Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kekhawatiran dampak tarif 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap kinerja ekspor nasional dan neraca perdagangan Indonesia pada 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kebijakan tarif tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia maupun posisi neraca dagang.

“Oh, nggak, nggak [potensi dampak tarif AS terhadap ekspor tahun ini dan neraca dagang],” kata Budi saat ditemui seusai konferensi pers di Pintu Timur VIP Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Dia juga memastikan kinerja perdagangan Indonesia masih surplus. Menurutnya, surplus perdagangan Indonesia masih kuat, terutama dengan sejumlah mitra dagang utama.

“Surplus nomor satu kita itu ke Amerika, nomor dua ke India. Ya, jadi nggak ada masalah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan sejumlah komoditas pertanian Indonesia juga dibebaskan tarif alias 0% ke Negara Paman Sam, seperti CPO hingga kakao.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa barang-barang yang diimpor dari AS merupakan komoditas yang memang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

“Kan kalau yang dari AS, yang sekarang juga mendekati 0% kan sudah banyak. Yang kedua, barang-barang yang kita impor kan, barang-barang yang memang kita butuhkan,” terangnya.

Dalam kesepakatan dagang resiprokal (Agreements on Reciprocal Trade/ART),sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian dan turunannya dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS. Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang mendapatkan fasilitas tarif 0%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah komoditas strategis yang masuk daftar bebas tarif mencakup minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, hingga produk turunan lainnya.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” ujar Airlangga, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0% terdiri dari buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Diikuti kopi dengan enam pos tarif, teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao beserta produk turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit turut tercantum dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif. Fasilitas serupa juga diberikan kepada produk olahan buah, tepung dan pati berbahan dasar singkong serta sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pembebasan tarif Amerika Serikat (AS) alias 0% terhadap 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya seperti CPO hingga kakao membuka peluang pasar yang lebih luas dan kompetitif.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai tarif 0% terhadap puluhan komoditas pertanian ke Negara Paman Sam merupakan hasil negosiasi yang berpihak pada kepentingan petani dalam negeri.

“Bapak Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat. Produk pertanian kita bisa masuk pasar global dengan akses yang lebih adil dan kompetitif,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, akses tarif 0% ke pasar AS yang bernilai besar akan mendongkrak daya saing komoditas unggulan Indonesia, terutama CPO dan kakao, di tengah persaingan global.

“Dengan tarif nol persen, produk kita punya ruang bersaing yang lebih besar. Dari sisi harga jadi lebih kompetitif. Ini peluang bagus untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha,” katanya.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementan akan memastikan kesiapan produksi dan standar mutu agar peluang ekspor ini dapat dimanfaatkan optimal.

“Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal kita pastikan produksinya cukup dan mutunya terjaga, supaya petani bisa benar-benar merasakan manfaatnya,” tuturnya.

Pemerintah optimistis pembebasan tarif ini akan memperkuat ekspor komoditas unggulan nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar AS, seiring membaiknya daya saing harga produk dalam negeri.

Untuk diketahui, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang resiprokal Indonesia—AS yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

DalamAgreements on Reciprocal Trade(ART), sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian dan turunannya dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS. Secara keseluruhan, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang mendapatkan fasilitas tarif 0%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah komoditas strategis yang masuk daftar bebas tarif mencakup minyak sawit, kakao, kopi, rempah-rempah, hingga produk turunan lainnya.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%,” kata Airlangga, Jumat (20/2/2026).

Dari sektor pertanian komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0% meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya. Diikuti kopi dengan enam pos tarif, teh hijau dan teh hitam, serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Di samping itu, kakao beserta produk turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit turut tercantum dalam daftar komoditas yang dibebaskan dari tarif. Fasilitas serupa juga diberikan kepada produk olahan buah, tepung dan pati berbahan dasar singkong serta sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium.

Bisnis.com, JAKARTA — Lampu hijau pengecualian tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), kopi, hingga kakao, membuka peluang peningkatan ekspor.Meski demikian, kebijakan ini dinilai belum optimal jika hanya menyasar komoditas mentah tanpa mendorong produk bernilai tambah.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke AS selama ini menunjukkan tren yang cukup solid. Bahkan, ekspor minyak sawit ke AS telah konsisten meningkat dan kini berada di atas 2 juta ton.

Pada 2023, Gapki mencatat ekspor sawit Indonesia ke AS tercatat mencapai 2,5 juta ton, meski turun menjadi 2,3 juta ton pada 2024. Eddy menilai terdapat ruang pertumbuhan yang cukup besar apabila tarif masuk sawit ke AS diturunkan menjadi 0%.

