Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kekhawatiran dampak tarif 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap kinerja ekspor nasional dan neraca perdagangan Indonesia pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kebijakan tarif tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia maupun posisi neraca dagang.

“Oh, nggak, nggak [potensi dampak tarif AS terhadap ekspor tahun ini dan neraca dagang],” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Pintu Timur VIP Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dia juga memastikan kinerja perdagangan Indonesia masih surplus. Menurutnya, surplus perdagangan Indonesia masih kuat, terutama dengan sejumlah mitra dagang utama.

“Surplus nomor satu kita itu ke Amerika, nomor dua ke India. Ya, jadi nggak ada masalah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan sejumlah komoditas pertanian Indonesia juga dibebaskan tarif alias 0% ke Negara Paman Sam, seperti CPO hingga kakao.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa barang-barang yang diimpor dari AS merupakan komoditas yang memang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

“Kan kalau yang dari AS, yang sekarang juga mendekati 0% kan sudah banyak. Yang kedua, barang-barang yang kita impor kan, barang-barang yang memang kita butuhkan,” terangnya.

Dalam kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART),sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian dan turunannya dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS. Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang mendapatkan fasilitas tarif 0%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah komoditas strategis yang masuk daftar bebas tarif mencakup minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, hingga produk turunan lainnya.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” ujar Airlangga, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0% terdiri dari buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Diikuti kopi dengan enam pos tarif, teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao beserta produk turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit turut tercantum dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif. Fasilitas serupa juga diberikan kepada produk olahan buah, tepung dan pati berbahan dasar singkong serta sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium.

REPUBLIKA.CO.ID,Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (24/2/2026) sore ditutup melemah dipicu oleh pelaku pasar yang merespon ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). IHSG ditutup melemah 115,25 poin atau 1,37 persen ke posisi 8.280,83. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 10,13 poin atau 1,19 persen ke posisi 837,63.

“IHSG dan Rupiah ditutup melemah di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.

Ratna menjelaskan, ketidakpastian mengenai kebijakan tarif AS dan masih relatif ketatnya prospek suku bunga AS, membuat indeks dolar AS berbalik menguat.

Selain itu, ketidakpastian tersebut juga membuat harga emas mengalami koreksi dari level tertinggi selama tiga pekan terakhir, selain didorong oleh aksi profit taking (ambil untung) pelaku pasar.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dijadwalkan berpidato di hadapan Kongres AS mengenai laporan tahunan resmi, antara lain berisi tentang kondisi negara dan rencana kebijakan pemerintahannya ke depan.

Dari kawasan Eropa, pelaku pasar akan mencermati data GfK Consumer Confidence Jerman periode Maret 2026, yang diperkirakan di level minus 23,8 dari sebelumnya minus 24,1.

Sementara itu, inflasi Euro Area bulan Januari 2026 diperkirakan melambat menjadi 1,7 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 2 persen (yoy).

Dari kawasan Asia, bank sentral China kembali mempertahankan suku bunga pinjaman tetap selama sembilan bulan berturut-turut pada Februari 2026, yaitu Loan Prime Rate 1Y sebesar 3 persen dan Loan Prime Rate 5Y di level 3,5 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

"Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya," ujar Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2).

Pernyataan itu disampaikan setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Trump. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Namun situasi kembali berubah. Sebelumnya, Trump memang sempat memberlakukan tarif impor global sebesar 10 persen. Kebijakan itu dinilai sejumlah negara sebagai langkah proteksionis baru.

Prabowo menilai tarif 10 persen masih dalam batas yang dapat dikelola Indonesia.

"Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10 persen)," katanya.

Dengan tarif terus mengalami kenaikan, pemerintah melakukan kalkulasi ulang terhadap potensi dampaknya, terutama bagi sektor ekspor unggulan yang mengandalkan pasar Amerika Serikat.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tetap berupaya mempertahankan kesepakatan tarif 0 persen di beberapa komoditas yang sebelumnya telah dicapai.

"Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap," ujar Airlangga.

Produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi prioritas dalam skema tarif 0 persen tersebut karena kontribusinya signifikan terhadap ekspor nasional. Selain itu, fasilitas tarif preferensial juga mencakup sejumlah mata rantai industri strategis, mulai dari elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, hingga berbagai produk turunannya.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat diplomasi ekonomi serta memperluas diversifikasi pasar ekspor guna menjaga stabilitas perdagangan nasional di tengah perubahan kebijakan tarif AS terus meningkat.

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri telah membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Trump yang kemudian memicu dinamika baru dalam lanskap perdagangan internasional.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun, tak lama berselang, Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif impor global sebesar 10 persen.

Bahkan, dalam perkembangan terbaru, tarif tersebut kembali dinaikkan menjadi 15 persen untuk sejumlah komoditas impor. Langkah tersebut menambah ketidakpastian arah kebijakan dagang Amerika Serikat, sekaligus menjadi perhatian bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan menyusul dinamika kebijakan tarif di Amerika Serikat, termasuk setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat.

Menanggapi pertanyaan terkait langkah Indonesia setelah kebijakan tarif Amerika Serikat dibatalkan oleh Supreme Court, Presiden menegaskan sikap kehati-hatian pemerintah.

“Ya kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya,” ujar Prabowo.

Saat ditanya apakah angka tarif 10 persen yang diberlakukan menguntungkan Indonesia, Prabowo memberikan respons singkat namun optimistis.

“Saya kira ya menguntungkanlah. Ya. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” tandas Prabowo.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump menjadi kabar positif bagi Indonesia.

Hal itu disampaikan Bhima saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Bhima, dengan adanya putusan tersebut, Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi batal demi hukum.

“Iya, batal berarti yang ART-nya. ART-nya bisa batal, jadi paling nggak dari pemerintah nggak perlu meratifikasi ART-nya dan tidak perlu renegoisasi,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Presiden Trump menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat), hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS menyatakan sejumlah tarif impor sebelumnya ilegal.

Bhima menilai, dengan dasar tarif baru sebesar 10%, skema tarif resiprokal yang membebani Indonesia hingga 19% menjadi tidak relevan.

“Kalau tarif dasarnya 10% yang mau diambil Trump, sementara kita kena 19%, berarti kan nggak ini. Jadi opsinya bukan renegosiasi tapi dibatalkan,” katanya.

Dia bahkan menyebut, perusahaan Indonesia berpeluang menagih selisih bea masuk yang sebelumnya dibayarkan ke AS jika kebijakan lama dinyatakan tidak sah.

DPR Tak Perlu Ratifikasi

Bhima menegaskan, dengan putusan Mahkamah Agung AS tersebut, pemerintah dan DPR tidak lagi memiliki beban untuk melanjutkan proses ratifikasi ART.

“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari jebakan AS,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut tekanan agar Indonesia bergabung dalam skema Board of Peace (BoP_ atau Dewan Perdamaian Internasional yang dikaitkan dengan kebijakan tarif resiprokal semestinya ikut gugur.

“Dengan pembatalan Supreme Court ini kita sangat-sangat diuntungkan,” tegas Bhima.

Menurutnya, pembatalan tersebut membuka kembali ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama dagang dengan berbagai negara tanpa terikat klausul yang membatasi kedaulatan ekonomi nasional.

Bhima menyimpulkan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun ulang strategi perdagangan internasional yang lebih berpihak pada industrialisasi dan kepentingan jangka panjang Indonesia.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani kebijakan tarif global sebesar 10% untuk seluruh negara pada Jumat (waktu setempat).

Kebijakan tersebut diteken hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif impor sebelumnya dinyatakan ilegal.

Trump mengumumkan keputusan tersebut melalui platform media sosial miliknya, Truth Social.

"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Oval Office, tarif global 10% untuk seluruh negara, yang akan berlaku hampir segera," tulis Trump dikutip pada Sabtu (21/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah negara dinilai membawa dampak tidak langsung bagi Indonesia.

Managing Director FedEx Indonesia Garrick Thompson menyebut, kebijakan tersebut justru mendorong sejumlah perusahaan asing memindahkan atau memperluas operasinya ke Indonesia.

“Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah AS untuk mendapatkan setidaknya nilai tarif yang baik bagi Indonesia,” kata Garrick secara virtual, Jumat (20/2/2026).

“Dengan itu, salah satu tren yang kami lihat adalah lebih banyak perusahaan berubah ke Indonesia dan meningkatkan output dari Indonesia. Hal tersebut menyebabkan lebih banyak ekspor,” lanjutnya.

Menurut dia, tren relokasi ini terlihat terutama dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berbasis di China. “Kami juga melihat beberapa pelanggan, terutama yang sebelumnya memiliki usaha di China, berubah dan membangun perusahaan di Indonesia. Mereka mengambil kesempatan untuk membangun posisi yang baik di tengah negosiasi tersebut,” katanya.

Ia menilai fenomena ini merupakan tren makro yang memengaruhi lanskap industri logistik dalam jangka menengah dan panjang. “Hal tersebut merupakan tren makro yang kami lihat yang membantu memindahkan keadaan di industri kita. Ini menjadi salah satu alasan utama meningkatnya kepentingan perusahaan di Indonesia dalam jangka panjang dan menengah,” jelasnya.

Dampak terhadap pengiriman ke AS

Terkait dampak langsung terhadap pengiriman FedEx dari dan ke AS, Garrick menilai kebijakan tarif tidak sepenuhnya berdampak negatif. “Kami melihat tarif ini juga memberikan kesempatan bagi bisnis untuk mengembangkan operasi mereka dan mengoptimalkan apa yang sudah mereka miliki saat ini. Saya pikir ada peluang yang bagus untuk industri,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor pakaian dan tekstil sebagai salah satu yang terdorong oleh perubahan dinamika tarif. “Di segmen pakaian dan tekstil, kami melihat banyak kebutuhan. Ini keputusan yang cerdas jika pelaku usaha bisa memahami posisi mereka untuk mengoptimalkan hasil di tengah situasi tarif,” kata Garrick.

Menurutnya, penting bagi pelaku usaha untuk memahami peluang setelah kebijakan tarif baru disepakati.

Dia bilang, peluang yang tepat bagi Indonesia adalah memahami posisi setelah perjanjian tarif ini selesai. “Lalu mengatur operasi bisnis untuk mengambil keuntungan dari peluang tersebut. Itu akan mendorong pertumbuhan ekspor,” jelasnya.

Selain AS, pasar Eropa juga dinilai semakin menarik, terutama dengan perkembangan pembahasan IEU-CEPA.

Dia bilang, AS memang pasar terbesar di Asia Tenggara, tetapi Eropa juga memiliki peluang yang sangat baik. “Kami melihat beberapa pelanggan mulai mengalihkan fokus atau memperluas pasar ke Eropa, dan itu membantu mengembangkan bisnis mereka,” katanya.

Dengan meningkatnya ekspor ke Eropa, Garrick menilai pertumbuhan bisnis logistik pun ikut terdorong. “Ada perjanjian dagang yang akhirnya disetujui dengan Eropa dan peningkatan ekspor ke sana. Itu tentu berarti ada pertumbuhan dari sisi bisnis logistik,” ujarnya.

Strategi FedEx tangkap peluang

Dalam menangkap peluang tersebut, FedEx memposisikan diri sebagai mitra pertumbuhan bagi pelanggan. “Kami hadir untuk mendukung pelanggan, dan setiap kali saya berbicara dengan mereka, fokusnya adalah bagaimana kita bisa tumbuh bersama,” kata Garrick.

Ia menjelaskan, FedEx aktif membantu pelaku usaha memahami tantangan logistik dan menyediakan solusi agar mereka bisa fokus pada bisnis inti.

Hal ini terutama menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. “Kami ingin membantu UKM memahami bahwa jika mereka sudah terbiasa berjualan melalui e-commerce domestik, maka pengiriman ke luar negeri sebenarnya tidak jauh berbeda, tentu dengan penyesuaian regulasi,” ujarnya.

