JAKARTA baru saja bersolek di panggung dunia. Dalam laporan Global Residence Index (GRI) 2026, Ibu Kota Indonesia ini mencatatkan sejarah dengan dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara. Berada tepat di bawah Singapura, Jakarta sukses melangkahi kota-kota besar seperti Bangkok, Kuala Lumpur, hingga Manila.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut antusias hasil survei ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa predikat ini murni hasil penilaian objektif lembaga internasional, bukan pesanan otoritas lokal.

"Untuk menjadi kota teraman bukan DKI Jakarta yang meminta. Sebelumnya kita biasanya di peringkat 5 hingga 7, sekarang nomor dua. Ini apresiasi atas kebersamaan kita," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, 11 April 2026.

Senada dengan sang Gubernur, Wakil Gubernur Rano Karno melihat ada faktor "rasa" di balik angka tersebut. Wajah toleransi Jakarta yang tercermin melalui perayaan lintas budaya—mulai dari Christmas Carol hingga festival keagamaan di Bundaran HI—dianggap menjadi poin plus yang tertangkap radar dunia. Kondisi sosial yang stabil ini pun terbukti menjadi katalisator bagi ekonomi Jakarta yang tetap tangguh meski di tengah tantangan fiskal.

Skor Keamanan di Asia Tenggara (GRI 2026)

1. Singapura: 0,90

2. Jakarta: 0,72

3. Bangkok: 0,65

4. Vientiane: 0,61

5. Hanoi: 0,60

Namun, di sela-sela gemerlap lampu gedung pencakar langit Sudirman, sebuah pertanyaan muncul dari gang-gang sempit dan padat: Benarkah Jakarta sesunyi dan seaman itu bagi warganya?

Antara Angka dan Rasa: Sebuah Anomali

Meski data menunjukkan kemajuan besar secara administratif, realita di lapangan sering kali bercerita lain. Ada jurang pemisah antara angka di laporan internasional dan rasa di teras rumah warga. Mengapa anomali ini terjadi?

Metodologi GRI cenderung menitikberatkan pada indikator makro seperti stabilitas politik hingga rendahnya risiko konflik besar. Di atas kertas, Jakarta adalah juara. Namun, statistik megah ini kerap 'rabun' terhadap teror kecil di jalanan.

GRI gagal memotret kecemasan warga kelas menengah ke bawah yang masih harus berjibaku dengan jambret, copet, hingga begal di gang-gang sempit dan kawasan padat. Bagi mereka, keamanan bukan soal stabilitas negara, tapi soal selamatnya nyawa dan barang berharga dari bayang-bayang kejahatan jalanan.

Jika berbicara lebih jauh lagi, Jakarta adalah kota dengan dua wajah yang saling memunggungi. Di satu sisi, terdapat kawasan 'bubble' seperti Menteng atau SCB, sebuah oase steril yang dipagari CCTV dan dikawal patroli 24 jam demi kenyamanan ekspatriat serta investor.

Namun, cukup bergeser sedikit ke arah pinggiran atau urban fringe, kemewahan itu menguap. Di sana, warga masih harus berjibaku dengan realita pahit seperti riuh tawuran antarwarga dan bayang-bayang pencurian kendaraan bermotor yang menghantui setiap malam.

Alarm dari Data Kriminalitas

Jika survei memberikan kehangatan prestasi, data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri justru menyuguhkan realita yang lebih dingin. Sepanjang 2025, sebanyak 414.812 kasus kejahatan tercatat di Indonesia naik 1,5% dari tahun sebelumnya.

Wilayah hukum Metro Jaya tetap berdiri di barisan teratas penyumbang angka kriminalitas. Meski Polri melaporkan kenaikan penyelesaian perkara hingga 43,22%, muncul alarm yang lebih mencemaskan yakni tingginya keterlibatan anak dalam tindak kriminal.

Di titik inilah, predikat Jakarta sebagai kota teraman ke-2 di ASEAN terasa seperti sebuah paradoks. Prestasi ini memang layak dirayakan sebagai pengakuan dunia, namun tugas pemerintah belum usai.

