Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin mengurangi konflik kepentingan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui upaya demutualisasi bursa. Sejalan dengan hal tersebut, superholding BUMN Indonesia yakni Danantara pun menyatakan siap untuk menjadi bagian dari masa depan BEI.

Upaya demutualisasi bursa menjadi salah satu arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ke pemerintah menyusul tekanan mendalam terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak Rabu (28/1/2026), yang dipicu oleh ultimatum dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Penilaian dari MSCI terhadap BEI pun memicu aksi jual besar-besaran investor pasar modal sehingga membuat perdagangan dihentikan sementara (trading halt) pada Rabu dan Kamis ini.

"Ya demutualisasi diharapkan mulai berproses di tahun ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat karena itu akan mengurangi level konflik kepentingan antara anggota bursa yang menentukan dan menguruskan dari prosesnya sendiri," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Hal itu disampaikan Airlangga usai pertemuan terbatas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, CEO Danantara Rosan Roeslani serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Airlangga, yang juga Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), menyebut pemerintah ingin agar ada pemisahan antara anggota dan pengurus bursa.

Selama ini, ketika tak ada sekat antara anggota dan pengurus, anggota BEI terdiri dari lembaga sekuritas. Menurutnya, perbedaan bargaining power antara sekuritas besar, menengah dan kecil yang berperan sebagai anggota dan pengurus bursa memengaruhi independensi pengurus.

Dengan demutualisasi juga, dia menilai kepengurusan otoritas bursa akan bisa lebih menerapkan penegakan kedisiplinan terhadap pelaku distorsi pasar.

"Apalagi berikutnya demutualisasi bisa membuat juga bursa itu go public," paparnya.

Peluang Masuknya Danantara

Pada kesempatan yang sama, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pun menyebut sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu memiliki kepentingan besar terhadap upaya pembenahan BEI.

Sebab, terangnya, sebesar 30% dari kapitalisasi pasar modal adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang telah melantai di bursa. Untuk itu, dia membuka peluang Danantara masuk ke kepemilikan saham BEI apabila proses demutualisasi tuntas.

"Kami terbuka, kalau ini sudah terjadi demutualisasi, Danantara berkeinginan untuk masuk juga [ke struktur kepemilikan saham BEI]," ujar Rosan.

Menurut pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi itu, pihaknya juga ingin agar BEI menjadi lebih terbuka dan transparan. Dia menyebut apabila nantinya Danantara masuk, tak perlu melalui sekuritas BUMN.

"No, no, no, no, no, bisa langsung," ujarnya singkat.

Kawal Kepengurusan BEI?

Di sisi lain, Menko Airlangga turut mengapresiasi pengunduran diri Direktur Utama BEI Iman Rachman usai IHSG anjlok akibat ultimatum MSCI. Dia menyebut pemerintah akan memonitor kepengurusan otoritas bursa ke depannya agar bisa menjaga tata kelola sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK).

Adapun beberapa upaya lain yang akan ditempuh pemerintah untuk memastikan BEI berbenah adalah regulasi menaikkan free float dari 7,5% ke 15%.

Upaya itu diyakini meningkatkan stabilitas pasar modal sehingga penilaian MSCI tak turun kasta dari emerging market ke frontier level.

Tidak hanya itu, pemerintah akan mendorong likuiditas di pasar modal semakin besar dengan menaikkan limit investasi dari dana pensiun dan asuransi. Hal ini akan dikoordinasikan juga dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengatakan, rencananya limit investasi dapen dan asuransi di pasar modal akan dinaikkan dari 8% ke 20%.

Akan tetapi, Purbaya menyebut porsi investasi yang lebih besar dari dana pensiun dan asuransi itu hanya akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam 12 bulan terakhir atau LQ45.

"Kami akan bebaskan lagi ke 20%, tetapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasin di LQ45," ucapnya.

Menurut Purbaya, langkah menambah 'bahan bakar' ke pasar modal itu akan membantu kondisi pasar saham semakin membaik.

Sejalan dengan hal tersebut, dia mengatakan otoritas bakal mendorong pembenahan saham-saham gorengan.

