IDXChannel - PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO) melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 19 Mei 2026. Perubahan tersebut telah disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan keputusan RUPST yang tertera pada lama keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/5/2026), pemegang saham menyetujui pengunduran diri Jason Aleksander Kardachi dari jabatan Direktur Perseroan. Dalam agenda yang sama, pemegang saham juga mengangkat Djoko Harijanto sebagai Direktur baru.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Trikomsel Oke Tbk saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Dedet Yandrinal

- Komisaris Independen: Hermin Hartono

Direksi:

- Presiden Direktur: Sugiono Wiyono Sugialam

- Direktur: Matthew Paul Richards

- Direktur: Djoko Harijanto

(Shifa Nurhaliza Putri)

Kunming (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan produk fotovoltaik (PV) menjadi tiga bidang produk ekspor utama, yang sering disebut "trio baru" ekspor China.

Data dari otoritas bea cukai menunjukkan bahwa Jalur Kereta China-Laos mencatat pengiriman "trio baru" itu senilai 2,45 miliar yuan (1 yuan = Rp2.437) pada 2025, naik 139,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dalam momentum pertumbuhan ekspor "trio baru" itu, ekspor produk PV pada 2025 via jalur Kereta China-Laos mencatat peningkatan terbesar, yaitu 231,2 persen (yoy) dan nilainya mencapai 1,98 miliar yuan. Hal ini tidak hanya mencerminkan peran signifikan jalur kereta tersebut dalam pengiriman produk berkelanjutan dari China ke Asia Tenggara, tetapi juga menunjukkan permintaan pasar Asia Tenggara terhadap produk-produk ramah lingkungan dari China, yang berperan dalam transisi hijau di kawasan itu.

Jalur kereta tersebut, yang beroperasi sejak akhir 2021, menawarkan logistik lintas perbatasan yang andal dan hemat biaya, sehingga memungkinkan produsen China untuk mengakses pasar yang kian berkembang di Laos, Indonesia, Thailand, dan sekitarnya.

"Pesanan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Laos, tumbuh secara signifikan, menjadikannya pasar utama bagi kami," ujar Rao Rui, yang mengelola material proyek PV di China Energy Engineering Group Yunnan Electric Power Design Institute Co., Ltd.

"Jalur kereta tersebut menyediakan jadwal yang stabil dan waktu pengiriman yang terkendali, sehingga meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan daya tanggap pasar kami."

Didukung prosedur bea cukai yang ringkas, jalur kereta tersebut meningkatkan efisiensi perdagangan, memfasilitasi pergerakan yang lebih cepat untuk barang-barang yang bernilai tinggi dan rentan waktu. Pertumbuhan ekspor "trio baru" menggarisbawahi integrasi perdagangan China yang semakin dalam dengan Asia Tenggara di tengah pergeseran global menuju energi hijau.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai bahwa hingga saat ini belum tampak figur yang sepadan untuk menjadi penantang Presiden Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ia mengatakan, penerimaan publik terhadap Prabowo masih relatif baik.

Sementara poros oposisi juga belum menunjukkan tanda-tanda mengajukan tokoh kuat. “Prabowo hingga saat ini masih diterima dengan baik. Program-program seperti MBG masih disukai oleh masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Hensat, Sabtu (7/2/2026).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu memaparkan dua alasan yang dapat memperkuat penilaiannya tersebut. Pertama, ia melihat respons masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sejauh ini masih relatif baik, terutama terhadap program-program yang dirasakan langsung.

Kedua, dia menilai belum ada figur alternatif yang secara konsisten muncul dengan daya saing kuat untuk mengimbangi Prabowo menuju 2029. Ia mencontohkan, partai oposisi pun belum terlihat memanaskan mesin politik untuk memperkenalkan kandidat.

“Bahkan oposisi seperti PDI Perjuangan belum ada geliat akan mengeluarkan jagoannya per hari ini ya,” ujarnya.