FedEx juga menggabungkan kekuatan jaringan global dengan pendekatan lokal.

Yaitu, dengan memanfaatkan kapabilitas global FedEx, jaringan internasional dan teknologi pelacakan, lalu memadukannya dengan sentuhan lokal dari tim kami di Indonesia. “Kombinasi global dan lokal inilah yang membantu pelanggan membuka peluang bisnis mereka,” jelas Garrick.

Ia menegaskan, pertumbuhan perusahaan akan mengikuti pertumbuhan pelanggan. “Filosofi saya sederhana, jika kami membantu pelanggan menyelesaikan masalah dan bertumbuh, maka FedEx secara alami juga akan berkembang,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mewanti-wanti agar negosiasi tarif Amerika Serikat (AS) berfokus pada agenda industrialisasi nasional, bukan ekspor bahan mentah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai penekanan Presiden Prabowo dalam perundingan kebijakan perdagangan, khususnya dengan AS, seharusnya terintegrasi kuat dengan kebijakan industri dalam negeri.

Menurut Faisal, perundingan yang mencakup kerja sama perdagangan, ekspor-impor, hingga isu tarif dan nontarif seharusnya diarahkan untuk memperkuat industri nasional.

Dia menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS justru menginginkan akses penuh terhadap critical minerals Indonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuh critical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Lebih lanjut, Faisal membandingkan dengan pendekatan China yang berinvestasi pada industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tinggi, setidaknya terdapat pembangunan industri dan peningkatan nilai tambah.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan akses pasar ke AS seharusnya mencakup produk manufaktur dan produk bernilai tambah, bukan hanya sebatas bahan mentah alias komoditas.

“Kalau itu terjadi maka berarti kan kita dirugikan, bukan diuntungkan. Nah ini yang harus dinegosiasikan dalam hal teknisnya nanti dengan pihak Amerika Serikat supaya yang diberikan dispensasi itu juga sampai kepada produk dalam [hilirisasi],” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama perihal perundingan tarif dengan AS dalam waktu dekat.

Selain itu, Kepala Negara RI juga menggarisbawahi bahwa setiap proses perundingan ekonomi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sssegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini ada penundaan pemberlakuan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) hingga pertengahan Februari 2026 murni disebabkan faktor penjadwalan, bukan karena kendala dalam proses negosiasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga menjelang pelantikan delapan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

“Alasannya karena sekarang sudah mendekati akhir Januari,” ujar Airlangga saat ditanya alasan penundaan kebijakan tarif tersebut.

Lebih lanjut, dia tak menegaskan tidak ada persoalan substantif yang menghambat proses tersebut, baik dari sisi teknis maupun geopolitik.

“Enggak ada,” katanya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permasalahan lain.

Terkait isu geopolitik yang kerap dikaitkan dengan kebijakan tarif, Airlangga juga menepis adanya pengaruh signifikan.

“Kita tunggu saja,” ujarnya.

Airlangga memastikan seluruh proses negosiasi dengan pihak terkait telah diselesaikan dan tidak menjadi penyebab mundurnya jadwal implementasi.

“Sudah selesai,” tegasnya saat ditanya apakah masih ada negosiasi yang belum rampung.

Saat disinggung apakah kebijakan tarif tersebut nantinya akan langsung ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, Airlangga kembali menekankan bahwa pemerintah masih menunggu waktu yang tepat sesuai jadwal.

“Kita tunggu saja,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Uni Eropa untuk menggunakan instrumen perdagangan terkuatnya, termasuk mekanisme anti-koersi yang juga dikenal sebagai “bazoka perdagangan”, guna merespons ancaman tarif baru dari Amerika Serikat.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026), Macron mengatakan Amerika Serikat menggunakan perjanjian perdagangan yang merugikan kepentingan ekspor Eropa serta menuntut konsesi maksimal.

Ia menyebut langkah tersebut secara terbuka bertujuan melemahkan dan menundukkan Eropa. Situasi itu, menurut Macron, diperburuk oleh akumulasi tarif-tarif baru yang terus berlanjut dan dinilainya tidak dapat diterima.

