Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa sebentar lagi wisatawan asal Jepang dapat bertransaksi di Indonesia (inbound) menggunakan kode QR (QR code) sebagai bagian dari kerja sama QRIS antarkedua negara.

Ia menyatakan, pihaknya telah mendapatkan izin dari otoritas keuangan Jepang, Financial Services Agency (FSA) of Japan, untuk mengimplementasikan praktik Indonesia inbound tersebut.

“Sebentar lagi akan ada Indonesia inbound di mana izinnya sudah diberikan oleh FSA dari Jepang,” kata Filianingsih Hendarta saat memberikan sambutan secara daring dalam “Peluncuran Industry Consultative Paper: Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia” di Jakarta, Rabu.

Indonesia dan Jepang resmi memulai kerja sama QRIS cross border sejak 17 Agustus 2025 berkat kolaborasi antara BI dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan para anggotanya, Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) of Japan, Payment Japan Association (PJA), Netstars, serta berbagai lembaga lainnya.

Selain wisatawan Jepang, Filianingsih menuturkan bahwa sistem pembayaran menggunakan QR code tersebut juga akan segera dikembangkan bagi turis asal Korea Selatan.

Indonesia dan Korea Selatan meresmikan kerja sama QRIS lintas negara pada 1 April lalu yang merupakan hasil sinergi antara BI, Bank of Korea, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Korea Financial Telecommunications & Clearings Institute (KFTC), serta sejumlah lembaga keuangan lainnya.

Sementara itu, praktik Indonesia outbound, atau wisatawan Indonesia dapat berbelanja di luar negeri menggunakan QRIS, sudah lebih dahulu berjalan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Saat ini BI juga tengah berupaya untuk memperluas penggunaan QRIS ke sejumlah negara Asia lainnya, salah satunya China.

Penggunaan QRIS cross border pun semakin memperkuat ekspansi layanan keuangan digital tersebut yang kini tercatat sudah memiliki 60,77 juta pengguna per Februari 2026.

“Ekspansi QRIS hingga Februari 2026 telah menjangkau lebih dari 60 juta pengguna, 43 juta merchant, dan 3,72 miliar (volume) transaksi,” imbuh Filianingsih.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

BUMD PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperluas implementasi sistem pembayaran digital lintas negara menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menyasar pangsa pasar Korea Selatan.

“Kami sedang berproses izin di Bank Indonesia,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Kamis.

Ia menjelaskan negeri ginseng itu merupakan negara kelima yang disasar setelah sebelumnya dilaksanakan kerja sama pembayaran berbasis kode batang atau kode QR Thailand, Malaysia, Singapura dan Jepang.

Menurut dia, Korea Selatan merupakan salah satu negara potensial untuk pengembangan transaksi lintas negara menggunakan QRIS.

“Bank sentral Korea itu masif mempromosikan QR lintas negara seperti QRIS Indonesia, kami perkirakan potensinya bagus,” imbuhnya.

Tak hanya itu, tingkat kunjungan turis asal Korea Selatan juga tergolong tinggi di Indonesia, khususnya Bali sehingga potensial mendukung sistem pembayaran wisatawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, secara kumulatif selama Januari-Desember 2025 kunjungan wisatawan asal Korea Selatan mencapai 346 ribu orang atau naik 4,99 persen dibandingkan 2024 mencapai 294 ribu orang.

Turis asal Korea Selatan menduduki posisi keempat jumlah kunjungan turis asing di Bali pada 2025.

Sudharma menambahkan dari sisi teknologi, pihaknya juga melakukan penguatan aspek teknologi informasi, pengelolaan keamanan siber serta keamanan data yang terus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun BPD Bali merupakan satu-satunya bank pembangunan daerah di tanah air yang mengimplementasikan sistem pembayaran QRIS lintas negara dan kini bertahap implementasi untuk Korea Selatan.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah meluncurkan QRIS lintas negara menggunakan aplikasi domestik dengan Korea Selatan pada 1 April 2026.

