#30 tag 24jam
DPRD Setuju Perda Pembatasan Toko Modern Berjejaring di Bali
DPRD Bali setuju Perda pembatasan toko modern berjejaring untuk melindungi UMKM dan pasar tradisional, dengan pengaturan zonasi dan pengawasan ketat. [363] url asal
#toko-modern #pembatasan-toko #perda-bali #dprd-bali #umkm-bali #pasar-tradisional #ketahanan-pangan-bali #zonasi-toko #perizinan-toko #pengawasan-hukum #alih-fungsi-lahan #kedaulatan-agraria #filosofi
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 12:48
v/75660/
Bisnis.com, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bali mendukung pembatasan toko modern berjejaring seperti Indomaret dan Alfamart.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (15/12/2025).
Fraksi PDI Perjuangan, Anak Agung Istri Paramita Dewi, menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembatasan toko modern secara prinsip dibutuhkan oleh Bali.
"Kami menilai regulasi diperlukan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan ekonomi kerakyatan, melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional, sekaligus mempertahankan lahan produktif sebagai penopang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup Bali," kata Paramita dikutip dari keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).
Paramita menegaskan agar pengendalian toko modern berjejaring tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi disertai pengaturan zonasi, jarak, perizinan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Sementara terkait alih fungsi lahan dan praktik nominee, fraksi ini menilai pengaturan tersebut merupakan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan agraria Bali, sejalan dengan filosofi Sad Kerthi, Tri Hita Karana, serta arah pembangunan jangka panjang haluan pembangunan Bali masa depan hingga 100 tahun.
Sementara itu, Fraksi Demokrat–NasDem Somvir mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Bali dalam merespons persoalan toko modern dan pertanahan.
Namun, fraksi ini mengusulkan agar pembahasan kedua Raperda dilakukan lebih mendalam dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.
"Bahkan, Fraksi Demokrat–NasDem mengusulkan agar pembahasan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2026 guna memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif," kata Somvir.
Fraksi Gerindra–PSI melalui Grace Anastasia Surya Widjaya menilai kedua Raperda sangat penting, namun perlu dilakukan harmonisasi norma, penajaman landasan yuridis, serta kejelasan batas kewenangan daerah, khususnya terkait larangan praktik nominee.
Grace mengingatkan agar pengaturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat.
Adapun pandangan umum Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Wirya menjelaskan pada prinsipnya Fraksi Golkar mendukung pengendalian toko modern berjejaring dan alih fungsi lahan produktif.
Namun, kompleksitas substansi kedua Raperda tersebut dinilai memerlukan pembahasan lanjutan yang lebih komprehensif.
"Kami juga mendorong penguatan data, integrasi lahan pertanian berkelanjutan dalam sistem perizinan, pemberian insentif bagi petani, serta penegakan tata ruang yang konsisten sebelum kedua Raperda ditetapkan," kata Wirya.
Koster Dorong Moratorium Izin Pembangunan Hotel dan Toko Modern Berjejaring
Gubernur Bali, Wayan Koster, mendorong moratorium izin pembangunan hotel dan toko modern untuk mencegah alih fungsi lahan produktif demi ketahanan pangan. [307] url asal
#moratorium-izin-hotel #moratorium-toko-modern #alih-fungsi-lahan #ketahanan-pangan-bali #pembangunan-hotel-bali #tata-ruang-bali #izin-pembangunan-restoran #toko-modern-berjejaring #pelanggaran-tata-r
(Bisnis.Com - Terbaru) 27/11/25 08:40
v/51958/
Bisnis.com, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mendorong bupati/wali kota mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan hotel, restoran, dan toko berjejaring untuk mencegah alih fungsi lahan produktif.
Bali sebagai daerah pariwisata unggulan menarik minat investor untuk membangun akomodasi. Mengingat sebelumnya Bali belum memiliki tata ruang, berbagai pelanggaran terjadi jika dinilai dengan aturan yang sekarang, seperti pembangunan di sempadan pantai, sungai, tebing dan terjadi alih fungsi lahan produktif sekitar 600-700 hektare per tahun.
Koster menjelaskan Bali perlu membangun ketahanan pangan yang juga menjadi program prioritas nasional sehingga alih fungsi lahan harus dihentikan.
"Untuk itu, kami sudah merancang peraturan daerah terkait pengaturan alih fungsi lahan produktif, untuk kepentingan komersial yang selaras dengan beberapa langkah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Bali," kata Koster, Rabu (26/11/2025).
Untuk meminimalisir alih fungsi lahan di waktu yang akan datang, pihaknya menginstruksikan kepada bupati/wali kota se-Bali untuk tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan hotel dan restoran yang menggunakan lahan produktif.
Selain itu juga wajib untuk tidak lagi mengeluarkan izin bagi pembangunan toko modern berjejaring.
"Untuk ke depan tidak boleh lagi terjadi pelanggaran tata ruang dalam bentuk apapun. Sedangkan bagi yang sudah terbangun maka akan tetap dicarikan solusi terbaik agar tidak menimbulkan keresahan, sehingga penting bagi kami semua untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu," kata Koster.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah hotel berbintang di Bali hingga 2024 mencapai 593 hotel, belum termasuk vila private yang kini semakin menjamur.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, I Made Daging, juga menyampaikan bahwa pihaknya dan jajaran sedang melakukan penataan atau legalisasi aset, yakni melakukan pendampingan aset rakyat agar dapat dimanfaatkan yang berkepentingan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Bali memiliki estimasi jumlah tanah sekitar 2,3 Ha tanah yang sudah terdaftar, dan yang sudah bersertifikat baru sekitar 84% dan ini menjadi concern Gubernur Bali dan jajaran untuk segera ditindaklanjuti, sehingga 16% lagi mampu tuntas bersertifikat," kata Daging.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)