“Eropa kini memiliki instrumen yang sangat kuat, dan kita harus menggunakannya ketika kita tidak dihormati dan ketika aturan main tidak dihormati. Mekanisme anti-koersi adalah instrumen yang kuat dan kita tidak boleh ragu untuk menggunakannya dalam lingkungan yang keras saat ini,” kata Macron.

Pernyataan Macron muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Januari mengumumkan rencana pemberlakuan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari.

Tarif tersebut bahkan akan dinaikkan menjadi 25 persen pada Juni mendatang, kecuali Amerika Serikat berhasil memperoleh Greenland.

Sebelumnya pada Selasa, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif 200 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis jika negara itu tidak menerima undangannya untuk bergabung dalam inisiatif pimpinan Amerika Serikat terkait Gaza.

Trump menyatakan langkah tersebut akan memaksa Prancis untuk menyetujui usulannya.

Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza.

Dewan bentukan Trump tersebut mencakup Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert Gabriel.

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai relatif lebih siap menghadapi guncangan perdagangan global dibandingkan negara-negara tetangganya, meski tetap dibayangi risiko perlambatan dari sisi eksternal dan domestik.

Permintaan domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan Indonesia, tetapi efek rambatan dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat diperkirakan mulai menekan investasi.

Hal itu diungkapkan Tamara Mast Henderson, ekonom Bloomberg Intelligence, dalam riset BE Primer yang dirilis Senin (22/12/2025).

“Perekonomian Indonesia berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan negara-negara tetangganya untuk menghadapi guncangan perdagangan global, dengan permintaan domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan. Namun, Indonesia tidak akan sepenuhnya luput dari dampaknya,” tulis Henderson dalam riset tersebut.

Bloomberg Intelligence menilai relokasi kembali (re-shoring) produksi Amerika Serikat berpotensi meredam arus investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, kebijakan tarif AS juga diperkirakan menambah tekanan, meski dampaknya terhadap eksportir Indonesia telah berkurang.

Pemerintah Indonesia sebelumnya berhasil menegosiasikan penurunan tarif resiprokal AS menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Menurut Bloomberg Intelligence, langkah itu mengurangi tekanan langsung terhadap eksportir, tetapi menghadirkan risiko lain bagi perekonomian domestik.

“Penurunan tarif tersebut berarti dampak terhadap eksportir menjadi lebih kecil, tetapi praktik dumping dari produsen berbiaya rendah serta pembukaan pasar domestik bagi produk AS akan tetap menimbulkan biaya ekonomi,” lanjut Henderson.

Dari dalam negeri, Bloomberg Intelligence juga menyoroti meningkatnya hambatan investasi. Kekhawatiran pasar terhadap potensi ketidakdisiplinan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai melonjak tajam dan telah memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.

Pada saat yang sama, jelas Tamara, Bank Indonesia kini menjalankan skemaburden sharingbaru dengan pemerintah, sedangkan parlemen mengarah pada pelonggaran batas defisit anggaran.

Kombinasi kebijakan tersebut, menurut Bloomberg Intelligence, berpotensi meningkatkan kehati-hatian investor terhadap prospek makroekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank sentral di Thailand dan Indonesia memasuki 2026 dengan arah kebijakan moneter yang semakin condong ke pelonggaran di tengah tekanan ekonomi global, risiko politik domestik, serta dampak tarif Amerika Serikat.

Melansir Bloomberg pada Kamis (18/12/2025), Bank sentral Thailand dan Bank Indonesia (BI) menetapkan kebijakan suku bunga pada Rabu kemarin. Bank of Thailand (BOT) memangkas suku bunga, sementara Bank Indonesia memilih menahan, seraya menyoroti berbagai risiko yang membayangi prospek ekonomi tahun depan.

Perbedaan utama dari keputusan tersebut terletak pada pergerakan mata uang. Meski sama-sama menghadapi tekanan, Thailand justru membutuhkan pelemahan baht, sementara Indonesia berupaya menarik arus modal masuk guna menopang penguatan rupiah.