"Yang jelas bahan bakar ke capital market jadi ada lebih besar dibanding sebelumnya. Nanti itu akan diperhatikan juga integritas pasar dalam pengertian dengan kebijakan tadi ya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan progres demutualisasi Bursa. Kajian ini terutama dilakukan untuk menjaga independensi Bursa dan mencegah konflik kepentingan.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menjelaskan demutualisasi Bursa bukan merupakan hal yang negatif, tetapi hal yang baik. Menurut Eddy, demutualisasi mengarah ke tata kelola pasar yang positif.

“Dengan adanya demutualisasi, pengawasan OJK sama saja, tidak ada yang berubah. Karena justru pengawasan itu hal yang penting dalam struktur pasar yang baru untuk menjaga keamanan dan integritas pasar modal,” kata Eddy, dalam konferensi pers akhir tahun pasar modal di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Eddy menjelaskan demutualisasi Bursa telah diamanatkan dalam UUP2SK, dengan peraturan pelaksananya akan dituangkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut tengah digodok oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Eddy, Kementerian Keuangan meminta pendapat OJK pada rancangan tersebut.

“Kalau kami lihat tujuan demutualisasi ini mengarah ke tata kelola pasar yang positif, fokus juga untuk pengurangan konflik kepentingan. Itu hal yang baik dan prosesnya sedang berlangsung, dan RPP-nya sedang diproses pemerintah,” ucap Eddy.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menuturkan demutualisasi merupakan amanat dari UUP2SK.

“Posisi Bursa lebih sebagai objek. Tapi mungkin sebagai Bursa, kami mencoba membantu menyiapkan kajian, bagaimana struktur yang optimal di BEI dengan adanya Demutualisasi, karena kami akan belajar dari bursa-bursa lain,” ujar Iman dalam kesempatan yang sama.

Iman melanjutkan, BEI juga sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi Bursa setelah demutualisasi, dengan membandingkan bursa lain. Iman mengatakan Bursa berharap tata kelola, khususnya terkait konflik kepentingan dan independensi akan tetap terjaga usai demutualisasi.

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993.

Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Adapun isu demutualisasi BEI ini berkembang setelah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan demutualisasi BEI akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak wacana demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI dinilai lebih efektif jika berfokus terhadap penguatan tata kelola dan peningkatan independensi lembaga bursa dibandingkan untuk mencegah praktik saham gorengan.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy menyebutkan bahwa efektivitas demutualisasi justru bergantung pada tujuan utamanya, yakni memperbaiki tata kelola dan memastikan BEI dapat beroperasi lebih independen.

“Saya pikir tidak akan efektif kalau untuk mencegah saham gorengan. Utamanya adalah meningkatkan tata kelola dan independensi,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, risiko yang perlu diantisipasi adalah potensi konflik kepentingan apabila pengelolaan bursa tetap berada di tangan para pemegang saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan sekuritas.

“Jangan sampai yang mengurusi perusahaan sekuritas adalah diri mereka sendiri sebagai pemegang saham BEI,” terangnya.

Saat ini, BEI pada dasarnya sudah dipandang sebagai lembaga yang independen.

Namun kemungkinan ada dorongan agar struktur pengelolaannya dibuat lebih terbuka dan akuntabel, sejalan dengan perkembangan pasar modal Indonesia yang kian kompleks serta kebutuhan investor yang semakin beragam.

Adapun Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi bursa yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah merupakan aksi korporasi, melainkan adalah aksi shareholder yang dilakukan oleh pemegang saham BEI. Sementara, aksi korporasi benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

"Makanya kami lihat kajiannya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita pelajari bersama-sama," ujarnya kepada media, Senin (24/11/2025)

Jeffrey pun memperkirakan dampak kebijakan tersebut masih selaras dengan visi BEI pada tahun 2030, yaitu menjadi bursa atau perusahaan terbaik ke-10 di dunia.

"Harusnya sejalan [dengan target 2030 BEI]," imbuhnya.

Adapun demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.