Di sisi lain, Hensat menilai pembahasan yang justru menarik dalam peta politik ke depan adalah soal siapa yang akan mendampingi Prabowo. Menurutnya, pilihan pendamping akan sangat menentukan stabilitas pemerintahan sekaligus memengaruhi peta kompetisi menuju pemilu berikutnya.

"Menurut saya, yang mendampingi Pak Prabowo di 2029 ini ada 3, antara dari Gerindra, orang yang tidak partai politik, atau orang yang tidak punya ambisi jadi capres," tuturnya.

Ia menyebut, salah satu opsi adalah figur dari internal Partai Gerindra. Alasannya, langkah tersebut bisa mencegah efek politik yang membesarkan partai lain di lingkar koalisi, terutama bila belum ada lawan kuat yang muncul dari luar.

"Pak Prabowo akan rugi jika ia memilih calon wapres dari partai lain, karena itu sama saja memberikan panggung bagi partai lain untuk bersinar," kata dia.

Selain itu, Hensat juga membuka kemungkinan Prabowo memilih sosok non-partai, atau figur yang tidak memiliki ambisi menjadi calon presiden pada periode berikutnya.

Ia menilai, figur yang memiliki ambisi kuat maju sebagai capres berisiko lebih sibuk membangun panggung politik pribadi ketimbang fokus membantu kerja presiden. “Kalau dia berambisi jadi capres, dia akan sibuk mencari panggung dan tidak fokus membantu kerja presiden,” ucap dia.

Soal peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Hensat justru menilai ada catatan yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, apabila Gibran memiliki orientasi kuat untuk maju sebagai capres pada 2034, maka Prabowo seharusnya tidak memilihnya sebagai pendamping.

“Kalau Gibran berambisi jadi capres 2034, sebaiknya Prabowo enggak pilih,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Surya Utama alias Uya Kuya menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kepada dirinya telah dilakukan secara profesional.

Uya menghargai dan menerima keputusan MKD yang menyatakan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik, serta diaktifkan kembali menjadi anggota DPR RI.

Meskipun salah satu rekannya yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinonaktifkan dari anggota DPR untuk beberapa bulan, Uya menilai hakim sudah objektif dalam memutuskan sanksi.

"Sangat objektif dan apa yang dibutuhkan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan," ujar Kader Partai PAN, dikutip Kamis (6/11/2025).

Uya mengatakan perbuatan sebelumnya akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Putusan ini nantinya disampaikan kepada Mahkamah Partai.

Sebelumnya, Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun membacakan amar putusan sidang etik, Rabu (5/11/2025).

Pertama, Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik, diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya, serta diaktifkan kembali menjadi anggota DPR.

Kedua, Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik, diminta berhati-hati menyampaikan informasi, dan dinonaktifkan selama tiga bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Nafa Urbach sesuai keputusan DPP Partai Nasdem.

Adapun bagi Ahmad Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR dan dinonaktifkan selama 6 bulan sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Sahroni sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Indria Urbach atau Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. MKD menyatakan ketiganya terbukti melanggar kode etik.

Nafa dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama tiga bulan. MKD menyatakan Nafa Urbach terbukti melanggar kode etik. MKD meminta Nafa untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku untuk ke depannya.

"Menyatakan teradu Nafa Urbach nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat," ujar Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/11/2025).

MKD juga menyatakan Eko Patrio terbukti melanggar kode etik DPR. MKD menghukum Eko nonaktif sebagai anggota DPR selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini.

“Menghukum teradu 4 nonaktif selama empat bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional,” tutur Adang.

Selanjutnya, MKD menyatakan Sahroni terbukti telah melanggar kode etik DPR. MKD menghukum Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

"Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan," katanya.

Ketiganya tidak berhak menerima gaji maupun tunjangan sebagai anggota dewan selama masa sanksi tersebut. Usai masa nonaktif selesai, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio bakal kembali jadi anggota DPR.

MKD Aktifkan Lagi Adies Kadir dan Uya Kuya sebagai Anggota DPR

MKD memutuskan untuk mengaktifkan lagi Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR. MKD menyatakan keduanya tidak melanggar etik.

"Kemarahan pada Teradu 3 dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa Teradu 3 berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video Teradu 3 berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengkritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru Teradu 3 adalah korban pemberitaan bohong," jelas MKD.