Adapun, mata uang Baht tercatat telah menguat lebih dari 8% sepanjang tahun ini sementara rupiah melemah 3,03%.

“Langkah-langkah bertahap perlu diterapkan untuk mengelola pergerakan baht,” ujar Gubernur Bank of Thailand Vitai Ratanakorn dalam pidatonya pada Kamis (18/12/2025).

Vitai menyebut suku bunga acuan masih berpeluang diturunkan lebih lanjut, meski bank sentral harus menjaga ruang kebijakan yang semakin terbatas. Bank of Thailand juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 1,5%, dengan alasan lemahnya permintaan domestik serta dampak tarif AS.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan otoritas moneter akan terus menilai ruang untuk pemangkasan suku bunga lanjutan di tengah ketidakpastian global dan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Barclays Plc dalam catatan riset menyebut, alasan paling mungkin di balik keputusan Bank Indonesia kembali menahan suku bunga adalah depresiasi rupiah.

“Kami melihat sedikit bukti bahwa bank sentral kini sepenuhnya puas dengan kinerja pertumbuhan ekonomi dan kredit hingga benar-benar menghentikan arah pelonggaran kebijakan," jelasnya.

Thailand

Komite Kebijakan Moneter Bank of Thailand secara bulat memutuskan memangkas suku bunga repurchase tenor satu hari sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%. Ini merupakan pemangkasan kelima dalam 14 bulan terakhir, sesuai dengan proyeksi 23 dari 24 ekonom yang disurvei Bloomberg.

“Dengan perlambatan ekonomi yang kian nyata serta meningkatnya berbagai risiko, kebijakan moneter dapat dibuat lebih akomodatif untuk memastikan kondisi keuangan mendukung pemulihan ekonomi dan meringankan beban utang kelompok rentan,” ujar komite dalam pernyataan resminya.

Pelonggaran lanjutan dinilai masih diperlukan seiring serangkaian guncangan yang dihadapi Thailand, termasuk dampak tarif resiprokal AS, banjir parah di wilayah selatan, serta bentrokan mematikan di perbatasan dengan Kamboja.

Pasca-keputusan tersebut, baht dan indeks saham acuan Thailand—salah satu yang berkinerja terburuk secara global tahun ini—bergerak relatif stabil.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah membubarkan parlemen awal bulan ini dan menjadwalkan pemilu pada 8 Februari. Bank of Thailand telah memasukkan potensi keterlambatan anggaran selama dua hingga tiga bulan dalam proyeksinya, menyusul ketidakpastian politik.

Meski demikian, Vitai menegaskan kebijakan moneter saja tidak cukup untuk mengatasi normal baru pertumbuhan rendah Thailand, yang dibebani produktivitas rendah, utang tinggi, dan populasi menua.

Pemangkasan suku bunga sebelumnya disebut hanya mampu mendorong pertumbuhan PDB sekitar 0,2%, sehingga perlu dilengkapi dengan kebijakan yang lebih terarah untuk membantu debitur dan usaha kecil.

Indonesia

Bank Indonesia menahan BI-Rate di level 4,75% pada Rabu, sesuai perkiraan 22 dari 35 ekonom dalam survei Bloomberg. Sisanya memperkirakan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Keputusan ini menegaskan fokus Bank Indonesia pada stabilitas nilai tukar, di tengah keluarnya arus dana asing yang dipicu pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan serta kekhawatiran terhadap pembengkakan belanja negara untuk mendukung kebijakan populis Presiden Prabowo.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, permintaan kredit masih lemah karena pelaku usaha cenderung bersikap menunggu di tengah tingginya biaya pinjaman. Dia kembali mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan memperkuat insentif guna mendorong penyaluran pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia menyatakan akan mencermati prospek nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan dalam menentukan waktu pemangkasan suku bunga pada 2026.

Tekanan harga, arus keluar obligasi, serta pasokan valuta asing yang lebih ketat—terkait rencana perubahan aturan penahanan devisa hasil ekspor—berpotensi menunda pelonggaran kebijakan, menurut para analis.