Melalui kerja sama itu dapat membangun sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan inklusif sebagai fondasi konektivitas ekonomi digital kedua negara.

Bank sentral itu mencatat sejak diluncurkan, QRIS memiliki jumlah pengguna mencapai 60,77 juta hingga Februari 2026.

Secara keseluruhan, frekuensi transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia (inbound) lebih tinggi dibandingkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri (outbound).

Pada tahun 2025, BI mencatat transaksi inbound sebanyak 5,9 juta transaksi, melampaui transaksi outbound yang tercatat 1,6 juta transaksi.

Hingga Februari 2026, secara umum kerja sama QRIS dengan Thailand sejak Agustus 2022 mencatat 1,64 juta transaksi dengan nominal Rp656,27 miliar, Malaysia sejak Mei 2023 mencapai 10,66 juta transaksi dengan nominal Rp2,75 triliun.

Kemudian Singapura sejak November 2023 mencapai 554 ribu transaksi dengan nominal Rp179,28 miliar dan dengan Jepang sejak Agustus 2025 dengan capaian 5.088 transaksi, nominal Rp428,80 juta.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan ini pada prinsipnya didorong oleh bertambahnya jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa pembayaran manfaat dana mencapai Rp20,79 triliun per Februari 2026, meningkat 14,26 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Peningkatan ini pada prinsipnya didorong oleh bertambahnya jumlah peserta yang memasuki usia pensiun normal. Selain itu, terdapat faktor lain yang turut berkontribusi, seperti peserta yang berhenti bekerja karena meninggal dunia maupun akibat pemutusan hubungan kerja,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Kamis.

Di tengah kondisi perekonomian yang semakin dipenuhi ketidakpastian, ia pun meminta perusahaan pengelola dana pensiun untuk memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun.

Ia menyatakan upaya penguatan pengelolaan aset yang perlu dilakukan antara lain melalui penerapan strategi asset liability management (ALM), memastikan komitmen pendanaan dari pemberi kerja tetap terpenuhi, serta meningkatkan tata kelola yang baik di seluruh aspek operasional, termasuk pengelolaan investasi, kepesertaan dan pendanaan.

Ogi juga mengimbau pengelolaan keuangan dana pensiun agar disesuaikan dengan jenis program yang dijalankan, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Pada PPIP, manfaat pensiun yang dibayarkan merupakan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya selama masa kepesertaan, sedangkan pada PPMP, besaran manfaat pensiun mengikuti formula yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP).

OJK menetapkan sumber pendanaan manfaat pensiun bukan hanya berasal dari iuran para peserta, tapi juga dapat berasal dari hasil pengembangan investasi dana yang terkumpul.

Untuk memenuhi kewajiban sebagai pengelola dana pensiun, Ogi menegaskan perlunya menjaga adalah kecukupan aset dana pensiun untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, melalui penerapan pengelolaan berbasis liability driven investment.

“Bagi dana pensiun yang telah mature dan tidak lagi menerima peserta baru, pembayaran manfaat lebih besar dari iuran merupakan hal yang wajar, sepanjang dana pensiun tetap memiliki aset yang memadai dan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lonjakan ini terutama terlihat pada sektor e-commerce, supermarket, layanan streaming dan restoran

Bandung (ANTARA) - Midtrans, penyelenggara payment gateway bagian dari GoTo Financial, mencatat kenaikan volume transaksi hingga 35 persen sepanjang bulan Ramadhan 1447 H dibandingkan dengan periode normal.

“Lonjakan ini terutama terlihat pada sektor e-commerce, supermarket, layanan streaming, dan restoran, serta adanya kenaikan signifikan untuk transaksi digital, dengan nilai total transaksi atau gross transaction value (GTV) yang besar,” kata Head of Midtrans Boan Sianipar dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jabar, Kamis.