“Artinya ada potensi apabila tarif menjadi 0%, ekspor ke AS bisa sampai 3 juta ton [dalam] 2 tahun ke depan, karena saatfood industryyang banyak membutuhkan minyak sawit,” kata Eddy kepadaBisnis, Kamis (12/2/2026).

Berbeda dengan sawit, dampak pengecualian tarif dinilai tidak akan terlalu signifikan bagi komoditas kakao. Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) periode 2025—2028 Soetanto Abdoellah menilai ekspor kakao Indonesia ke AS berpeluang meningkat, namun volumenya tidak besar.

Pasalnya, Soetanto menjelaskan bahwa produk kakao Indonesia yang diekspor ke AS meliputi lemak kakao (butter), cokelat (chocolate), dan biji kakao (beans), dengan volume yang relatif kecil dibandingkan pengiriman ke China dan Belanda.

Selain itu, ekspor cokelat Indonesia ke AS juga masih di bawah pengiriman ke sejumlah negara Asean, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam. Senada, ekspor biji kakao ke AS sangat minim dan jauh lebih kecil dibandingkan ke Malaysia, Belanda, Jepang, Belgia, Prancis, Denmark, maupun India.

Dari sisi prospek, Dekaindo memperkirakan peningkatan ekspor kakao ke AS imbas kebijakan tersebut berada di bawah 10%.

“Mungkin akan menaikkan kinerja perdagangan Indonesia dengan AS ke depan, tetapi saya kira khususnya untuk komoditas kakao dan produk turunannya tidak terlalu signifikan,” ujar Soetanto kepadaBisnis.

Selain keterbatasan volume, Dekaindo menyebut pelaku usaha kakao juga dihadapkan pada ketatnya regulasi keamanan pangan AS. Menurut Soetanto, isu residu pestisida dan kandungan logam berat menjadi hambatan utama bagi produk pangan yang masuk ke pasar AS.

Di sisi lain, harga biji kakao global yang saat ini turun hingga di bawah US$4.000 per ton juga membuat pelaku usaha cenderung bersikapwait and seeuntuk menghindari potensi kerugian.

Dari sisi kopi, Direktur PT Noozkav Kopi Indonesia Daroe Handojo menuturkan permintaan kopi dari AS sudah mulai menunjukkan peningkatan. Daroe optimistis perjanjian dagang AS—Indonesia akan berdampak positif terhadap kinerja perdagangan Indonesia ke depan.

Bahkan, dia memperkirakan pasar AS berpotensi menggantikan porsi ekspor kopi Indonesia ke negara lain.“Untuk AS bisa diperkirakan akan mengganti porsi negara lain dalam jumlah besar. Mungkin mayoritas akan mengambil dari Indonesia,” kata Daroe kepadaBisnis.

Meski demikian, Daroe menekankan bahwa tantangan utama yang harus dihadapi pelaku usaha kopi adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, termasuk pemenuhan aspek ketertelusuran.

Hilirisasi Terancam, Perdagangan Berisiko Menyempit

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas ekspor Indonesia patut diapresiasi karena memberikan dampak positif langsung bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, termasuk di sektor CPO, kopi, dan kakao.

Namun, Faisal mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pembebasan tarif komoditas mentah semata, melainkan perlu mendorong nilai tambah melalui hilirisasi produk turunan dan olahan.

Menurutnya, jika pengecualian tarif hanya berlaku bagi bahan mentah, manfaat ekonomi yang diperoleh dinilai tidak maksimal.

“Kalau yang dikecualikan dari tarif hanya bahan mentah, [maka] nilai tambahnya rendah. Tapi kalau ditanya apakah ini membawa manfaat bagi pelaku eksportirnya yang bahan mentah, ya iya,” ucap Faisal kepada Bisnis.

Di satu sisi, Faisal tak menampik pembebasan tarif akan meningkatkan ekspor Indonesia ke AS. CPO, misalnya, kini telah menjadi tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia secara global.

Terlebih, dia menyebut sebelum penerapan tarif resiprokal oleh pemerintahan Donald Trump, ekspor CPO Indonesia ke AS mencatat lonjakan tajam dalam beberapa tahun pascapandemi.

“Amerika yang tadinya tidak masuk lima besar negara tujuan ekspor CPO, sekarang nomor empat paling besar dengan volume yang sangat besar. Jadi ketika tidak jadi dikenakan tarif 19%, tentu saja ini akan menghindari risiko menurunnya ekspor CPO ke Amerika,” bebernya.

Meski demikian, Faisal menekankan bahwa peningkatan ekspor akan jauh lebih besar apabila pengecualian tarif juga mencakup produk-produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi.

Jika Indonesia kembali fokus mengekspor komoditas mentah, Core menilai kebijakan tersebut justru berpotensi bertentangan dengan agenda hilirisasi nasional.

Di sisi lain, Faisal menilai tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia pada 2026 masih relatif besar, dengan surplus perdagangan Indonesia pada 2026 akan menyempit dibandingkan 2025.