Maka itu, MKD berpendapat seharusnya Uya aktif melakukan klarifikasi setelah beredarnya berita bohong tersebut. Bahwa akibat dari berita bohong tersebut, rumah Teradu 3 dijarah orang tak bertanggung jawab.

"Bahwa karena itu nama baik Teradu 3 harus dipulihkan dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI," demikian putusan MKD.

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang etik terhadap 5 anggota DPR nonaktif buntut aksi demo 25-30 Agustus 2025. Ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan MKD sebelum memutuskan kelima anggota DPR nonaktif tersebut melanggar etik ataukah tidak.

"Bahwa mengingat para pengadu sudah mencabut aduannya, Mahkamah berpendapat bahwa semakin terang dan jelas jika hal dan ihwal yang diadukan para pengadu dilatarbelakangi adanya berita bohong yang diterima para pengadu," ujar anggota MKD di persidangan, Rabu (5/11/2025).

Pada Teradu 1 Adies Kadir, MKD memutuskan dia tidak melanggar etik. Pasalnya, berdasarkan para ahli, ternyata teradu 1 terkait janji dan tunjangan DPR yang tidak tepat namun sudah diralat teradu 1 Adies Kadir sehingga Mahkamah berpendapat teradu 1, Adies Kadir tidak memiliki niat untuk melecehkan siapa pun atau menghina siapa pun.

"Klarifikasi yang dilakukan teradu 1 sudah sangat tepat, namun demikian teradu 1 harus diingatkan harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan pada media apabila dimintai keterangan wawancara dadakan atau dorstop yang cenderung teknis dan agar teradu 1 menyiapkan bagan yang lengkap dan akurat," tuturnya.

Maka itu, MKD menilai nama baik teradu 1 harus dipulihkan dan begitu juga kedudukannya di DPR sebagai anggota DPR maupun sebagai Wakil Ketua DPR.

Terhadap Nafa Urbach, MKD memutuskan dia telah melanggar etik. Pasalnya, MKD setelah menyimak pernyataan teradu 2, Nafa Indria Urbach yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat tidak terlihat niat teradu 2 untuk menghina atau melecehkan siapa pun. Respons publik yang marah terhadap teradu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR berjoget merayakan kenaikan gaji.

"Namun demikian, teradu 2 harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial," paparnya.

Terhadap Surya Utama atau Uya Kuya itu MKD memutuskan dia tak melanggar etik. MKD menyebutkan, setelah melihat rekaman video teradu 3, Surya Utama berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi di sidang sebelumnya yang berkesesuaian satu sama lain, Mahkamah berpendapat tidak ada niat teradu 3 untuk menghina atau melecehkan siapa pun.

"Kemarahan pada teradu 3 dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa teradu 3 berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video teradu 3 berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengeritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru teradu 3 adalah korban pemberitaan bohong," bebernya.

Maka itu, MKD berpendapat seharusnya teradu 3 aktif melakukan klarifikasi setelah beredarnya berita bohong tersebut. Bahwa akibat dari berita bohong tersebut, rumah teradu 3 dijarah orang tak bertanggung jawab.

"Bahwa karena itu nama baik teradu 3 harus dipulihkan dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI," ungkap MKD.

Terhadap Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio itu MKD menyatakan dia telah melanggar etik. MKD menyebutkan, setelah melihat rekaman video teradu 4, Eko Hendro Purnomo berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi (pada sidang sebelumnya) berkesesuaian satu sama lain, Mahkamah berpendapat tidak ada niat teradu 4 untuk menghina atau melecehkan siapa pun.

"Kemarahan pada teradu 4 dari publik terjadi karena adanya pemberitaan tidak benar bahwa teradu 4 berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat rekaman video parodi sound horeg yang dibuat teradu 4 beberapa hari setelah ramainya kritikan terhadap teradu 4 di media massa, Mahkamah berpendapat sikap tersebut kurang tepat karena terkesan defensif," jelasnya.