Boan menambahkan bahwa capaian tersebut menandakan konsumen yang semakin nyaman dan percaya diri dalam bertransaksi secara digital.

Menurut perusahaan, kenaikan volume transaksi tersebut juga menandakan Midtrans sebagai penyedia sistem pembayaran digital yang lancar dan aman dalam mengakomodir tingginya aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus mendukung merchant menjalankan transaksi tanpa hambatan saat adanya lonjakan transaksi.

Perusahaan menyampaikan, kesiapan infrastruktur dan teknologi menjadi faktor kunci dalam menjaga performa layanan.

Karena itu, stabilitas sistem dan keamanan terus dijaga agar merchant tetap dapat memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan.

“Kami selalu senang melihat pertumbuhan merchant selama bulan Ramadhan. Fokus kami selama Ramadhan dan Lebaran adalah memastikan keamanan dan kestabilan sistem agar mampu menangani lonjakan transaksi tanpa hambatan, sehingga pengalaman bertransaksi konsumen tidak terganggu dan operasional merchant kami bisa tetap berjalan lancar,” jelas Boan.

Selain itu, Midtrans menawarkan nilai tambah berupa kemudahan integrasi serta fleksibilitas pilihan metode pembayaran.

Pada sektor kuliner dan ritel, catat perusahaan, penggunaan QRIS membantu mempercepat proses checkout dan mengurangi antrian, terutama saat jam sibuk berbuka puasa.

Pada layanan digital seperti streaming dan top-up, performa sistem yang stabil berperan penting dalam menjaga kualitas layanan, khususnya saat periode mudik ketika aktivitas digital masyarakat meningkat.

Dari sisi keamanan, Midtrans menyampaikan pihaknya juga terus memperkuat perlindungan transaksi melalui sistem pendeteksian fraud yang canggih, sehingga setiap transaksi dapat berlangsung dengan aman, baik bagi konsumen maupun merchant.

Dengan menggabungkan kemudahan integrasi, keandalan, dan keamanan tinggi, Midtrans pun menyampaikan komitmennya untuk menjadi mitra strategis yang mendukung kesuksesan bisnis di era digital.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kadin menegaskan, bahwa restitusi pajak merupakan hak dunia usaha atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian restitusi dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru serta memicu keraguan investor terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia.

“Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi,”kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, Kamis (9/4/2026).

Lebih jauh, Saleh mengingatkan, bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak dalam situasi normal. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan -baik pemerintah, legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun akademisi- perlu bersinergi menghadapi tekanan global yang berdampak langsung pada perekonomian domestik.

Pengembalian Pembayaran Pajak Meledak hingga Rp340 Triliun, Apa Efek Restitusi Pajak?



Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan para pelaku usaha harus menjaga keberlanjutan usaha untuk mempertahankan karyawan, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah perlu memberikan ketenangan dan kepastian berusaha. Dalam tekanan ekonomi global -yang dipicu perang tarif dan konflik geopolitik-, mempertahankan pekerja yang ada bukan masalah mudah, apalagi membuka lapangan kerja baru.

“Para pelaku usaha yang tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation atau penciptaan lapangan kerja. Ini semua bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha,”tegas mantan Menteri Perindustrian itu.

Pernyataan ini merupakan respons Kadin terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam dialog di sebuah stasiun TV nasional, Rabu (8/4/2026). Kadin menilai, dalam situasi global yang masih bergejolak, dunia usaha saat ini sedang berjuang untuk bertahan, bahkan sekadar menjaga keberlangsungan usaha.

Karena itu, pelaku usaha justru membutuhkan kepastian kebijakan, bukan tambahan ketidakpastian yang dapat mengganggu iklim investasi. Restitusi Pajak Terus Meningkat, Golkar Desak Pengawasan DPR dan Audit BPK Diperkuat



“Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha, khususnya di sektor manufaktur yang mempekerjakan berjuta juta tenaga kerja,” terang Saleh.

