Bisnis.com, JAKARTA — Rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, industri pengolahan susu nasional masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan susu mengandung makronutrien dan mikronutrien yang berperan penting bagi pertumbuhan anak, perkembangan otak, hingga kesehatan tulang pada usia dewasa.

"Konsumsi susu di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya," kata Merrijantij dalam peringatan Hari Susu Nusantara 2026, di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan data Population Review 2022, konsumsi susu masyarakat Indonesia baru mencapai 17,76 liter per kapita per tahun.

Angka tersebut jauh di bawah Malaysia yang mencapai 42,49 liter per kapita per tahun, Singapura sebesar 46,1 liter per kapita per tahun, serta Vietnam yang mencapai 37,21 liter per kapita per tahun.

Di tengah konsumsi yang masih rendah tersebut, kapasitas industri pengolahan susu nasional dinilai masih mampu mengakomodasi peningkatan permintaan. Kementerian Perindustrian mencatat utilisasi industri pengolahan susu saat ini berada di kisaran 72%.

"Masih ada ruang gerak untuk peningkatan kapasitas industri guna memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan konsumsi susu nasional," ujarnya.

Meski demikian, Merrijantij mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya terkait kapasitas fasilitas pengemasan atau filling unit yang belum sepenuhnya mampu memenuhi volume kebutuhan program tersebut.

Untuk mengatasi kendala itu, Kementerian Perindustrian menjalankan program restrukturisasi industri yang ditujukan bagi industri pengolahan susu maupun koperasi yang ingin mengembangkan produk susu siap saji dan susu kemasan.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan fasilitas penggantian biaya investasi hingga 35% untuk penggunaan produk dengan tingkat komponen dalam negeri tertentu.

Sementara itu, investasi untuk produk dalam negeri lainnya dapat memperoleh penggantian hingga 25%.

"Kami mendukung pemenuhan kapasitas filling unit di industri pengolahan susu dan koperasi yang ingin melakukan pengolahan hingga menjadi susu siap saji dan susu kemasan," katanya.

Selain mendorong peningkatan kapasitas industri, Kementerian Perindustrian juga memperkuat digitalisasi rantai pasok susu segar nasional.

Saat ini sebanyak 96 tempat penampungan susu (TPS) yang berasal dari sembilan koperasi telah terhubung dalam program digitalisasi yang dikembangkan pemerintah.

Melalui sistem tersebut, koperasi dapat mengirimkan data pasokan secara langsung sehingga pemerintah dan pelaku industri dapat memantau ketersediaan susu segar nasional secara real time.

Merrijantij menilai langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola industri susu sekaligus mendukung peningkatan konsumsi susu masyarakat.

"Kami berharap masyarakat Indonesia bisa meningkatkan konsumsi susunya dan industri pengolahan susu siap mendukung upaya tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Dalam rangka memenuhi pasokan susu segar (fresh milk) di tingkat nasional maupun lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk menambah kuantitas sapi perah di peternakan-peternakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota wilayah setempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim, di mana rinciannya kurang lebih ada 300.000 sapi perah yang dikelola di penjuru wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Populasi sapi perah kita itu kurang lebih 300.000 ekor di Jawa Timur. Di Indonesia populasi total sapi perah kurang lebih 500.000 ekor. Sehingga hampir 60% [sapi perah] sendiri ada di Jawa Timur. Dengan demikian, berarti produksi susunya [Jawa Timur] otomatis menjadi produsen susu terbesar di Indonesia," ungkap Indyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan akan komoditas tersebut masih harus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indyah membeberkan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi susu segarJawa Timur tercatat sebesar 1.300-1.400 ton per harinya. Namun, capaian tersebut, ungkap dia, masih belum dapat memenuhi kebutuhan harian industri pengolahan susu (IPS) yang mencapai 2.000 ton.

"Saat ini, produksi fresh milk kita itu kurang lebih antara 1.300 sampai dengan 1.400 ton per hari. Nah, kebutuhan kita kurang lebih satu hari itu 2.000 ton per hari untuk industri pengolahan susu, sehingga kita juga memang masih kurang dari populasi dan produksi kita," ungkapnya.

Dia menyebut tantangan atas produksi susu segar akan semakin terjal, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta bergesernya pola konsumsi masyarakat yang kian sadar akan sentralnya protein hewani.

Indyah membeberkan bila dahulu susu dan telur menjadi barang yang susah untuk didapatkan karena harganya yang kurang terjangkau dan hanya dapat dikonsumsi pada momen-momen tertentu saja, tetapi kini kedua komoditas tersebut telah menjadi bagian penting dari konsumsi harian warga.