MKD menilai, seharusnya teradu 4 cukup mengklarifikasi dan menjelskan pada publik bahwa teradu 4 berjoget bukan karena merayakan kenaikan gaji. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah teradu 4 dijarah, hal ini harus di pertimbangan sebagai hal meringankan.

Terakhir, pada Ahmad Sahroni MKD menyatakan dia telah melanggar etik. Pasalnya, MKD setelah mencermati pernyataan teradu 5, Ahmad Sahroni yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak. Seharusnya teradu 5 menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas.

"Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut rumah teradu 5 dijarah hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal meringankan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan sanksi terhadap lima anggota DPR yang menjadi salah satu pemicu masyarakat menggelar demo besar-besar pada akhir Agustus 2025.Sidang dilaksanakan pada Rabu (5/11/2025).

Kelima anggota DPR tersebut adalah Adies Kadir teradu I, Nafa Indria Urbach teradu II, Surya Utama (Uya Kuya) teradu III, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) teradu IV, dan Ahmad Sahroni teradu V.

Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa MKD mendukung putusan masing-masing mahkamah partai politik dalam memberikan sanksi berupa penonaktifan kepada kelima anggota DPR.

Dalam amar putusan yang dibacakan Adang, MKD memutuskan dan mengadili kepada Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik, diminta untuk berhati-hati dalam memberikan informasi dan menjaga perilaku untuk kedepannya.

“Menyatakan teradu I Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., diaktifkan sebagai anggota DPR RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Adang, Rabu (5/11/2025).

Kemudian bagi Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik, diminta berhati-hati menyampaikan informasi, dan dinonaktifkan selama tiga bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Nafa Urbach sesuai keputusan DPP Partai NasDem.

Bagi Surya Utama alias Uya Kuya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

Lalu, putusan untuk Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR RI. “Menghukum teradu IV Eko Hendro Purnomo nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN,” ujar Adang

Adapun bagi Ahmad Sahroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik DPR dan dinonaktifkan selama 6 bulan sejak tanggal putusan dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan Sahroni sesuai keputusan DPP Partai Nasdem.

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memutuskan Eko Hendro Purnomo ( Eko Patrio ) dinonaktifkan selama 4 bulan dan Nafa Indria Urbach (Nafa Urbach) 3 bulan. MKD menggelar sidang etik terhadap 5 anggota DPR nonaktif di Ruang MKD DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Lima anggota DPR yang disidang yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Sementara, Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan.

Kemudian, Teradu 1 Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Lalu, Teradu 3 Surya Utama atau Uya Kuya tak terbukti melanggar kode etik dan menyatakan diaktifkan.

Hasil sidang MKD DPR, hanya 3 orang yang dihukum nonaktif sebagai anggota DPR RI selama beberapa bulan karena melanggar etik DPR.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun mengatakan, putusan terhadap Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Meminta Adies Kadir berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan menjaga perilaku ke depannya.

Putusan Nafa Urbach, MKD menyatakan teradu 2 terbukti melanggar kode etik. Adang meminta teradu 2 berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku ke depannya.

"Menyatakan teradu Nafa Urbach nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem," katanya.

Terhadap Uya Kuya, MKD menyatakan teradu 3 tidak terbukti melanggar kode etik. Uya diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

Kemudian, terhadap Eko Patrio, MKD menyatakan teradu 4 terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menghukum teradu 4 nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN.

Terakhir, Ahmad Sahroni, MKD menyatakan teradu 5 terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Menghukum Sahroni nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem.

"Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan," ujarnya.

JAKARTA - Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Nusantara Universitas Pertahanan Letkol Suwarko menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap lima anggota DPR yang dinonaktifkan sejak Agustus 2025. Orkestra tersebut merupakan pembawa atau pengiring musik Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.

Letkol Suwarko membeberkan kronologi aksi joget Eko Patrio hingga Uya Kuya. Suwarko mengatakan, pembawaan lagu daerah di acara Sidang Tahunan MPR dilakukan sesuai arahan panitia penyelenggara.

