#30 tag 24jam
DPRD Setujui Penyertaan Modal Rp445 Miliar ke Bank BPD Bali
DPRD Bali setujui penyertaan modal Rp445 miliar ke Bank BPD Bali untuk tingkatkan saham dan perkuat ekonomi daerah, dengan dana dari sewa lahan dan inbreng. [311] url asal
#dprd-bali #penyertaan-modal #bank-bpd-bali #ranperda-bali #saham-pemprov-bali #investasi-publik-bali #bumd-bali #pembangunan-ekonomi-bali #transparansi-keuangan-daerah #tata-kelola-bank #profesionalis
(Bisnis.Com - Terbaru) 19/01/26 14:55
v/107285/
Bisnis.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyertaan modal Rp445 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Seluruh fraksi menyetujui Ranperda tersebut, karena penyertaan modal dinilai penting untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemprov Bali di Bank BPD Bali.
Dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali yang pandangan umumnya dibacakan oleh Wayan Tagel Winarta menjelaskan penyertaan modal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi Bali.
"Penyertaan modal daerah dipandang bukan sekadar penambahan nominal modal, melainkan investasi publik yang harus menghasilkan dampak nyata, terukur, dan berkeadilan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah," kata Tagel, Senin (19/1/2026).
Dari Fraksi Partai Golongan Karya, pandangan umum disampaikan oleh Agung Bagus Tri Candra Arka, menjelaskan penambahan penyertaan modal daerah merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya bertujuan mempertahankan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga harus dipandang sebagai investasi publik yang memberikan nilai tambah nyata dan terukur bagi pembangunan ekonomi daerah.
"Fraksi Golkar mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, indikator kinerja yang jelas, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan," kata Agung.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali menambah penyertaan modal Rp445 miliar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan penyertaan modal tersebut Rp300 miliar berasal dari hasil sewa lahan Pemerintah Provinsi Bali di kawasan ITDC Nusa Dua.
Kemudian Rp145 miliar merupakan inbreng lahan Pemprov di Renon yang dikonversi menjadi saham di BPD Bali.
Dengan tambahan modal tersebut, total penyertaan modal Pemprov Bali di Bank BPD mencapai 40%. Koster menyebut penambahan modal akan menguntungkan kedua pihak, baik Pemprov Bali maupun Bank BPD Bali. Pemprov Bali akan mendapatkan pemasukan rutin setiap tahun.
"Dari Rp445 miliar saja, akan ada pemasukan sekitar Rp111 miliar per tahun. Bisa digunakan untuk melakukan pembangunan," jelas Koster.
DPRD Setuju Perda Pembatasan Toko Modern Berjejaring di Bali
DPRD Bali setuju Perda pembatasan toko modern berjejaring untuk melindungi UMKM dan pasar tradisional, dengan pengaturan zonasi dan pengawasan ketat. [363] url asal
#toko-modern #pembatasan-toko #perda-bali #dprd-bali #umkm-bali #pasar-tradisional #ketahanan-pangan-bali #zonasi-toko #perizinan-toko #pengawasan-hukum #alih-fungsi-lahan #kedaulatan-agraria #filosofi
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 12:48
v/75660/
Bisnis.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali mendukung pembatasan toko modern berjejaring seperti Indomaret dan Alfamart.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (15/12/2025).
Fraksi PDI Perjuangan, Anak Agung Istri Paramita Dewi, menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembatasan toko modern secara prinsip dibutuhkan oleh Bali.
"Kami menilai regulasi diperlukan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan, melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional, sekaligus mempertahankan lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Bali," kata Paramita dikutip dari keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Paramita menegaskan agar pengendalian toko modern berjejaring tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi disertai pengaturan zonasi, jarak, perizinan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Sementara terkait alih fungsi lahan dan praktik nominee, fraksi ini menilai pengaturan tersebut merupakan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan agraria Bali, sejalan dengan filosofi Sad Kerthi, Tri Hita Karana, serta arah pembangunan jangka panjang haluan pembangunan Bali masa depan hingga 100 tahun.
Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem Somvir mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam merespons persoalan toko modern dan pertanahan.
Namun, fraksi ini mengusulkan agar pembahasan kedua Raperda dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.
"Bahkan, Fraksi Demokrat–NasDem mengusulkan agar pembahasan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 guna memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif," kata Somvir.
Fraksi Gerindra–PSI melalui Grace Anastasia Surya Widjaya menilai kedua Raperda sangat penting, namun perlu dilakukan harmonisasi norma, penajaman landasan yuridis, serta kejelasan batas kewenangan daerah, khususnya terkait larangan praktik nominee.
Grace mengingatkan agar pengaturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat.
Adapun pandangan umum Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Wirya menjelaskan pada prinsipnya Fraksi Golkar mendukung pengendalian toko modern berjejaring dan alih fungsi lahan produktif.
Namun, kompleksitas substansi kedua Raperda tersebut dinilai memerlukan pembahasan lanjutan yang lebih komprehensif.
"Kami juga mendorong penguatan data, integrasi lahan pertanian berkelanjutan dalam sistem perizinan, pemberian insentif bagi petani, serta penegakan tata ruang yang konsisten sebelum kedua Raperda ditetapkan," kata Wirya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)