Sebelumnya, Misbakhun menyatakan penundaan restitusi dapat meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun dan menjadi bantalan fiskal di tengah lonjakan harga energi global. Namun dunia usaha, kata saleh, menilai stabilitas kebijakan dan kepastian berusaha adalah faktor utama untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional.

“Jangan sampai, pengusaha bersikap tetap wait and see untuk membuka usaha baru,” pungkasnya.

Kota Padang (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim penjaminan senilai Rp17,26 miliar kepada nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pascapencabutan izin usaha bank tersebut.

"LPS bergerak cepat membayar klaim penjaminan tahap pertama rata-rata sudah dilakukan dalam lima hari kerja sejak izin usaha bank dicabut," kata Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Damaiyanti Sakti melalui keterangan yang diterima di Padang, Selasa.

Adapun pembayaran tahap pertama LPS menyelesaikan verifikasi dari simpanan milik 6.503 nasabah dari total 7.008 nasabah. Jumlah rekening yang dibayarkan sebanyak 6.927 rekening dengan nilai yang dibayarkan Rp17,26 miliar.

Simpanan ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dijamin LPS yang dikenal dengan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak diindikasikan melakukan fraud atau tindak pidana perbankan.

Pascapencabutan izin usaha bank tersebut pada 31 Maret 2026, LPS langsung menetapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap I. LPS merekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Dengan percepatan pembayaran klaim simpanan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terjaga," kata Damaiyanti Sakti.

Sementara itu, salah seorang nasabah BPR Pembangunan Nagari, Nurleli mengaku awalnya sempat panik ketika tabungan tidak dapat diambil. Namun ia tetap percaya bahwa simpanannya dijamin oleh LPS.

"Semua keluarga saya awalnya panik dan cemas karena tabungan saya tidak bisa diambil di bank. Namun, saya percaya tabungan kami tetap dijamin oleh LPS," ujarnya.

Untuk pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Pembangunan Nagari, LPS telah menunjuk bank pembayar yaitu BRI KCP Lubuk Basung, BRI Unit Pasar Tempurung, BRI Unit Ampek Nagari, BRI Unit Tiku, BRI Unit Lubuk Basung dan BRI Unit Tigo Nagari.

Pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan simpanan di bank pembayar dimulai sejak 7 April 2026 dan nasabah dapat mengajukan klaim penjaminan hingga lima tahun ke depan atau hingga tahun 2031.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tradisi berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan orang terdekat selalu menjadi bagian penting dari perayaan Lebaran . Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, banyak masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk berbagi dengan kerabat.

Namun, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, tidak semua orang dapat merayakan Lebaran bersama orang-orang tersayang. Beruntung, perkembangan layanan keuangan digital kini mempermudah masyarakat untuk tetap berbagi kebahagiaan dan menjaga silaturahmi, bahkan dari jarak jauh. Fakta OJK Bikin Ngeri! Cuma 66% Gen Z Paham Keuangan, OVO Garap Mahasiswa UI & UGM

Momentum Ramadan juga kerap menjadi periode dengan peningkatan transaksi digital tertinggi di Indonesia, seiring meningkatnya aktivitas berbagi, belanja kebutuhan Lebaran, hingga pengiriman uang kepada keluarga dan kerabat. Berbagai fitur transaksi digital kini membuat proses berbagi hingga mengatur pengeluaran Lebaran menjadi lebih praktis. Hal ini juga sejalan dengan tren meningkatnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia yang semakin menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, OVO (PT Visionet Internasional) menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan masyarakat dalam mengelola transaksi keuangan sehari-hari, termasuk saat momentum Lebaran. Melalui berbagai fitur transaksi digitalnya, OVO membantu masyarakat mengirimkan uang secara praktis, memenuhi berbagai kebutuhan Hari Raya, hingga mengatur pengeluaran dengan lebih mudah, bahkan bagi keluarga yang terpisah oleh jarak. Bukan sekadar dompet digital, OVO menghadirkan solusi nyata agar dana yang dimiliki dapat dikelola dengan lebih cerdas melalui ekosistem yang terintegrasi.

