Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan larangan pada penawaran rute domestik melalui koneksi internasional oleh maskapai penerbangan asing, yang dijual melalui online travel agent (OTA).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menuturkan, praktik yang disebut sebagai indirect cabotage atau kabotase tidak langsung ini, sejatinya telah tercantum dalam Pasal 84 UU No. 1/2009.

Pemerintah telah menetapkan bahwa maskapai asing dilarang keras mengangkut penumpang antara dua titik di dalam negeri.

"Praktik ini tidak hanya melanggar kedaulatan negara dan merugikan Badan Usaha Angkutan Udara nasional, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen yang tidak faham ketika harus melakukan penerbangan lanjutan internasional tanpa bantuan petugas maskapai [self-made connections]," kata Menhub dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Dalam dunia aviasi, kabotase tidak langsung terjadi ketika maskapai asing mengangkut penumpang antara dua titik di dalam satu negara yang sama dengan melalui rute koneksi internasional.

Sebagai contoh yang terjadi belakangan, yakni penerbangan dengan tinggi peminat dari Jakarta (CGK) ke Kualanamu, Sumatra Utara (KNO), dilayani oleh maskapai asing dengan transit di Malaysia atau Singapura.

Lukman menuturkan bahwa praktik penjualan tiket penerbangan yang melanggar ketentuan tersebut hanya menguntungkan perusahaan angkutan udara asing saja.

Dampaknya, tidak hanya merugikan calon penumpang, tetapi juga melanggar kedaulatan negara, mengecilkan upaya Pemerintah memberikan harga tiket yang terjangkau, dan merugikan Badan Usaha Angkutan Udara nasional.

Risiko Praktik Indirect Cabotage

Terdapat beberapa risiko dari praktik Indirect Cabotage dan Self-Made Connections bagi wisatawan. Misalnya, tiket yang terpisah.

Meskipun konsumen membayar sekali pada OTA, perjalanan tersebut terdiri dari dua atau lebih tiket independen. Maskapai penerbangan yang terlibat seringkali tidak menyadari bahwa konsumen memiliki penerbangan lanjutan dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu jika konsumen tertinggal penerbangan kedua karena keterlambatan di penerbangan pertama.

Kemudian, risiko jaminan OTA. Mengingat penerbangan ini berisiko, di negara lain dipersyaratkan bagi OTA untuk memberikan "perlindungan transfer" atau jaminan terselenggaranya pengangkutan sampai dengan tujuan akhir.

Jika terjadi keterlambatan, OTA bertanggung jawab untuk memesan ulang penerbangan konsumen atau memberikan pengembalian dana, tergantung pada ketentuan khusus mereka. Jaminan ini belum bisa disediakan oleh OTA di Indonesia.

Selanjutnya risiko keamanan bagasi. Dalam sebagian besar penerbangan lanjutan yang dilakukan sendiri, bagasi tidak ditangani secara seamless oleh maskapai hingga tujuan akhir. Konsumen harus mengambil bagasi, keluar dari area aman, dan memeriksanya kembali untuk penerbangan berikutnya.

Terakhir, terkait waktu transit minimum. OTA mungkin menjual penerbangan dengan waktu transit yang singkat yang tidak memenuhi minimum connection time (waktu transit minimum) resmi yang dipersyaratkan oleh bandara, sehingga meningkatkan risiko ketinggalan penerbangan.

Sebagai tindak lanjut, Lukman telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) agar OTA yang melakukan praktik tersebut segera diberikan sanksi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-udangan.

Langkah ini diambil guna menjaga ekosistem aviasi yang sehat dan mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat.

Dia turut menghimbau kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam melihat rincian harga sebelum melakukan pembayaran dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian tarif. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan, masyarakat juga dapat membeli tiket ke maskapai penerbangan secara langsung.

Bisnis.com,JAKARTA — Komisi V DPR RI menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik, terutama tiket yang dijual maskapai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan DPR kerap menerima keluhan masyarakat terkait tingginya harga tiket pesawat dalam negeri.