"Untuk kebutuhan protein ini sudah mulai meningkat terus dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, sehingga konsumsi susu ini juga salah satunya ikut meningkat dengan pola konsumsi yang berubah. Kalau kita dulu, saat masa kecil saya makan telur itu 'kan kalau tidak kondangan, kendurian kan enggak makan telur. Nah, kalau sekarang tiap hari sudah makan telur. Dulu, minum susu juga saat kendurian saja," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan susu sapi segar bagi masyarakat maupun industri juga dipastikan melonjak tajam dengan adanya pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat.

"Nah, tantangan kita penduduk kita cukup besar, belum lagi program MBG, sehingga menuntut kebutuhan protein susu dari hari ke hari juga semakin tinggi. Nah, salah satunya juga satu ada program MBG," ucapnya.

Untuk menutupi defisit itu, Indyah menyebut bahwa Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor swasta (private sector) untuk mendatangkan ribuan sapi perah impor. Langkah tersebut ditempuh karena pemenuhan kebutuhan akan susu sapi segar tidak dapat tercapai bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Bagaimana kita meningkatkan populasi sapi perah kita. Nah, untuk peningkatan populasi sapi perah kita, kita juga menggandeng dengan teman-teman yang di private sector, teman-teman swasta. Ini yang akan melakukan impor salah satunya dari PT Greenfields yang tahun lalu sudah impor 1.200 [sapi perah], kemudian PT Rojokoyo di Banyuwangi juga sekitar 700 [sapi perah]. Nah, ini tahun ini direncanakan akan impor lagi direncanakan, nanti dari Australia kurang lebih 1.500 ekor," jelasnya.

Indyah menerangkan bahwa ribuan sapi perah impor tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh korporasi semata. Namun, juga diintegrasikan dengan para peternak lokal di berbagai wilayah Jatim melalui skema kemitraan.

"Nanti konsepnya itu dipelihara oleh peternak kita dengan konsep kemitraan, sehingga ada gandengan tangan dan transfer pengetahuan antara perusahaan besar, dan juga peternak rakyat lewat sistem inti plasma yang saat ini kita kembangkan di Jawa Timur," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program Dapur Susu Indonesia (DASI). Proyek baru tersebut merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan pasokan susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ekosistem industri susu nasional sekaligus

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun mengatakan, DASI merupakan model pengolahan susu skala kecil yang akan bertindak sebagai pembeli (offtaker) dengan menjaring peternak sapi perah di berbagai daerah. Dengan modal kurang dari Rp5 miliar, DASI dibangun untuk melayani hingga 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitarnya.

"Dapur Susu Indonesia, ini yang kita ingin dorong. Kami sudah buat prototipenya. Dengan modal mungkin di bawah Rp5 milar itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu begitu yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya," ungkapnya dalam konferensi pers Peringatan Hari Susu Nusantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Makmun menjelaskan, DASI diharapkan mampu mendorong penyebaran peternakan sapi perah ke berbagai daerah. Dengan populasi sekitar 100-200 ekor sapi perah di setiap wilayah, peternak dapat membangun fasilitas pengolahan susu yang langsung terhubung dengan kebutuhan SPPG.

"Nah, dengan adanya offtaker dengan bangunan model pengolahan yang kecil-kecil, maka kemudian sapi-sapi perahnya akan menyebar. Misalnya basisnya 100, 200 ekor di setiap wilayah, maka kemudian dia bangun DASI tadi. Nah, itulah langsung disuplai ke SPPG," lanjutnya.

Selain menyiapkan DASI, kata Makmun, Kementan juga mendorong peternak sapi perah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi susu. Pemerintah bahkan menjamin hasil produksi peternak akan terserap melalui skema pengadaan yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia mengatakan, selama ini salah satu hambatan pengembangan industri susu nasional adalah ketidakpastian pasar. Di satu sisi industri mengeluhkan minimnya pasokan susu segar dari peternak, namun di sisi lain peternak khawatir hasil produksinya tidak terserap apabila produksi ditingkatkan.

"Kita berharap semua para peternak ini berlomba nih untuk beternak sapi perah. Apa jaminannya? Jaminannya di-offtake oleh BGN," ungkapnya.

Menurut Makmun, kehadiran program MBG menjadi solusi atas persoalan tersebut. Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat itu membutuhkan pasokan susu dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi peternak sapi perah.

"Karena kan menjadi menu yang wajib ya, kalau kami lihat di pedoman itu minimal dua kali dalam sepekan itu meminum susu. Nah, susu apa yang diakomodasi? Itu kan tidak hanya UHT, artinya kan bisa pasteurisasi, bisa susu sterilisasi. Kalau pasteurisasi dan sterilisasi, saya kira dengan modalnya koperasi, ini bisa dibuat," lanjutnya.

Dia menambahkan, pengembangan peternakan sapi perah juga tidak boleh hanya terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah ingin mendorong penyebaran sentra produksi susu ke berbagai wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga kawasan Indonesia Timur.

