Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) terdampak bencana di Ranah Minang mencapai Rp38,9 miliar hingga Januari 2026.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar turut dirasakan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, sehingga kondisi tersebut tak luput dirasakan para debitur, sehingga OJK mengeluarkan kebijakan khusus merespons kondisi tersebut.

“Kebijakan restrukturisasi KUR bagi korban bencana Sumatera berlaku selama 3 tahun dan di Sumbar total yang telah direalisasikan hingga Januari 2026 sebesar Rp38,9 miliar,” katanya, Minggu (8/2/2026).

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR di daerah diberikan kepada sembilan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang langsung berada di bawah pengawasan OJK Sumbar, di mana terdapat satu bank daerah, tujuh bank perekonomian rakyat, dan satu perusahaan modal ventura.

“Sementara relaksasi KUR yang diberikan bank nasional, seperti BRI, BNI, Mandiri dan lainnya, catatannya disampaikan ke OJK pusat,” ujarnya.

Dia merinci realisasi restrukturisasi KUR untuk nasabah terdampak bencana yakni untuk KUR UMKM mencapai Rp14,7 miliar, kemudian untuk UMKM Non-KUR mencapai Rp19,7 miliar, serta relaksasi untuk kredit Non-UMKM mencapai Rp4,4 miliar.

Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis kreditnya yakni kredit investasi relaksasinya mencapai Rp8,1 miliar, selanjutnya sektor kredit modal kerja Rp26,2 miliar, dan ditambah adanya kredit konsumsi Rp4,4 miliar.

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR merupakan implementasi peraturan OJK tentang kebijakan perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat tiga poin utama perlakuan khusus. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon pinjaman hingga Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat diberikan baik untuk pinjaman sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

“Restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun ke depan dan mencakup pula pinjaman daring, dengan persetujuan pemberi dana bagi penyelenggara fintech lending,” ujarnya.

Ketiga, perbankan diberikan keleluasaan untuk menyalurkan pembiayaan baru kepada debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah. “Skema ini tidak menerapkan prinsip one obligor sehingga diharapkan memudahkan UMKM untuk kembali mengakses permodalan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat sosialisasi program relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM terdampak banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) tentang relaksasi KUR di tiga provinsi terdampak banjir telah selesai disusun dan siap dijalankan.

“Di bulan Februari ini kami harapkan seluruh kabupaten/kota yang terdampak bencana di tiga provinsi itu dilakukan sosialisasi,” kata Riza saat ditemui di Teras Malioboro, Yogyakarta, dikutip Minggu (8/2/2026).

Riza memastikan seluruh debitur KUR, baik yang telah mengakses maupun calon debitur baru, tidak perlu khawatir dalam mengajukan KUR pada 2026.

Bagi peminjam lama, pemerintah menyiapkan fasilitasi restrukturisasi KUR dan relaksasi pembayaran untuk meringankan beban UMKM terdampak, sesuai dengan Permenko. Di sisi lain, debitur baru tetap dapat mengajukan KUR dengan prosedur yang berlaku.

Namun, Riza menjelaskan bahwa untuk saat ini pemerintah masih menunggu pemetaan calon penerima restrukturisasi KUR, mengingat terdapat tiga tahap periodisasi.

“Sampai Maret ini kan masih pemetaan, jadi bukan tidak ada realisasi. Memang saat ini adalah pemetaan, pemetaan itu sekarang dilakukan dan belum tuntas semua. Tetapi progresnya menurut saya cukup menggembirakan,” ujarnya.

Setelah pemetaan selesai pada akhir Maret, barulah akan diketahui siapa yang akan menerima program restrukturisasi. “1 April mereka sudah ditentukan siapa yang akan mendapatkan misalnya program restrukturisasi siapa saja. Itu nanti sudah ketahuan di situ,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan Permenko Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pemerintah memberikan berbagai bentuk relaksasi, mulai dari pemberiangrace periodatau masa tenggang pembayaran, restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu dan suplesi, serta relaksasi persyaratan agunan tambahan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga/subsidi margin KUR bagi debitur KUR di wilayah terdampak bencana, sehingga beban bunga/margin yang ditanggung debitur menjadi 0% pada 2026 dan 3% pada 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum menetapkan skema final penanganan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses pendataan dari perbankan sebagai pemilik data debitur untuk menentukan langkah kebijakan lebih lanjut.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan dampak bencana bersifat panjang dan tidak semua pelaku usaha bisa langsung mendapat penghapusan kredit.

