LONDON - Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini merilis data yang menunjukkan negara-negara dengan tingkat utang rumah tangga tertinggi, yang didefinisikan sebagai pinjaman dan surat utang yang diambil oleh rumah tangga, dinyatakan sebagai persentase dari PDB. Metrik ini sering digunakan sebagai barometer risiko dan kerentanan keuangan di tingkat rumah tangga.

Utang rumah tangga biasanya mencakup hipotek, pinjaman mobil, utang kartu kredit, dan pinjaman pribadi. Meskipun tingkat utang tertentu dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi, tingkat utang yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang, terutama ketika suku bunga naik atau selama penurunan ekonomi.

15 Negara yang Warganya Paling Banyak Memiliki Utang (% dari PDB)

1. Swiss (125,4%)

2. Australia (112,2%)

3. Kanada (100,1%)

4. Belanda (93,6%)

5. Selandia Baru (90,3%)

6. Korea Selatan (90,1%)

7. Norwegia (88,6%)

8. Hong Kong (88,0%)

9. Denmark (85,2%)

10. Swedia (82,7%)

11. Inggris Raya (76,2%)

12. Malaysia (69,5%)

13. Amerika Serikat (69,4%)

14. Jepang (65,1%)

15. Finlandia (63,3%)

Di puncak grafik terdapat Swiss, di mana utang rumah tangga mencapai 125% dari PDB. Diikuti oleh Australia (112%) dan Kanada (100%), dua negara yang dikenal dengan pasar perumahan yang terlalu panas.

Di ujung lain daftar, negara-negara seperti Brasil dan Italia menunjukkan beban utang rumah tangga yang jauh lebih rendah relatif terhadap PDB mereka, keduanya di bawah 37%.

Mengapa Utang Rumah Tangga yang Tinggi Bisa Berisiko?

Meskipun akses kredit memungkinkan konsumsi rumah tangga dan kepemilikan properti, hal itu juga menciptakan paparan terhadap guncangan ekonomi. Utang rumah tangga yang tinggi dapat membatasi pertumbuhan ekonomi ketika keluarga mengalihkan pendapatan untuk membayar utang daripada untuk pengeluaran atau tabungan. Hal ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga, yang meningkatkan biaya pembayaran kembali.

Melansir Visual Capitalist, faktanya, penelitian dari Institut Leibniz untuk Penelitian Keuangan menyoroti bagaimana utang rumah tangga, ketika tidak selaras dengan pertumbuhan upah atau harga aset, dapat memicu ketidakstabilan keuangan.

Seperti yang dicatat dalam penelitian tersebut: “Dalam hal terjadi guncangan ekonomi, tingkat utang rumah tangga yang tinggi mengakibatkan pinjaman bermasalah yang melemahkan neraca bank dan menyebar ke lembaga keuangan lain melalui efek penularan. Hal ini dapat mengakibatkan sektor keuangan yang tidak stabil yang membatasi pemberian pinjaman kepada investasi yang menguntungkan dan rumah tangga yang layak. Pada akhirnya, konsumsi dan investasi rumah tangga menurun, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.”

Singkatnya, utang rumah tangga yang tinggi melampaui sekadar statistik makroekonomi, dan berpotensi memperkuat penurunan ekonomi dan mengurangi ketahanan baik di tingkat rumah tangga maupun nasional.

Sangat Dipengaruhi Properti

Distribusi utang rumah tangga juga terkait dengan tren makroekonomi yang lebih luas. Negara-negara berbahasa Inggris seperti AS, Kanada, Australia, dan Inggris menunjukkan tingkat utang yang lebih tinggi karena pasar properti yang sedang booming, dan faktor budaya yang mendukung kepemilikan rumah dan liberalisasi keuangan.

Sementara itu, di Amerika Serikat, keuangan rumah tangga sangat bervariasi antar negara bagian.

Utang rumah tangga yang tinggi tidak selalu menunjukkan masalah yang akan datang, tetapi hal itu perlu dipantau dengan cermat, terutama dalam lingkungan dengan suku bunga yang meningkat atau pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Indonesia Peringkat Berapa?

Indonesia menduduki peringkat ke-61.

61. Indonesia (16,2%)

62. Albania (12,8%)

63. Romania (10,8%)

Pelayaran KM Sabuk Nusantara menunggu sampai kondisi cuaca membaik, mudah-mudahan 10 Januari 2026, kapal sudah bisa berangkat

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - PT Pelni Cabang Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda keberangkatan Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 48 tujuan Pulau Tambelan dan Natuna akibat tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang Putra Kencana mengatakan penundaan keberangkatan itu berdasarkan pertimbangan nakhoda kapal, karena pergerakan gelombang dari samping dengan ketinggian 2,5 meter berisiko bagi keselamatan pelayaran.