"Di luar Jawa, di Sumatra, di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian Bali, Nusa Tenggara, sampai kemudian di ke Indonesia Timur. Dengan pola peternakan yang tidak selalu mengandalkan dataran tinggi, maka kita berharap semua para peternak ini berlomba nih untuk beternak sapi perah," ujar Makmun.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Indonesia membuka akses pasar bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis memunculkan pertanyaan mengenai nasib peternak lokal di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun, kesepakatan tersebut terungkap dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menerima kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Élysée, Paris belum lama ini.

Terkait hal tersebut, Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menilai pembukaan pasar bagi produk susu Prancis tidak sepenuhnya negatif. Menurut Agus, masuknya produk susu dari Prancis akan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen Indonesia.

Namun, dia mengakui industri susu nasional saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor. “Saat ini sudah lebih dari 80% ketergantungan dengan bahan baku impor,” kata Agus kepadaBisnis, Minggu (31/5/2026).

APSPI juga tak menampik bahwa masuknya produk susu dari Prancis akan memengaruhi penyerapan susu segar produksi peternak lokal, meski dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

Di sisi lain, menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi industri sapi perah nasional saat ini bukan semata persoalan impor, melainkan lambatnya peningkatan populasi indukan sapi perah.

Agus mengatakan, kebutuhan terhadap kebijakan khusus untuk mempercepat pengembangan peternakan sapi perah rakyat semakin mendesak.

“Penambahan populasi indukan sapi perah, sudah sangat mendesak. Keppres Peternakan Sapi Perah Rakyat sudah sangat ditunggu-tunggu oleh stakeholder peternakan sapi perah rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, dia menegaskan peternak domestik harus siap menghadapi persaingan dengan produk impor dari Eropa. Adapun, untuk menjaga daya saing peternak lokal, Agus meminta pemerintah mempercepat program peningkatan populasi sapi perah melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan rakyat.

Penguatan Ketahanan Pangan

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pembukaan akses pasar bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis dapat menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, kerja sama tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada peningkatan impor semata.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan pasokan protein untuk mendukung konsumsi masyarakat serta program MBG. Meski demikian, menurutnya, kebijakan pembukaan pasar tersebut harus ditempatkan dalam kerangka besar penguatan kapasitas produksi pangan nasional.

Dia memandang, manfaat kerja sama akan jauh lebih besar apabila diikuti investasi langsung dari pelaku usaha Prancis di sektor peternakan dan industri pangan nasional.

Menurut Kadin, akses pasar bagi produk susu dan daging sapi Prancis sebaiknya dibarengi dengan investasi pada dairy farm, penggemukan sapi, pembibitan, cold chain, logistik berpendingin, hingga industri pengolahan pangan di dalam negeri.

Selain investasi, Kadin juga mendorong adanya kemitraan yang lebih erat antara perusahaan Prancis dengan peternak lokal, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta pelaku usaha nasional.

“Skemanya bisa melalui kemitraan off-taker, transfer teknologi, peningkatan kualitas bibit, pakan, standar kesehatan hewan, hingga pelatihan manajemen peternakan modern. Ini penting agar peternak lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah meningkatnya kebutuhan susu dan daging nasional,” kata Erwin kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan pemerintah untuk tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasokan dan keberlangsungan usaha peternak rakyat. Menurutnya, pembukaan pasar tidak boleh menyebabkan harga produk peternak domestik tertekan akibat masuknya produk impor dalam jumlah besar.

“Produk impor harus memenuhi standar keamanan pangan, halal, dan kesehatan hewan, tetapi di sisi lain jangan sampai menekan harga di tingkat peternak rakyat. Karena itu, pembukaan pasar perlu diatur dengan kuota, timing, dan mekanisme yang tidak merusak ekosistem peternakan domestik,” imbuhnya.

Di samping itu, Erwin menilai Indonesia juga perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas akses ekspor produk unggulan nasional ke pasar Prancis dan Uni Eropa. Dia menyebut, sejumlah komoditas yang berpotensi didorong antara lain sawit berkelanjutan dan turunannya, kopi, kakao, rempah-rempah, produk perikanan, kelapa, rumput laut, hingga produk pangan olahan.

Bagi Kadin, pembukaan akses pasar produk peternakan Prancis pada dasarnya merupakan langkah positif selama diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

“Jadi bagi Kadin, pembukaan akses pasar ini positif sepanjang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas investasi, membuka lapangan kerja, dan membangun rantai pasok pangan nasional yang lebih kuat,” tuturnya.

Risiko Bagi Peternak Lokal

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pembukaan pasar bagi produk peternakan Prancis dapat dipahami sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia hingga kini masih menghadapi defisit produksi, terutama untuk komoditas susu. Ketergantungan terhadap impor juga masih sangat tinggi. Rizal menjelaskan sekitar 80% kebutuhan bahan baku susu nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Sementara itu, kebutuhan industri mencapai sekitar 5 juta ton setara susu segar per tahun.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kebijakan pembukaan pasar tersebut menyimpan risiko bagi sektor peternakan domestik apabila tidak diikuti langkah penguatan daya saing peternak lokal.

