungi via telepon atau melalui WhatsApp (WA).

Lebih jauh, Ristiawan turut menegaskan restrukturisasi yang pihaknya akan lakukan bergantung pada kondisi yang terjadi pada para nasabahnya.

“Kalau memang parah kita bisa restrukturisasi lebih panjang. Kalau memang permintaan atau setelah kita investigasi juga tidak terlalu parah, ya kita bisa restrukturisasi beberapa bulan. Intinya selalu akan ada jalan keluar bagi nasabah yang mempunyai iktikad baik, tapi sedang bermasalah,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (5/12/2025), bencana banjir dan longsor di Sumatra menimbulkan 867 orang korban jiwa, 521 orang hilang serta 4.200 luka-luka.

Kerusakan infrastruktur di Sumatra Utara meliputi 29 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, serta 2.400 rumah. Kemudian, di Sumatra Barat, terdapat kerusakan 64 jembatan, 118 rumah ibadah, 24 fasilitas kesehatan, 16 gedung/kantor, 197 fasilitas pendidikan, dan 3.300 rumah.

Adapun kerusakan infrastuktur di Aceh meliputi 312 jembatan, 258 fasilitas pendidikan, 205 gedung/kantor, 201 rumah ibadah, dan 115.300 rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mendorong perhatian terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, terutama kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam kondisi bencana seperti ini, terdapat regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Aturan ini menyediakan ruang kebijakan bagi perbankan untuk memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang berada di area terdampak.

POJK tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa bencana alam maupun nonalam dapat menimbulkan kerugian signifikan terhadap perekonomian daerah, dan perlakuan khusus diperlukan untuk mendukung pemulihan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah dan sektor tertentu sebagai wilayah terdampak bencana, yang kemudian menjadi dasar penerapan perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan.

Sektor perbankan memperoleh pengaturan yang rinci melalui Bab III POJK 19/2022. Semua bank dapat menerapkan perlakuan khusus kepada debitur pada daerah terdampak bencana. Bank yang dimaksud adalah baik bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perlakuan tersebut mencakup kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi, dengan tetap menerapkan manajemen risiko bank sebagaimana aturan OJK mengenai manajemen risiko.

Salah satu ketentuan paling krusial dalam aturan ini adalah mekanisme penyederhanaan penetapan kualitas aset untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain bagi debitur di wilayah terdampak dengan plafon paling banyak Rp10 miliar.

Berdasarkan Pasal 6, penetapan kualitas untuk BUK, BUS, dan UUS dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Ketentuan yang sama berlaku bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Plafon Rp10 miliar tersebut berlaku untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Dalam kondisi normal, penetapan kualitas kredit mengharuskan bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai faktor seperti prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan bayar debitur. Namun, melalui perlakuan khusus ini, penilaian dapat dipusatkan pada ketepatan pembayaran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi debitur yang usaha atau aktivitas ekonominya terdampak langsung oleh bencana.

POJK 19/2022 juga memberikan ketentuan penting terkait restrukturisasi. Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat langsung ditetapkan lancar sejak restrukturisasi dilakukan, tanpa batasan plafon.

Restrukturisasi dapat diterapkan baik pada kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk BPR dan BPRS, kredit yang direstrukturisasi bahkan dikecualikan dari perlakuan akuntansi restrukturisasi sebagaimana ketentuan akuntansi yang berlaku.

Bank juga memperoleh fleksibilitas dalam mekanisme persetujuan restrukturisasi. Dalam POJK dijelaskan bahwa penyesuaian mekanisme dapat dilakukan, misalnya mendelegasikan kewenangan atau melakukan persetujuan secara kolektif, selama tetap menjaga objektivitas, independensi, dan kewajaran.

Selain perlakuan atas kredit eksisting, bank juga diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana. Penetapan kualitas fasilitas baru ini dilakukan terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Untuk kredit atau pembiayaan baru dengan plafon hingga Rp10 miliar, kualitas dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan penyederhanaan sebagaimana Pasal 6 dan 7. Di sisi lain, untuk fasilitas di atas Rp10 miliar, penetapan kualitas kembali mengikuti peraturan umum mengenai penilaian kualitas aset.

Seluruh ketentuan ini berlaku setelah OJK secara resmi menetapkan daerah tertentu sebagai wilayah terdampak bencana. POJK juga menegaskan bahwa perlakuan khusus diterapkan sebagai langkah mitigasi yang tetap memegang prinsip kehati-hatian, dan dirancang untuk membantu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat serta stabilitas sektor perbankan.

Dengan situasi banjir di Sumatra, aturan dalam POJK 19/2022 menjadi pedoman utama bagi perbankan dalam memberikan dukungan kepada debitur yang terdampak serta memastikan sektor keuangan tetap stabil di tengah kondisi darurat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi terkait bencana yang terjadi di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Dian kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Adapun saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.