Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bergeliat menjajaki kerja sama ekonomi dengan negara Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan. Buah kerja sama, berupa komitmen investasi pun didapat.
Prabowo memulai kunjungan resminya ke Jepang dengan bertemu Kaisar Jepang Naruhito pada Senin (30/4/2026). Prabowo pun turut menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo pada Senin (30/3/2026). Agenda tersebut diikuti oleh pengusaha Indonesia-Jepang.
Keesokan harinya, digelar pertemuan antara Prabowo dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo, pada Selasa (31/3/2026). Prabowo pun menggelar pertemuan dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang, termasuk bos perusahaan energi global INPEX dan bos perusahaan otomotif global Toyota di Tokyo.
Dalam pidatonya di hadapan deretan pengusaha Jepang, Prabowo menjelaskan bahwa Jepang merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara telah terbangun selama puluhan tahun dengan kontribusi signifikan dari perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai sektor.
Pemerintah Indonesia pun memberi karpet merah bagi investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Prabowo menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional, khususnya dengan Jepang, yang dinilai memiliki keunggulan dalam teknologi, metode, dan pengalaman industri.
Prabowo memandang sinergi antara kekuatan tersebut dengan potensi sumber daya dan pertumbuhan Indonesia akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
“Itulah mengapa kami sangat terbuka terhadap partisipasi aktif Jepang, teknologi Jepang, pengalaman Jepang, metode Jepang. Kami percaya bahwa dikombinasikan dengan sumber daya kami, pertumbuhan kami, dan skala kami, hubungan ini dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” tutur Prabowo pada Senin (30/3/2026).
Pemerintah Indonesia juga membuka peluang kolaborasi dalam pembangunan industri, transfer teknologi, serta pertumbuhan ekonomi bersama.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga kemitraan strategis jangka panjang.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk sovereign wealth fund (SWF) Danantara. Tujuannya adalah untuk mengonsolidasikan berbagai aset dan perusahaan milik negara dalam satu manajemen terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Selepas dari Jepang, Prabowo tancap gas ke Korea Selatan. Digelar pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae (Blue House) pada Rabu (1/4/2026).
Setibanya di kompleks Blue House, Prabowo disambut secara resmi oleh Lee Jae Myung di depan gedung utama. Pertemuan keduanya kemudian berlangsung dalam format tête-à-tête. Lalu, terdapat pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi masing-masing negara.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki kepentingan bersama yang kuat, khususnya sebagai negara di kawasan Pasifik dan sebagai negara dengan orientasi perdagangan. Menurut Prabowo, kedua negara memiliki potensi saling melengkapi dalam berbagai sektor strategis.
“Kita berdua adalah negara di Pasifik. Kita berdua adalah negara perdagangan. Kita membutuhkan hubungan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi kedua negara kita, dan mungkin kita memiliki peran yang saling melengkapi,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Rabu (1/4/2026).
Prabowo juga menilai kemajuan pesat Korea Selatan di bidang industri, sains, dan teknologi dapat bersinergi dengan kekuatan Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah serta pasar yang besar.
Buah Tangan
Seiring dengan kunjungan Prabowo ke Asia Timur, komitmen investasi pun diraup. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.
Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai US$33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.
“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar US$23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai US$10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa dengan Jepang, Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait investasi dengan nilai US$23,63 miliar.
Sejumlah sektor disasar antara lain energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama untuk proyek Masela, industri dan hilirisasi, keuangan, hingga investasi kelembagaan melalui JETRO dan KADIN.
Berikut daftar nota kesepahaman Indonesia dengan Jepang:
- MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO2 dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Methanol Industri.
- MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry.
- Kerja sama strategis untuk pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX
- MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX.
- MoU tentang Pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang; desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.
- MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX.
- MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia.
- MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World.
- MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara dan Mandiri Investment Management dan SMBC Aviation Capital.
- MoU tentang Penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.
- MoU tentang Hululais Geothermal Power Plant Project antara Pemerintah Indonesia dengan JICA.
Adapun, dengan Korea Selatan terdapat 10 MoU yang ditandatangani dengan nilai komitmen investasi US$10,26 miliar. Kerja sama investasi itu menyasar sektor energi dan green transition, tenaga surya, carbon capture and storage (CCS), renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik baja, baterai, hingga transportasi ramah lingkungan.
Selain itu, investasi juga menyasar sektor digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Lalu, properti dan infrastruktur termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai (BSD).
Terdapat pula kerjasama bisnis dan asosiasi antara KADIN serta KCCI, terutama untuk mendorong komitmen bisnis. Lalu, investasi juga terkait dengan pasok baterai, serta investasi manufaktur teknologi. Investasi perusahaan Korea Selatan seperti POSCO pun dilanjutkan.