Ada 2 lagu yang dimainkan setelah Presiden Prabowo Subianto berpidato dan pasca acara pokok sidang selesai digelar, yakni lagu Sajojo dan Gemu Fa Mi Re. "Setelah Pak Prabowo pidato atau sebelum? Musik dilakukan selesai pidato, artinya ini sudah selesai acara pokok lalu disuguhkan?" tanya Anggota MKD di persidangan, Senin (3/11/2025).

"Setelah. Siap betul," kata Letkol Suwarko.

Anggota MKD lantas mempertanyakan respons anggota DPR yang hadir dalam sidang pasca disuguhkan lagu daerah tersebut. Letkol Suwarko menyebutkan, sejatinya tak hanya anggota DPR yang memberikan respons, tapi juga hampir semua yang hadir di ruangan sidang memberikan respons positif, baik itu dengan berdiri, bertepuk tangan, maupun dengan berjoget.

"Setelah mementaskan apa respons anggota DPR yang hadir di situ?" tanya anggota MKD.

"Setelah dipentaskan setelah ada aba-aba, setelah dari Ibu Puan (Ketua DPR Puan Maharani) memberikan kami kesempatan untuk tampil langsung kami mainkan, kami lihat secara spontan karena menurut kami lagunya rancak, gembira karena kita juga persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan, secara spontan yang kami lihat peserta sidang dan orang yang ada di situ hampir semuanya lebih banyak yang berjoget," tutur Letkol Suwarko.

"Merespons positif mungkin mereka, kami senanglah dengan adanya respons dari mereka kok kita tampilkan lagu-lagu itu mereka langsung ada yang berdiri ada yang langsung joget ada yang ikut nyanyi, kami pun merasa senang, sudah tepuk tangan meriah," sambungnya.

Dia menjelaskan, respons para anggota DPR dengan bertepuk tangan, berdiri, berjoget, hingga ikut bernyanyi itu dinilai sebagai respon positif olehnya. Sebabnya, mereka merasa sangat dihargai atas pembawaan lagu yang telah disiapkan selama hampir 1 bulan lamanya itu untuk bisa ditampilkan saat di hari acara.

"Sebagai penampil performa, bagaimana perasaan saksi dan adik-adik mahasiswa atas respons positif dari anggota DPR?" tanya anggota MKD.

"Kami merasa senang, merasa dihargai karena lagu yang kami tampilkan, yang sudah kami siapkan dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu, ternyata dengan adanya mereka, ada yang langsung berdiri joget, ada yang ikut nyanyi, bagi kami itu respons yang sangat positif dan menggembirakan kami karena apa yang kita tampilkan mendapatkan respons sangat bagus," katanya.

Dia memastikan, dia hadir dalam gelaran sidang tahunan itu, sejak sebelum acara dimulai hingga acara selesai. Selama itu, tak ada informasi apa pun tentang pembahasan kenaikan gaji ataupun tunjangan anggota DPR.

"Karena seingat saya saat itu, kebetulan saya ada di ruang tersebut sebelum acara dimulai sampai selesai, saya tidak pernah mendengar informasi ada kenaikan gaji atau lainnya," katanya.

Dia menambahkan, pada 2024 pihaknya pun menampilkan musik pula sebagaimana pada Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025. Pihaknya juga sudah kerap tampil di berbagai kegiatan kenegaraan, seperti di Istana Bogor ataupun Istana Negara dalam gelaran penyambutan atau penerimaan tamu negara.

JAKARTA - Meski baru sebulan lebih masuk Kabinet Merah Putih , Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik. Bahkan, di beberapa survei Satu Tahun Prabowo-Gibran , Purbaya dinilai memiliki kinerja baik.

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio juga menyoroti sosok Purbaya. Menurutnya, Purbaya yang dilantik sebagai menteri pada 8 September 2025 ini kalau dalam ilmu komunikasi menggunakan teori konsistensi kognitif. Jadi, kata dia, ada harapan rakyat untuk memperbaiki hidup.

"Purbaya menteri pertama di Indonesia yang ngajak rakyatnya kaya bareng-bareng. Makanya banyak orang, termasuk teman-teman dekat gue bilang, kita kalau nonton Purbaya, kelihatannya bulan depan kita tajir. Ada harapan," kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, dalam Podcast The Comment yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (26/10/2025).