Jelang Hari Raya, setiap pengguna dapat merasakan manfaat maksimal lewat berbagai fitur yang memudahkan. Ini dia lima cara bagaimana OVO mempermudah urusan finansial menjelang Hari Raya.

Pertama, ‘Salam Tempel’ Digital Antar Kota. Tidak sempat mudik atau punya keponakan yang sangat banyak? Pengguna kini dapat mengirim uang secara instan melalui layanan transfer digital cukup dengan menggunakan nomor ponsel penerima. Cukup masukkan nomor ponsel, saldo dapat terkirim instan sebagai "salam tempel" ke keluarga di seluruh penjuru Indonesia tanpa biaya admin (sesama OVO). Lebaran tetap meriah, silaturahmi tetap terjaga.

Kedua, Kirim Pulsa untuk Orang Tua atau Saudara. Pastikan komunikasi tidak terputus saat malam takbiran dan saat Lebaran. Melalui aplikasi OVO, siapapun bisa langsung mengisikan pulsa atau paket data untuk nomor ponsel orang tua atau keluarga tercinta hanya dalam hitungan detik. Video call lancar, rindu pun terbayar.

Ketiga, Top-up Uang Elektronik agar Perjalanan Mudik Lebih Lancar. Perjalanan mudik kini semakin praktis dengan penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol maupun transportasi umum. Melalui aplikasi OVO, pengguna dapat dengan mudah melakukan top-up kartu Mandiri e-money kapan saja dan di mana saja, sehingga perjalanan menuju kampung halaman tetap lancar tanpa harus antre atau khawatir kehabisan saldo.

Keempat, Jajanin Saudara, Bayarnya Praktis Pakai QRIS. Momen kumpul keluarga belum lengkap tanpa berbagi kebahagiaan, termasuk mentraktir makanan atau camilan favorit. Dengan QRIS OVO yang telah terhubung dengan lebih dari 3 juta merchant di lebih dari 400 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, pengguna dapat melakukan pembayaran cukup dengan scan QR. Praktis, cepat, dan tetap nyaman digunakan di berbagai tempat, mulai dari warung hingga pusat perbelanjaan.

Kelima, Sisa Dana Lebaran Bisa Jadi Tabungan. Setelah berbagai kebutuhan Hari Raya terpenuhi, sisa dana yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih bijak. Melalui OVO Nabung by Superbank, pengguna dapat menyimpan dana dengan bunga hingga 5% per tahun Ini adalah cara sederhana untuk mulai membangun kebiasaan menabung setelah Lebaran.

OVO berkomitmen agar berbagai fitur transaksi digitalnya dapat dinikmati semua kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Untuk membantu pengguna memahami berbagai layanan yang tersedia, informasi mengenai fitur, cara penggunaan, serta berbagai tips transaksi digital dapat diakses melalui kanal informasi resmi OVO serta akun media sosial resmi OVO di TikTok dan Instagram yang membagikan berbagai informasi serta tips "life hacks" finansial selama musim mudik.

Dalam mengelola keuangan selama momentum Lebaran, OVO turut mendukung masyarakat memanfaatkan dana yang dimiliki secara lebih praktis dan bijak. Melalui OVO, teknologi bukan lagi hambatan, melainkan jembatan yang memudahkan berbagai kebutuhan finansial, mulai dari berbagi kebahagiaan hingga mempersiapkan tabungan usai Lebaran. Dengan sistem keamanan berlapis serta berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia, OVO memastikan setiap transaksi selama musim Lebaran berlangsung aman, nyaman, dan transparan.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memberi nilai tambah bagi para pemegang saham, sekaligus memastikan kinerja perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengumumkan pembayaran dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp13,03 triliun dijadwalkan pada 7 April 2026, dengan jadwal cum date di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada Selasa (17/3).

