Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah anggapan bahwa ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret menjadi penyebab utama merosotnya jumlah toko kelontong dan pasar tradisional di Indonesia.

Ia menyebut pemerintah sejak lama telah mendorong pola kemitraan antara ritel modern dan usaha kecil agar keduanya dapat berkembang bersama.

Menurut Budi, kerja sama antara ritel modern dan pelaku usaha kecil sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar 2015 melalui skema kemitraan distribusi dan pemasaran.

"Kan dulu ketika Alfamart dan Indomaret ada, sekitar tahun 2015-an kita bikin namanya pola kemitraan. Pola kemitraan itu nanti kerja sama antara distributornya Alfamart dan Indomaret untuk memasok toko kelontong," kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan program tersebut tak hanya bertujuan memperkuat pasokan barang bagi toko kelontong, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui jaringan ritel modern.

"Nah, itu sudah jalan dari tahun 2015 dan terus dilakukan. Sekarang tidak sekadar bagaimana memasok, tapi juga bagaimana memasarkan produk-produk UMKM," ujarnya.

Budi menilai pola kemitraan tersebut menjadi salah satu cara agar pelaku usaha kecil tetap terlibat dalam rantai distribusi ritel modern.

"Jadi sebenarnya pola kemitraan dengan UMKM ini sudah berjalan cukup lama," katanya.

Terkait keluhan sebagian pedagang yang merasa penjualannya menurun akibat kehadiran ritel modern, Budi mengatakan pemerintah akan melihat lebih jauh kondisi di lapangan. Namun ia menilai selama ini program kemitraan yang dijalankan tidak menimbulkan persoalan berarti.

"Ya, mungkin selama ini enggak ada masalah dengan program pola kemitraan itu," ujar Budi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyatakan jumlah warung kelontong di Indonesia terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyebut jumlah warung kelontong yang pada 2007 mencapai sekitar 6,1 juta unit kini tinggal sekitar 3,9 juta pada awal 2025. Artinya, sekitar 2,2 juta warung kelontong disebut telah tutup dalam periode tersebut.

"Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," ujar Ali di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2), melansir Detikfinance.

Ia juga mencatat setidaknya sekitar 3.500 pasar tradisional dilaporkan tidak lagi beroperasi.

Menurut Ali, salah satu faktor yang memicu kondisi tersebut adalah ekspansi ritel modern hingga ke tingkat desa setelah adanya paket kebijakan deregulasi pada September 2015 yang mempermudah perizinan ritel modern.

Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 42 ribu ritel modern berizin resmi yang beroperasi di berbagai daerah.

APKLI pun meminta pemerintah meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta kebijakan deregulasi yang dinilai mempercepat ekspansi ritel modern ke daerah.

Bisnis.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali mendukung pembatasan toko modern berjejaring seperti Indomaret dan Alfamart.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (15/12/2025).

Fraksi PDI Perjuangan, Anak Agung Istri Paramita Dewi, menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembatasan toko modern secara prinsip dibutuhkan oleh Bali.

"Kami menilai regulasi diperlukan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan, melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional, sekaligus mempertahankan lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Bali," kata Paramita dikutip dari keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Paramita menegaskan agar pengendalian toko modern berjejaring tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi disertai pengaturan zonasi, jarak, perizinan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Sementara terkait alih fungsi lahan dan praktik nominee, fraksi ini menilai pengaturan tersebut merupakan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan agraria Bali, sejalan dengan filosofi Sad Kerthi, Tri Hita Karana, serta arah pembangunan jangka panjang haluan pembangunan Bali masa depan hingga 100 tahun.

Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem Somvir mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam merespons persoalan toko modern dan pertanahan.

Namun, fraksi ini mengusulkan agar pembahasan kedua Raperda dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

"Bahkan, Fraksi Demokrat–NasDem mengusulkan agar pembahasan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 guna memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif," kata Somvir.

Fraksi Gerindra–PSI melalui Grace Anastasia Surya Widjaya menilai kedua Raperda sangat penting, namun perlu dilakukan harmonisasi norma, penajaman landasan yuridis, serta kejelasan batas kewenangan daerah, khususnya terkait larangan praktik nominee.

Grace mengingatkan agar pengaturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat.

Adapun pandangan umum Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Wirya menjelaskan pada prinsipnya Fraksi Golkar mendukung pengendalian toko modern berjejaring dan alih fungsi lahan produktif.

Namun, kompleksitas substansi kedua Raperda tersebut dinilai memerlukan pembahasan lanjutan yang lebih komprehensif.

"Kami juga mendorong penguatan data, integrasi lahan pertanian berkelanjutan dalam sistem perizinan, pemberian insentif bagi petani, serta penegakan tata ruang yang konsisten sebelum kedua Raperda ditetapkan," kata Wirya.

Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mendorong bupati/wali kota mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan hotel, restoran, dan toko berjejaring untuk mencegah alih fungsi lahan produktif.

Bali sebagai daerah pariwisata unggulan menarik minat investor untuk membangun akomodasi. Mengingat sebelumnya Bali belum memiliki tata ruang, berbagai pelanggaran terjadi jika dinilai dengan aturan yang sekarang, seperti pembangunan di sempadan pantai, sungai, tebing dan terjadi alih fungsi lahan produktif sekitar 600-700 hektare per tahun.

Koster menjelaskan Bali perlu membangun ketahanan pangan yang juga menjadi program prioritas nasional sehingga alih fungsi lahan harus dihentikan.