Menurutnya, kondisi tersebut dinilai janggal karena pada tiket penerbangan untuk beberapa rute internasional justru lebih murah dibandingkan domestik.

“Kita menjadi tempat keluhan masyarakat terkait dengan mahalnya harga tiket terutama di penerbangan domestik. Namun, yang aneh, ada anomali, penerbangan ke luar kok bisa lebih murah. Ini yang menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat,” kata Lasarus dalam RDP Kesiapan Infrastruktur & Layanan Transportasi Mudik Lebaran 2026, Rabu (11/3/2026).

Dia memahami bahwa tingginya harga tiket tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk itu, Lasarus menyoroti harga tiket maskapai pelat merah, khususnya Garuda Indonesia, yang dinilai relatif lebih mahal dibanding maskapai lain.

“Garuda ini juga termasuk tiketnya yang paling mahal, BUMN tapi tiketnya paling mahal, kita berharap setelah menerapkan tiket mahal terus Garuda-nya tidak rugi lagi. Sudah tiketnya paling mahal yang ada malah bangkrut, tidak menyejahterakan masyarakat dan perusahaan tidak survive,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Lasarus juga meminta maskapai milik negara memberikan contoh dalam menyediakan tiket yang lebih terjangkau bagi masyarakat, mengingat adanya dukungan penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN.

“Karena badan usaha milik negara, tidak semata-mata mencari untung tapi ada aspek pelayanan. Karena ada hak publik di sana, karena ada penyertaan modal negara (PMN) itu kan duit rakyat,” ujarnya.

Dia menilai maskapai BUMN seharusnya mampu memberikan contoh harga tiket yang lebih terjangkau sehingga dapat diikuti oleh maskapai lain di industri penerbangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Dani Haikal Iriawan mengatakan penetapan harga tiket Garuda tetap mengacu pada aturan pemerintah, khususnya tarif batas atas (TBA) yang ditetapkan regulator.

“Jadi terkait tiket untuk Garuda ini memang kita masih mengikuti standar yang diberikan pemerintah, yaitu tarif batas atas (TBA). Jadi tiket yang sudah dijual Garuda itu tidak pernah keluar dari apa yang sudah digariskan oleh regulator,” kata Dani dalam kesempatan yang sama.

Dia menegaskan harga tiket yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan juga telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh regulator penerbangan.

Dalam forum tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah secara rutin memantau penetapan tarif penerbangan, terutama pada periode lonjakan permintaan seperti Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

“Pada setiap pelaksanaan event besar seperti Lebaran maupun Nataru, kami memang selalu memonitor penetapan tarif yang dilakukan oleh para airline. Dan memang kalau pada saat peak season, airline biasanya akan menggunakan tarif batas atas (TBA) sebagaimana yang sudah diberikan,” kata Dudy.

Dia menambahkan pemerintah akan memberikan teguran apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tarif tersebut.Saat ditanya apakah pernah terjadi pelanggaran, Dudy mengakui hal itu pernah terjadi meski tidak sering.

“Mungkin sekali dua kali ada,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelita Air menggelar program diskon 56 persen untuk pembelian tiket pesawat untuk berbagai rute penerbangan.

Diskon ini diberikan dalam rangka merayakan peringatan ulang tahun Pelita Air ke-56.

Program harga spesial ini hanya berlaku 1 hari yaitu pada 24 Januari 2026 untuk periode keberangkatan tanggal 1 - 28 Februari 2026.

Masyarakat bisa membeli tiket tersebut melalui website dan aplikasi Pelita Air.

Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan mengatakan, melalui promo diskon 56 persen, seluruh pelanggan Pelita Air dapat menikmati potongan harga spesial ke berbagai rute penerbangan.

“Program harga spesial ini kami hadirkan sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai Pelita Air sebagai pilihan perjalanan udara,” kata Dendy dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Adapun kuota yang tersedia sebanyak 3 kursi per nomor penerbangan per hari.

