Bisnis.com, DENPASAR – Penyegelan sejumlah aktivitas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali oleh Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dikhawatirkan merusak citra investasi Bali.

Tim Legal dan Perizinan Bali Turtle Island Development (BTID) Anak Agung Ngurah Buana menjelaskan DPRD Bali harusnya menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi Bali atau eksekutif, selanjutnya eksekutif yang bertindak mengeksekusi rekomendasi tersebut.

Menurutnya, Pansus TRAP seharusnya tidak boleh secara langsung menginstruksikan kepada Satpol PP Pemprov Bali untuk melakukan penutupan. "Harusnya Pansus TRAP DPRD Bali lapor kepada Ketua DPRD Bali melalui sidang resmi Paripurna, kemudian Ketua DPRD melaporkan kepada Gubernur Bali," jelas Agung, Jumat (24/3/2026).

Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali seharusnya melakukan eksekusi di lapangan.

"Tapi ini enggak ada. Harusnya eksekutif karena itu ketentuan dari Inmendagri (Instruksi Mendagri)," kata Agung.

Agung menjelaskan, rekomendasi penyegelan oleh Pansus TRAP DPRD juga disinyalir dilakukan sepihak tanpa konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak BTID. Padahal, semua prosedur tukar lahan yang dilakukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

"Lahan yang kami ambil adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang memang secara aturan diperbolehkan. Harusnya pansus TRAP DPRD mendalaminya di BPKH Wilayah VIII Kementerian Kehutanan," katanya.

Agung juga menjelaskan sesuai dengan PP 23 tahun 2023 tentang penetapan kawasan KEK, di sana termuat Gubernur Bali sebagai Dewan Pengawas KEK di daerah.

Yossy Sulistyorini, Head Legal BTID, menyatakan rekomendasi dari Pansus Trap dilakukan tanpa mendengar secara utuh klarifikasi dan konfirmasi pihak BTID.

Dia menambahkan penyegelan tak prosedural yang dilakukan pansus akan didiskusikan secara internal di BTID sebelum mengambil langkah selanjutnya.

"Kami mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada kami. Tentunya kami berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan, BTID telah mengantongi semua perizinan yang diperlukan. Namun, Pansus TRAP datang menutup tanpa ada alasan dan argumen hukum yang tepat.

Rusak Citra Bali Dimata Investor

Yossi mengatakan Pansus TRAP kerap mendengungkan ingin menjalin dan mendukung investasi di Bali, namun justru melakukan tindakan penutupan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan merusak citra Bali. Dan dikhawatirkan dapat membuat investor ragu berinvestasi di Bali.

"Jangan sampai tindakan yang tidak sesuai hukum malah membuat investor takut dan malah jadi berpikir ulang untuk berinvestasi di Bali. Yang mana pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat Bali.'' kata dia

Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan menutup sementara aktivitas di lahan tahura sebagai objek lahan pengganti di Jembrana dan Karangasem. Selanjutnya, BTID diminta berkoordinasi dengan Satpol PP dan menyiapkan dokumen untuk RDP bersama DPRD Bali dalam waktu dekat.

Bisnis.com, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyegel lokasi pembangunan Marina Bali Turtle Island Development (BTID) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Penyegelan dilakukan karena pembangunan Marina merusak mangrove yang sudah ada dan diduga melakukan tukar guling hutan mangrove seluas 22 hektare tanpa prosedur yang benar. Hutan mangrove tersebut ditukar guling dengan lahan lain di luar kawasan KEK.

Dari temuan Pansus TRAP, tukar guling seluas 44 hektare di Jembrana dan 64 hektare di Karangasem. Ternyata semua di dari 44 hektare yang dijanjikan, hanya 18 hektare yang bersertifikat, itu pun masih atas nama masyarakat. Sisanya tidak bisa dibuktikan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali I Made Supartha menjelaskan melakukan tukar guling lahan tanpa prosedur benar dan merusak mangrove merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Menurutnya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 mangrove tidak boleh dirusak, dihilangkan dari ekosistem.

Supartha menyebut akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut pengrusakan mangrove.

"Jangan semena-mena walaupun punya SHGB, hutan mangrove tidak boleh diubah atau dirusak fungsinya," kata Supartha kepada media dikutip Jumat (24/4/2026).

Pernyataan Ketua Pansus TRAP dibantah oleh BTID selalu investor. Menurut Kepala Departemen Perizinan PT BTID, Anak Agung Ngurah Buana, Ia membantah merusak kawasan hutan mangrove, kawasan yang mangrovenya dihilangkan sudah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) bukan lagi kawasan hutan.

"Setahu saya boleh ditebang kalau HGB, kalau kawasan hutan tidak boleh," kata Agung.

BTID juga mengklaim pembangunan Marina dan tukar guling lahan sudah mengantongi izin lengkap. Termasuk tukar guling lahan sudah dilakukan sesuai prosedur, pembebasan lahan di Karangasem dan Jembrana melibatkan Kepala Desa dan sesuai dengan lahan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.

