Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyoroti indikasi praktik penjualan tiket pesawat oleh online travel agent (OTA) yang tidak sesuai regulasi, mulai dari biaya tersembunyi hingga skema perjalanan berisiko bagi konsumen.

Temuan ini mencakup adanya biaya tambahan tanpa izin seperti layanan atau convenience fee, hingga biaya otomatis seperti asuransi yang terpilih tanpa persetujuan pengguna.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan rincian tarif yang berpotensi membingungkan konsumen saat membeli tiket.

"Praktik ini tidak hanya melanggar kedaulatan negara dan merugikan Badan Usaha Angkutan Udara nasional, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen yang tidak faham ketika harus melakukan penerbangan lanjutan internasional tanpa bantuan petugas maskapai," ujar Direktur Jenderal Lukman F. Laisa dalam siaran resminya yang dikutip di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Kemenhub juga menyoroti praktik indirect cabotage, yakni ketika maskapai asing mengangkut penumpang antar kota dalam negeri melalui rute internasional.

Praktik ini dilarang karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Penerbangan.

Selain melanggar aturan, skema ini membawa sejumlah risiko bagi penumpang, seperti tiket terpisah tanpa perlindungan maskapai, bagasi yang harus diurus ulang saat transit, hingga waktu transit yang tidak memenuhi standar minimum bandara sehingga meningkatkan risiko ketinggalan pesawat.

Sebagai langkah tegas, Kemenhub telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memberikan sanksi kepada OTA yang melanggar aturan.

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam melihat rincian harga sebelum melakukan pembayaran dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian tarif," kata dia.

"Selain itu, untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat juga dapat membeli tiket ke maskapai penerbangan secara langsung," tambahnya.

Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk menjaga ekosistem aviasi yang sehat sekaligus melindungi konsumen dari praktik yang merugikan serta mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait harga tiket harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan larangan pada penawaran rute domestik melalui koneksi internasional oleh maskapai penerbangan asing, yang dijual melalui online travel agent (OTA).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menuturkan, praktik yang disebut sebagai indirect cabotage atau kabotase tidak langsung ini, sejatinya telah tercantum dalam Pasal 84 UU No. 1/2009.

Pemerintah telah menetapkan bahwa maskapai asing dilarang keras mengangkut penumpang antara dua titik di dalam negeri.

"Praktik ini tidak hanya melanggar kedaulatan negara dan merugikan Badan Usaha Angkutan Udara nasional, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen yang tidak faham ketika harus melakukan penerbangan lanjutan internasional tanpa bantuan petugas maskapai [self-made connections]," kata Menhub dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Dalam dunia aviasi, kabotase tidak langsung terjadi ketika maskapai asing mengangkut penumpang antara dua titik di dalam satu negara yang sama dengan melalui rute koneksi internasional.

Sebagai contoh yang terjadi belakangan, yakni penerbangan dengan tinggi peminat dari Jakarta (CGK) ke Kualanamu, Sumatra Utara (KNO), dilayani oleh maskapai asing dengan transit di Malaysia atau Singapura.

Lukman menuturkan bahwa praktik penjualan tiket penerbangan yang melanggar ketentuan tersebut hanya menguntungkan perusahaan angkutan udara asing saja.

Dampaknya, tidak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga melanggar kedaulatan negara, mengecilkan upaya Pemerintah memberikan harga tiket yang terjangkau, dan merugikan Badan Usaha Angkutan Udara nasional.

Risiko Praktik Indirect Cabotage

Terdapat beberapa risiko dari praktik Indirect Cabotage dan Self-Made Connections bagi wisatawan. Misalnya, tiket yang terpisah.

Meskipun konsumen membayar sekali pada OTA, perjalanan tersebut terdiri dari dua atau lebih tiket independen. Maskapai penerbangan yang terlibat seringkali tidak menyadari bahwa konsumen memiliki penerbangan lanjutan dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu jika konsumen tertinggal penerbangan kedua karena keterlambatan di penerbangan pertama.

Kemudian, risiko jaminan OTA. Mengingat penerbangan ini berisiko, di negara lain dipersyaratkan bagi OTA untuk memberikan "perlindungan transfer" atau jaminan terselenggaranya pengangkutan sampai dengan tujuan akhir.

Jika terjadi keterlambatan, OTA bertanggung jawab untuk memesan ulang penerbangan konsumen atau memberikan pengembalian dana, tergantung pada ketentuan khusus mereka. Jaminan ini belum bisa disediakan oleh OTA di Indonesia.

Selanjutnya risiko keamanan bagasi. Dalam sebagian besar penerbangan lanjutan yang dilakukan sendiri, bagasi tidak ditangani secara seamless oleh maskapai hingga tujuan akhir. Konsumen harus mengambil bagasi, keluar dari area aman, dan memeriksanya kembali untuk penerbangan berikutnya.