Promo ini berlaku untuk berbagai rute-rute Pelita Air baik domestik maupun internasional selama persediaan masih ada.

Pelita Air turut menyiapkan sejumlah kejutan menarik yang menanti para penumpang pada rute-rute tertentu melalui sejumlah aktivitas menarik di udara.

“Kami optimistis dapat terus berkontribusi dalam mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian nasional,” tegas dia.

Selain itu, menapaki usia 56 tahun, Pelita Air juga memberikan kesempatan untuk terbang gratis ke Singapura dan Lombok dalam program Pelita Air 56th Anniversary Challenge.

Dendy menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui armada yang modern, ketepatan waktu, serta pelayanan kabin yang ramah dan profesional.

Termasuk signature meal on board Pelita Air dengan cita rasa khas Indonesia.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa seluruh penerbangan Pelita Air dioperasikan dengan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi sesuai regulasi penerbangan yang berlaku.

“Kami akan terus mempertahankan kualitas layanan yang telah ada, sekaligus menghadirkan inovasi dan peningkatan pelayanan yang semakin maksimal bagi seluruh penumpang,” tegas Dendy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengungkapkan bahwa penggunaan sustainable aviation fuel/SAF alias bioavtur terbukti mengerek naik biaya bahan bakar hingga 8%.

Environmental Management System Division Head Garuda Indonesia Muhammad Oki Zuheimi menuturkan, adanya mandatory alias kewajiban penggunaan bahan bakar campuran, sangat mempengaruhi operasional maskapai pelat merah tersebut.

“Untuk saat ini, blending-nya memang baru 2%, tetapi penambahan cost atas bahan bakar ini juga tentunya menjadi meningkat. Airline itu sekitar 7%—8% untuk saat ini,” ujarnya dalam FGD Life Cycle Assessment Produksi Sustainable Aviation Fuel Berbasis Refined di Hotel Millenium, Kamis (30/10/2025).

Garuda Indonesia saat ini menjadi satu-satunya maskapai di Indonesia yang telah beroperasi menggunakan SAF, yakni untuk rute Bandara Internasional Soekarno—Hatta ke Amsterdam, Belanda.

Mengingat, negara tersebut telah menerapkan kewajiban penggunaan SAF 2% sejak 1 Januari 2025 lalu.

Indonesia sendiri berencana untuk mewajibkan penerbangan internasional menggunakan SAF 1% pada 2027, atau lebih cepat pada 2026.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Effendi Manurung mengungkapkan pada dasarnya peta jalan atau roadmap yang kala itu disusun oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), mencantumkan mandat SAF 1% pada 2027 dan mencapai 5% pada 2029.

Dalam prosesnya, Effendi menuturkan bahwa ESDM membuka peluang percepatan implementasi SAF 1% untuk penerbangan internasional pada 2026. Meski demikian, apakah dalam bentuk mandatory atau penerapan secara bertahap, masih menunggu keputusan akhir.

Effendi menegaskan bahwa rencana penerapan SAF 1% ini juga telah mempertimbangkan sejumlah hal. Termasuk soal pasokan dan harga. Dirinya tak menampik bahwa saat ini memang harga bioavtur berupa SAF 1%, memang lebih mahal ketimbang avtur biasa.

Apabila dipaksakan untuk semua penerbangan, internasional dan domestik, secara langsung akan berdampak pada harga tiket yang penumpang bayar. Terlebih, belum ada kebijakan yang mengatur terkait pemberian insentif terhadap penggunaan bioavtur.

“Belum ada insentif dan agar tidak menjadi isu besar [kenaikan harga tiket], maka penerbangan luar negeri dahulu yang diterapkan. Ini rekomendasi dari Menko Marves waktu itu,” tuturnya.

Mengingat, saat ini penerbangan internasional mulai menunjukkan pemulihan dari pandemi Covid-19. Berbeda dengan penerbangan domestik yang masih perlu berjuang dan belum pulih 100%.