“Kami masih melihat walaupun ada pengecualian untuk sejumlah komoditas tarif 19% yang dibebaskan ke Amerika, secara umum kita melihat tekanan masih tetap lebih besar terhadap ekspor kita di 2026 dibandingkan 2025,” ungkapnya.

Di sisi lain, Faisal menuturkan produk manufaktur dan industri olahan, yang diharapkan menjadi motor ekspor bernilai tambah tinggi, justru masih menghadapi tarif dan hambatan perdagangan yang lebih ketat di pasar AS.

Dia menilai tekanan perdagangan sepanjang 2026 tidak hanya berasal dari kebijakan AS, melainkan juga dari dinamika perdagangan global.

“Di 2026 kita melihat ada penurunan surplus perdagangan kita secara total, bukan hanya ke Amerika tetapi memang banyak dipicu oleh kebijakan-kebijakan di Amerika,” sambungnya.

Ke depan, Core menilai perlu adanya perhitungan yang matang dalam setiap kesepakatan dagang, termasuk mengukur manfaat dan potensi kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, penguatan diplomasi perdagangan juga merupakan hal krusial agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi negara mitra besar seperti AS. Dengan begitu, Core berharap kepentingan nasional tidak dikorbankan dalam proses negosiasi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan dukungan pembiayaan untuk pengembangan kakao di Sulawesi. Upaya tersebut diprioritaskan untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah dengan produksi kakao terbesar di kawasan timur Indonesia.

Hingga akhir 2025, total pembiayaan yang telah disalurkan melalui fasilitasi tersebut mencapai Rp19,95 miliar. Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi penerima terbesar dengan nilai pembiayaan Rp11,15 miliar kepada 34 petani. Di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pembiayaan tercatat Rp5,01 miliar untuk 30 debitur. Adapun Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menerima Rp2,9 miliar untuk 23 debitur.

Sementara itu, Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah mendapat porsi paling kecil, yakni Rp540 juta untuk 11 debitur. Meski demikian, wilayah tersebut juga memperoleh fasilitasi ekspor biji kakao fermentasi sebanyak 2 ton dan telah mengantongi kontrak ekspor 12,5 ton untuk tahun 2026.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan pentingnya penguatan sektor kakao di wilayah timur.

"Produksi kakao di wilayah timur Indonesia berkontribusi 64,86% dari total produksi nasional. Di mana empat provinsi tadi menjadi daerah dengan produksi paling besar. Oleh karena itu kita perlu mendorong pengembangannya agar kakao menjadi komoditas utama pendorong perekonomian," ucap Muchlasin dalam TPAKD Summit di Makassar, Kamis (11/12/2025).

Muchlasin menambahkan, pengembangan kakao di Sulawesi mendapat dukungan kuat dari sektor perbankan. Sepanjang 2025, sejumlah bank telah menjalin kerja sama dengan pelaku usaha kakao. Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Bumi Surya Selaras di Polewali Mandar pada Agustus 2025. Di Konawe Selatan, Bank Mandiri, BPD Sultra, dan BPR Bahteramas bermitra dengan PT Comextra Majora pada September 2025.

Bank BRI juga memperluas dukungan pembiayaan dengan bekerja sama dengan Koperasi Karya Bersama untuk pengembangan kakao di Poso pada Oktober 2025, serta menjalin kemitraan dengan PT Comextra Majora di Luwu Timur pada November 2025.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, Ishak Iskandar, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Ia menyebut struktur ekonomi Sulsel ditopang oleh pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, serta potensi hilirisasi komoditas strategis.

Menurut dia, kekuatan tersebut perlu diimbangi dengan perluasan akses keuangan yang inklusif, digitalisasi layanan, serta pembiayaan yang memadai.

"Berbagai program seperti bisnis matching, pembiayaan produktif, edukasi keuangan, fasilitasi kredit UMKM dan ultramikro, digitalisasi pembayaran daerah, serta penguatan literasi di desa dan wilayah pesisir, merupakan langkah nyata yang terus kita dorong," tutupmya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menyebut penurunan produksi biji kakao dalam negeri disebabkan oleh keterbatasan modal yang diberikan kepada petani.

Pengamat pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan tantangan terbesar petani kakao saat ini masih terkait produktivitas yang rendah.

Dia mengungkap, produktivitas kakao dalam negeri masih rendah dan hanya di kisaran 500–700 kilogram per hektare per tahun, masih jauh di bawah rata-rata potensinya yang sebesar 2.000 kilogram per hektare per tahun.

Selain itu, lanjut Eliza, produksi kakao Indonesia cenderung menurun karena sejumlah faktor, termasuk tanaman tua atau tidak produktif, serangan hama penyakit, perubahan iklim, dan degradasi kesuburan tanah.