Terakhir, terkait waktu transit minimum. OTA mungkin menjual penerbangan dengan waktu transit yang singkat yang tidak memenuhi minimum connection time (waktu transit minimum) resmi yang dipersyaratkan oleh bandara, sehingga meningkatkan risiko ketinggalan penerbangan.

Sebagai tindak lanjut, Lukman telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) agar OTA yang melakukan praktik tersebut segera diberikan sanksi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-udangan.

Langkah ini diambil guna menjaga ekosistem aviasi yang sehat dan mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat.

Dia turut menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam melihat rincian harga sebelum melakukan pembayaran dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian tarif. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan, masyarakat juga dapat membeli tiket ke maskapai penerbangan secara langsung.

IDXChannel – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti praktik sabotase tidak langsung (indirect cabotage) yang ditawarkan melalui platform Online Travel Agent (OTA) dengan menggunakan maskapai asing dalam penjualan tiket penerbangan rute domestik melalui koneksi internasional. Praktik ini dinilai melanggar regulasi sekaligus berpotensi merugikan konsumen dan industri penerbangan nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menjelaskan, indirect cabotage terjadi ketika maskapai asing mengangkut penumpang antara dua kota di dalam negeri dengan terlebih dahulu transit di luar negeri. Skema ini kerap ditawarkan melalui platform OTA dalam bentuk perjalanan satu kali pembelian, namun sebenarnya terdiri dari beberapa tiket terpisah.

Menurutnya, praktik tersebut melanggar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang secara tegas melarang maskapai asing mengangkut penumpang antar wilayah domestik di Indonesia.

"Praktik indirect cabotage tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga merugikan badan usaha angkutan udara nasional serta berpotensi merugikan konsumen," ujar Lukman dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Dari sisi konsumen, kata Lukman, skema ini menyimpan sejumlah risiko. Salah satunya adalah penggunaan tiket terpisah (self-made connections), di mana maskapai tidak memiliki kewajiban untuk membantu penumpang jika terjadi keterlambatan pada penerbangan pertama yang menyebabkan tertinggal penerbangan lanjutan.

Selain itu, penumpang juga harus menghadapi proses bagasi yang tidak terintegrasi hingga tujuan akhir. Dalam banyak kasus, penumpang diwajibkan mengambil bagasi, keluar dari area transit, dan melakukan check-in ulang untuk penerbangan berikutnya.

Risiko lain yang disoroti adalah waktu transit yang sering kali tidak memenuhi standar minimum connection time yang ditetapkan bandara. Hal ini meningkatkan potensi penumpang gagal melanjutkan perjalanan.

Kemenhub menilai praktik tersebut hanya menguntungkan maskapai asing, sementara dampaknya dapat merugikan konsumen serta melemahkan daya saing maskapai nasional.

Sebagai langkah antisipasi, kata Lukman, Ditjen Hubud telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pariwisata untuk menindak platform OTA yang memfasilitasi praktik tersebut. Pemerintah juga mendorong agar seluruh pihak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli tiket pesawat, khususnya jika terdapat rute domestik dengan transit internasional. Penumpang diminta memastikan skema perjalanan, waktu transit, serta status tiket yang digunakan guna menghindari potensi kerugian selama perjalanan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada Online Travel Agent (OTA) yang terbukti melanggar ketentuan tarif penerbangan nasional. Langkah ini diambil menyusul temuan indikasi pelanggaran dalam penjualan tiket pesawat oleh sejumlah platform digital.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Lukman F Laisa mengungkapkan, pelanggaran yang ditemukan antara lain berupa penambahan komponen biaya di luar ketentuan, seperti biaya layanan atau convenience fee, serta biaya tambahan otomatis yang tidak mendapatkan persetujuan eksplisit dari konsumen.

Menurutnya, seluruh platform penjualan tiket wajib mematuhi aturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 terkait tarif batas atas (TBA).

"Jika terbukti melanggar, tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan menoleransi praktik yang merugikan masyarakat," ujar Lukman dalam keterangan resminya, Rabu (18/3/2026).

Selain pelanggaran tarif, Kemenhub juga menyoroti praktik penjualan tiket dengan skema indirect cabotage, yakni pengangkutan penumpang domestik oleh maskapai asing melalui rute internasional. Praktik ini dinilai melanggar aturan karena maskapai asing dilarang melayani rute antar kota di dalam negeri.

Menurut Lukman, praktik tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi merugikan penumpang. Sebab, dalam skema tersebut perjalanan sering kali menggunakan tiket terpisah (self-made connections), sehingga maskapai tidak berkewajiban membantu jika terjadi keterlambatan yang menyebabkan penumpang tertinggal penerbangan lanjutan.