"Pelayaran KM Sabuk Nusantara menunggu sampai kondisi cuaca membaik, mudah-mudahan 10 Januari 2026, kapal sudah bisa berangkat," kata Putra di Tanjungpinang, Rabu.

Putra menyebut KM Sabuk Nusantara 48 semula dijadwalkan berangkat dari Kota Tanjungpinang menuju Kecamatan Tambelan lalu Kabupaten Natuna, pada Kamis, 8 Januari 2026, pukul 13.00 WIB.

Menurut dia, sebanyak 89 orang penumpang KM Sabuk Nusantara 48 sudah membeli tiket keberangkatan, namun karena kapal ditunda berangkat, akhirnya sebagian dari mereka memilih batal berangkat dan meminta pengembalian uang (refound) tiket di loket Kantor Pelni Tanjungpinang.

Sementara bagi penumpang lainnya yang memilih tetap berangkat dengan KM Sabuk Nusantara 48, maka masih bisa menggunakan tiket yang sudah dibeli tersebut.

"Hingga hari ini, ada 16 orang batal berangkat. Kita lakukan pengembalian dana tiket 100 persen," ujarnya.

Putra menambahkan kebijakan penundaan kapal berangkat di tengah cuaca buruk dan gelombang tinggi merupakan langkah antisipasi dan mitigasi Pelni terhadap aspek keamanan dan keselamatan, baik kapal maupun penumpang.

"Pelni mengutamakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan pelayaran dari hal-hal yang tidak diinginkan," demikian Putra.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat yang telah memasuki hari ke-36 mulai berdampak serius pada sektor penerbangan nasional. Menteri Transportasi AS Sean Duffy pada Rabu mengonfirmasi rencana untuk memangkas 10% lalu lintas udara terjadwal di 40 bandara utama mulai Jumat mendatang apabila kebuntuan politik di Kongres belum terselesaikan.

Langkah itu, menurut Duffy, diambil untuk meringankan beban kerja para pengatur lalu lintas udara yang kini bekerja tanpa bayaran. "Kami harus berpikir keras tentang apa sebenarnya tugas kami," ujarnya, dilansir Reuters, Kamis (6/11/2025).

Penutupan pemerintahan yang telah berlangsung lebih dari sebulan itu membuat sekitar 13.000 petugas pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) terpaksa tetap bekerja tanpa gaji. Kondisi ini menyebabkan kekurangan staf yang parah, antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan, serta penundaan penerbangan di seluruh negeri.

Administrasi Penerbangan Federal (FAA) memperingatkan bahwa pembatasan tambahan bisa diberlakukan setelah Jumat jika kondisi lalu lintas udara semakin memburuk.

Duffy pun memberikan sinyal bahwa situasi ini bisa mengarah ke krisis besar. Ia memperingatkan bahwa jika penutupan pemerintahan berlangsung satu minggu lagi, hal itu dapat menimbulkan "kekacauan besar" dan bahkan memaksanya "menutup sebagian wilayah udara nasional untuk penerbangan," sebuah langkah ekstrem yang bisa melumpuhkan industri penerbangan Amerika.

Maskapai penerbangan besar telah berulang kali menyerukan agar kebuntuan politik segera diakhiri, dengan alasan keselamatan penerbangan semakin berisiko. Saham beberapa maskapai utama seperti United Airlines dan American Airlines turun sekitar 1% dalam perdagangan setelah jam bursa, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap dampak berkepanjangan dari shutdown tersebut.

Kelompok industri penerbangan memperkirakan lebih dari 3,2 juta penumpang telah terdampak oleh penundaan dan pembatalan penerbangan sejak penutupan dimulai pada 1 Oktober. Banyak maskapai melaporkan meningkatnya ketidakhadiran pengatur lalu lintas udara, yang memaksa mereka menyesuaikan jadwal penerbangan.

Meski sebagian maskapai menyatakan bisnis mereka sejauh ini belum terlalu terpengaruh secara finansial, mereka memperingatkan bahwa pemesanan tiket dapat turun tajam jika situasi berlanjut tanpa solusi. Pada Rabu saja, lebih dari 2.100 penerbangan di seluruh negeri mengalami penundaan.

Administrator FAA Bryan Bedford pada Selasa menyebutkan bahwa antara 20% hingga 40% pengatur lalu lintas udara di 30 bandara terbesar AS tidak masuk kerja.

"Ketidakhadiran meningkat dari hari ke hari, dan tekanan terhadap sistem kami semakin berat," katanya.

Adapun penutupan pemerintahan ini terjadi akibat kebuntuan tajam antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Demokrat menolak menyetujui anggaran tanpa adanya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, sementara Partai Republik menolak tuntutan tersebut.