“Kurangnya pemeliharaan ini mengingat keterbatasan modal dan teknologi yang digunakan petani. Hampir 99% kakao Indonesia diproduksi oleh perkebunan rakyat, sehingga kualitasnya amat sangat tergantung petani,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Eliza menjelaskan, produktivitas kakao yang merosot ini lantaran terbatasnya pembiayaan pemeliharaan kebun yang dapat diakses oleh petani.

“Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dan produktivitas petani kakao dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengakses kredit dan juga meningkatkan kapasitas mereka dalam penanganan produk kakao pasca panen,” ujarnya

Terlebih, sambung dia, komoditas kakao berbeda dengan kelapa sawit yang didominasi perkebunan swasta yang memiliki modal yang memadai.

Di samping itu, dia menambahkan, minimnya penerapan teknologi dan good agriculture practice (GAP) juga berdampak pada kualitas biji kakao yang diproduksi dalam negeri relatif rendah lantaran mayoritas produk tersebut tidak difermentasi.

Padahal, Eliza menilai, kualitas kakao akan jauh lebih tinggi jika dilakukan fermentasi. “Selain itu, tingkat produktivitas kebun kakao Indonesia juga terus turun akibat proses peremajaan di tingkat petani tidak berjalan secara optimal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sebanyak 9 industri pengolahan kakao nasional resmi tumbang akibat kekurangan pasokan bahan baku di tengah lonjakan harga biji kakao dunia sejak tahun lalu.

Staf Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Riris Marito menuturkan, saat ini hanya ada 11 industri pengolahan kakao dalam negeri dari sebelumnya pernah mencapai 20 industri.

Adapun, krisis bahan baku menjadi penyebab utama berhentinya operasi sejumlah industri pengolahan kakao di dalam negeri.

“Kondisi industri pengolahan kakao dulunya itu 20, dulunya waktu masih jaya. Sekarang tinggal 11, tutup 9, karena bahan baku yang tidak ada. Ketersediaan bahan baku yang sangat-sangat kurang telah tutup 9 [industri pengolahan],” kata Riris dalam acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Riris menuturkan, gejolak harga biji kakao dunia yang melonjak sejak tahun lalu turut memperparah tekanan terhadap industri nasional. Harga yang tinggi membuat pelaku industri sulit melakukan impor bahan baku.

“Memang kondisinya kan sejak tahun kemarin anomali ya, terjadi peningkatan harga biji kakao dunia dan Indonesia pastinya ikut juga terdampak dengan peningkatan tersebut,” katanya.

Dia menuturkan, kebutuhan biji kakao untuk industri pengolahan di dalam negeri masih jauh dari mencukupi. Pada 2023, saat harga biji kakao global masih stabil, industri masih bisa memenuhi sekitar 55% kebutuhan melalui impor. Namun, lonjakan harga global membuat impor turun signifikan.

“Namun dengan harga biji [kakao] yang tiba-tiba naik di dunia dan memang kita masih harus melakukan impor biji, kita mengurangi impor biji dan meningkatkan ketersediaan bahan baku di dalam negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kualitas biji kakao dalam negeri masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kondisi ini menyebabkan harga jual stagnan dan potensi keuntungan dari pengolahan kakao justru dinikmati negara lain.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan hanya sekitar 10% kakao Indonesia yang difermentasi dengan baik. Rendahnya fermentasi ini menyebabkan mutu produk rendah dan kurang diminati pembeli premium seperti Eropa.

“Secara ekonomi, ini adalah hilangnya nilai tambah, kita menjual bahan mentah murah dalam bentuk biji kakao, sementara negara lain seperti Swiss meraup untung dari pengolahan,” kata Eliza kepadaBisnis, Kamis (23/10/2025).

Eliza menilai, lemahnya kualitas biji kakao dalam negeri berdampak langsung pada industri pengolahan kakao nasional yang juga tengah mengalami penurunan bahan baku.

Alhasil, lanjut dia, impor biji kakao meningkat hingga mencapai 63% dari total impor kakao pada 2023, berdasarkan kodeHarmonized System(HS).

Sejalan dengan produksi kakao dalam negeri yang menurun, Eliza menyebut banyak pabrik kakao di dalam negeri yang tidak beroperasi secara penuh (idle capacity).

“Karena menurunnya produksi kakao dalam negeri menyebabkan adaidle capacityindustri kakao, kapasitas terpakai industri kakao sekitar 59%-an,” imbuhnya.

Padahal, Eliza menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara produsen besar lain seperti Pantai Gading dan Ghana. Pasalnya, sambung dia, kakao dalam negeri memiliki rasa yang unik dari tanah vulkanik dan potensi berkelanjutan.