Menurut Helvi, ada beberapa kategori UMKM terdampak, mulai dari yang kehilangan usaha secara total hingga yang hanya kehilangan pasar.

Namun, sambung dia, bagi UMKM yang usahanya masih bisa dipulihkan dan memiliki rekam jejak baik, pemerintah akan menyiapkan skema relokasi dan pembinaan agar usaha mereka dapat bangkit kembali.

“Bencana itu dampaknya panjang. Saya kemarin balik dari bencana. Tidak mungkin itu langsung begitu saja terdampak kemudian langsung hapus, enggak. Itu ada kriterianya,” kata Helvi dalam konferensi pers Holding UMKM Expo 2025 di Smesco, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Helvi menambahkan, bagi UMKM yang usahanya terdampak karena hilangnya pasar, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit.

Dia menegaskan, penghapusan langsung tidak bisa dilakukan karena terdapat tahapan dan kriteria sesuai aturan pemerintah. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Helvi menyebut pemerintah saat ini tengah mengumpulkan data UMKM terdampak bencana. Namun, data paling akurat tetap berada di perbankan karena menyangkut informasi debitur KUR.

Meski begitu, pemerintah berkomitmen melindungi UMKM terdampak sesuai kebijakan Presiden dan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap bantuan dan restrukturisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menuturkan pemerintah sejauh ini sejalan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi KUR bagi UMKM terdampak bencana.

Adapun, proses pendataan masih berlangsung di lapangan, melibatkan lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pemerintah daerah sehingga jumlah UMKM terdampak belum dapat dipastikan secara final.

“Jadi belum bisa fix-nya angkanya, karena kan semua sedang berproses di lapangan ini, karena kan bencana yang sendiri kan masih ditanganin ya,” jelas Riza.

Meski demikian, Riza menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak bisa menghadapi bencana dengan tenang, sambil menyiapkan langkah mitigasi dari sisi usaha.

Dia menambahkan, UMKM yang memenuhi kriteria akan diberikan restrukturisasi, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kembali dengan penyaluran kredit yang lebih ringan.

“Mereka yang terdampak akan diberikan restrukturisasi, lalu setelah itu nantinya bila mana ingin mengembangkan usahanya kembali, mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya kembali dengan penyaluran yang lebih rendah. Nanti detailnya,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan regulator mengeluarkan serangkaian kebijakan relaksasi kredit untuk meringankan beban debitur yang terdampak banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi di Sumatera.

Kebijakan ini meliputi perlakuan khusus bagi kredit perbankan dan pembiayaan, serta program relaksasi khusus untuk debitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dirancang berjalan bertahap selama beberapa tahun ke depan.

Garis besar kebijakan regulator dan pemerintah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Desember 2025 menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Satu jalur utama menghubungkan Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur masih terendam banjir hingga Kamis (18/12/2025).

Dalam siaran pers, OJK menyampaikan beberapa poin utama, antara lain penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon hingga Rp 10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi, serta pembukaan ruang bagi pemberian pembiayaan baru bagi debitur terdampak dengan penetapan kualitas terpisah (tidak menerapkan prinsip one obligor).

Kebijakan ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan.

Di sisi pemerintahan, skema relaksasi untuk KUR dipaparkan sebagai bagian dari paket pemulihan.

Pemerintah menyebut akan menerapkan relaksasi KUR hingga tiga tahun bagi debitur terdampak, dengan mekanisme bertahap. Fase awal memungkinkan debitur dibebaskan sementara dari kewajiban angsuran.

Kemudian, dilanjutkan dengan opsi restrukturisasi, perpanjangan tenor, atau bahkan penghapusan kewajiban pada kasus tertentu.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

Untuk mendorong kelanjutan usaha, pemerintah juga menyiapkan subsidi suku bunga KUR. Misalnya, rencana pemberian suku bunga nol persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027 untuk debitur baru dalam wilayah terdampak.

“Mengenai proses restrukturisasi KUR, diberikan relaksasi sampai dengan tiga tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memaparkan paket kebijakan tersebut.

Skala dampak: berapa banyak debitur yang disentuh?

Perhitungan awal pemerintah dan kementerian terkait menunjukkan jumlah debitur KUR yang terdampak cukup besar.