"Konsumen bisa dirugikan, mulai dari harus menanggung biaya tambahan, risiko kehilangan penerbangan lanjutan, hingga proses bagasi yang tidak terintegrasi," kata dia.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Hubud telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Pariwisata untuk menindak OTA yang melanggar aturan. Pemerintah juga mendorong agar platform OTA segera menyesuaikan sistem penjualannya sesuai regulasi di Indonesia.

Upaya ini merupakan bagian dari langkah pemerintah menjaga ekosistem industri penerbangan yang sehat sekaligus memastikan harga tiket tetap transparan dan terjangkau bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menemukan indikasi pelanggaran dalam penjualan tiket pesawat oleh sejumlah platform Online Travel Agent (OTA). Pelanggaran tersebut terkait penerapan komponen tarif tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi penerbangan di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa mengatakan, seluruh platform penjualan tiket wajib mematuhi ketentuan tarif yang telah diatur pemerintah. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas (TBA) penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Menurut Lukman, dari hasil evaluasi yang dilakukan Ditjen Hubud, ditemukan indikasi praktik penjualan tiket yang tidak sesuai ketentuan, seperti penambahan komponen biaya tambahan tanpa izin Kementerian Perhubungan.

"Pelanggaran yang ditemui antara lain adanya biaya tambahan seperti biaya layanan atau convenience fee yang tidak mendapat persetujuan, serta biaya otomatis seperti asuransi keterlambatan yang sudah terpilih tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna," ujar Lukman dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Selain itu, Ditjen Hubud juga menemukan ketidakjelasan rincian harga tiket yang dijual kepada konsumen karena tidak disertai dengan komponen tarif yang transparan.

Tidak hanya soal tarif, Kemenhub juga menyoroti praktik penawaran rute domestik melalui koneksi internasional oleh maskapai asing yang dikenal sebagai indirect cabotage. Praktik ini terjadi ketika maskapai asing mengangkut penumpang antara dua kota di dalam satu negara melalui rute transit di luar negeri.

Lukman menegaskan praktik tersebut melanggar ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang melarang maskapai asing mengangkut penumpang antar titik di dalam negeri.

“Praktik ini tidak hanya melanggar kedaulatan negara dan merugikan badan usaha angkutan udara nasional, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen yang tidak memahami skema penerbangan lanjutan internasional tanpa bantuan maskapai,” kata dia.

Dia menjelaskan, skema perjalanan semacam ini biasanya menggunakan tiket terpisah sehingga maskapai tidak memiliki kewajiban membantu penumpang jika terjadi keterlambatan penerbangan pertama yang menyebabkan penumpang tertinggal penerbangan lanjutan.

Selain itu, dalam skema self-made connections penumpang juga harus mengambil bagasi dan melakukan proses check-in ulang untuk penerbangan berikutnya karena bagasi tidak langsung diproses hingga tujuan akhir.

Dia juga menyoroti risiko waktu transit yang terlalu singkat karena tidak memenuhi minimum connection time yang ditetapkan bandara, sehingga meningkatkan kemungkinan penumpang gagal melanjutkan penerbangan.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Hubud telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pariwisata untuk menindak OTA yang melakukan praktik tersebut agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah ini diambil untuk menjaga ekosistem industri penerbangan yang sehat sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga tiket pesawat tetap terjangkau bagi masyarakat.

Kemenhub juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli tiket pesawat secara daring, khususnya dengan memeriksa rincian harga dan komponen biaya yang tercantum sebelum melakukan pembayaran.

Selain itu, masyarakat juga disarankan membeli tiket langsung melalui maskapai penerbangan untuk memastikan transparansi harga dan keamanan perjalanan.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyinggung platform pemesanan tiket pesawat melalui online travel agent (OTA), membuat program stimulus diskon hingga 18% tak maksimal masyarakat rasakan.

Dudy melihat masih ada celah yang dapat membuat harga tiket belum bisa terdiskon maksimal melalui penjualan di OTA.

Menurutnya, harga tiket terlihat mahal dikarenakan OTA memberikan opsi keberangkatan dengan transit satu kali atau bahkan beberapa kali transit, sehingga terlihat biaya perjalanan menjadi mahal karena merupakan akumulasi 2-3 penerbangan untuk mencapai tujuan.

"Saya berharap agar OTA dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk menyediakan tiket pesawat yang tersubsidi sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan langsung manfaatnya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Dirinya juga berencana akan berbicara dengan stakeholder/ekosistem terkait, baik dari airline, maupun juga dengan Kementerian Pariwisata yang membawahi travel agent atau agen perjalanan.

Harapannya, program diskon tiket dapat secara maksimal dirasakan oleh masyarakat pada arus mudik maupun balik.

“Ada beberapa hal nantinya yang perlu kita evaluasi, khususnya terkait harga penjualan tiket melalui online travel agent," jelasnya.