Untuk itu, Eliza menyebut perlu adanya peningkatan kualitas melalui fermentasi dan sertifikasi untuk membidik pasarnicheseperti Eropa yang menuntut ketertelusuran (traceability) tinggi.

Namun, tantangan terbesar datang dari struktur petani kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi dan kurangnya insentif harga.

Di sisi lain, dia juga menyebut Indonesia masih memiliki tantangan dari struktur petani kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi dan kurangnya insentif harga.

“Nah kenapa petani kakao nggak banyak fermentasi? Karena harga yang fermentasi dan non [fermentasi] ini hampir nggak jauh beda. Jadi nggak ada insentif atas usaha petani yangeffortlebih melakukan fermentasi,” ungkapnya.

Untuk itu, dia menilai perlu ada skema perbedaan harga agar petani kakao mau melakukan fermentasi, sehingga menjadi daya tarik bagi petani untuk beralih ke produksi yang berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Cokelat Bean to Bar Indonesia (ACBI) menyebut harga biji kakao dunia tengah terjun bebas usai sempat menyentuh rekor tertinggi di awal tahun.

Pengurus ACBI Peni Agustiyanto mengatakan penurunan harga tersebut terjadi karena panen raya di Afrika yang merupakan produsen terbesar dunia.

Peni menuturkan, kondisi ini turut menekan harga kakao dalam negeri yang kini berada di bawah Rp100.000 per kilogram.

Padahal, ungkap dia, harga biji kakao sempat mencapai level tinggi di awal tahun hingga September 2025, yang menyentuh US$11.000 per metric ton. Namun, kini harganya turun menjadi US$6.000 per metric ton.

“Harga kakao kemarin [awal tahun sampai September] puncak keemasannya itu bisa sampai Rp180.000–Rp200.000 per kilogram,” kata Peni saat ditemui seusai acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Di tengah tekanan harga global, ACBI menegaskan pentingnya menjaga mutu biji kakao Indonesia, terutama dari sisi kualitas tanah dan proses fermentasi. Menurut Peni, meski bahan tanam unggul tersedia, kondisi tanah dan nutrisi tetap akan mempengaruhi kualitas biji.

Dia mengungkap, daerah seperti Bali, Aceh, dan Sumatera Barat memiliki kualitas tanah yang relatif lebih baik lantaran minim penggunaan pupuk kimia.

Lebih lanjut, Peni menyampaikan pelaku bean to bar tetap berupaya memperkenalkan kakao Indonesia ke pasar global dengan proses fermentasi panjang hingga delapan hari untuk mengeluarkan aroma khas buah dan rempah.

“Jadi kakao kita itu dianggap kakao yang diproses asalan. Asalan itu, jadi kalau proses fermentasi kami itu bisa sampai 8 hari. Tapi kakao yang asalan itu hanya 3 hari, 2 atau 3 hari,” ujarnya.

Adapun, pasar ekspor utama bagi kakao bean to bar Indonesia masih didominasi Eropa dan Amerika Serikat (AS). Hal itu sejalan dengan rata-rata konsumsi cokelat masyarakat Eropa dan AS yang mencapai 5 kilogram per orang per tahun.

Ke depan, Peni menilai, pemerintah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjaga daya saing industri kakao nasional di tengah fluktuasi harga global.

“Pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Artinya meskipun dia pemegang regulasi dia juga harus melibatkan pengguna dalam lini chocolate maker,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sebanyak 9 industri pengolahan kakao nasional tumbang akibat kekurangan pasokan bahan baku di tengah lonjakan harga biji kakao dunia.

Staf Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Riris Marito mengatakan, saat ini hanya ada 11 industri pengolahan kakao dalam negeri dari sebelumnya pernah mencapai 20 industri.

Riris menyebut, krisis bahan baku menjadi penyebab utama berhentinya operasi sejumlah industri pengolahan kakao di dalam negeri.

“Ketersediaan bahan baku yang sangat-sangat kurang telah tutup 9 [industri pengolahan],” ungkap Riris, Kamis (23/10/2025).

Menurut Riris, gejolak harga biji kakao dunia yang melonjak sejak tahun lalu turut memperparah tekanan terhadap industri nasional. Harga yang tinggi membuat pelaku industri sulit melakukan impor bahan baku.

“Memang kondisinya kan sejak tahun kemarin anomali ya, terjadi peningkatan harga biji kakao dunia dan Indonesia pastinya ikut juga terdampak dengan peningkatan tersebut,” katanya.

Riris menjelaskan, kebutuhan biji kakao untuk industri pengolahan di dalam negeri masih jauh dari mencukupi. Pada 2023, saat harga biji kakao global masih stabil, industri masih bisa memenuhi sekitar 55% kebutuhan melalui impor. Namun, lonjakan harga global membuat impor turun signifikan.