Beberapa data menyebut angka perkiraan antara puluhan hingga ratusan ribu debitur. Misalnya, ada laporan yang menyebut sekitar 141.000 debitur KUR terdampak dengan nilai baki debet mencalai triliun rupiah.

Ada pula data yang memuat angka yang mendekati 158.848 debitur dengan estimasi baki debet sekitar Rp 8,9 triliun.

Angka-angka tersebut masih bersifat dinamis karena proses pemetaan dan verifikasi lapangan terus berjalan.

Respons perbankan

Sejumlah bank pelat merah dan swasta segera mengumumkan relaksasi bagi nasabah terdampak.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), misalnya, menyatakan telah memberikan relaksasi kredit konsumer kepada 22.879 nasabah terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera, dengan total nilai baki debet mencapai sekitar Rp 1,93 triliun.

BTN mengatakan relaksasi itu bersifat terukur dan berbasis pemetaan tingkat kerusakan di lapangan: terdampak ringan mendapat masa tenggang hingga enam bulan, sedang hingga sembilan bulan, dan berat hingga 12 bulan.

SHUTTERSTOCK/AZMI PAMUNGKAS Ilustrasi kredit, kredit UMKM.

Kebijakan ini dilaksanakan mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022.

Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyatakan bakal merelaksasi kredit para debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan, pihaknya siap menjalankan kebijakan relaksasi tersebut dengan hati-hati dan tetap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

"Bank Mandiri menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan relaksasi yang digagas Pemerintah sebagai bentuk respons cepat dalam mempercepat pemulihan masyarakat terdampak," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Saat ini, Bank Mandiri tengah memverifikasi debitur yang menjadi korban bencana di tiga wilayah tersebut agar pemberian relaksasi kredit tepat sasaran.

Selain itu juga dilakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap debitur untuk menentukan langkah mitigasi risiko yang paling sesuai dengan ketentuan regulator.

"Seiring proses tersebut, Bank Mandiri juga terus menjaga koordinasi dengan OJK serta berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga penanggulangan bencana," ungkapnya.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tengah menyiapkan data debitur untuk melaksanakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemberian relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan, pihaknya saat ini melakukan koordinasi dengan jaringan kantor wilayah untuk melakukan pemutakhiran data debitur yang terdampak bencana.

Proses pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi debitur serta potensi risiko yang mungkin timbul akibat bencana.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Tumpukan kredit belum dicairkan cerminkan lemahnya minat investasi dan konsumsi di RI pada kuartal I 2025.

"Terkait restrukturisasi, BCA akan berkoordinasi dengan pihak otoritas dan regulator untuk mencari jalan terbaik bagi perekonomian daerah setempat," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Di samping itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyatakan masih menyusun skema restrukturisasi kredit untuk debitur terdampak bencana di Sumatera dengan OJK.

Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dampak bencana yang paling besar terasa berada di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Kita sudah punya angkanya, kemudian kita sedang dalami, ya nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini lah, kita enggak akan memberatkan nasabah," kata Hery di Menara BRILian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Hery menyebut, restrukturisasi kredit tidak berdampak besar terhadap kinerja keuangan BRI. Namun demikian, ia tak menyebut rinci dampak bencana terhadap kinerja keuangan perseroan.

Rincian mekanisme KUR: fase, subsidi, dan kemungkinan penghapusan

Berdasarkan paparan pemerintah dan pemberitaan media, pelaksanaan relaksasi KUR akan melalui beberapa fase, yakni sebagai berikut.

1. Fase pertama (Desember 2025 sampai Maret 2026)

Debitur di wilayah terdampak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran sementara. Penyalur atau pemberi kredit tidak menerima angsuran dan tidak mengajukan klaim.

Penjamin atau asuransi pun tidak mengajukan klaim pada periode ini.

Tujuan fase ini adalah memberikan ruang pernapasan segera bagi pelaku usaha yang usahanya benar-benar terganggu.

Monica Noviola Ilustrasi kredit

2. Fase kedua

Untuk debitur eksisting yang usahanya tidak dapat dilanjutkan, akan ada opsi restrukturisasi yang lebih luas.

Ini termasuk kemungkinan penghapusan kewajiban (write-off) bila usaha benar-benar tidak dapat dipulihkan.

3. Fase ketiga

Bagi debitur yang masih bisa melanjutkan usaha, diberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor, penambahan plafon (suplesi), serta subsidi bunga atau margin agar kelangsungan usaha dapat terjaga.