Berikut daftar nota kesepahaman Indonesia dengan Korea Selatan:
- MoU on Establishing the Special Comprehensive Strategic Dialogue.
- MoU on Economic Cooperation 2.0.
- MoU on Cooperation in Critical Mineral Partnership.
- MoU on Cooperation in Digital Development.
- MoU on Cooperation on AI for Basic Health and Human Development.
- MoU on Strengthening Cooperation in the Field of Clean Energy.
- MoU on Cooperation in the Field of Carbon Capture and Storage (CCS).
- MoU on Cooperation in the Field of the Offshore Plant Service Industry.
- MoU on Intellectual Property Protection and Enforcement Cooperation.
- MoU on Financial Cooperation (Danantara-Exim Bank of Korea).
"Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor," kata Airlangga usai menghadiri forum 'Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth' pada Rabu (1/4/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga menjelaskan bahwa di tengah gejolak geopolitik yang panas, minat investasi dari Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia masih tinggi. Menurutnya, Jepang merupakan investor nomor 5 terbesar di Indonesia. Lalu, Korea Selatan menempati urutan 7 sebagai investor terbesar.
"Kalau kita lihat juga investasinya juga meningkat secara average itu Korea setiap tahunnya sekitar 14%, Jepang juga sekitar 8-9% setiap tahunnya," ujar Rosan.
Mengawal Hasil Diplomasi
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Erwin Aksa mengatakan bahwa KADIN Indonesia menyambut positif langkah pemerintah dalam memperkuat kerja sama ekonomi dengan Jepang dan Korea Selatan, khususnya di sektor strategis seperti energi, manufaktur berteknologi tinggi, hingga AI.
"Kedua negara tersebut merupakan mitra lama Indonesia yang memiliki keunggulan pada teknologi, pembiayaan, serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi," katanya.
Dari sisi ekonomi, menurutnya kerja sama tersebut penting untuk mendorong transformasi struktur industri nasional, terutama dalam mempercepat hilirisasi, transisi energi, serta penguatan ekosistem digital.
Selain itu, kolaborasi juga dapat menjadi katalis untuk meningkatkan investasi berkualitas (quality investment) yang tidak hanya membawa modal, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.
"Bagi pelaku usaha di Indonesia, momentum ini harus dimanfaatkan secara proaktif. Dunia usaha perlu mengambil peran sebagai mitra strategis, baik melalui joint venture, kemitraan rantai pasok [supply chain integration], maupun peningkatan standar industri agar dapat masuk ke dalam ekosistem global yang dibangun bersama Jepang dan Korea Selatan," katanya kepada Bisnis pada Rabu (1/4/2026).
KADIN juga mendorong agar pelaku usaha nasional, termasuk UMKM, dapat terlibat dalam rantai nilai tersebut.
"Ke depan, KADIN berharap kerja sama ini dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan, tidak berhenti pada penandatanganan MoU," ujar Erwin.
Menurutnya, diperlukan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta insentif yang kompetitif agar realisasi investasi dapat berjalan optimal. Selain itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara masuknya investasi asing dengan penguatan industri dalam negeri.
Dia menjelaskan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kerja sama baik dengan Jepang dan Korea Selatan berpotensi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani pun menilai upaya pemerintah dalam menjajaki dan memperkuat kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan sebagai langkah yang positif dan strategis. Menurutnya, yang menjadi menarik dari kerja sama yang dibangun saat ini adalah tidak lagi terbatas pada perdagangan di sektor tradisional, tetapi sudah masuk ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti energi, mineral kritis, manufaktur berbasis teknologi, hingga digital dan AI.
"Ini menunjukkan arah yang jelas bahwa Indonesia sedang bergerak ke tahap berikutnya dalam proses industrial upgrading dan integrasi ke dalam global value chain," ujar Shinta.
Dia juga menilai Jepang dan Korea Selatan memang merupakan mitra ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Jepang secara konsisten berada di jajaran enam besar foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Sementara Korea Selatan juga semakin kuat posisinya, khususnya di sektor kendaraan listrik, baterai, dan industri berbasis teknologi.
Di sisi lain, hubungan perdagangan dengan kedua negara juga memiliki skala yang besar dan bersifat saling melengkapi. Indonesia menjadi pemasok sumber daya dan pasar, sementara Jepang dan Korea Selatan berkontribusi dari sisi teknologi, pembiayaan, dan penguatan industri.
"Bagi dunia usaha, kerja sama ini membuka peluang yang cukup luas. Pelaku usaha Indonesia dapat menangkap peluang melalui kemitraan dalam rantai pasok, joint venture, alih teknologi, hingga peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi standar global. Ini berlaku baik untuk industri terkait maupun sektor pendukung," ujar Shinta.