Agung juga membantah jika merusak Tamah Hutan Raya (Tahura).

“Yang kami konversi hutan produksi, bukan Tahura, kami tidak pernah merusak Tahura,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bali Turtle Island Development (BTID) buka suara terkait status lahan kawasan dan status perizinan fasilitas marina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.

BTID merupakan badan usaha pembangun dan pengelola (BUPP) KEK Kura-kura Bali.

Head of Legal BTID Yossy Sulistyorini menegaskan, pengembangan KEK Kura Kura Bali telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pihaknya memastikan telah mengantongi perizinan-perizinan yang diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas marina, termasuk perizinan dasar seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Dalam pengembangan KEK Kura Kura Bali, kami senantiasa berupaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, proses tukar-menukar kawasan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui proses yang panjang.

Yossy juga menyampaikan, lahan yang disetujui dalam proses tukar-menukar adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 62,14 hektar, bukan 82,14 hektar yang kerap disebutkan dalam beberapa pemberitaan.

Dari total kurang 62,14 hektar tersebut, wilayah yang memiliki tegakan atau vegetasi mangrove sebetulnya hanya 4 hektar, sedangkan sekitar 58,14 hektar lainnya merupakan area berair yang tidak memiliki vegetasi.

Penjelasan ini juga disampaikan BTID kepada Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar hari ini (23/2/2026). Di hadapan para anggota dewan, BTID menyampaikan komitmen untuk terus mematuhi peraturan yang berlaku.

"Kami menghargai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Bali melalui Pansus TRAP ini. Kehadiran kami hari ini adalah untuk memenuhi undangan DPR Bali atau Pansus TRAP, sekaligus meluruskan berbagai disinformasi yang berkembang," ucap Yossy.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menekankan, tujuan dari RDP ini merupakan salah satu bentuk dari transparansi yang diharapkan masyarakat Bali.

Sebelumnya, mengutip Antaranews, DPRD Bali melalui Pansus TRAP menyoroti dugaan kejanggalan luasan dan pengalihan lahan di KEK Kura Kura Bali.

Pansus TRAP menemukan luas kawasan yang semula disebut 62 hektar ternyata mencapai 82 hektar.

“Awalnya yang berkembang di publik luas lahannya 62 hektar, setelah kami telusuri, luasnya mencapai 82 hektar, ini bukan angka kecil,” kata Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Somvir pada Kamis (29/1/2026), dikutip dari Antaranews.

Lahan tersebut diketahui sebelumnya merupakan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang kemudian beralih penguasaan ke PT BTID selaku pengelola KEK.

Pengalihan dilakukan melalui skema tukar guling dengan reboisasi di Karangasem dan Jembrana.

Pansus mempertanyakan legalitas dan mekanisme perizinan pengalihan tersebut karena mangrove pesisir dinilai tidak dapat digantikan dengan reboisasi di lokasi lain, mengingat perbedaan fungsi ekologisnya.

DPRD Bali juga meminta pengelola menunjukkan dasar hukum dan pihak pemberi izin.

“Pengalihan ini bukan sekadar soal angka luasan, tetapi menyangkut status kawasan lindung, mekanisme perizinan, serta masa depan benteng ekologis Bali Selatan,” ujar Somvir.

Selain itu, rencana pembangunan marina di kawasan Denpasar Selatan yang bersinggungan dengan wilayah laut hingga 12 mil turut akan ditelusuri kewenangan perizinannya.

“Kami akan cek, kewenangan izinnya di mana. Kalau di Pemprov Bali, sejauh mana izin itu diberikan dan atas dasar apa,” sambungnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyertaan modal Rp445 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Seluruh fraksi menyetujui Ranperda tersebut, karena penyertaan modal dinilai penting untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemprov Bali di Bank BPD Bali.

Dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang pandangan umumnya dibacakan oleh Wayan Tagel Winarta menjelaskan penyertaan modal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi Bali.

"Penyertaan modal daerah dipandang bukan sekadar penambahan nominal modal, melainkan investasi publik yang harus menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Tagel, Senin (19/1/2026).

Dari Fraksi Partai Golongan Karya, pandangan umum disampaikan oleh Agung Bagus Tri Candra Arka, menjelaskan penambahan penyertaan modal daerah merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga harus dipandang sebagai investasi publik yang memberikan nilai tambah nyata dan terukur bagi pembangunan ekonomi daerah.

"Fraksi Golkar mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan," kata Agung.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali menambah penyertaan modal Rp445 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan penyertaan modal tersebut Rp300 miliar berasal dari hasil sewa lahan Pemerintah Provinsi Bali di kawasan ITDC Nusa Dua.

Kemudian Rp145 miliar merupakan inbreng lahan Pemprov di Renon yang dikonversi menjadi saham di BPD Bali.

Dengan tambahan modal tersebut, total penyertaan modal Pemprov Bali di Bank BPD mencapai 40%. Koster menyebut penambahan modal akan menguntungkan kedua pihak, baik Pemprov Bali maupun Bank BPD Bali. Pemprov Bali akan mendapatkan pemasukan rutin setiap tahun.