Tantangan besarnya bukan lagi sekadar memoles skor di atas kertas, melainkan memastikan rasa aman itu benar-benar mendarat di setiap jengkal kota, mulai dari lobi hotel mewah hingga gang-gang sempit tempat warga biasa menyandarkan lelah.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya menyebutkan pemadaman listrik di beberapa wilayah Jakarta pada Kamis ini akibat gangguan suplai listrik.

"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Haris meminta masyarakat mengabarkan kondisi layanan kelistrikan di wilayahnya melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Pernyataan tersebut menanggapi mati listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, termasuk perkantoran pada Kamis, sebagaimana yang dikeluhkan warga melalui media sosialnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA, pemadaman listrik terjadi di sejumlah kawasan Jakarta Pusat seperti Thamrin dan Bendungan Hilir; Jakarta Selatan seperti Kuningan, Jagakarsa, Tebet; dan daerah-daerah lainnya seperti Jakarta Timur:

Sebelumnya, mati listrik juga sempat terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

Saat itu, PLN mengatakan gangguan itu bersumber dari sistem di sejumlah gardu induk, yang menyebabkan pasokan listrik terhenti sementara di wilayah terdampak.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, PLN langsung bergerak cepat melakukan penormalan dengan mengerahkan petugas di lapangan.

Proses pemulihan dilakukan secara bertahap guna memastikan sistem kelistrikan kembali stabil dan aman sebelum dialirkan ke pelanggan.

Pemadaman itu sempat berdampak pada pelayanan MRT, dengan adanya gangguan operasional di beberapa stasiun pada Kamis (9/4/2026) sore pukul 17.57 WIB.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dinamika internal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengalami gejolak setelah beredarnya surat keputusan (SK) yang mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta . Khoirudin yang saat ini merupakan Ketua DPRD, bakal diganti oleh Suhud Alynudin .

Dalam surat tersebut tertulis bahwa PKS mencabut Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD DKI Jakarta Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2024-2029 tanggal 27 Oktober 2025 dan dinyatakan tidak berlaku.

"Mengusulkan Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera, yang semula Drs. H. Khoirudin, M.Si digantikan oleh Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.," tulis surat tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa ia akan mengikuti setiap keputusan dari DPP PKS. Menurutnya, rotasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam internal partai.

"Kami sebagai partai kader lah ya, jadi sami'na wa atho'na. Kalau apa pun keputusan dari DPP itu kita akan terima. Jadi saya misalnya ke fraksi tiba-tiba pindah menjadi anggota biasa atau bahkan ketua DPRD, kemudian rotasi dengan yang lain itu biasa sih, enggak terlalu masalah di sini,” kata Taufik, Selasa (21/4/2026).

Namun, Taufik menegaskan dirinya belum bisa memastikan keaslian surat keputusan tersebut yang kini telah beredar luas. Ia hanya meminta publik untuk menunggu keputusan resmi yang akan diumumkan DPP PKS.

"Saya juga belum lihat surat secara fisiknya. Mungkin benar, mungkin tidak. Kita tunggu saja, biasanya kan nanti ada pengumuman resmi ketika memang sudah pergantian. Tunggu saja pengumumannya," pungkasnya.

JAKARTA - Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) DKI Jakarta siap bersinergi mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menuju Kota Global. Hal itu terungkap dalam acara Halalbihalal Idulfitri 1447 H yang digelar FKPPI DKI Jakarta dengan tema "Halal Bihalal Kita Tingkatkan Sinergi untuk Jakarta Menuju Kota Global" di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan soliditas kader serta sinergi organisasi dengan Pemprov Jakarta. Ketua Pengurus Daerah (PD) IX FKPPI DKI Jakarta Bambang Dirgantoro menjelaskan, momentum halalbihalal menjadi perekat sosial sekaligus penguat dukungan organisasi terhadap kebijakan prioritas pemerintah pusat maupun Jakarta. "Anak Kolong bukan hanya label, tetapi kekuatan juang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah," kata Bambang.

FKPPI, kata dia, akan mengawal dan memantau seluruh kegiatan di Jakarta guna menjaga stabilitas serta nilai investasi. FKPPI melalui program “Jaga Jakarta” telah mengoordinasikan sembilan cabang di DKI untuk menjalankan program Jaga Komplek dan Jaga Wilayah. "Instruksi sudah diberikan untuk menjaga stabilitas keamanan," ujar Bambang.