Dia juga menjelaskan bahwa masuknya potensi investasi di sektor energi dan industri masa depan berpotensi menciptakan permintaan baru terhadap tenaga kerja yang lebih terampil, sehingga membuka ruang bagi peningkatan kualitas SDM nasional. Sementara dari sisi pembiayaan, kerja sama di sektor keuangan juga dapat memperdalam ekosistem investasi domestik dan inklusi keuangan.
"Namun demikian, kami juga melihat bahwa kunci dari keberhasilan kesepakatan ini ada pada tahap implementasi. Langkah ke depan yang sangat penting adalah memastikan proyek-proyek ini dapat direalisasikan dengan baik," kata Shinta.
Dari sisi pemerintah, menurutnya beberapa hal yang menjadi perhatian dunia usaha antara lain percepatan perizinan, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta koordinasi lintas institusi. Selain itu, menurutnya penting juga untuk memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar memberikan multiplier effect bagi industri dalam negeri, termasuk melalui penguatan rantai pasok lokal dan peningkatan kapasitas domestik.
"Ke depan, dunia usaha berharap agar momentum ini dapat terus dijaga, tidak hanya dalam bentuk komitmen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam proyek nyata yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri," ujar Shinta.
Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai geliat diplomasi Prabowo ke Asia Timur akan membuka jalur komunikasi dan koordinasi strategis tingkat tinggi.
Dari kerja sama yang terjalin seperti di bidang teknologi canggih dan investasi, dampak positif menurutnya akan dirasakan. Indonesia memiliki kendala di bidang SDM, sistem informasi, serta integrasi lembaga penelitian milik pemerintah dan dunia usaha, termasuk juga terbatasnya hak cipta dan paten atas nama Indonesia.
"Diharapkan Jepang dan Korea Selatan, yang unggul dalam riset dan pengembangan, dapat mendukung tantangan yang Indonesia sedang hadapi, dengan mensinergikan lembaga pendidikan dan riset yang sudah berkualitas dunia, dengan para mitra mereka di Indonesia yang berkualitas tinggi," katanya kepada Bisnis pada Kamis (2/4/2026).
Diharapkan pula terjalin kemitraan strategis guna menjawab tantangan Indonesia khususnya di bidang teknologi transportasi, kesehatan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perbankan, serta pelayanan umum bagi masyarakat yang tersebar diseluruh wilayah nasional.
Sementara, dari sektor mineral kritis, menurutnya saat ini mayoritas investasi dilakukan oleh dunia usaha asal China. Keadaan ini telah menimbulkan kritik dari para mitra strategis Indonesia, khususnya yang berasal dari Uni Eropa dan AS.
"Masuknya investor asal Jepang dan Korea Selatan, dapat menjadikan persaingan di antara sesama anggota ASEAN+3 tersebut, untuk secara bersungguh-sungguh menjadikan Indonesia sebagai mitra sejajar," katanya.
Diharapkan juga dengan masuknya investor dari Jepang dan Korea Selatan dalam bidang smelting bahan mentah, memungkinkan Indonesia lebih mampu memproses bahan mentah tersebut di dalam negeri, termasuk meningkatkan nilai jual ekspornya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai arah diplomasi Prabowo ke Asia Timur tepat. Namun, efektivitasnya belum bisa langsung diukur dari besarnya angka komitmen investasi Rp575 triliun.
"Kuncinya tetap di realisasi. Selama ini, gap antara komitmen dan implementasi masih cukup lebar, jadi yang perlu dijaga adalah eksekusinya, mulai dari izin, kesiapan proyek, sampai kepastian regulasi," kata Yusuf kepada Bisnis pada Kamis (2/4/2026).
Dia menilai jika proyek hasil kerja sama benar-benar berjalan, efeknya bisa signifikan. Masuknya investasi Jepang dan Korea Selatan di sektor mineral kritis, manufaktur, dan AI bisa memperkuat industrialisasi, mendorong transfer teknologi, dan membuka lapangan kerja yang lebih berkualitas.
"Akan tetapi ada risiko kita tetap berhenti di hilirisasi dasar kalau tidak didorong naik ke value chain yang lebih tinggi," katanya.
Ditambah, menurutnya kerja sama dengan dua negara Asia Timur dijalankan di tengah tantangan geopolitik yang sedang memanas. Perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah memberikan dampak terhadap gejolak rantai pasok energi global.
Yusuf menilai kondisi tersebut memang membuat pemerintah mesti menjajaki diplomasi dengan berbagai negara.
"Di tengah geopolitik yang memanas, diplomasi ekonomi seperti ini justru semakin penting. Negara-negara sekarang mencari mitra yang stabil untuk relokasi investasi. Indonesia punya peluang, tapi persaingannya juga ketat dengan negara lain di Asia Tenggara," ujar Yusuf.