"Untuk itu, kami sudah merancang peraturan daerah terkait pengaturan alih fungsi lahan produktif, untuk kepentingan komersial yang selaras dengan beberapa langkah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Bali," kata Koster, Rabu (26/11/2025).

Untuk meminimalisir alih fungsi lahan di waktu yang akan datang, pihaknya menginstruksikan kepada bupati/wali kota se-Bali untuk tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan hotel dan restoran yang menggunakan lahan produktif.

Selain itu juga wajib untuk tidak lagi mengeluarkan izin bagi pembangunan toko modern berjejaring.

"Untuk ke depan tidak boleh lagi terjadi pelanggaran tata ruang dalam bentuk apapun. Sedangkan bagi yang sudah terbangun maka akan tetap dicarikan solusi terbaik agar tidak menimbulkan keresahan, sehingga penting bagi kami semua untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu," kata Koster.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah hotel berbintang di Bali hingga 2024 mencapai 593 hotel, belum termasuk vila private yang kini semakin menjamur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, I Made Daging, juga menyampaikan bahwa pihaknya dan jajaran sedang melakukan penataan atau legalisasi aset, yakni melakukan pendampingan aset rakyat agar dapat dimanfaatkan yang berkepentingan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Bali memiliki estimasi jumlah tanah sekitar 2,3 Ha tanah yang sudah terdaftar, dan yang sudah bersertifikat baru sekitar 84% dan ini menjadi concern Gubernur Bali dan jajaran untuk segera ditindaklanjuti, sehingga 16% lagi mampu tuntas bersertifikat," kata Daging.

Bisnis.com, MALANG — Muhammadiyah terus mengembangkan toko modern MentariMu Mart sebagai implementasi dakwah di bidang ekonomi ormas keagamaan tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir mengatakan MentariMu merupakan program Muhammadiyah yang terus dikembangkan di berbagai lokasi dan wilayah.

“MentariMu harus menjadi contoh konkret bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) lain untuk mulai mengembangkan usaha serupa. Penguatan ekonomi berbasis lembaga pendidikan merupakan bagian penting dari dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan,” ujarnya di sela-sela peresmian MentariMU Mart di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (16/10/2025).

Pendirian MentariMu, kata dia,merupakan hasil dari proses panjang dan kerja keras dalam membangun sistem ekonomi berbasis nilai. Seribu payah sudah dilalui, bahkan salat tahajud pun menjadi bagian dari ikhtiarnya.

Dia mengatakan bahwa ingin bisnis Muhammadiyah ini tidak hanya milik individu, melainkan kekuatan ekonomi yang menghidupi umat.

Harapannya, forum nanti bisa menghasilkan keputusan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang sudah siap segera membuka usaha seperti ini. Karena jika setiap PTMA punya satu MentariMu, maka ekonomi Muhammadiyah akan tumbuh lebih kuat dan merata.

Haedar menekankan agar MentariMu tidak berhenti pada skala retail kampus semata, melainkan berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jangan biarkan MentariMu berhenti pada level retail kampus, tetapi jadikan pusat pemberdayaan UMKM di lingkungan Muhammadiyah. Mereka kekurangan modal, manajemen, bahkan pengetahuan tentang pengelolaan barang. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi?” tuturnya.

Dia menilai bahwa keberadaan Mentarimu adalah langkah strategis dalam memperluas dakwah Muhammadiyah di ranah ekonomi modern. Bukan hanya untuk menumbuhkan usaha, tetapi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis tetap berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan sosial.

Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik mengatakan gerai MeentariMU Mart ini juga menjadi cara UMM mengawali babak baru dalam penguatan ekonomi umat, sebuah unit usaha retail yang dirancang untuk memadukan fungsi bisnis, pendidikan, dan dakwah.

Bagi UMM, kata doa, langkah ini bukan semata ekspansi usaha, tetapi strategi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang berdaya guna dan berkeadilan—menghidupkan semangat kemandirian dari kampus untuk umat. Turut hadir

Menurutnya, MentariMu sebagai laboratorium ekonomi yang merefleksikan semangat kampus dalam menerjemahkan ilmu menjadi praktik nyata. UMM ingin menjadi pelopor dalam membangun ekosistem bisnis yang terhubung dengan sistem distribusi modern tanpa kehilangan nilai-nilai dakwahnya.

“Ini adalah upaya belajar dan mengembangkan usaha retail market yang diharapkan mampu mengakselerasi kelompok usaha Muhammadiyah agar masuk ke dalam ekosistem retail nasional yang lebih baik,” ujarnya.

Dia menilai, kehadiran MentariMu menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya berbicara tentang teori ekonomi, melainkan harus mampu bertindak sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing.

Apabila dimulai dari PTMA dan masing-masing memiliki satu unit retail seperti ini, dia mengatakan hal itu sudah sangat menarik. UMM bisa menunjukkan bahwa perguruan tinggi Islam pun mampu menjadi leading sector dalam memperkuat jejaring dakwah ekonomi.

Dia menilai MentariMu tidak hanya menjadi wadah belajar bagi mahasiswa, tetapi juga wadah kolaborasi bagi seluruh elemen Muhammadiyah. Melalui kerja sama lintas bidang, UMM ingin menghadirkan model ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberi manfaat sosial dan memberdayakan masyarakat sekitar.

Dia berharap, hal ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan ekonomi Muhammadiyah. Lebih dari sekadar ikon kampus, keberadaannya mencerminkan komitmen bahwa membangun umat tidak cukup dengan ilmu dan amal, tetapi juga dengan kekuatan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.