Adapun cum dividen di pasar tunai berlangsung pada 26 Maret 2026, yang sekaligus menjadi tanggal recording date atau penentuan pihak yang berhak menerima dividen.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin mengatakan, keputusan pembagian dividen tersebut merupakan wujud komitmen perseroan untuk terus memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, sekaligus menjaga kesehatan fundamental perusahaan melalui penguatan struktur permodalan.

“Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memberi nilai tambah bagi para pemegang saham, sekaligus memastikan kinerja perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Okki.

Pembagian dividen tersebut sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Senin pekan lalu (9/3).

Penetapan dividen tunai yang ditetapkan dalam RUPST tersebut setara 65 persen dari laba bersih konsolidasian yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp20,04 triliun.

Dari total dividen tersebut, setiap pemegang saham akan menerima Rp349,41 per lembar saham. Menurut perseroan, besaran dividen ini mencerminkan komitmen perseroan untuk menghadirkan imbal hasil yang menarik bagi investor.

Selain pembagian dividen, pemegang saham juga menyetujui penggunaan 35 persen dari laba bersih atau sekitar Rp7,01 triliun sebagai saldo laba ditahan. Perseroan menyampaikan, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga ruang ekspansi yang sehat.

Dana laba ditahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan bisnis serta memperkuat kapasitas permodalan BNI di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga kinerja perusahaan tetap solid sekaligus membuka peluang pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.

“Ke depan, BNI akan terus memperkuat kinerja secara berkelanjutan sekaligus menjaga struktur permodalan yang solid agar mampu menciptakan nilai yang lebih optimal bagi para pemegang saham,” tutup Okki.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan kinerja transaction banking yang impresif hingga Desember 2025. Pencapaian ini ditopang oleh pertumbuhan transaksi digital pada segmen ritel, nasabah bisnis, hingga ekosistem pembayaran. 

Penguatan tersebut mempertegas kapabilitas BRI dalam mengelola aktivitas transaksi lintas segmen, sekaligus memperkokoh struktur pendanaan melalui penguatan dana murah.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan IV 2025 pada, Kamis (26/2/2026) di Jakarta.

Hery menuturkan, sebagai bagian dari transformasi BRIVolution Reignite, perseroan melakukan transformasi pada Funding Franchise yang bertujuan memperkuat struktur pendanaan perusahaan agar semakin efisien, stabil, dan berbasis dana murah. 

Baca Juga

BRI Perkuat Program Gentengisasi Lewat Skema KUR Perumahan, Wujudkan Hunian Layak dan Berkualitas

"Dua strategi yang dijalankan yakni penguatan dana murah serta peningkatkan kapabilitas di bidang transaction banking. BRI mempercepat pertumbuhan CASA melalui optimalisasi digital channel (BRImo, BRILink, QRIS) serta peningkatan penetrasi business cluster. Sementara itu di segmen ritel, penguatan difokuskan pada pengembangan SuperApp BRImo dan ekosistem pembayaran.” ucap Hery.

Peningkatan aktivitas transaksi ritel di channel digital BRI tercermin pada pertumbuhan pengguna dan transaksi melalui BRImo. Hingga Desember 2025, pengguna BRImo tercatat 45,9 juta atau tumbuh 18,9 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan nilai transaksi mencapai Rp7.076,9 triliun atau meningkat 26,4 persen YoY.

Baca Juga

BRI Cetak Laba Rp57,132 Triliun Sepanjang 2025, Komitmen Dukung Asta Cita Pemerintah

Untuk segmen menengah, komersial dan korporasi, BRI terus memperkuat layanan transaction banking BRI untuk kebutuhan cash management dan transaksi end-to-end melalui Qlola. Per Desember 2025, pengguna aktif Qlola mencapai 113,0 ribu atau tumbuh 48,1 persen YoY, sejalan dengan sales volume yang meningkat 36,2 persen YoY menjadi Rp13.456 triliun.

