Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional, karena struktur kepemilikanya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.

Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.

Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.

Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.

"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat.

Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.

Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.

Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.

"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.

Selain pembenahan otoritas pengawas, upaya mendongkrak transparansi ekonomi juga didorong melalui digitalisasi. Luhut menyoroti kemajuan program teknologi pemerintahan (GovTech) yang disebutnya sempat membuat pihak MSCI terkejut.

Saat ini, implementasi GovTech telah berjalan di Banyuwangi dan sedang dalam tahap uji coba di 40 kabupaten serta di tingkat provinsi di Bali. Pemerintah menargetkan peluncuran skala nasional dapat dieksekusi pada bulan Oktober mendatang.

Luhut meramalkan perpaduan antara perbaikan simpul-simpul tata kelola, komitmen program Presiden, serta transparansi berbasis digital akan membawa prospek solid bagi perekonomian dan pasar modal ke depan.

"Jadi, market kita saya kira akan bagus ke depan. Tapi tidak bisa lagi digoreng-goreng seperti yang kemarin-kemarin," tutup Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa tujuan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjamin transparansi pasar modal.

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menjelaskan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Kami berkomitmen untuk melanjutkan demutualisasi Bursa Efek dalam rangka peningkatan governance dan juga mengurang konflik kepentingan,” kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki, di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Dia melanjutkan dalam Undang-Undang P2SK disebut bahwa kepemilikan Bursa dibuka agar pihak lain, selain perantara pedagang efek bisa menjadi pemegang saham Bursa Efek dalam rangka penguatan governance dan juga mitigasi. Mitigasi tersebut menurutnya seperti benturan kepentingan.

Lalu untuk peningkatan independensi, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Bursa Efek.

“OJK akan terus melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun dengan Bursa Efek Indonesia itu sendiri, tentunya dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek Indonesia,” ujar Kiki.

Arahan Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan kepada pemerintah sekaligus Danantara terkait dengan kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam akibat pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Salah satunya, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjawab masa depan independensi Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) berpeluang masuk ke bursa pasca demutualisasi BEI.

Diketahui, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditargetkan terbit kuartal I/2026. Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.

Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan pihaknya selalu menerima setiap pemegang saham, dan memastikan hal itu akan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Semua akan kita kaji secara kondusif dan proporsional, bahwa kita akan welcome pada siapa pun pemegang saham. Jadi kita tentu akan welcome, sesuai dengan undang-undang," ujarnya saat konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ihwal demutualisasi ini, Presiden Prabowo hari ini menyatakan mandatnya agar proses BEI menjadi perusahaan go public itu dipercepat. Keputusan orang nomor satu Indonesia itu diambil dari hasil rapat terbatas pada Jumat (30/1/2026).

Ratas itu digelar untuk merespons gejolak pasar saham imbas pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 27 Januari 2026 yang membekukan rebalancing saham Indonesia periode Maret 2026, membuat IHSG ambles bahkan halt trading dalam dua hari secara beruntun.

Menjawab ada kesan pemerintah yang mengebut demutualisasi BEI pasca pengumuman MSCI, Inarno menegaskan hal tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Jadi tidak ada kaitannya [dengan MSCI]," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proses demutualisasi BEI ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta untuk mencegah praktik pasar yang tak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam UU P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," ujar Airlangga.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan progres demutualisasi Bursa. Kajian ini terutama dilakukan untuk menjaga independensi Bursa dan mencegah konflik kepentingan.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menjelaskan demutualisasi Bursa bukan merupakan hal yang negatif, tetapi hal yang baik. Menurut Eddy, demutualisasi mengarah ke tata kelola pasar yang positif.

“Dengan adanya demutualisasi, pengawasan OJK sama saja, tidak ada yang berubah. Karena justru pengawasan itu hal yang penting dalam struktur pasar yang baru untuk menjaga keamanan dan integritas pasar modal,” kata Eddy, dalam konferensi pers akhir tahun pasar modal di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Eddy menjelaskan demutualisasi Bursa telah diamanatkan dalam UUP2SK, dengan peraturan pelaksananya akan dituangkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut tengah digodok oleh Kementerian Keuangan.

Menurut Eddy, Kementerian Keuangan meminta pendapat OJK pada rancangan tersebut.

“Kalau kami lihat tujuan demutualisasi ini mengarah ke tata kelola pasar yang positif, fokus juga untuk pengurangan konflik kepentingan. Itu hal yang baik dan prosesnya sedang berlangsung, dan RPP-nya sedang diproses pemerintah,” ucap Eddy.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menuturkan demutualisasi merupakan amanat dari UUP2SK.

“Posisi Bursa lebih sebagai objek. Tapi mungkin sebagai Bursa, kami mencoba membantu menyiapkan kajian, bagaimana struktur yang optimal di BEI dengan adanya Demutualisasi, karena kami akan belajar dari bursa-bursa lain,” ujar Iman dalam kesempatan yang sama.

Iman melanjutkan, BEI juga sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi Bursa setelah demutualisasi, dengan membandingkan bursa lain. Iman mengatakan Bursa berharap tata kelola, khususnya terkait konflik kepentingan dan independensi akan tetap terjaga usai demutualisasi.

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993.

Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Adapun isu demutualisasi BEI ini berkembang setelah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan demutualisasi BEI akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.