Meski demikian, dalam pantauannya di Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) pada Senin (16/3/2026), Dudy menemukan penumpang pesawat yang menerima diskon hingga 20% dari harga normal karena memesan tiket dari jauh-jauh hari.

Sementara secara umum, kondisi arus mudik melalui jalur udara masih kondusif dan berjalan dengan baik. Ketepatan waktu keberangkatan pun terbilang baik. Begitu juga dengan antrean check in yang masih kondusif dan tidak ada penumpukan penumpang di bandara.

Secara keseluruhan, diskon tiket pesawat Lebaran 2026 berasal dari kombinasi beberapa kebijakan pemerintah.

Pertama, PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah (menurunkan biaya tiket pesawat hingga 11%). Kedua, penurunan fuel surcharge pesawat. Ketiga, adanya diskon 50% airport tax (PJP2U).

Keempat, adanya diskon 50% biaya layanan bandara untuk maskapai (PJP4U). Kelima, diskon tarif PNBP jasa kebandarudaraan. Selain itu, ada juga diskon harga avtur sekitar 10% di 37 bandara.

Dengan paket kebijakan tersebut, harga tiket pesawat domestik diproyeksikan turun sekitar 17–18% selama periode mudik Lebaran 2026. Penurunan harga ini berlaku untuk jadwal keberangkatan 14 Maret hingga 29 Maret 2026.

Besaran diskon ini pun lebih besar dari diskon yang diberikan pada periode libur Nataru yang lalu, yang sebesar 13%—14%.

Hal ini akibat potongan harga untuk tiket pesawat tersebut, salah satunya bersumber peningkatan porsi pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kelas ekonomi dalam negeri.

Pada periode sebelumnya, porsi yang ditanggung pemerintah dari tarif PPN 11% hanya 6%. Kini, pemerintah menanggung seluruh PPN tersebut.

Adapun, diskon ini berlaku khusus untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama 16 hari atau dengan periode keberangkatan 14 Maret hingga 29 Maret 2026, dan masih dapat dipesan hingga 29 Maret mendatang.

Bisnis.com, PALEMBANG — Momentum libur Lebaran yang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha biro perjalanan wisata di Sumatra Selatan (Sumsel).

Ketua DPD Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sumsel Feby Yoland Effendy mengatakan libur Idulfitri memang selalu menjadi salah satu periode dengan potensi pariwisata yang cukup tinggi.

Hal ini dipicu oleh pergerakan masyarakat, baik yang kembali ke kampung halaman atau mudik, serta yang mengunjungi suatu wilayah untuk berwisata.

"Karena masyarakat yang pulang kampung juga biasanya memanfaatkan waktu untuk sekalian berwisata bersama keluarga," ujar Feby Yoland Effendy kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Namun demikian, momentum itu dinilai belum memberikan efek yang besar bagi keuntungan para pelaku usaha di bidang travel tahun ini.

Pasalnya, mayoritas wisatawan maupun pemudik memilih untuk mengurus sendiri rencana perjalanan wisatanya, dibanding mengambil paket komplet yang disediakan travel agent dengan harga terjangkau.

Seperti di tahun ini, sekitar H-11 Lebaran, pihaknya belum menerima adanya laporan resmi mengenai jumlah pemudik maupun wisatawan yang memesan paket wisata untuk libur lebaran.

"Kalau untuk yang pesan (paket wisata) libur lebaran belum ada laporannya. Tetapi sudah cukup banyak yang bertanya mengenai paket wisata short trip di Palembang dan sekitarnya," kata dia.

Oleh karena itu, sebagai strategi memanfaatkan momen Lebaran tahun ini, ASITA Sumsel juga menyediakan pelayanan yang lebih fleksibel, tidak hanya berupa paket wisata lengkap.

"Pelayanannya sesuai kebutuhan mereka. Misalnya, hanya transportasi mobil saja, hanya hotel saja, atau hanya destinasi wisata saja. Karena untuk pelayanan wisata ini sebenarnya keuntungan tidak terlalu besar," jelas Feby.

Dia menambahkan, masing-masing biro perjalanan wisata di Sumsel juga telah mempromosikan paket wisata dari jauh-jauh hari sebelum libur Lebaran datang.

Paket yang ditawarkan antara lain city tour di Kota Palembang, dan tour ke sejumlah daerah di Sumsel, seperti Pagar Alam dan Danau Ranau.

"Kami selalu siapkan paket wisata terutama edisi lebaran dan di tahun ini juga menyediakan bundling dengan paket health tourism," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi menyebut pergerakan masyarakat ke wilayah Sumsel selama angkutan Lebaran 2026 diproyeksikan mencapai 3,85 juta orang.

Arus lalu lintas yang keluar-masuk wilayah Sumsel diprediksi cukup tinggi, sejalan dengan posisi dari Bumi Sriwijaya yang sangat strategis sebagai simpul utama pergerakan di koridor tengah Pulau Sumatra.