Dia menuturkan, FKPPI tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi berperan nyata di tingkat lokal hingga nasional. Dalam mendukung Jakarta menuju kota global, FKPPI fokus mengawal program sosial dan infrastruktur, serta memperkuat pengendalian keamanan berbasis generasi muda. "Saat ini isu radikalisme telah bergeser dari bentuk fisik menjadi radikalisme berbasis konten digital yang bersifat ekstrem," imbuhnya.

Bendahara FKPPI DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan kesiapan organisasinya untuk terlibat aktif dalam berbagai program Pemprov Jakarta. "Kami siap berpartisipasi mendukung seluruh program, termasuk sosialisasi antinarkoba, pencegahan kekerasan, dan tawuran," ujarnya dalam kesempatan yang sama.



Dia menuturkan, sinergi FKPPI dengan Pemprov Jakarta, termasuk dalam program Jaga Jakarta, sangat memungkinkan karena jaringan anggota yang tersebar luas. FKPPI DKI, lanjut Yuke juga siap mengawal Jakarta menuju kota global. "Kami siap sepenuhnya mendukung Jakarta menuju kota global," kata Yuke.

Acara halalbihalal tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Jakarta Uus Kuswanto yang mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI Pontjo Sutowo bersama jajaran dan Keluarga Besar FKPPI.

JAKARTA - Banjir kembali melanda permukiman warga di Kebon Pala , Jakarta Timur pada Senin (20/4/2026). Ketinggian banjir sempat mencapai 175 cm atau 1,75 meter.

Berdasarkan keterangan salah satu warga, banjir mulai menggenangi kawasan tersebut sejak pukul 03.00 WIB.

"Banjir dari jam 3 tadi pagi, penyebabnya itu adalah luapan Sungai Ciliwung karena curah hujan juga," kata warga.



Menurutnya, banjir kini berangsur-angsur surut setelah sebelumnya menyentuh angka 175 cm. "Sekarang udah mulai surut, sekitar 1,5 (meter) lah," ucapnya.

Dalam video yang diterima, sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu plastik. Terlihat juga siswa SD berpakaian lengkap yang diduga henda berangkat sekolah dievakuasi menggunakan perahu tersebut.

JAKARTA - Tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat perkotaan mendorong kebutuhan akan sistem pendidikan anak usia dini yang lebih fleksibel. Orang tua di Jakarta kini semakin mempertimbangkan keseimbangan antara waktu belajar anak dan kehidupan keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, Trehaus School Jakarta meluncurkan program Half-Day atau sekolah setengah hari pada April 2026. Program ini menawarkan pilihan sesi pagi (AM) dan siang (PM) yang dapat disesuaikan dengan rutinitas harian keluarga.

Co-founder & CEO Trehaus Dr Elaine Kim mengatakan, peluncuran program ini merupakan respons atas aspirasi orang tua yang menginginkan fleksibilitas tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak.

“Program ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas lebih dengan tetap mempertahankan standar pendidikan anak usia dini yang kami terapkan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Program tersebut tetap mengedepankan kurikulum bilingual, rasio guru dan murid yang kecil, serta aktivitas pengayaan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis imersi bahasa dinilai dapat membantu anak membangun kepercayaan diri sejak dini dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Fenomena ini mencerminkan perubahan preferensi masyarakat urban yang kini tidak lagi berfokus pada durasi belajar yang panjang melainkan kualitas interaksi dan pengalaman belajar anak.

Untuk memperkenalkan program tersebut, pihak sekolah juga membuka kesempatan trial bagi orang tua serta menggelar kegiatan open house pada 25 April 2026.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyatakan bahwa generasi muda merupakan kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan.

“Anak muda Indonesia harus dekat dan cinta dengan pertanian. Mereka akan bekerja sama dalam membangun ketahanan pangan bangsa,” kata Ketua Harian I Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI yang juga Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjen TNI Purn Bachtiar Utomo usai panen perdana kedelai di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia masalah pangan bukan hanya masalah negara tapi semua harus ikut terlibat dalam memastikan ketersediaan pangan nasional.

“Jangan sampai terjadi lost generation farm di Indonesia. Mari semua dekatkan anak-anak muda kita dengan pertanian,” kata dia.