Hensat juga mengatakan, kini ada yang namanya Pasukan Pengawal Purbaya, menggunakan teori self representation. "Di mana ada Purbaya, itu harus ada liputannya. Panik tuh KDM (Kang Dedi Mulyadi)," ujar Hensat.



Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Foto/Dok SindoNews

Menurut Hensat, sosok Purbaya menimbulkan optimisme. Namun, Hensat mengingatkan Purbaya harus hati-hati. "Optimisme yang terlalu tinggi, kalau tidak ter-deliver, sebelnya orang itu bisa berkali-kali lipat. Kayak pada saat awal kita optimis banget pada saat Jokowi terpilih, tapi terus ujungnya kayak gini, kekecewaannya berkali-kali lipat," katanya.

Karena itu, Hensat kembali mengingatkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu harus berhati-hati. "Ada hal yang harus ditaklukkan Pak Purbaya, yang namanya waktu. Orang mau berapa lama nunggu. Kalau dia nggak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi di Indonesia dan tidak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi keluarga, nanti lama-lama back fire," ujarnya.

JAKARTA - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengusulkan agar media massa mendapat bantuan gelontoran dana sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut merupakan sebagian dari pengembalian uang Rp13,2 triliun yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dari terdakwa korporasi.

Usulan itu disampaikan Hensat dalam Podcast The Comment Podcast 8 Jam Nonstop yang digelar untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di SindoNews, pada Jumat (24/10/2025).

"Kan Pak Prabowo kemarin ditampilin tuh duit triliunan. Itu 1 triliun lah dikasih ke media massa. Supaya media massa-media massa ini bisa hidup," usul Hensat.

"Jadi kalau media massa hidup, demokrasi juga hidup, pak Prabowo juga dielu-elukan," sambungnya.

Meski demikian, Hensat menyadari kemungkinan adanya anggapan media massa tidak kritis lagi karena sudah dikasih bantuan.

"Itu persoalan lain karena saya yakin media massa bisa menjaga kekritisan itu," tandasnya.

Hensat menegaskan kembali bahwa alangkah baiknya dana Rp1 triliun itu diberikan ke media massa supaya tidak ada lagi wartawan-wartawan yang di PHK.

"Satu triliun saja dari sekitar 13 triliun itu," tandasnya lagi.

JAKARTA - Sejumlah target telah tercapai dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2025 lalu. Meski demikian, masih ada sejumlah masalah yang harus dibereskan agar tidak menjadi beban pemerintahan.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) mengungkapkan hal itu saat dalam Podcast 8 Jam Nonstop di SindoNews, pada Jumat (24/10/2025). Podcast 8 Jam Nonstop ini digelar untuk menandai setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hensat menyebut tentang pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menyebut negara ini butuh uang banyak. Salah satunya dari uang yang digasak para koruptor tersebut. "Saya pernah mengusulkan pengampunan terhadap para koruptor, namun mereka harus membalikkan uang yang dikorupsi. Misalnya pengampunan hingga 2026, setelah itu dilakukan penindakan lagi," ujar Hensat.

Beban utang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Whoosh dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga harus diberesin karena menjadi "hantu" yang menjadi menjadi beban di pemerintahan.

Hensat mengusulkan ide terobosan dengan menjadikan IKN sebagai destinasi wisata konser dengan infrastruktur yang lengkap, hotel, bandara, dan lain-lain.

"Jadi sudah gak lagi sebagai ibu kota, tapi untuk konser internasional dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap," ujarnya.

Tak ketinggalan, Hensat juga menyoroti belum dieksekusinya terpidana fitnah pencemaran nama baik, Silfester Matutina.

"Kemungkinan dia pegang kartu truf yang membuat ditunda eksekusinya, dan ada perintah Kejaksaan untuk 'menunda' eksekusinya karena ada kartu truf itu. Infonya dia (Silfester) sedang menyiapkan PK (Peninjauan Kembali) kedua," sebutnya.