“Kami melihat hambatan yang cukup besar bagi BI untuk memangkas suku bunga pada Januari, bahkan Februari,” ujar ekonom Citigroup Inc. Helmi Arman, yang memundurkan proyeksinya untuk pemangkasan 25 basis poin masing-masing pada Maret dan Mei.

Brasilia (ANTARA) - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menginginkan lebih banyak keringanan tarif untuk barang-barang negaranya setelah berbicara via telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (2/12).

Dilaporkan Xinhua, Kamis, dalam sebuah wawancara, Lula mengatakan negaranya kemungkinan akan segera menerima kabar baik terkait perdagangan tersebut.

Sembari menyerukan agar tarif yang berlaku untuk barang ekspor Brasil dicabut, dia menggambarkan keputusan Washington baru-baru ini untuk menghapus tarif tambahan 40 persen terhadap produk-produk seperti daging, kopi, dan buah-buahan sebagai hal yang "sangat positif."

Beberapa pekan lalu, AS menghapus tarif tambahan untuk lebih dari 200 produk Brasil setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Brasil Mauro Vieira dan Menlu AS Marco Rubio.

Pemerintah AS menjustifikasi "kenaikan tarif" tersebut sebagai cara untuk menekan Brasil agar mengambil langkah-langkah yang diinginkan oleh pemerintahan Trump.

Paket tarif ini mulai diberlakukan pada Agustus, di tengah ketegangan dalam hubungan bilateral, yang juga dipengaruhi oleh sanksi terhadap beberapa pejabat Brasil, sebuah isu yang masih belum terselesaikan.

Menurut Lula, percakapan tersebut merupakan kali ketiga kedua kepala negara itu berbicara sejak Washington memberlakukan sanksi dan tarif terhadap produk Brasil.

Lula dan Trump menggelar pertemuan singkat pada September saat penyelenggaraan sesi Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA).

Pewarta: Xinhua
Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan kinerja ekspor Indonesia yang terjadi sejak Agustus 2025 menjadi alarm. Meski secara kumulatif tumbuh, tren penurunan bulanan dan tekanan tarif Amerika Serikat (AS) membuat realisasi ekspor semakin jauh dari target.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor Indonesia turun 2,31% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$24,24 miliar pada Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan itu utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas. Dia mengatakan BBM menjadi komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar.

“Secara tahunan, komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar itu yang pertama adalah bahan bakar mineral atau HS27, nilainya turun 19,04% dan volumenya turun 7,26%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Selain BBM, komoditas biji logam terak dan abu atau HS26 juga mengalami penurunan baik secara nilai maupun volume, masing-masing turun sebesar 97,85% dan 50,71%. Serta, tembaga dan barang daripadanya atau HS 74 yang nilainya turun 43,72% dan volumenya turun 14,65%.

Secara terperinci, BPS mencatat nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% yoy dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

Meski demikian, secara kumulatif Januari—Oktober 2025, total ekspor tumbuh 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar. Adapun, andil utama peningkatan ekspor disumbang oleh industri pengolahan sebesar 11,68%.

Tekanan Harga Komoditas

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan net ekspor hingga Oktober masih memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meski realisasi ekspor jauh dari sasaran pemerintah.

“Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Menurut Wijayanto, surplus ekspor sampai Oktober baru sekitar US$24 miliar atau 69% dari target. Situasi ini dipengaruhi tekanan harga komoditas yang terus melemah dan perlambatan ekonomi China.

Dengan waktu tersisa dua bulan, ruang kebijakan pun semakin menyempit. Dia menilai, pemerintah harus menjaga stabilitas nilai tukar agar tetap kompetitif, memperbaiki manajemen ekspor–impor, serta menekan arus impor ilegal.

“Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ucapnya.

Efek Tarif Trump

Di sisi lain, tekanan ekspor semakin berat sejak kebijakan tarif resiprokal AS. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut tren penurunan ekspor terlihat konsisten, baik secara tahunan maupun bulanan.