Baca Juga

BRI Raup Laba Bersih Rp57,13 Triliun Sepanjang 2025, Kredit Naik 12,3 Persen

Selain itu, Perseroan juga terus memperluas akseptasi pembayaran di merchant. Hal tersebut berdampak kepada volume penjualan merchant naik 48,1 persen yoy menjadi Rp223,2 triliun. 

"Untuk QRIS BRI juga menunjukkan tren yang sama, sales volume naik 100 persen yoy menjadi Rp85,6 triliun, sementara jumlah transaksinya tumbuh 127,5 persen yoy menjadi lebih dari 782,8 miliar transaksi,” ucapnya.

Hery menambahkan, BRI akan terus mengembangkan kapabilitas transaction banking melalui penguatan platform digital hingga peningkatan layanan business merchant untuk mendukung pertumbuhan dana murah secara berkelanjutan.

“Capaian ini menegaskan bahwa transformasi BRIVolution Reignite yang sedang dijalankan tidak hanya memperkuat basis dana murah, tetapi juga memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Peningkatan transaksi di channel digital dan ekosistem pembayaran terbukti memperkuat basis dana giro dan tabungan, sehingga porsi CASA terjaga tinggi dan biaya dana membaik. Dana Pihak Ketiga tumbuh 7,4 persen YoY menjadi Rp1.467 triliun dengan rasio CASA 70,6 persen, serta cost of fund DPK membaik menjadi 2,9 persen dibanding 3,1 persen pada akhir 2024.

Editor: Aditya Pratama

Tangerang (ANTARA) - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Ujang Hendra Gunawan mengatakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh kepada karyawan atau pekerjanya, dan tidak boleh dicicil.

"Ketentuan ini dimaksudkan agar pekerja dapat memanfaatkan THR secara optimal, jangan sampai dicicil apalagi terlambat," kata Kadisnaker Ujang Hendra di Tangerang Kamis.

Ia menjelaskan pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan maka besaran Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan secara proporsional.

"Perhitungan untuk yang masa kerja kurang dari 12 bulan maka diberikan sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah," katanya.

Sementara itu untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Perusahaan diimbau untuk dapat membayarkan lebih awal sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Tangerang Nomor 5379/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di wilayah Kota Tangerang.

"Kita sudah sampaikan surat edaran agar perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," katanya.

Sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hak pekerja, Pemkot Tangerang menyediakan Posko Pengaduan THR yang berlokasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Tangerang.

Posko ini melayani pengaduan pada jam kerja dan siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Selain melalui posko secara langsung, pekerja juga dapat menyampaikan pengaduan secara daring melalui laman resmi https://poskothr.kemnaker.go.id.

”Para pekerja diharapkan tidak ragu untuk melapor apabila haknya tidak dipenuhi, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Kota Tangerang,” ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan para debitur di Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, tetap wajib membayar cicilan maupun melunasi pinjamannya, meskipun bank tersebut tengah menjalani proses likuidasi.

Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro di Kota Cirebon, Jumat, mengatakan kewajiban pembayaran kredit tidak terhenti dan tetap mengacu pada perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan bank.

“Nasabah kredit di BPR Bank Cirebon tetap melanjutkan proses pelunasan atau penyelesaian dari kewajiban atau kreditnya,” katanya.

LPS mencatat terdapat sekitar 1.800 rekening kredit di Perumda BPR Bank Cirebon, dengan total kewajiban debitur mencapai kurang lebih Rp109 miliar.

Menurut dia, tim likuidasi LPS telah berada di kantor bank tersebut untuk memastikan pelayanan pembayaran cicilan dan pelunasan kredit tetap berjalan.

“Di kantor Perumda BPR Bank Cirebon sudah ada tim likuidasi dari LPS yang akan melayani kelanjutan cicilan atau pelunasan kredit para nasabah,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses likuidasi tidak menghapus kewajiban debitur sehingga pembayaran tetap harus dilakukan sesuai jadwal yang berlaku.