Ia menambahkan bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdaulat dengan pangan. Bangsa yang berdaulat adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan tidak bergantung lagi pada asing untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

“Jangan jauhkan anak muda dari pertanian tapi buat mereka cinta pertanian dan mau terlibat menjadi petani,” kata dia.

Ia mengatakan satu upaya yang dilakukan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka adalah menggelar Global Integrated Farming yang akan digelar di Jambore tahun ini.

Dalam jambore ada 30 ribu pelajar dari seluruh Indonesia yang berkumpul di Buperta Pramuka Cibubur, Jakarta Timur.

Mereka akan diberikan materi pertanian dan membangun rasa cinta untuk bertani yang akan dibawa ke lingkungan mereka masing-masing

Para peserta akan diajak menanam pohon dan bertani serta beternak agar ikut terlibat membangun ketahanan pangan bangsa.

Menurut dia di kawasan Buperta ini mereka diajarkan bertanam jagung, pisang, sayur-sayuran,buah-buahan. Mereka juga diajarkan beternak ayam, kambing. Sapi, dan ikan lele dan nila.

Ia mengatakan Buperta ini merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) bidang pertanian dan ketahanan pangan. Di sini ada lahan pertanian, peternakan, pengembangbiakan lebah dan lainnya.

“Ini upaya yang akan kami lakukan agar generasi muda menggandrungi pertanian dan terlibat dalam membangun ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Pihaknya juga melibatkan seluruh bumi perkemahan yang ada di Indonesia untuk bertani.

“Total ada 25 juta anggota Pramuka dan jika mereka menanam empat pohon maka dalam setahun ada 100 juta pohon yang tumbuh,” kata dia.

Ia mengatakan program ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang ingin membangun swasembada pangan di Indonesia.

“Pramuka dan HKTI dengan sejumlah pihak akan terus mendorong percepatan dan ikut membangun ketahanan pangan Indonesia,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan lima bentuk insentif pajak daerah, yakni pembebasan pokok PBB-P2, pengurangan pokok PBB-P2 secara jabatan, pengurangan pokok PBB-P2 atas permohonan, keringanan pokok PBB-P2, serta pembebasan sanksi administratif.

"Kebijakan ini dihadirkan sebagai bentuk perlindungan yang lebih baik terhadap potensi lonjakan nilai PBB-P2 yang harus dibayarkan wajib pajak pada 2026," ujar ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Jumat (17/4/2026).

Salah satu insentif yang diberikan adalah pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100 persen untuk Tahun Pajak 2026. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan ketentuan memiliki rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta. Selain itu, wajib pajak juga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi di Pajak Online. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan 100 persen hanya berlaku untuk satu objek pajak.

Selain pembebasan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan pengurangan pokok PBB-P2 secara jabatan yang dilakukan secara otomatis tanpa perlu diajukan oleh wajib pajak. Pengurangan ini terdiri atas potongan 50 persen dari PBB-P2 terutang Tahun Pajak 2026 bagi wajib pajak yang pada SPPT Tahun Pajak 2025 tercatat nol rupiah. Selanjutnya, terdapat pula pengurangan dalam bentuk batas maksimal kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan Tahun Pajak 2025, kecuali bagi objek pajak yang mengalami perubahan.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka ruang pengurangan pokok PBB-P2 atas permohonan hingga 75 persen. Fasilitas ini dapat diberikan kepada ahli waris lurus satu derajat ke bawah dari veteran, perintis kemerdekaan, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan berupa bintang, mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Adapun ketentuannya, insentif ini hanya berlaku apabila tokoh negara yang bersangkutan telah meninggal dunia. Objek pajak yang dapat diajukan berupa rumah tapak, rumah susun, atau tanah kosong dengan luas hingga 1.000 meter persegi. Selain itu, SPPT yang diajukan belum dilunasi, dan satu surat keputusan penetapan tokoh negara hanya dapat digunakan untuk satu kali permohonan pengurangan.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan pokok PBB-P2 berupa potongan pembayaran. Untuk PBB Tahun Pajak 2026, wajib pajak bisa memperoleh keringanan 10 persen apabila melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026. Selanjutnya, tersedia keringanan 7,5 persen untuk pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026, serta keringanan 5 persen untuk pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026.