“Namun dengan harga biji [kakao] yang tiba-tiba naik di dunia dan memang kita masih harus melakukan impor biji, kita mengurangi impor biji dan meningkatkan ketersediaan bahan baku di dalam negeri,” tuturnya.

Menurutnya, kondisi ini justru membuka peluang besar bagi petani kakao domestik untuk meningkatkan pasokan bahan baku bagi industri nasional.

Meski sembilan industri pengolahan kakao sudah berhenti beroperasi, Riris menyebut masih ada industri kecil pengolahan cokelat yang bertahan, termasuk pelaku bean to bar dan produsen cokelat artisan.

Lebih lanjut, dia menambahkan, Indonesia saat ini menjadi pemasok olahan kakao terbesar keempat di dunia, sedangkan untuk biji kakao mentah masih berada di peringkat ketujuh dunia.

“Kakao itu baik biji maupun olahannya itu potensial eksor Kalau misalnya biji kita urutan ketujuh, olahan kita urutan keempat dunia. Kita supply olahan kacau ke 4 dunia,” imbuhnya.

Untuk itu, Riris menekankan pentingnya peningkatan mutu biji kakao agar bisa memenuhi standar industri pengolahan dalam negeri maupun pasar ekspor. Ini artinya, sambung dia, kualitas fisik dan kadar air biji kakao harus memenuhi standar ketat agar tidak merusak mesin industri dan menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Jadi memang ada standar nasional Indonesia untuk biji kakao. Namun industri kadang memang menjaga untuk standar kualitasnya itu lebih ketat lagi, lebih terjaga lagi karena memang ini potensial ekspor,” terangnya.

Terlebih, kualitas fisik dan kandungan biji kakao sangat menentukan harga jual dan daya saing produk kakao Indonesia di pasar dunia.

Dalam hal ini, dia mengungkap, biji kakao Indonesia memiliki kadar lemak tinggi, yang merupakan ciri kakao berkualitas baik. Adapun, lemak kakao (cocoa butter) adalah komponen utama untuk membuat cokelat premium, kosmetik, dan produk farmasi.

“Jadi memang biji kakao Indonesia ini punya kelebihan. Angka lemaknya sebenarnya tinggi apabila didukung juga oleh bijinya yang bagus, berukuran besar itu luar biasa daya saingnya,” bebernya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang memicu tren penurunan produksi kakao, bahan baku cokelat, di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap produksi kakao dalam negeri terus mengalami penurunan di tengah harga biji kakao dunia yang stabil tinggi di tengah bayang-bayang berkurangnya pasokan dari produsen terbesar, kawasan Afrika Barat.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan, berdasarkan data Organisasi Kakao Internasional (International Cocoa Organization/ICCO) 2025, produksi kakao Indonesia kini hanya mencapai 200.000 ton per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pada 2005–2006 yang pernah mencapai sekitar 590.000 ton.

Widiastuti menjelaskan penurunan produksi kakao dalam negeri disebabkan perubahan iklim hingga usia tua pohon kakao.

“[Penurunan produksi kakao] antara lain karena perubahan iklim jelas. Kemudian pohon itu sudah tua, makanya dibutuhkan beberapa solusi untuk menyelesaikan hal tersebut, dari pengembangan teknologi kemudian sisi maintenance dan lainnya,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Selain itu, Widiastuti menambahkan, tantangan pertanian kakao di Tanah Air meliputi serangan hama dan penyakit, usia tanaman yang tua, keterbatasan irigasi/air, ketersediaan pupuk, dan terbatasnya bibit unggul.

Volume produksi yang turun terjadi ketika harga kakao global memperlihatkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Harga komoditas ini bertengger di kisaran US$2.500 per ton pada 2023 dan menyentuh rekor US$11.000 per ton pada 2025. Kini, harga kakao cenderung melandai dan berada di rentang US$7.000–8.000 per ton.

Sayangnya, peningkatan harga kakao ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi di Indonesia. Adapun, peningkatan harga biji kakao dipicu dengan anjloknya produksi kakao dari benua Afrika.

Lebih lanjut, produktivitas rata-rata kakao di Indonesia baru mencapai 230 kilogram per hektare. Namun, apabila menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), maka produktivitas dapat meningkat menjadi 500 kilogram per hektare dan produksi nasional mencapai 438.000 ton.

Kemenko Pangan menyebut, apabila GAP berkelanjutan dan diterapkan dalam satu tahun produktivitas dapat naik menjadi 800 kilogram per hektare dan produksi nasional dapat mencapai 700.000 ton. Peningkatan ini membuat posisi Indonesia menjadi produsen kakao terbesar kedua di dunia.

Adapun, luas lahan kakao Indonesia saat ini sekitar 1,4 juta hektare dengan tanaman tidak menghasilkan atau tanaman rusak sekitar 290.383 hektare. Namun, jika 1 hektare dibutuhkan 1.000 bibit kakao, maka diperlukan 290 juta bibit kakao.