"Bisa saja pergerakan masyarakat menggunakan jalur darat melalui Jalan Lintas Timur atau jalan tol, serta jalur lain seperti udara, kereta api, dan jalur lain seperti Pelabuhan yang terhubung dengan Bangka Belitung, maupun yang menyeberang di Merak Bakaheuni," jelasnya.

Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran berharap agar pencarian penerbangan transit tidak dihapus dari online travel agent (OTA) ketika opsi penerbangan langsung sudah habis.

“Wacana agar OTA tidak lagi mengalihkan pencarian ke penerbangan transit ketika penerbangan langsung habis justru merugikan konsumen,” ujar Maulana dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Maulana menyampaikan, pernyataan tersebut sebagai respons atas kabar OTA yang diminta untuk tidak menampilkan rute transit dalam rangka menekan harga penerbangan.

Menurut dia, platform digital seperti OTA sejatinya hadir untuk membantu konsumen “menjahit” perjalanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

Menutup opsi transit dinilai tidak menyelesaikan masalah, karena rute tersebut tetap akan muncul di platform lain, termasuk saat konsumen datang langsung ke maskapai.

Maulana menilai pendekatan tersebut tidak cukup efektif untuk menekan harga tiket pesawat.

“Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,” kata Maulana.

Menurut PHRI, langkah penghapusan rute transit berisiko memperburuk kondisi daerah yang selama ini sudah terkendala konektivitas dan distribusi wisatawan.

Apalagi, lanjut dia, OTA bukan pihak yang menciptakan harga maupun rute, melainkan maskapai penerbangan itu sendiri.

“Sepaham saya, OTA itu tidak membentuk rute dan tidak membentuk harga. Itu create by system. Sistem yang membaca semuanya,” kata dia.

Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan sistem pencarian hotel, di mana konsumen bisa melihat harga termurah hingga termahal, rating, dan kelas hotel secara terbuka.

Digitalisasi, menurutnya, justru memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih kombinasi perjalanan yang paling masuk akal.

PHRI juga menyoroti lemahnya konektivitas domestik yang justru membuat rute luar negeri lebih menarik.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah Aceh.

“Sekarang orang mau ke Aceh harus transit ke Kuala Lumpur. Itu fakta. Penerbangan domestiknya kan paling cuma dari Jakarta. Bahkan dari Sumatera lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta,” kata Maulana.

Dalam kondisi tersebut, menutup opsi transit di OTA dinilai bukan solusi, melainkan berpotensi memperparah keterisolasian daerah.

“Masalahnya bukan di OTA. Yang harus dievaluasi itu faktor apa yang membuat tiket domestik mahal. Bukan menutup informasinya,” kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai bahwa wacana meniadakan rute transit online travel agent (OTA) bukanlah solusi mengatasi harga tiket yang mahal.

Maulana mengatakan, wacana agar OTA tidak lagi mengalihkan pencarian ke penerbangan transit ketika direct flight habis justru dianggap berpotensi merugikan konsumen dan mempersempit akses antarwilayah.

“Kalau saya jujur aja, saya tidak setuju dengan ide Kemenhub untuk menghilangkan opsi transit. Sekarang ini traveler itu punya kebutuhan beragam untuk ber-traveling, dengan tujuan apa pun,” kata Maulana Yusran dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

“Masalahnya bukan di OTA. Yang harus dievaluasi itu faktor apa yang membuat tiket domestik mahal. Bukan menutup informasinya,” ungkap dia.

Dia menilai platform digital seperti OTA sejatinya hadir untuk membantu konsumen “menjahit” perjalanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

Menutup opsi transit dinilai tidak menyelesaikan masalah, karena rute tersebut tetap akan muncul di platform lain, termasuk saat konsumen datang langsung ke maskapai.

“Kalau OTA tidak diperbolehkan menampilkan rute transit, apakah itu menjamin rute transit tidak muncul di OTA lainnya? OTA mana yang bisa disuruh Kemenhub untuk menghilangkan jalur transit? Apakah bisa seluruh OTA disuruh tutup? Tidak mungkin,” lanjut dia.

Maulana juga mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut. Jika tujuannya agar harga mahal tidak terlihat publik, menurutnya itu justru menunjukkan pendekatan yang keliru.

“Kenapa rute transit itu ditutup? Supaya nggak kelihatan harganya mahal. Tapi faktanya kan kondisi itu tetap ada. Pada saat datang ke airline, maskapai juga akan membuatkan kombinasi rute,” ujarnya.

Dia menilai bahwa himbauan tersebut hanya untuk menghilangkan “image” mahal, bukan menurunkan biaya perjalanan itu sendiri.