“Produk peternakan Eropa memiliki keunggulan produktivitas, efisiensi, dan dukungan subsidi yang jauh lebih besar dibanding peternak rakyat di Indonesia,” ucap Rizal kepadaBisnis.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga jual produk peternak domestik sekaligus mengurangi minat investasi di sektor peternakan nasional.

Dia menilai manfaat impor memang dapat dirasakan dalam jangka pendek, terutama untuk menjaga ketersediaan bahan baku industri pangan dan meredam tekanan inflasi pangan. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap impor justru dapat memperlemah ketahanan pangan nasional.

Rizal menuturkan, tingginya ketergantungan impor membuat Indonesia semakin rentan terhadap fluktuasi harga global, gangguan rantai pasok internasional, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat langsung meningkatkan biaya impor pangan.

Menurutnya, risiko tersebut berpotensi semakin besar pada masa mendatang seiring meningkatnya kebutuhan protein nasional akibat ekspansi program MBG dan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

“Jika kapasitas produksi domestik tidak tumbuh lebih cepat dibanding permintaan, maka impor akan terus menjadi solusi utama. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit sektor peternakan dan meningkatkan kerentanan terhadap gejolak eksternal,” tuturnya.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu memastikan impor hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dalam jangka pendek, bukan menggantikan peran produksi dalam negeri.

Menurutnya, fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada peningkatan populasi ternak, perbaikan sistem breeding, penguatan industri pakan, perluasan akses pembiayaan bagi peternak, serta penerapan kewajiban kemitraan dan penyerapan produk lokal oleh industri pengolahan.

“Tanparoadmappengurangan impor yang jelas dengan dukungan fiskal, maka pembukaan pasar justru berisiko memperdalam ketergantungan pangan Indonesia dalam jangka panjang,” lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka konteks dan tujuan di balik kebijakan pembukaan pasar bagi produk peternakan Prancis tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan tanda tanya karena pada saat yang sama pemerintah tengah mendorong penguatan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM pangan melalui berbagai program prioritas, termasuk MBG.

Faisal menilai pembukaan akses pasar untuk susu dan daging sapi perlu dijelaskan keterkaitannya dengan agenda penguatan ekonomi domestik.

Dia menuturkan, pemerintah perlu menjelaskan apakah pembukaan pasar tersebut merupakan bagian dari strategi dagang yang lebih luas, di mana Indonesia memperoleh keuntungan atau akses pasar baru untuk komoditas tertentu sebagai timbal balik atas masuknya produk peternakan Prancis.

Menurut Faisal, dalam banyak kesepakatan perdagangan internasional terdapat mekanisme saling memberi akses pasar antarkedua negara. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sektor atau produk apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam kerja sama tersebut.

“Apakah ini pemerintah memutuskan daging sapi dan juga susu ini merupakan barang-barang yang kita memang serahkan untuk kita impor saja, tidak diproduksi dalam negeri sehingga dibuka kerannya, tetapi kita kemudian harus mengambil pasar Prancis untuk sektor yang mana atau produk yang mana,” kata Faisal kepadaBisnis.

Dia menilai tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi dipersepsikan bertentangan dengan agenda pemerintah yang selama ini berupaya mendorong pengembangan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Menurut Faisal, logika kebijakan tersebut masih dapat dipahami apabila Indonesia memperoleh manfaat yang lebih besar melalui peningkatan akses ekspor ke pasar Prancis untuk komoditas tertentu. Namun, apabila tidak terdapat manfaat ekonomi yang jelas bagi Indonesia, Core mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi memunculkan tekanan terhadap peternak domestik.

"Kalau tidak, tentu saja ini akan menjadi tanda tanya besar dan akan tentu saja akan berpotensi memberikan tekanan harga. Tekanan harga bagi peternak lokal, baik itu peternak daging sapi ataupun juga susu," kata Faisal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pembukaan akses pasar tidak mengorbankan upaya pengembangan sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi bagian dari agenda ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, Indonesia mengimpor 15.000 sapi bunting pada 2025.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun, mengatakan angka impor tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah.

“Teman-teman para peternak tahun lalu kita mengimpor sapi bunting itu sekitar hampir 15.000. Itu terbesarlah sepanjang sejarah kita mengimpor sapi,” kata Makmun dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Makmun mengatakan, impor tersebut bertujuan untuk menambah populasi sapi perah dalam negeri.

Pihaknya menghitung, jika 14.000 ekor lebih sapi itu melahirkan dengan asumsi 50 persen jantan dan 50 persen betina, setidaknya terdapat 7.000 ekor sapi yang bisa terus beregenerasi di dalam negeri.

Adapun populasi sapi dalam negeri berkisar di angka 540.657 ekor dan sebanyak dua per tiga di antaranya merupakan betina.