Untuk debitur baru di wilayah terdampak, subsidi bunga yang direncanakan antara lain nol persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, baru kembali ke tingkat normal setelahnya.

Tantangan implementasi di lapangan

Beberapa isu praktis muncul saat kebijakan transisi dari paparan pusat ke aplikasi di lapangan, yakni sebagai berikut.

1. Pemetaan dan verifikasi

Agar relaksasi kredit tepat sasaran diperlukan data dan surat keterangan dari pemerintah daerah yang menyatakan debitur/ agunan benar-benar terdampak.

Bank akan melakukan verifikasi dan asesmen. Proses ini memerlukan akses yang terkadang terhambat di wilayah yang infrastruktur komunikasinya rusak.

BTN, misalnya, menegaskan relaksasi diberikan berdasarkan hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan.

2. Koordinasi antar-lembaga

Dok warga Suasana kampung Arman Zebua (25), di Lorong 4, Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara usai diterjang banjir dan longsor.

Implementasi mensyaratkan sinkronisasi antara OJK, Kementerian/instansi terkait (misalnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi/UMKM), penyalur kredit, penjamin/asuransi, serta pemerintah daerah dan BNPB/BPBD untuk verifikasi data korban dan kerusakan.

OJK juga meminta perusahaan asuransi segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana dan menyederhanakan klaim.

3. Dampak fiskal dan keuangan

Relaksasi berskala besar, khususnya subsidi bunga KUR dan kemungkinan penghapusan sebagian kewajiban, menimbulkan pertanyaan mengenai beban fiskal dan mekanisme kompensasi bagi penyalur (bank/penjamin).

Pemerintah menyatakan akan mengatur mekanisme mitigasi, termasuk dukungan kepada penjamin dan penyalur untuk menekan potensi risiko sistemik.

Suara pelaku dan pemangku kepentingan

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit.

"Sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan," terang Nixon.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan relaksasi KUR itu disusun untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM dan memastikan transisi subsidi berjalan terukur, termasuk pembagian dalam fase-fase implementasi.

Catatan dan dinamika angka

Perlu dicatat bahwa data jumlah debitur terdampak, nilai outstanding KUR, maupun cakupan relaksasi masih bergerak karena proses pendataan lapangan terus berlangsung.

Pemerintah dan OJK menetapkan rentang waktu kebijakan, namun rincian teknis di tingkat cabang dan penyalur akan bergantung pada hasil verifikasi dan koordinasi lintas lembaga.

Debitur yang terdampak direkomendasikan menghubungi kantor cabang bank atau penyalur kredit terkait untuk informasi prosedur pengajuan restrukturisasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerbitkan aturan khusus terkait dengan pemberian relaksasi untuk debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Aturan akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut relaksasi itu akan berbentuk dibolehkannya pengajuan restrukturisasi ke perbankan selama tiga tahun. Ini sesuai dengan yang diperbolehkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/2022.

"Mereka diberi waktu untuk restructuring tiga tahun, itu persis [seperti] pada saat Covid-19. Di mana tahun pertama kami kasih bunga 0%, tahun kedua 3%, tahun ketiga kembali normal 6%," terang Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Airlangga menyebut nantinya pihak perbankan yang bakal menentukan nasabah mana yang bisa melakukan restrukturisasi terhadap kredit mereka.

Target penerima relaksasi kredit ini adalah nasabah yang terdampak bencana di tiga provinsi itu, namun akan tetap mengikuti penilaian kreditur alias perbankan."Perbankan yang menentukan mana yang bisa direstrukturisasi, mana yang bisa diselesaikan, mana yang diberikan kredit baru," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa POJK No.19/2022 itu sudah diaktifkan sejak 10 Desember 2025 lalu. Setidaknya ada tiga elemen yang diatur dalam POJK dimaksud.

Pertama, restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK itu diberikan selama tiga tahun berlaku untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya seperti multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian dan lain-lain."Berlaku untuk tiga tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit," terangnya.

Kedua, status kredit yang diberikan restrukturisasi itu dinyatakan lancar sehingga mereka bisa tetap mengajukan permohonan kredit baru sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, debitur kredit sampai dengan Rp10 miliar juga diberikan syarat yang lebih mudah untuk memeroleh status lancar yakni hanya satu pilar saja ke depan yakni berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali."Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain tambahan, nah ini kebijakan sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa alokasi subsidi bunga yang ditanggung oleh APBN nantinya akan mengikuti sesuai kebutuhan untuk kebijakan relaksasi itu.