Padahal, realitas mahalnya perjalanan domestik, khususnya ke wilayah Indonesia Timur dan ujung barat seperti Sumatera merupakan persoalan struktural yang harus dievaluasi.

“Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,” jelas Maulana.

Menurut Maulana, langkah tersebut justru berisiko memperburuk kondisi daerah yang selama ini sudah terkendala konektivitas dan distribusi wisatawan.

Apalagi dikatakan bahwa OTA bukan pihak yang menciptakan harga maupun rute, melainkan maskapai penerbangan itu sendiri. “OTA itu kan tidak membentuk rute dan tidak membentuk harga. Itu create by system. Sistem yang membaca semuanya,” jelasnya.

Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan sistem pencarian hotel, di mana konsumen bisa melihat harga termurah hingga termahal, rating, dan kelas hotel secara terbuka.

Digitalisasi, menurutnya, justru memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih kombinasi perjalanan yang paling masuk akal.

“Kalau itu dilarang, alasannya enggak tepat. Kalau supaya tidak muncul harga mahal, berarti hanya mementingkan persepsi publiknya saja,” kata dia.

“Tidak ada benefit plus bagi masyarakat. Justru merugikan karena informasinya hilang,” lanjutnya.

Maulana juga menyoroti lemahnya konektivitas domestik yang justru membuat rute luar negeri lebih menarik. Salah satu contoh yang disampaikan adalah Aceh.

“Sekarang orang mau ke Aceh harus transit ke Kuala Lumpur. Itu fakta. Penerbangan domestiknya kan paling cuma dari Jakarta. Bahkan dari Sumatera lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta,” jelas Maulana.

Dari sisi industri, Maulana mengingatkan adanya risiko ketidakpastian hukum dan iklim usaha. Ia mempertanyakan sejauh mana Kemenhub bisa memaksa seluruh OTA, terutama OTA asing yang tidak berbadan hukum di Indonesia dapat mematuhi imbauan tersebut.

“Himbauan itu apakah akan dituruti semua OTA? Kan tidak. Apalagi OTA yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Kebijakan semacam itu justru hanya akan menekan OTA lokal yang patuh aturan, sementara pemain asing tetap bebas beroperasi,” ujarnya.

Harga tiket pesawat mahal

Sebelumnya, lonjakan harga tiket pesawat domestik bukan lagi sekadar keluhan musiman.

Bahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin turut mengeluh ketika mengirim relawan Kemenkes ke Sumatera dalam upaya membantu korban banjir dan longsor, yang akhirnya harus transit ke Malaysia terlebih dahulu.

Isu ini telah mengakar dan berulang kali menjadi perbincangan di ruang publik, mulai dari media sosial, forum konsumen, hingga pelaku industri pariwisata.

Masyarakat pun mendesak pemerintah memberikan solusi atas masalah harga tiket pesawat mahal ini yang tidak kunjung selesai.

Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty mengatakan, penerbangan domestik seharusnya menjadi solusi transportasi yang mudah dijangkau masyarakat luas.

“Kondisi ini jelas tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi pengikat bangsa, bukan moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Saadiah Uluputty.

Sementara itu, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agustinus Budi Hartono meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengatur OTA agar meniadakan rute transit.

Dia bilang, penjualan tiket pesawat melalui OTA adalah pemicu lonjakan harga.

"Bu Made (Deputi Pemasaran Kemenparekraf) saya minta tolong ya masalah online travel agent itu dibicarakan dengan teman-teman OTA. Itu menjadi satu komplain juga, menjadi suatu masalah terus buat kita. Begitu direct flight-nya habis, yang jual ini bisa puter-puter yang naikin harganya gila-gilaan," kata Agustinus Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia memproyeksikan bisnis asuransi perjalanan akan meningkat hingga akhir 2025, terdorong momen libur natal dan tahun baru (Nataru).

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Suidyar Dalimunthe berpandangan biasanya pada kuartal IV setiap tahunnya, permintaan asuransi perjalanan baik untuk domestik maupun internasional meningkat.

“Sejalan dengan hal tersebut, beberapa perusahaan asuransi di Indonesia juga melaporkan pertumbuhan premi asuransi perjalanan signifikan sepanjang 2025 yang mengindikasikan tren kenaikan,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Kendati demikian, Dody mengungkapkan bahwa di perusahaannya, asuransi perjalanan belum menjadi kontributor yang signifikan. Pasalnya, anak perusahaan BUMN Indonesia Re ini baru melakukan transformasi bisnis ini ke segmen retail.

Dia turut berpendapat sebenarnya kontribusi asuransi perjalanan di perusahaan yang besar juga masih kecil, karena lini utamanya tetap dari kendaraan, properti, dan kesehatan. Namun, bagi perusahaan yang mengedepankan digital atau niche, asuransi perjalanan bisa menjadi share utama atau sangat signifikan dari portofolio.