Analisis dari lembaga independen Climate Central pada Februari 2025 mengungkap bahwa perubahan iklim berisiko memperburuk kondisi produksi di Afrika Barat, pemasok 70% kakao global.

“Perubahan iklim, yang terutama dipicu oleh pemakaian bahan bakar fosil, membuat intensitas suhu panas di empat negara Afrika Barat meningkat. Wilayah ini memasok 70% kakao global, bahan baku utama cokelat,” tulis Climate Central.

Analisis terhadap suhu maksimum harian dalam sedekade terakhir menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menambah setidaknya tiga minggu dengan suhu di atas 32°C setiap tahun.

Kenaikan suhu ini terpantau selama musim panen kakao yang jatuh pada Oktober-Maret di Pantai Gading dan Ghana. Sebagai catatan, pohon kakao tumbuh optimal di kisaran suhu 20–32°C.

“Meski terdapat faktor lain yang mempengaruhi produksi pohon kakao seperti curah hujan dan infeksi serangga, panas berlebihan dapat menurunkan jumlah dan kualitas hasil panen. Hal ini berpotensi meningkatkan harga cokelat global dan mempengaruhi perekonomian lokal Afrika Barat,” sambung laporan tersebut.

Selain meningkatkan intensitas panas di wilayah produksi kakao, perubahan iklim juga mengubah pola hujan di Afrika Barat. Pola curah hujan yang tidak merata dapat menyebabkan stres pada pohon kakao dan mengganggu proses pembungaan.

Curah hujan yang terlalu tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan genangan air di lahan, sehingga menghambat penyerapan oksigen oleh akar. Hujan deras juga dapat menyebabkan kerontokan bunga, sehingga mengurangi jumlah hasil panen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap produksi kakao dalam negeri terus mengalami penurunan di tengah harga biji kakao dunia yang melambung.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan, berdasarkan data Organisasi Kakao Internasional (International Cocoa Organization/ICCO) tahun 2025, produksi kakao Indonesia kini hanya mencapai 200.000 ton per tahun. Produksinya jauh menurun dibandingkan pada 2005–2006 yang pernah mencapai sekitar 590.000 ton.

Widiastuti menjelaskan penurunan produksi kakao dalam negeri disebabkan perubahan iklim hingga pohon kakao yang sudah tua alias harus dilakukanreplanting.

“[Penurunan produksi kakao] iklim jelas. Kemudian pohon itu sudah tua, makanya dibutuhkan beberapa solusi untuk menyelesaikan hal tersebut, dari pengembangan teknologi kemudian sisi maintenance dan lainnya,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Selain itu, Widiastuti menambahkan, tantangan pertanian kakao di Tanah Air meliputi serangan hama dan penyakit, usia tanaman yang tua, keterbatasan irigasi/air, ketersediaan pupuk, dan terbatasnya bibir unggul.

Padahal, dia mengungkap harga biji kakao sejak 2023 meningkat dari sekitar US$2.500 per ton hingga mencapai US$11.000 per ton. Kini, harganya berada di kisaran US$7.000–8.000 per ton. Ke depan, harga biji kakao diharapkan meningkat hingga US$11.000 per ton.

Sayangnya, peningkatan harga kakao ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi di Indonesia. Adapun, peningkatan harga biji kakao dipicu dengan anjloknya produksi kakao dari benua Afrika.

Lebih lanjut, produktivitas rata-rata kakao di Indonesia baru mencapai 230 kilogram per hektare. Namun, apabila menerapkanGood Agricultural Practices(GAP),maka produktivitas dapat meningkat menjadi 500 kilogram per hektare dan produksi nasional mencapai 438.000 ton.

Kemenko Pangan menyebut, apabila GAP berkelanjutan dan diterapkan dalam satu tahun produktivitas dapat naik menjadi 800 kilogram per hektare dan produksi nasional dapat mencapai 700.000 ton. Peningkatan ini membuat posisi Indonesia menjadi produsen kakao terbesar kedua di dunia.

Adapun, luas lahan kakao Indonesla saat ini sekitar 1,4 juta hektare dengan tanaman tidak menghasilkan atau tanaman rusak sekitar 290.383 hektare. Namun, jika 1 hektare dibutuhkan 1.000 bibit kakao, maka diperlukan 290 juta bibit kakao.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap produksi kakao dalam negeri terus mengalami penurunan di tengah harga biji kakao dunia yang melambung.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan, berdasarkan data Organisasi Kakao Internasional (International Cocoa Organization/ICCO) tahun 2025, produksi kakao Indonesia kini hanya mencapai 200.000 ton per tahun. Produksinya jauh menurun dibandingkan pada 2005–2006 yang pernah mencapai sekitar 590.000 ton.