“Nanti itu kan juga akan melahirkan, itu penambahan populasi setiap tahun ya hampir 100.000 lah,” ujar Makmun.

Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal agar Indonesia bisa mencapai swasembada susu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata produktivitas sapi perah dalam negeri hanya 12,5 liter per ekor dalam satu hari.

Sementara, di tempat sapi itu berasal mencapai 30 liter per hari.

Dengan produktivitas yang tergolong rendah, dibutuhkan populasi 2 juta ekor sapi agar swasembada susu terwujud.

“Kalau bisa naik menjadi 15 atau 20 maka tidak sampai 2 juta populasi yang kita perlukan,” tutur Makmun.

Menurutnya, saat ini produksi susu dalam negeri baru bisa mencukupi 25 persen kebutuhan nasional.

Artinya, 75 persen kebutuhan sapi dalam negeri ditopang susu impor.

Untuk meningkatkan produksi susu, selain dengan menambah populasi sapi, Kementan berupaya meningkatkan produktivitas susu perah.

Kualitas pakan baik makanan hijau maupun konsentrat ditingkatkan sehingga secara bertahap produktivitas bisa bertambah.

Selain itu, Kementan juga betul-betul memastikan kesehatan sapi dan mencegah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali terjadi.

“Sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100 persen sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK,” kata dia.

Dalam forum yang sama, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan saat ini kapasitas industri pengolahan susu untuk kemasan 115 dan 125 mililiter baru 2,39 miliar kemasan.

Sementara, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mewajibkan menu susu dua kali dalam sepekan pada 2026 membutuhkan 4,8 miliar kemasan.

“Baru 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG secara keseluruhan,” kata Merri.

Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah mengelola program pemenuhan gizi berskala masif di seluruh Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jutaan penerima manfaat kini bergantung pada pasokan nutrisi yang didistribusikan melalui puluhan ribu satuan pelayanan di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, membeberkan besarnya skala operasional yang sedang dijalankan lembaganya.

"Saat ini, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan wartawan, ada 29.670 SPPG atau dapur yang sudah beroperasi," jelas Gunalan saat paparan kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Selasa (2/6/2026).

Program ini menyasar kelompok rentan untuk memastikan mereka mendapatkan asupan protein yang memadai secara rutin. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2026, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memberikan susu sebanyak dua kali dalam seminggu.

"Kemudian ada 63.013.000 lebih penerima manfaat, yang mana dari data tersebut ada beberapa surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, baik juknis maupun surat edaran terakhir Nomor 10 Tahun 2026, di mana setiap SPPG itu diwajibkan memberikan minuman atau susu ini dua kali dalam seminggu," urai Gunalan.

Tingginya kebutuhan pemberian minuman bernutrisi tersebut ternyata menghadirkan tantangan operasional tersendiri di lapangan. Ketersediaan susu segar di pasar lokal kerap tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan yang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah.

Gunalan mengakui kondisi tersebut sempat membuat para pengelola dapur gizi kesulitan memperoleh pasokan susu.

"Sehingga untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini kami juga agak kewalahan. Rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur, apabila tidak mendapatkan susu di pasar, biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lainnya," terangnya.

Karena itu, BGN mendorong sektor peternakan lokal untuk terus meningkatkan kapasitas produksi hariannya. Pemberdayaan koperasi peternak sapi perah diyakini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan pasokan yang masih terjadi.

Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menanggapi surat terbuka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyoroti pemberian susu formula dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menegaskan bahwa BGN tidak membuka opsi pemberian susu formula bayi karena mengutamakan pemenuhan Air Susu Ibu (ASI).

"BGN tidak membuka opsi susu formula bayi karena ingin mengutamakan ASI. Jadi mohon dicermati dengan lebih saksama," ujar Dadan pada Kamis, 21 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa BGN hanya membuka opsi pemberian susu Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan dalam program tersebut.

Pemberian kedua jenis susu formula itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan serta berdasarkan rekomendasi ahli gizi SPPG. Apabila tenaga ahli gizi tidak tersedia, rekomendasi minimal harus berasal dari bidan atau puskesmas setempat apabila produksi ASI dinilai tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan anak.

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional. Sementara 75 persen sisanya masih bergantung pada impor.

Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah terus mendorong peningkatan populasi sapi perah serta produktivitas peternak.

"Ini juga yang menjadi program kita bersama bagaimana meningkatkan jumlah populasi sapi perah di dalam negeri dan yang kemudian peningkatan produktifitasnya," ujar Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, dalam konferensi pers Peringatan Hari Susu Nusantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Selasa (2/6/2026).

Saat ini, produktivitas sapi perah di Indonesia masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari.

Makmun menargetkan produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, bahkan mencapai 25 liter per hari seperti di sejumlah negara produsen susu lainnya.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kesehatan ternak melalui pengendalian penyakit, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kementerian Pertanian saat ini menyediakan vaksin PMK untuk sapi perah secara penuh guna menjaga kesehatan ternak dan mendukung peningkatan produksi susu nasional.

