JAKARTA - Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membantah ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bantahan ini diungkapkan Chatib usai merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). "Nggak ada. Masa, ini kita bahas soal ekonomi kok," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chatib juga merespon nilai tukar rupiah. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut karena telah dijelaskan sebelumnya. "Kan udah disampein di sana," paparnya.

Sementara itu, saat dimintai pandangan mengenai dampak kenaikan BI Rate yang diikuti penguatan rupiah, Chatib memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. Dia meminta awak media agar bertanya langsung kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. “Tanya sama pak Perry aja.”

Chatib juga tidak menjawab secara detail ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo. "Terima kasih ya," katanya sambil meninggalkan awak media.

Adapun saat dikonfirmasi apakah dirinya mengikuti rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Chatib menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya berlangsung antara dirinya dan Presiden Prabowo dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). "Pak Menkes? Oh nggak ada. Saya sama DEN aja," tuturnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ke Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026). Terlihat BGS, sapaannya memasuki halaman Istana sekitar pukul 17.00 WIB. BGS merupakan eks Dirut Bank Mandiri. Dia pun disebut-sebut akan menggantikan posisi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

BGS terlihat bergegas setelah turun dari mobilnya menuju pintu gerbang istana. Ketika dikejar dan ditanya awak dia enggan menjelaskan agenda pembahasan yang akan dilakukan. "Sehat selalu ya," kata BGS sembari berjalan cepat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri, pukul 15.32 juga tiba di kawasan Istana. Chatib membenarkan bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Meskipun dia tidak menjelaskan hal yang akan di bahas. "Tanya Pak Luhut," kata Chatib.

Chatib sempat diisukan bakal menggantikan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Begitu juga denyan Budi Gunadi Sadikin disebut-sebut sebagai calon kuat.

Merespons itu, Chatib mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar. "Saya ngga tahu," kata Chatib.

Pada kesempatan yang sama Luhut mengaku ini merupakan jadwal rutin pertemuan dengan presiden. "Kita melaporkan apa aja Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu," kata Luhut.

Sayang Luhut enggan membeberkan, apa saja yang akan dilaporkan ke Presiden. Namun Luhut ikut berkomentar terkait naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia. "Bagus kok ekonomi kita, fundamental oke tapi memang perlu ada perhatian di beberapa titik karena perang teluk ini juga. Perang Hormuz ini masih berkelanjutan," kata Luhut.

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6). Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik di tengah beredarnya spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.

"Tidak ada jadwal. Kita melaporkan apa saja, Dewan Ekonomi biasanya setiap bulan atau sekitar lima minggu sekali," kata Luhut usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Luhut menjelaskan kedatangannya ke Istana merupakan bagian dari agenda rutin Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan perkembangan dan berbagai isu ekonomi kepada Presiden. Namun, ia tidak merinci materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Saat ditanya mengenai keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate, Luhut menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang positif. Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga meskipun terdapat sejumlah tantangan eksternal yang perlu diwaspadai.

"Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke. Tapi memang kita perlu perhatian di beberapa titik karena perang di kawasan Timur Tengah dan jalur Hormuz masih berlanjut," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chatib Basri mengonfirmasi dirinya bertemu Presiden Prabowo bersama Luhut. Namun, mantan Menteri Keuangan itu enggan menjelaskan isi pembahasan dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Luhut.

Kehadiran Chatib di Istana menarik perhatian karena namanya belakangan disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menanggapi isu tersebut, Chatib menegaskan dirinya tidak mengetahui informasi yang beredar terkait kemungkinan pergantian posisi Menteri Keuangan.

"Saya tidak tahu," kata Chatib singkat saat ditanya mengenai rumor dirinya akan menggantikan Purbaya. Ia juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ditanya mengenai kepulangannya dari Amerika Serikat yang dikaitkan dengan isu tersebut.

JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan RI (Mantan Menkeu) Chatib Basri menekankan bahwa secara teknis, seorang bendahara negara sebenarnya hanya memiliki ruang lingkup kerja yang sederhana, namun fundamental. Meskipun neraca keuangan negara terlihat kompleks, pilihan strategis yang tersedia tetap bermuara pada tiga instrumen utama.

"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," ujar Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Namun implementasi dari ketiga pilihan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam situasi saat ini. Menaikkan pendapatan negara melalui pajak dipandang kurang tepat karena berisiko menekan daya beli masyarakat, sementara menambah utang juga bukan pilihan bijak mengingat suku bunga global yang masih tinggi sehingga biaya dana menjadi sangat mahal.

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Berikut 5 Tugas Mendesak Menkeu



Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah disarankan untuk melakukan rasionalisasi anggaran secara progresif, termasuk dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran. Langkah ini dianggap sebagai jalan paling realistis untuk menyehatkan fiskal tanpa harus membebani struktur utang jangka panjang.

"Masa di dalam situasi ini pajak mesti dinaikkan atau menambah utang? Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal," tambahnya.

Di balik perhitungan angka-angka tersebut, terdapat tantangan besar berupa realitas politik yang sering kali berseberangan dengan prinsip dasar ekonomi. Sering kali sebuah kebijakan yang secara teknis benar justru sulit dieksekusi karena adanya kekhawatiran terhadap hilangnya dukungan publik atau popularitas politik bagi para pengambil keputusan.

Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat



"Nah persoalannya adalah mungkin enggak menaikkan? Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue. pajak mesti dinaikkan," katanya.

"Increase debt? Enggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga: cut the spending selectively. Jadi solusinya adalah bahwa fiskalnya itu kemudian harus di-rationalize untuk address isu itu. Jadi mungkin bisa dilakukan combined revenue, misalnya dengan cut subsidized," imbuhnya.

Terbatasnya pilihan fiskal ini ditekankan Chatib sebagai paradoks di mana pemimpin memahami solusi yang dibutuhkan, namun ragu akan kelangsungan karier politik mereka pasca-eksekusi kebijakan tersebut. Dia menekankan bahwa inti dari persoalan ekonomi nasional saat ini terletak pada keberanian mengambil keputusan politik yang sering kali mengabaikan keterbatasan sumber daya.

"Sering kali pelajaran pertama ekonomi adalah soal kelangkaan, namun persoalannya, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi itu," tegasnya.

Selain masalah internal, stabilitas ekonomi nasional juga sangat bergantung pada persepsi investor internasional yang terpantau melalui instrumen Credit Default Swap (CDS). Instrumen ini berfungsi sebagai asuransi bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia jika terjadi risiko gagal bayar.

Semakin tinggi risiko fiskal suatu negara, maka angka CDS akan ikut merangkak naik sebagai cerminan kekhawatiran pasar. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas fiskal melalui kebijakan yang disiplin menjadi kunci utama agar biaya perlindungan investasi tetap rendah dan kepercayaan investor global tetap terjaga terhadap perekonomian nasional.

"Jadi kalau ada beli bond, orang dari luar negeri beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu. Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya akan naik, semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik," urai Chatib.

Sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan. Menunggu formulasi yang kami buat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa momen saat ini tidak tepat untuk membahas Bea Keluar Batu Bara.

“Pandangan saya dan keputusan Pak Menteri Purbaya, bahwa timing (momen) sekarang belum saatnya untuk kita melakukan pembahasan detail (Bea Keluar Batu Bara),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Ia pun menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dalam pembahasan Bea Keluar Batu Bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Terlebih, dengan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Bahlil menyampaikan batu bara yang biasanya diekspor langsung oleh perusahaan akan dijual melalui DSI. Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji formulasi yang lebih baik.

“Sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan. Menunggu formulasi yang kami buat,” kata Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

Airlangga mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferroalloy (paduan besi) dan kelapa sawit.

Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh persepsi atau sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian nasional yang tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Purbaya di Jakarta, Sabtu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga, terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.

"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya ekonomi activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif yang berkembang di pasar dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi," katanya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6).

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ikut perintah Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tetap melanjutkan jabatannya sebagai bendahara negara sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ikut perintah Bapak Presiden. Jadi, komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita,” kelakar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Purbaya mempertanyakan asal muasal rumor yang menyebutkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Keuangan. Ia berasumsi isu tersebut disebarkan untuk memengaruhi sentimen pasar.

Namun, ia menegaskan dirinya masih menjalankan tugas dan tanggung jawab otoritas fiskal seperti biasa.

Rumor pengunduran diri Purbaya beredar usai Menkeu menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6).

Pada rapat yang sama, Purbaya juga mengikuti agenda penyampaian pandangan tiap fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Saat ditemui wartawan usai rapat, Purbaya menuturkan akan menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026.

Defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

Tujuan utama dari penyebaran rumor terstruktur ini dinilai sengaja untuk merusak psikologis transaksi dan stabilitas di pasar keuangan . Purbaya menggarisbawahi komitmennya untuk tetap tegak lurus mengawal kebijakan fiskal sesuai arahan Kepala Negara.

"Saya juga baca tuh selembaran yang kertas putih itu. Sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ sehingga kelihatannya betul. Karena, di setiap kalimat yang ada di situ saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden, tetapi sebagian informasinya (di twist) dipelintir," jelas Purbaya.

Rupiah Hampir Tembus Rp18.000, Kapan Purbaya Pencet Alarm Darurat?



"Ya seru lah buat guncang-guncang pasar kali. Tapi enggak, kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita, hahaha," tambahnya.

Sebelum klarifikasi dari Menkeu keluar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah lebih dulu pasang badan membantah isu adanya perombakan (reshuffle) kabinet ataupun pengunduran diri Purbaya dari Kabinet Merah Putih. Istana menjamin tidak ada agenda pergeseran formasi menteri dalam waktu dekat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras dan terbuka kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pidato penyampaian KEM-PPKF 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Di hadapan pimpinan parlemen dan para menteri kabinet, Kepala Negara menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak segan-segan mencopot pimpinan otoritas kepabeanan tersebut jika dinilai lambat dalam melakukan pembenahan internal.

Ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor penerimaan negara dan pengawasan perbatasan di bawah komando Dirjen Bea Cukai saat ini, Djaka Budi Utama, tengah berada dalam sorotan penuh dan evaluasi ketat dari Istana.

"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Presiden Prabowo dari atas podium Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menekankan seluruh jajaran birokrasi, terutama lembaga krusial seperti Bea Cukai yang mengawal arus logistik dan devisa negara, harus mengadopsi etos kerja yang responsif dan akseleratif. Pemerintah menolak keras sikap abai atau lambat dalam merespons tuntutan publik serta pelaku usaha di lapangan.

Lihat video: Soal Dolar dan Orang Desa, Menkeu Purbaya: Itu Hanya Gurauan Prabowo



Prabowo menggunakan analogi pepatah dalam bahasa Sunda untuk menyindir mentalitas birokrat yang malas dan kerap menunda-nunda penyelesaian masalah dengan prinsip bagaimana nanti saja (kumaha engkeh).

"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae," seloroh Prabowo.

Prabowo meminta adanya revolusi mental dan pembalikan pola pikir (mindset) di dalam tubuh pemerintahan sipil saat ini. Aparat penegak hukum dan pelayanan publik harus mampu melakukan mitigasi risiko serta proyeksi masa depan yang matang sejak awal, bukan sekadar bereaksi setelah masalah atau kebocoran terjadi.

"Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkek," cetus Presiden Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp10,2 triliun untuk disetorkan ke kas negara,” ujar Burhanuddin.

Hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," katanya.

Menurut dia, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” ujarnya.