Sementara itu, untuk tunggakan PBB Tahun Pajak 2021 sampai dengan 2025, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan 5 persen bagi pembayaran yang dilakukan pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026. Insentif lain yang juga diberikan adalah pembebasan sanksi administratif. Pembebasan ini meliputi bunga angsuran bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran angsuran PBB-P2 pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membebaskan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran untuk PBB Tahun Pajak 2021 sampai dengan 2025, yang dibayarkan pada periode yang sama. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kemudahan serta keadilan perpajakan bagi masyarakat.

"Kebijakan PBB-P2 Tahun 2026 ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan kemudahan dan keadilan perpajakan bagi seluruh wajib pajak. Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya dan melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu demi pembangunan Jakarta yang berkelanjutan," ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menilai kebijakan ini penting di tengah tekanan perekonomian global yang masih berdampak pada daya beli dan kemampuan fiskal masyarakat di berbagai lapisan. Karena itu, pemberian fasilitas pembebasan, pengurangan, dan keringanan pokok PBB-P2 diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya bagi pemilik properti dengan nilai NJOP terbatas.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta juga berharap partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dapat terus meningkat sebagai bagian dari kontribusi bersama untuk mendukung pembangunan kota yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta atau menghubungi layanan informasi pajak daerah melalui call center 1500-177.

JAKARTA - PT Global Jasa Sejahtera (GJS) menggelar Pendidikan Dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-27 yang diikuti sebanyak 64 peserta. Pembukaan pendidikan dasar tersebut dilakukan Kasubdit Satpam/Polsus Ditbinmas Polda Metro Jaya AKBP Eka Setiawati di Lapangan Masjid Bimantara area MNC Center, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

"Kita baru saja melaksanakan kegiatan upacara pembukaan pelatihan Gada Pratama dari PT Global Jasa Sejahtera (GJS), pesertanya itu kurang lebih ada 64 dan dilaksanakan dengan lancar," ujar AKBP Eka Setiawati.

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan di bawah naungan MNC Group ini untuk memastikan para satpam lulusan GJS memiliki sertifikasi, kemampuan, dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Kali ini, pendidikan diberikan pada angkatan ke-27 yang diikuti 64 peserta.

"Kegiatan ini memang biasa dilakukan, tujuannya memberikan pelatihan-pelatihan dasar kepada para satpam yang nantinya akan diaplikasikan pada saat mereka bekerja," tuturnya.

Dalam pelatihan ini, satpam dari PT GJS dibekali materi berupa baris-berbaris hingga pemaparan tugas dan fungsi. Dalam proses pendidikan tersebut, PT GJS menggandeng polisi dari Polda Metro Jaya.



Dia menilai, pendidikan terhadap satpam sebagaimana yang dilakukan PT GJS sangatlah penting, karena satpam merupakan kepanjangan dari Polri atau biasa disebut Mitra Polri. Polri memiliki tugas menegakkan hukum dan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), sehingga saat Polri tidak ada di lokasi tertentu, satpam menjadi garda terdepan di masyarakat.

"Apabila tidak ada polisi di tempat, satpam inilah yang menjadi garda terdepan di masyarakat. Harapannya di lingkungan atau di wilayah di mana tempat satpam itu bertugas bisa juga melakukan pengamanan harkamtibmas atau apabila perlu bisa melakukan upaya-upaya preventif dalam pencegahan kejahatan," katanya.

JAKARTA - Asrama Polisi di kawasan Kalideres, Jakarta Barat dilalap api pada Jumat (17/4/2026) siang. Puluhan petugas damkar tengah melakukan pemadaman di lokasi.

"Iya, objek yang terbakar Asrama Polri Kalideres, saat ini petugas sedang melakukan penanganan," ujar Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Bayu Meghantara saat dikonfirmasi.

Menurutnya, petugas Gulkarmat Jakarta menerima informasi adanya kebakaran tersebut pada pukul 11.06 WIB dari warga. Dinas Gulkarmat Jakarta lalu mengerahkan personelnya ke lokasi untuk pemadaman.

"Sebanyak 8 unit dan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman," katanya.