"Dan sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100 persen sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK dan kita berharap dengan begitu teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan," kata dia.

Tingkat Konsumsi Masih Rendah

Selain produksi yang belum maksimal, konsumsi susu nasional juga masih tergolong rendah. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Merrijantij Punguan Pintaria mengungkapkan konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia pada 2022 baru mencapai 17,76 liter per tahun.

Angka tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga sekalipun. Malaysia mencatat konsumsi susu sebesar 42,49 liter per kapita per tahun, sementara Singapura mencapai 46,1 liter, dan Vietnam sebesar 37,21 liter per kapita per tahun.

"Konsumsi susu di Indonesia ini masih cukup rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya," kata Merrijantij.

Meski demikian, dia menjelaskan rendahnya konsumsi susu nasional justru membuka peluang bagi industri pengolahan susu untuk terus berkembang. Saat ini, tingkat utilisasi industri pengolahan susu masih berada di kisaran 72 persen, sehingga masih tersedia ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi.

"Jadi masih ada ruang gerak untuk peningkatan kapasitas di industri untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan konsumsi susu," ujar dia.

Merrijantij menegaskan Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri mendukung berbagai upaya peningkatan konsumsi susu nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah juga melihat adanya peluang peningkatan pasokan susu untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan kebutuhan susu program tersebut.

"Kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya mengingat memang selama ini kapasitas filling unit untuk volume yang ditetapkan di MBG ini masih belum sesuai dengan harapan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku kewalahan dalam memenuhi kebutuhan susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan susu cukup tinggi seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat.

Plt Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gunalan, mengatakan saat ini terdapat 29.670 SPPG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 63,01 juta orang. Berdasarkan petunjuk teknis dan Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG diwajibkan menyediakan minuman atau susu sebanyak dua kali dalam sepekan.

"Sehingga untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini, kami juga agak kewalahan, rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur, apabila tidak mendapatkan susu di pasar, itu biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lainnya," kata dia dalam konferensi pers Peringatan Hari Susu Nusantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Selasa (2/6/2026).

Gunalan menilai, besarnya kebutuhan susu dalam program MBG menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor peternakan nasional. Karena itu, BGN berharap masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi dapat berperan dalam mengembangkan usaha peternakan sapi perah guna meningkatkan pasokan susu dalam negeri.

"Kami sangat mengharapkan bagaimana masyarakat atau UMKM atau kooperasi itu bisa diberdayakan, sehingga yang namanya peternakan susu itu bisa dikembangkan lagi, karena kebutuhannya sangat besar," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, mengatakan produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional. Sementara 75 persen sisanya masih bergantung pada impor.

Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah terus mendorong peningkatan populasi sapi perah serta produktivitas peternak.

"Ini juga yang menjadi program kita bersama bagaimana meningkatkan jumlah populasi sapi perah di dalam negeri dan yang kemudian peningkatan produktifitasnya," kata dia.

Saat ini, produktivitas sapi perah di Indonesia masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari.

Makmun menargetkan produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, bahkan mencapai 25 liter per hari seperti di sejumlah negara produsen susu lainnya.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kesehatan ternak melalui pengendalian penyakit, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kementerian Pertanian saat ini menyediakan vaksin PMK untuk sapi perah secara penuh guna menjaga kesehatan ternak dan mendukung peningkatan produksi susu nasional.

"Dan sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100 persen sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK dan kita berharap dengan begitu teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap impor susu masih tinggi dengan kontribusi pasokan mencapai 75%. Kondisi ini mendorong pemerintah mempercepat peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternak guna memperkuat pasokan susu segar dalam negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan produksi susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 25% kebutuhan domestik. Sementara itu, sisanya masih dipenuhi melalui impor.

Menurutnya, peningkatan produksi susu dalam negeri menjadi agenda penting di tengah upaya pemerintah memperkuat rantai pasok pangan dan mendukung kebutuhan program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menjelaskan produktivitas sapi perah peternak nasional saat ini masih berada di bawah 20 liter per ekor per hari. Pemerintah menargetkan produktivitas tersebut dapat meningkat menjadi di atas 20 liter hingga mencapai 25 liter per hari.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari perbaikan kualitas pakan, peningkatan kesehatan hewan, hingga penguatan populasi sapi perah.

Menurutnya, kualitas pakan menjadi faktor utama yang menentukan produktivitas sapi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengendalian penyakit ternak, termasuk melalui penyediaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara penuh bagi sapi perah.

"Sehingga tidak ada lagi yang terdampak PMK dan kami berharap teman-teman peternak terus meningkatkan produksinya di lapangan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Di sisi lain, pemerintah juga meminta industri pengolahan susu dan pelaku usaha untuk berpartisipasi meningkatkan populasi sapi perah melalui impor indukan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat peningkatan produksi susu nasional tidak hanya bergantung pada produktivitas, tetapi juga jumlah populasi sapi yang tersedia.