Tanpa kesepakatan baru, ribuan pegawai federal akan terus bekerja tanpa bayaran, dan dampak ekonominya kini mulai menjalar dari ruang tunggu bandara hingga pasar saham.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 8.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat (AS) mengalami penundaan pada hari Minggu (26/10/2025). Ini terjadi seiring dengan terus berlanjutnya absen staf pengendali lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) di tengah penutupan parsial (shutdown) pemerintah federal yang telah mencapai hari ke-26.

Menteri Transportasi AS, Sean Duffy, mengatakan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengalami masalah kekurangan staf ATC di 22 lokasi pada akhir pekan.

"Angka tersebut adalah salah satu yang tertinggi yang kami lihat dalam sistem sejak 1 Oktober," ujar Duffy kepada Fox News. "Itu adalah tanda bahwa para pengendali mulai kelelahan."

Sekitar 13.000 pengendali lalu lintas udara dan sekitar 50.000 petugas Transportation Security Administration (TSA) diwajibkan untuk bekerja tanpa dibayar selama shutdown. Para pengendali baru saja melewatkan gaji penuh pertama mereka pada hari Selasa dan banyak yang kini mencari sumber pendapatan lain atau "mengambil pekerjaan sampingan" untuk menutupi kebutuhan finansial mereka.

FAA sendiri mencatat kekurangan sekitar 3.500 ATC dari tingkat staf yang ditargetkan, dan banyak yang telah bekerja lembur wajib serta enam hari seminggu bahkan sebelum shutdown dimulai. Akibat kekurangan staf, FAA terpaksa mengeluarkan program penundaan di darat (ground delay programs) di sejumlah bandara besar, termasuk Bandara O'Hare Chicago, Bandara Nasional Reagan Washington, dan Bandara Internasional Newark Liberty.

Situasi ini memicu kekhawatiran serius mengenai keselamatan dan efisiensi perjalanan udara, serta memberikan tekanan ekonomi signifikan yang dapat memaksa para anggota parlemen untuk mengakhiri kebuntuan anggaran.

Selain itu, dampak penundaan sangat terasa pada maskapai penerbangan, di mana Southwest Airlines mengalami persentase penundaan tertinggi, yaitu 45% atau sekitar 2.000 penerbangan.

Sementara itu, American Airlines menunda hampir 1.200 penerbangan (sepertiga dari total penerbangannya), United Airlines menunda 24% (739 penerbangan), dan Delta Air Lines menunda 17% (610 penerbangan). Penundaan perjalanan udara dan pembatalan kini dicermati ketat sebagai indikasi bahwa shutdown membuat hidup masyarakat AS semakin sulit, yang pada gilirannya dapat menekan anggota parlemen untuk mencapai kesepakatan anggaran.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan, pemberlakuan pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% akan ditunda sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bimo mengatakan, penerapan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi para merchant oleh penyedia layanan e-commerce sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 memang sebelumnya diminta Purbaya untuk ditunda sampai Februari 2026.

Namun, dalam arahan terbaru, penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6%, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5% secara tahunan atau year on year (yoy).

"Itu yang memang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan pak menteri sampai katakan lah pertumbuhan ekonomi lebih optimis ke angka 6%," kata Bimo saat media breifing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Terakhir itu memang arahannya ke kami itu di Februari tapi kemudian ada arahan dari pak menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6%," tegasnya.

Sebagai informasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% sesuai dengan masukan para pelaku usaha.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan menilai keputusan ini menjadi angin segar bagi ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. Pasalnya para pelaku usaha dapat berkesempatan untuk para pelaku usaha yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban berlebih, khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi," ujar Budi.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan, pemberlakuan pungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% akan ditunda sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bimo mengatakan, penerapan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi para merchant oleh penyedia layanan e-commerce sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 memang sebelumnya diminta Purbaya untuk ditunda sampai Februari 2026.

Namun, dalam arahan terbaru, penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6%, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5% secara tahunan atau year on year (yoy).

"Itu yang memang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan pak menteri sampai katakan lah pertumbuhan ekonomi lebih optimis ke angka 6%," kata Bimo saat media breifing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Terakhir itu memang arahannya ke kami itu di Februari tapi kemudian ada arahan dari pak menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6%," tegasnya.

Sebagai informasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5% sesuai dengan masukan para pelaku usaha.

Dalam keterangan resminya, Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan menilai keputusan ini menjadi angin segar bagi ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. Pasalnya para pelaku usaha dapat berkesempatan untuk para pelaku usaha yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar masukan dari para pelaku usaha, sekaligus berupaya memastikan kebijakan perpajakan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban berlebih, khususnya bagi pelaku yang masih membutuhkan ruang untuk beradaptasi," ujar Budi.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]