"Dari Rp445 miliar saja, akan ada pemasukan sekitar Rp111 miliar per tahun. Bisa digunakan untuk melakukan pembangunan," jelas Koster.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membantah anggapan Bali mengalami penurunan signifikan kunjungan wisatawan.

Ia menyebut data terbaru menunjukkan jumlah wisatawan mancanegara di Bali masih mengalami peningkatan, meski terdapat sedikit koreksi pada pergerakan wisatawan domestik.

"Jadi kami sudah mendapatkan data bahwa wisatawan mancanegara tetap meningkat sekarang 6,8 juta tapi targetnya mencapai 7 juta," ujar Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

"Tapi memang wisatawan nusantaranya sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya, jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta," tambahnya.

Menurutnya, pergeseran tujuan wisata domestik tersebut membuat sejumlah daerah di Pulau Jawa justru mencatatkan lonjakan kunjungan. Yogyakarta disebut menjadi salah satu wilayah yang mengalami peningkatan wisatawan cukup tinggi.

"Yogyakarta terlihat ada peningkatannya luar biasa, nah, tapi Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2 persen," kata Widiyanti.

Widiyanti menegaskan secara umum kondisi pariwisata Bali masih terjaga dengan baik. Ia menilai dinamika kunjungan yang terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca dan preferensi perjalanan wisatawan nusantara, bukan karena menurunnya daya tarik Bali sebagai destinasi utama.

Isu Bali sepi kunjungan wisata saat momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 sebelumnya juga mendapat respons dari Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menyebut narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.

"Bohong, saya punya data. Setiap hari totalnya meningkat. Sekarang per harinya 17 ribu wisatawan asing, sebelumnya 20 ribu (wisatawan asing)," kata Koster usai Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (22/12).

Koster menyampaikan hingga pertengahan Desember 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali telah mencapai 6,7 juta orang, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 6,3 juta wisatawan. Ia memperkirakan angka tersebut masih akan bertambah hingga akhir periode Nataru dengan target 7 juta kunjungan pada 2025.

Meski jumlah wisatawan meningkat, Koster mengakui tingkat okupansi hotel belum sepenuhnya sebanding. Hal itu dipengaruhi oleh peralihan wisatawan ke akomodasi non-hotel seperti Airbnb yang tidak seluruhnya tercatat dalam pajak daerah.

"Kalau itu soal lain. Jadi ada yang menggunakan fasilitas penginapan melalui Airbnb, yang tidak bayar pajak. Akibatnya, adalah peningkatan jumlah wisatawan tidak sebanding dengan peningkatan hunian hotel dan pajak hotel dan restoran," ujarnya.

Ia juga menyebut cuaca buruk seperti hujan lebat dan banjir turut memengaruhi aktivitas wisatawan, termasuk keluhan sebagian pelaku transportasi pariwisata.

Menurut Koster, data dari otoritas bandara dan Dinas Pariwisata Bali tetap menunjukkan tren kunjungan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali mendukung pembatasan toko modern berjejaring seperti Indomaret dan Alfamart.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (15/12/2025).

Fraksi PDI Perjuangan, Anak Agung Istri Paramita Dewi, menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembatasan toko modern secara prinsip dibutuhkan oleh Bali.

"Kami menilai regulasi diperlukan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan, melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional, sekaligus mempertahankan lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Bali," kata Paramita dikutip dari keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Paramita menegaskan agar pengendalian toko modern berjejaring tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi disertai pengaturan zonasi, jarak, perizinan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Sementara terkait alih fungsi lahan dan praktik nominee, fraksi ini menilai pengaturan tersebut merupakan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan agraria Bali, sejalan dengan filosofi Sad Kerthi, Tri Hita Karana, serta arah pembangunan jangka panjang haluan pembangunan Bali masa depan hingga 100 tahun.

Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem Somvir mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam merespons persoalan toko modern dan pertanahan.

Namun, fraksi ini mengusulkan agar pembahasan kedua Raperda dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

"Bahkan, Fraksi Demokrat–NasDem mengusulkan agar pembahasan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 guna memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif," kata Somvir.

Fraksi Gerindra–PSI melalui Grace Anastasia Surya Widjaya menilai kedua Raperda sangat penting, namun perlu dilakukan harmonisasi norma, penajaman landasan yuridis, serta kejelasan batas kewenangan daerah, khususnya terkait larangan praktik nominee.

Grace mengingatkan agar pengaturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat.

Adapun pandangan umum Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Wirya menjelaskan pada prinsipnya Fraksi Golkar mendukung pengendalian toko modern berjejaring dan alih fungsi lahan produktif.

Namun, kompleksitas substansi kedua Raperda tersebut dinilai memerlukan pembahasan lanjutan yang lebih komprehensif.

"Kami juga mendorong penguatan data, integrasi lahan pertanian berkelanjutan dalam sistem perizinan, pemberian insentif bagi petani, serta penegakan tata ruang yang konsisten sebelum kedua Raperda ditetapkan," kata Wirya.