Widiastuti menjelaskan penurunan produksi kakao dalam negeri disebabkan perubahan iklim hingga pohon kakao yang sudah tua alias harus dilakukanreplanting.

“[Penurunan produksi kakao] iklim jelas. Kemudian pohon itu sudah tua, makanya dibutuhkan beberapa solusi untuk menyelesaikan hal tersebut, dari pengembangan teknologi kemudian sisi maintenance dan lainnya,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Selain itu, Widiastuti menambahkan, tantangan pertanian kakao di Tanah Air meliputi serangan hama dan penyakit, usia tanaman yang tua, keterbatasan irigasi/air, ketersediaan pupuk, dan terbatasnya bibir unggul.

Padahal, dia mengungkap harga biji kakao sejak 2023 meningkat dari sekitar US$2.500 per ton hingga mencapai US$11.000 per ton. Kini, harganya berada di kisaran US$7.000–8.000 per ton. Ke depan, harga biji kakao diharapkan meningkat hingga US$11.000 per ton.

Sayangnya, peningkatan harga kakao ini tidak diikuti dengan peningkatan produksi di Indonesia. Adapun, peningkatan harga biji kakao dipicu dengan anjloknya produksi kakao dari benua Afrika.

Lebih lanjut, produktivitas rata-rata kakao di Indonesia baru mencapai 230 kilogram per hektare. Namun, apabila menerapkanGood Agricultural Practices(GAP),maka produktivitas dapat meningkat menjadi 500 kilogram per hektare dan produksi nasional mencapai 438.000 ton.

Kemenko Pangan menyebut, apabila GAP berkelanjutan dan diterapkan dalam satu tahun produktivitas dapat naik menjadi 800 kilogram per hektare dan produksi nasional dapat mencapai 700.000 ton. Peningkatan ini membuat posisi Indonesia menjadi produsen kakao terbesar kedua di dunia.

Adapun, luas lahan kakao Indonesla saat ini sekitar 1,4 juta hektare dengan tanaman tidak menghasilkan atau tanaman rusak sekitar 290.383 hektare. Namun, jika 1 hektare dibutuhkan 1.000 bibit kakao, maka diperlukan 290 juta bibit kakao.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan Indonesia masih mengimpor 157.000 ton biji kakao pada 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan, produksi kakao Indonesia menurut data International Cocoa Organization (ICCO) 2025 hanya mencapai 200.000 ton per tahun. Padahal, pada 2005–2006, produksinya mampu mencapai sekitar 590.000 ton.

Anjloknya produksi kakao dalam negeri berdampak pada meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku kakao.

“Penurunan ini mengakibatkan Indonesia harus impor biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri grinding di dalam negeri,” kata Widiastuti dalam acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia mengatakan sebagai produsen kakao terbesar ketujuh di dunia, Indonesia belum dapat terlepas dari jerat impor.

Data menunjukkan Indonesia menjadi negara produsen biji kakao terbesar ketujuh di dunia yang mencapai 180.000 ton. Perinciannya 99,6% berasal dari kebun kakao rakyat, sedangkan sisanya dari perkebunan negara dan swasta.

Di sisi lain, permintaan konsumsi dalam negeri terus meningkat. Konsumsi kakao dalam negeri mencapai 70,9 gram per kapita pada 2022, naik 38% dibandingkan 2002. Sementara itu, kapasitas olah industri dalam negeri sebanyak 710.000 ton.

Widiastuti juga menyampaikan, produktivitas rata-rata kakao di Indonesia baru mencapai 230 kilogram per hektare.

Produktivitas ini dapat meningkat menjadi 500 kilogram per hektare dan produksi nasional mencapai 438.000 ton, apabila industri menerapkan Good Agricultural Practices (GAP).

Lebih lanjut, jika praktik GAP dijalankan secara berkelanjutan dalam satu tahun, produktivitas dapat naik menjadi 800 kilogram per hektare dan produksi nasional dapat mencapai 700.000 ton. Capaian ini membuat posisi Indonesia menjadi produsen kakao terbesar kedua di dunia.

Adapun, luas lahan kakao Indonesla saat ini sekitar 1,4 juta hektare, dengan sekitar 290.383 hektare di antaranya berupa tanaman tidak menghasilkan atau rusak. Dengan kebutuhan sekitar 1.000 bibit kakao, maka diperlukan 290 juta bibit kakao untuk melakukan peremajaan lahan.

“Dan untuk itu kita harus bisa mengembalikan kejayaan dari kakao Indonesia dan siap menghadapi tantangan dalam pengembangan kakao, antara lain perubahan iklim, serangan hama, adanya penyakit, lalu usia tanaman yang saat ini sudah masuk masa tua, dan keterbatasan yang masih terbatas,” pungkasnya.