Adapun, Dody membeberkan lima strategi pemasaran asuransi perjalanan yang biasa digunakan perusahaan untuk periode Nataru. Pertama, melakukan promo produk asuransi perjalanan dan bundling dengan produk lini usaha lainnya.

“Pemerintah atau industri juga membuat diskon tiket dan penawaran, sehingga perusahaan asuransi kerap berkolaborasi dengan travel agen maupun airlines,” sebutnya.

Cara kedua adalah mendistribusikan produk melalui mitra bisnis dengan melakukan kerja sama dengan travel agent, marketplace tiket, dan platform digital.Ketiga, menawarkan produk asuransi mikro dengan pay-per-trip atau on-demand untuk proteksi keterlambatan khusus, harga lebih kompetitif dan mudah dibeli saat checkout tiket.

“Keempat, melakukan segmentasi dan pemasaran ke segmen tertentu, seperti pelancong muda [anak muda atau Gen Z], keluarga, dan wisatawan internasional, dengan manfaat atau fitur yang disesuaikan,” tutur Dody.

Strategi terakhir, sebutnya, perusahaan menerapkan penentuan harga (pricing) dengan dynamic pricing saat Nataru, yang mana premi untuk paket yang mencakup keterlambatan atau jaminan pembatalan cenderung dinaikkan saat permintaan tinggi.

“Tetapi banyak perusahaan memilih promo atau menahan kenaikan harga agar tetap kompetitif [terutama ketika maskapai atau pemerintah memberi insentif menekan tarif tiket]. Regulasi tidak melarang penyesuaian premi wajar, tetapi perusahaan harus mematuhi prinsip tarif dan underwriting OJK,” pungkasnya.

Sependapat, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan bahwa menjelang periode Nataru mulai terlihat kenaikan permintaan asuransi perjalanan pada Oktober 2025 kemarin.

Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik dan Riset Trinita Situmeang berpendapat produk asuransi perjalanan memang bisa menjadi salah satu elemen pertumbuhan yang cukup sustainable bagi perusahaan. Meskipun, secara jumlah atau kontribusi masih belum terlalu besar.

“Pada tahap tertentu manakala liburan itu menjadi kebutuhan dari masyarakat. Generasi per generasi itu kan beda-beda cara menyikapinya, tapi saya kira untuk generasi yang lebih muda itu ya semangat liburannya, lebih wah gitu, ya,” ucapnya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dia meneruskan, sejauh ini AAUI melihat produk asuransi perjalanan masih dominan yang satu paket dengan travel dibandingkan pembelian secara pribadi.

“Drive-nya itu sementara ini banyaknya mungkin untuk yang travel. Karena kan ada beberapa kewajiban, checklist kan harus ada asuransi. Kalau mau bepergian, apalagi mau ngurus visa, harus ada asuransi dan beberapa juga kita bisa melihat bahwa kebutuhan itu timbul dari waktu kita beli melalui marketplace, online,” jelas Trinita.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bakal memberikan sanksi kepada travel agent yang membawa wisatawan mancanegara asal China saat kecelakaan maut di jalan raya Singaraja - Denpasar tepatnya di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat (14/11/2025) pukul 04.30 Wita di mana 13 wisman asal China menumpang sebuah bus jenis Hiace. Akibat kecelakaan tersebut 5 orang wisman China meninggal dunia dan 8 orang mengalami luka-luka.

Identitas yang meninggal dunia yakni XH (66), XM (61), XY (52), ZY (63), XH (61). Semua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng.

Kecelakaan tersebut diduga disebabkan sopir kehilangan kendali, kemudian menabrak pohon hingga jatuh ke jurang. Adapun kondisi mobil mengalami kerusakan parah, bagian depan hancur dan kaca pecah.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan travel yang membawa wisman China layak disanksi karena terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan lima warga negara China meninggal dunia. Dalam waktu dekat Koster akan memanggil pemilik travel agent untuk diberikan sanksi.

“Saya akan segera memanggil perusahaan yang memiliki mobil, itu akan diberikan sanksi, yang kedua agar ditertibkan sehingga tidak boleh terjadi hal seperti itu,” kata Koster kepada media, Senin (17/11/2025).

Koster menjelaskan tidak perlu menunggu penyelidikan Polisi tuntas, karena peristiwa tersebut sudah menyebabkan korban jiwa.

“Udah, bagaimana penyelidikan polisi, yang meninggal lima mau apa? kelalaian pasti ada, minimal kelalaian sopirnya,” ujar Koster.