Akan tetapi, penghitungan nantinya akan merujuk pada pendataan Kementerian UMKM."Jadi, nanti di tempatnya Pak Prima [Ditjen Perbendaharaan] akan merespons sesuai dengan hitungan yang dari Kementerian UMKM. Nanti tetap sebagai KPA [kuasa pengguna anggaran] nya di Kementerian UMKM," kata Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) angkat bicara mengenai rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan perseroan telah mengantongi jumlah debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sedang melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Nanti gimana restrukturisasinya tergantung dengan policy bank masing-masing. Jadi intinya gini, kita enggak akan memberatkan nasabah,” kata Hery Gunardi usai menghadiri Launching BRI Corporate Rebranding di Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, mantan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) itu memastikan rencana pemerintah tersebut tidak memengaruhi kinerja keuangan BRI.

Dia menuturkan, total kredit di wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup kecil jika dibandingkan total kredit yang diberikan BRI secara keseluruhan. “Oh enggak, enggak besar. BRI kan gede banget, itu kan jumlahnya kecil,” ujarnya.

Adapun, pemerintah berencana menghapus utang KUR bagi debitur terdampak bencana alam di Sumatra. Kebijakan ini nantinya tidak hanya menyasar petani, tetapi juga UMKM.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menuturkan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan.

Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan memetakan debitur kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang akan diberikan keringanan kewajiban.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sejumlah menteri terkait di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Salah satu keringanan yang bakal diberikan adalah restrukturisasi KUR sampai dengan tiga tahun, sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/2022 terkait dengan penanggulangan bencana.

"Tadi diputuskan bahwa OJK telah mengeluarkan POJK yang melanjutkan terkait dengan proses restrukturisasi KUR yang diberikan relaksasi sampai dengan tiga tahun," terang Airlangga pada konferensi pers, Selasa (16/12/2025).

Airlangga turut mengungkap pemerintah bahwa akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus terkait dengan relaksasi KUR bagi ketiga provinsi terdampak bencana itu. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut apa yang akan diatur dalam PP tersebut.

Pemberian keringanan bagi debitur KUR terdampak bencana Sumatra, terang Airlangga, nantinya akan dibagi dua fase. Fase pertama, debitur KUR akan dibebaskan dari pembayaran angsuran kewajibannya dari Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

"Di mana debitur nanti tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, juga tidak mengajukan klaim. Penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Fase kedua, pemerintah akan memberikan relaksasi kewajiban bagi debitur KUR khususnya bagi yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.

"Di fase kedua, relaksasi kewajiban debitur KUR existing yaitu terkait dengan debitur yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan tentunya ada periode relaksasi dan juga potensi penghapusan," terang Airlangga.

Di luar itu, pemerintah akan memberlakukan keringanan KUR berupa perpanjangan tenor, top up kredit atau suplesi, serta subsidi bunga dan subsidi margin yang diberlakukan untuk 2026 di 0% dan 2027 di 3%.

Kemudian untuk debitur baru, suku bunga juga akan diberikan 0% di 2026 dan 2027 3% dan tahun berikutnya normal di 6%.

Pada kesempatan yang sama, Ketua OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa POJK No.19/2022 itu sudah diaktifkan sejak 10 Desember 2025 lalu. Setidaknya ada tiga elemen yang diatur dalam POJK dimaksud.

Pertama, restrukturisasi selama tiga tahun itu berlaku untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya seperti multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian dan lain-lain.

"Berlaku untuk tiga tahun untuk seluruh provinsi dengan seluruh batasan besaran kredit," terangnya.

Kedua, status kredit yang diberikan restrukturisasi itu dinyatakan lancar sehingga mereka bisa tetap mengajukan permohonan kredit baru sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, debitur kredit sampai dengan Rp10 miliar juga diberikan syarat yang lebih mudah untuk memeroleh status lancar yakni hanya satu pilar saja ke depan yakni berdasarkan kelancaran pembiayaan atau pembayaran kembali.

"Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan lain tambahan. Nah, ini kebijakan sudah langsung berlaku sejak tanggal 10 Desember kemarin," pungkasnya.