Dia menambahkan, belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran di Asrama Polisi Kalideres tersebut. Begitu juga soal ada tidaknya korban jiwa dalam insiden kebakaran yang masih dalam proses penanganan itu.

"Saat ini statusnya masih dalam pendinginan, yang mana pendinginan berhasil dilakukan pada pukul 11.35 WIB."

JAKARTA - Sebanyak lima orang tewas saat satu rumah di Jalan Rambutan 6 RT 05 RW 04 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan , Jakarta Barat terbakar. Tetangga korban memberikan kesaksian soal kebakaran yang terjadi pada Jumat (17/4/2026) dini hari tersebut.

Desi, tetangga korban, mengatakan peristiwa yang terjadi pukul 02.00 WIB. Saat itu, Desi mengaku terbangun karena mendengar suara gemuruh yang ia kira merupakan aktivitas biasa di depan rumahnya.

"Semalam saya kan tidur. Nah, suaranya itu kayak suara air yang mau disemprotin ke jalan gitu kan. Itu kan suaranya lumayan gede, tuh," kata Desi saat diwawancarai di lokasi kejadian.

Karena penasaran, ia kemudian mengecek situasi melalui jendela. Namun, alangkah terkejutnya ia saat mendapati bahwa suara tersebut bukanlah air, melainkan kobaran api yang sudah membesar dan membakar seisi rumah tetangganya yang berada tepat di depan rumahnya.

"Pas saya cek ke jendela, ternyata itu bukan air. Apinya udah gede. Terus saya lari-lari, teriak-teriak, warga pada keluar semua," ucap dia.

Karena panik dan takut api akan merambat ke rumahnya. Desi segera membawa anak-anaknya keluar dan berteriak membangunkan warga lainnya.

"Enggak, itu cuma saya sendiri (saat awal melihat api). Terus saya teriak-teriak kalau itu udah kebakaran. Kebakaran, kebakaran, saya ambil, saya menyelamatkan anak-anak saya," tutur Desi.

Warga yang mendengar teriakan Desi kemudian langsung berhamburan keluar dan berupaya menghubungi petugas pemadam kebakaran.

Belum diketahui pasti apa penyebab dan dari mana awal titik kemunculan api. Namun, warga saat itu melihat bagian dalam dan teras rumah sudah hangus terbakar.

"Itu dari tiang listriknya sedikit sih. Tapi dari dalam rumahnya yang gede banget, belum bisa dipastikan."

Api berhasil dipadamkan pukul 04.00 WIB. "Jam 4 baru padam," pungkas Desi.

JAKARTA - Sebuah rumah di Kawasan Jalan Rambutan 6 Tanjung Duren Selatan, Grogol, Jakarta Barat (Jakbar) terbakar saat dini hari dan menewaskan lima orang penghuni rumah. Sejumlah warga berkerumun di lokasi kejadian.

Pantauan SindoNews sekitar pukul 10.30 sampai 11.27, warga penasaran dan ingin melihat dari dekat kondisi rumah yang hangus terbakar itu.

Selain warga sejumlah aparat keamanan sekitar seperti Babinsa dari Koramil Grogol dan Babhinkamtibmas Polsek Grogol Petamburan juga datang ke lokasi tak lama setelah warga berkerumun.



Sementara itu, kondisi bangunan sendiri masih kokoh dengan bercak hangus di seluruh tembok jika dilihat dari luar. Garis polisi juga dipasang di gerbang rumah agar tidak ada warga yang masuk ke lokasi.

Di bagian teras rumah terlihat barang-barang milik korban yang hangus terbakar dan sudah menjadi abu, seperti kipas angin, AC, dan sejumlah baju-baju.

Terlihat juga bangkai sepeda motor dan satu buah sepeda yang sudah tinggal kerangka akibat ikut terbakar dalam kejadian tersebut. Sejumlah kaca rumah di lantai dua juga tampak pecah.

Meski tak merembet, panasnya api turut berdampak kepada plastik penutup pagar rumah tetangga yang terlihat seperti meleleh. Pipa paralon yang berada di depan rumah terbakar itu juga terlihat memerah seperti terkena panas dan hampir meleleh.

Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik. Hingga saat ini, masih banyak warga yang terus berdatangan dan ingin melihat kondisi rumah tetangga mereka yang sudah hangus terbakar.