"Kami meminta seluruh pelaku usaha, baik yang importir maupun di dalam negeri, untuk juga berpartisipasi mengimpor sapi indukan. Kalau tidak ditambah jumlahnya, tidak mungkin kita bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan peternakan sapi perah di dataran rendah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi peternakan modern.

Menurutnya, selama ini pengembangan sapi perah identik dengan kawasan dataran tinggi yang ketersediaan lahannya semakin terbatas. Padahal, sejumlah perusahaan telah membuktikan peternakan sapi perah dapat dikembangkan di wilayah dataran rendah.

"Kalau negara-negara Timur Tengah bisa memproduksi susu di wilayah dengan suhu yang jauh lebih tinggi, maka dengan teknologi yang ada kita juga bisa mengembangkan sapi perah di dataran rendah," katanya.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi susu agar seluruh hasil produksi peternak dapat terserap industri.

Dia berharap tidak ada lagi kasus kelebihan produksi yang membuat susu peternak tidak terserap pasar. Untuk itu, kerja sama antara peternak, koperasi, dan industri pengolahan susu dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor persusuan nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan konsumsi susu masyarakat. Selama ini susu masih identik sebagai minuman untuk anak-anak, padahal kebutuhan susu diperlukan oleh seluruh kelompok usia.

"Kita harus memastikan produksi para peternak bisa dimanfaatkan 100%. Dengan kombinasi peternakan yang kuat dan industri hilir yang berkembang, industri susu nasional bisa terjaga dengan baik," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan insentif investasi hingga 35 persen untuk memperkuat industri pengolahan susu nasional. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung pemenuhan kebutuhan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan industri pengolahan susu masih memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saat ini utilisasi industri pengolahan susu berada di kisaran 72 persen.

"Dalam pemenuhan susu MBG, kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya," kata Merrijantij dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kapasitas unit filling untuk memenuhi volume susu yang dibutuhkan program MBG. Karena itu, Kemenperin menjalankan program restrukturisasi guna mendorong investasi baru maupun penambahan kapasitas produksi di industri pengolahan susu dan koperasi yang ingin memproduksi susu siap minum.

Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 35 persen untuk produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sementara itu, produk dalam negeri lainnya dapat memperoleh penggantian biaya investasi hingga 25 persen.

"Program restrukturisasi ini bisa diikuti dan reimburse sampai dengan 35 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan untuk produk-produk yang ber-TKDN," ujar Merrijantij.

Kemenperin juga memperkuat digitalisasi rantai pasok susu segar nasional guna memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri. Saat ini sebanyak 96 tempat pengumpulan susu (TPS) dari sembilan koperasi telah masuk dalam program digitalisasi yang memungkinkan pemantauan pasokan secara real time.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sekitar 75 persen kebutuhan susu nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan tingginya kebutuhan susu nasional masih belum sejalan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Akibatnya, Indonesia hingga kini masih mengandalkan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan susu masyarakat.

"Sebagaimana kita ketahui produksi kita itu lebih kurang sekitar 25 persen susu dalam negeri, sisanya artinya 75 persen masih impor," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Menurut Makmun, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus mendorong peningkatan populasi sapi perah dan produktivitas peternakan dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan agar pasokan susu dari peternak dalam negeri terus bertambah sehingga ketergantungan terhadap produk impor bisa berkurang.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan sapi bunting dari luar negeri. Sepanjang tahun lalu, Indonesia tercatat mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting, yang disebut sebagai jumlah terbesar dalam sejarah impor sapi perah nasional.

"Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman industri, teman-teman para peternak, tahun lalu kita mengimpor sapi bunting itu sekitar hampir 15 ribu. Itu terbesarlah sepanjang sejarah kita mengimpor sapi," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, sebagian besar sapi tersebut kini telah melahirkan anak. Jika separuh dari anak yang lahir berjenis kelamin betina, maka akan tersedia lebih dari 7.000 calon indukan baru yang dapat mendukung regenerasi populasi sapi perah nasional.

Saat ini, populasi sapi perah Indonesia tercatat sekitar 540.657 ekor. Sementara untuk mencapai swasembada susu, pemerintah memperkirakan dibutuhkan populasi sekitar 2 juta ekor sapi perah.

"Ini target kalau mau swasembada lebih kurang kita butuh sapi itu sekitar populasi 2 juta. Dari sekarang 540 ribu ekor, berarti masih sekitar 1 juta lebih yang kita perlukan," kata Makmun.

Iia menekankan peningkatan populasi bukan satu-satunya solusi. Produktivitas susu per ekor juga perlu ditingkatkan agar target swasembada dapat dicapai lebih cepat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata produksi susu sapi perah nasional masih sekitar 12,5 liter per ekor per hari. Angka tersebut dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah negara produsen susu utama yang mampu menghasilkan lebih dari 30 liter per hari per ekor.