Sementara itu, pihak Polres Buleleng hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, belum ada yang diumumkan sebagai tersangka. Polisi juga sudah melakukan koordinasi dengan Konsulat China yang ada di Denpasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Merebaknya layanan akomodasi alternatif yang dapat diakses melalui aplikasi menjadi ancaman baru bagi hotel konvensional berbintang. Kalangan pengusaha menilai pemerintah perlu turun tangan membuat regulasi yang mengatur aplikasi berbasis sharing economy tersebut.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang yang terkontraksi 4,52% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi 50,16% per September 2025 tak hanya disebabkan oleh dampak efisiensi anggaran pemerintah dan penurunan daya beli masyarakat, melainkan juga perkembangan penginapan alternatif.

“[Aplikasi] sharing economy seperti Airbnb, Travelio, itu ternyata juga menggerus pasar hotel konvensional cukup besar,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Dia melanjutkan, dalam sistem aplikasi tersebut, pemilik properti dapat memanfaatkan aset pribadi berstatus idle seperti vila, apartemen, maupun rumah singgah untuk dikomersilkan.

Hal ini disebut berbeda dengan tata kelola perhotelan pada umumnya. Pelaku usaha perhotelan, kata Hariyadi, wajib menghitung beragam aspek seperti nilai investasi dan kewajiban keuangan seperti pajak, biaya operasional karyawan, dan lain sebagainya.

Terlebih lagi, dia menerangkan bahwa jumlah properti alternatif kian menjamur, tanpa ada data pasti yang dilaporkan oleh aplikator atau online travel agent (OTA). Fenomena ini dinilai menjadi urgensi tersendiri untuk mendata jumlah properti yang ada.

Hariyadi lantas mendorong agar pemerintah mengambil langkah untuk mengatur secara spesifik platform akomodasi tersebut guna tercipta iklim usaha yang lebih adil. Selain itu, pemerintah juga dapat menambah pemasukan negara melalui penerimaan pajak, karena selama ini hanya penjual jasa yang membayar pajak.

“Tidak ada pemasukan buat negara dari online travel agent. Memang mereka tidak membayar PPh [pajak penghasilan] 26, PPh badan untuk komisi yang mereka terima, tetapi kan hotelnya tercatat, hotelnya itu membayar, penjual jasanya membayar ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dengan demikian, Hariyadi memandang bahwa regulasi yang jelas dapat memberikan manfaat baik bagi pengusaha hotel konvensional, pengelola penginapan alternatif, dan konsumen itu sendiri.

Konsumen dinilai dapat diuntungkan dengan banyaknya pilihan akomodasi yang terdata secara resmi, serta terjamin berdasarkan segmentasi pasar dan klasifikasinya.

Disorot Kemenpar

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyoroti bahwa tren negatif okupansi hotel bintang turut dipengaruhi pergeseran pola wisatawan yang memilih opsi akomodasi lain seperti vila.

“Ini yang sedang kami rapikan dan tertibkan. Vila-vila itu banyak sekali yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat ditemui Bisnis usai Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (2/10/2025) lalu.

Itu sebabnya, Widiyanti menjelaskan strategi yang ditempuh mencakup imbauan agar pemilik vila yang belum memiliki izin di kawasan wisata strategis dapat mendaftarkan diri dalam platform yang dimiliki Kemenpar.

Harapannya, pemerintah juga dapat mendata lebih lanjut mengenai tingkat penghunian kamar di berbagai akomodasi alternatif tersebut, sehingga data yang dihimpun dapat lebih komprehensif.

“Apabila sudah terdata kan bisa masuk semua transaksi, bahwa [vila dan akomodasi alternatif] harus di Indonesia dan membayar pajak. Jadi itu yang kami lakukan,” ucapnya.

Okupansi Hotel Masih Lesu

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan TPK hotel baik klasifikasi bintang maupun nonbintang per September 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa TPK hotel klasifikasi bintang pada September 2025 mencapai 50,16%, yang menurun dibandingkan periode Agustus 2025 (month-to-month/MtM) maupun September 2024 (year-on-year/YoY).

“TPK hotel klasifikasi bintang mengalami penurunan baik secara bulanan yaitu sebesar 0,35% poin maupun secara tahunan yaitu sebesar 4,52% poin,” kata Pudji dalam rilis BPS secara virtual, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, mengutip Berita Resmi Statistik, mayoritas klasifikasi hotel mengalami penurunan okupansi secara tahunan pada bulan kesembilan tahun ini.

BPS mencatat hanya hotel bintang 5 yang mengalami kenaikan tipis 0,01%. Hotel bintang 4 mengalami penurunan terdalam sebesar 6,36%, disusul TPK hotel bintang 3 yang turun sebesar 5,82% poin, serta bintang 2 dan bintang 1 yang masing-masing minus 4,09% dan 4,44% YoY.

“Sementara itu, TPK hotel nonbintang mengalami penurunan terendah, yaitu sebesar 2,48% poin,” terang BPS.

Dengan demikian, okupansi hotel nonbintang hanya sebesar 25,38% pada September 2025. Jumlah tersebut tergerus 0,41% poin secara bulanan.