Nur menjelaskan, sesuai ketentuan, proses likuidasi diberikan waktu paling lama 24 bulan atau dua tahun sejak pencabutan izin usaha bank.

Namun demikian, LPS menargetkan penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

Selain melayani kredit berjalan, pihaknya memastikan penanganan kredit bermasalah tetap dilakukan secara profesional dan terukur.

Ia menuturkan apabila dalam prosesnya ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka penanganan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya kalau misalnya ada kredit macet akan kita proses, kalau ada tindak melanggar hukum juga akan kita proses sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Hingga kini, lanjut dia, penagihan serta penyampaian informasi kewajiban pembayaran masih dibantu oleh pegawai Perumda BPR Bank Cirebon agar komunikasi dengan debitur tetap efektif.

Terkait agunan, LPS memastikan seluruh jaminan kredit masih tersimpan di bank dan akan dikembalikan kepada nasabah setelah kewajibannya dinyatakan lunas.

“Kami diberi waktu dua tahun untuk proses likuidasi. Kalau bisa selesai lebih cepat, tentu itu akan jauh lebih baik,” tuturnya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai membayarkan klaim penjaminan simpanan tahap pertama kepada 14.918 nasabah atau sekitar 81 persen dari total rekening di Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, setelah izin usaha bank tersebut dicabut pada 9 Februari 2026.

“Nilai simpanan yang dibayarkan pada tahap pertama mencapai Rp89,5 miliar dan dinyatakan memenuhi syarat penjaminan LPS,” kata Kepala Divisi Humas LPS Nur Budiantoro dalam keterangannya di Cirebon, Jumat.

Ia menjelaskan penetapan pembayaran dilakukan setelah LPS menuntaskan proses rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, percepatan pembayaran klaim dilakukan untuk memberikan kepastian kepada nasabah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya di sektor BPR.

Ia mengapresiasi sikap nasabah yang tetap menjaga situasi kondusif selama proses pendataan dan verifikasi berlangsung, sehingga tahapan awal dapat diselesaikan lebih cepat.

Untuk pencairan dana klaim, LPS menunjuk Bank Mandiri Kantor Cabang Yos Sudarso sebagai bank pembayar, dengan pelaksanaan dimulai sejak 13 Februari 2026.

Ia menuturkan nasabah dapat mengecek status simpanannya melalui pengumuman di kantor bank maupun secara daring melalui situs resmi LPS pada menu Aplikasi LPS, kemudian memilih Simpanan dan Status Simpanan.

“Pada layanan tersebut, nasabah cukup memasukkan nomor rekening dan disarankan mencatat nomor CIF guna mempercepat proses saat datang ke bank pembayar,” tuturnya.

Dalam proses pencairan, lanjut Nur, nasabah wajib menunjukkan identitas diri asli dan fotokopi, bukti kepemilikan simpanan seperti buku tabungan atau bilyet deposito, serta dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan.

Ia menuturkan bagi nasabah berbentuk badan usaha atau organisasi, diperlukan tambahan dokumen berupa anggaran dasar dan susunan pengurus, sedangkan pencairan melalui kuasa harus dilengkapi surat kuasa dan identitas penerima kuasa.

Nur menegaskan pengajuan klaim penjaminan simpanan tetap dapat dilakukan hingga lima tahun sejak pencabutan izin usaha bank, yaitu sampai 8 Februari 2031, sehingga nasabah tidak perlu berdesakan saat pencairan.

“Nasabah yang belum masuk dalam pembayaran tahap pertama diminta menunggu tahap berikutnya, karena tim LPS masih melanjutkan proses verifikasi terhadap sisa rekening,” tuturnya.

Selain membayar klaim simpanan, LPS telah membentuk tim likuidasi di kantor bank tersebut dan meminta para debitur tetap menyelesaikan kewajiban kredit melalui tim resmi, serta waspada terhadap pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dana.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026