"Kalau di negara-negara lain produksinya ada di atas 30 liter per hari per ekor, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari per ekor itu meningkat menjadi di atas 20 liter, mudah-mudahan bisa 25 liter per hari per ekor," ujarnya.

Makmun menjelaskan peningkatan produktivitas akan dilakukan melalui sejumlah program perbaikan, mulai dari kualitas pakan hingga kesehatan ternak.

Menurut dia, perbaikan konsumsi pakan hijauan dan konsentrat secara bertahap dapat meningkatkan produksi susu. Selain itu, pemerintah juga memperkuat upaya pencegahan penyakit hewan, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang sempat menekan produktivitas peternak.

"Kemudian perbaikan dari sisi kesehatan hewannya, sehingga betul-betul hewan kita terjaga sehat. Sekarang kami juga menyediakan vaksin khususnya untuk sapi perah secara 100 persen, sehingga tidak ada lagi yang terdampak dengan PMK," kata Makmun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan konsep Dapur Susu Indonesia (Dasi) untuk memperkuat pasokan susu bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui unit pengolahan susu skala kecil yang terintegrasi dengan dapur MBG di daerah.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun mengatakan konsep tersebut juga dibuat untuk mendukung penyerapan susu segar produksi peternak lokal sekaligus memperluas pengembangan sapi perah di berbagai wilayah Indonesia.

“Kalau kami istilahnya Dasi, maksudnya, Dapur Susu Indonesia. Ini yang kita ingin dorong,” kata Makmun dalam konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, konsep dapur susu itu dirancang untuk menghubungkan unit pengolahan susu dengan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah sekitar sehingga penyerapan susu peternak dapat lebih terjamin.

Ia mencontohkan, peternakan dengan kapasitas sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah dapat didukung unit pengolahan susu skala kecil yang hasil produksinya langsung disalurkan ke SPPG di wilayah sekitar.

Menurut dia, pola tersebut dapat menjadi pasar baru bagi peternak sekaligus memperluas pengembangan industri pengolahan susu di luar Pulau Jawa.

“Kami sudah buat prototipe-nya dengan modal mungkin di bawah Rp5 miliar itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu yang kemudian bisa menyuplai sekitar lima sampai 10 SPPG di sekitarnya,” ujar dia.

Makmun mengatakan pengembangan sapi perah selama ini masih banyak terpusat di Pulau Jawa, sehingga wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Indonesia Timur dinilai memiliki peluang untuk pengembangan peternakan sapi perah.

Ia menambahkan pengembangan sapi perah kini tidak lagi bergantung pada wilayah dataran tinggi karena teknologi memungkinkan peternakan dikembangkan di dataran rendah.

“Sekarang sudah banyak industri juga yang bangun di dataran rendah, seperti di Subang, ada yang bangun di Brebes,” ujar dia.

Makmun mengatakan program MBG menjadi peluang besar bagi pengembangan peternakan sapi perah nasional karena susu menjadi salah satu menu dalam program tersebut.

Penyerapan susu melalui program MBG dinilai dapat menjadi pasar bagi peternak sekaligus mendorong pengembangan pengolahan susu di daerah.

"Ini menjadi pasar yang baik. Dulu teman-teman yang (memiliki tingkat usaha) kecil kalah di sisi promosi, penjualan, pasti kalah dengan teman-teman di (tingkat) industri. Nah, sekarang semuanya ada di dalam program pemerintah, pengembangannya, kemudian off-taker-nya itu sudah ada," katanya.

Kementan mencatat populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540.657 ekor dengan lebih dari 90 persen berada di peternakan rakyat.

Sementara itu, produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan nasional, sedangkan sisanya masih dipenuhi dari impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pakan, kesehatan hewan, serta penambahan populasi sapi perah guna mengurangi ketergantungan impor susu secara bertahap.

“Kalau di negara-negara lain (rata-rata) produksinya ada di atas 30 liter per hari, kita ingin produktivitas peternak kita yang saat ini masih di bawah 20 liter per hari itu meningkat menjadi di atas 20 liter per hari, mudah-mudahan bisa (mencapai) 25 liter per hari,” kata Makmun.

Untuk mendukung peningkatan populasi, pemerintah bersama pelaku usaha juga telah mengimpor hampir 15 ribu ekor sapi bunting sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, General Manager Research and Development PT Indolakto Tjatur Lestijaman mengatakan peningkatan konsumsi susu dinilai penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih sehat.

Menurut dia, peningkatan permintaan susu sejak pelaksanaan program MBG juga mendorong industri menambah kapasitas produksi dan investasi baru di sektor pengolahan susu.

“Kalau buat Indolakto, cukup banyak sih kita harus meningkatkan kapasitas produksi karena itu. Harus ada investasi baru,” ujar Tjatur.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026