“Polanya itu kan setelah bulan Agustus ya, terutama setelah berlakunya tarif resiprokal Donald Trump. Ini kita bisa lihat bahwa ekspornya itu sedikit demi sedikit turun, sejak Agustus, dari ke September, Oktober,” kata Faisal kepada Bisnis.

Merujuk data BPS, nilai ekspor Indonesia memang turun dari US$24,96 miliar pada Agustus menjadi US$24,67 miliar pada September, dan kembali susut menjadi US$24,24 miliar pada Oktober. Secara tahunan, angkanya merosot 2,31% dibandingkan Oktober 2024 yang pernah mencapai US$24,81 miliar.

Faisal menilai tren ini menunjukkan tekanan struktural, bukan semata fluktuasi jangka pendek. Di saat ekspor melemah, impor justru meningkat karena beban tarif di AS membuat pengiriman produk Indonesia tersendat, sementara Indonesia harus menyerap lebih banyak barang dari Negeri Paman Sam dan limpahan pasokan dari negara lain seperti China.

Sebelum Agustus, lanjut Faisal, ekspor sempat melonjak akibat fenomena frontloading, yakni percepatan pengiriman untuk menghindari tarif baru. Alhasil, ekspor kumulatif Januari—Oktober 2025 masih tumbuh 6,96% dibandingkan periode tahun sebelumnya US$218,82 miliar menjadi US$234,04 miliar.

Namun, Faisal memperingatkan tren melemah bakal berlanjut hingga akhir 2025 dan bahkan dapat berimbas ke sepanjang 2026. Meski demikian, neraca perdagangan masih mencatat surplus US$35,88 miliar hingga Oktober, memperpanjang rekor surplus selama 66 bulan berturut-turut.

Ke depan, Core menilai pemerintah perlu menegosiasikan ulang kebijakan tarif dengan AS yang bersifat tidak tertulis dan kerap berubah pada tahap implementasi, terutama karena beberapa tarif pangan sebelumnya sempat dibatalkan untuk meredam inflasi domestik AS.

Strategi Genjot Ekspor

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyampaikan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% pada 2025. Dewi menegaskan neraca perdagangan yang sudah surplus selama 66 bulan berturut-turut menjadi modal untuk menjaga optimisme.

“Kementerian Perdagangan optimistis target ekspor akan tercapai, terlebih dengan potensi peningkatan permintaan global menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujar Dewi kepada Bisnis.

Di samping itu, Kemendag juga terus mendorong penyelesaian perjanjian dagang strategis, hilirisasi produk ekspor, dan perluasan akses pasar termasuk bagi UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor yang melibatkan 46 perwakilan dagang di 33 negara.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai pelaku usaha tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan ekspor Oktober 2025. Dia menyebut, penurunan Oktober ini lebih bersifat bulanan dan teknis, bukan tren pelemahan struktural.

Menurutnya, secara tahunan kinerja ekspor masih solid, dengan total ekspor tumbuh hampir 7% dan ekspor nonmigas melonjak lebih dari 8%.

Biasanya, lanjut dia, pergerakan ekspor di akhir tahun memang bersifat musiman dan sering bergeser ke November–Desember, terutama pada komoditas berbasis kontrak seperti mineral olahan, kimia dasar, dan produk agro tertentu.

“Jadi, dampaknya ke pelaku usaha tidak terlalu signifikan selama tren tahunan masih positif,” tutur Erwin kepada Bisnis.

Adapun, Kadin kini tengah mendorong percepatan realisasi ekspor yang sudah memiliki permintaan, namun terkendala logistik, dokumen, atau pembiayaan. Selain itu, Kadin memperkuat business matching dengan buyer dari Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan, dan Afrika untuk kebutuhan pengiriman akhir tahun.

Lebih lanjut, Erwin melihat terdapat beberapa sektor yang diprediksi menopang ekspor di sisa tahun ini, seperti mineral olahan (nikel, bauksit, baja), kimia dasar, otomotif, makanan-minuman olahan, serta produk agro seperti turunannya kelapa, rempah, dan kopi.

“Ini tentu masih bergantung pada permintaan global dan kesiapan industri kita dalam memenuhi standar kualitas,” pungkasnya.