Bisnis.com, SURABAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya segera meluncurkan “Voucher Parkir Suroboyo” sebagai alternatif pembayaran parkir non-tunai atau parkir digital.

Voucher tersebut nantinya akan berlaku di seluruh titik parkir tepi jalan umum (TJU) Kota Surabaya dan menjadi tambahan opsi pembayaran parkir digital bagi masyarakat.

Plt. Kepala Dishub Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari uji coba secara terbatas yang telah dilakukan pada awal 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, ia menyebut sistem pembayaran parkir via voucher diyakini efektif dan berpotensi besar bila diterapkan secara luas di titik-titik parkir kawasan urban.

“Voucher Parkir Suroboyo ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh warga di seluruh titik parkir tepi jalan umum di Surabaya,” beber Trio, Selasa (3/3/2026).

Peluncuran voucher tersebut, lanjut dia, semakin memperkuat sistem parkir digital atau Non-Tunai, sekaligus menjamin transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas retribusi parkir.

Sebelumnya, pengguna jasa parkir (PJP) juga telah disediakan beragam pilihan metode pembayaran parkir digital, seperti melalui QRIS maupun kartu uang digital (e-Money atau e-Toll).

Untuk memudahkan masyarakat, Trio menjelaskan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai gerai minimarket atau toko modern sebagai tempat pembelian voucher. Sedangkan untuk harganya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni untuk sepeda motor Rp2 ribu dan mobil Rp5 ribu.

“Masyarakat dapat membeli voucher terlebih dahulu, lalu disimpan, dan digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi retribusi parkir di tepi jalan umum. Cukup menyerahkan lembar voucher yang sudah dibeli atau disiapkan,” jelasnya.

Selain sebagai alat bayar, pemerintah kota juga menyiapkan berbagai program diskon dan promo khusus bagi warga yang memanfaatkan Voucher Parkir Suroboyo. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi parkir tunai ke non-tunai.

Dengan sistem pembayaran parkir yang bervariasi dan terdigitalisasi, Trio berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor retribusi parkir.

Segenap transaksi dapat terhimpun secara digital sehingga pembayaran uang parkir dapat dipastikan masuk ke kas daerah, dan digunakan kembali untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kota Surabaya.

“Dengan berbagai pilihan cara transaksi pembayaran parkir ini dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat serta tidak ada hal yang tidak transparan dan tepat tarif retribusi parkir,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purworejo menggandeng Bank Jateng untuk meluncurkan sistem pembayaran parkir nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini dilakukan untuk mendukung layanan parkir menuju sistem digital yang lebih transparan, praktis, dan modern di wilayah Purworejo.

Uji coba sistem ini dimulai di kawasan strategis Alun-alun Purworejo. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Angkutan dan Parkir Dishub Purworejo, Okta Satriawan, mengatakan bahwa antusiasme warga cukup tinggi sejak hari pertama penerapan pembayaran nontunai tersebut.

"Proses pembayaran sudah mulai dilaksanakan dan respons masyarakat sangat positif. Antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk mencoba alternatif ini. Prinsipnya adalah memudahkan warga, bukan memaksa, sehingga pembayaran tunai pun tetap kami layani selama masa transisi ini," ujar Okta dalam siaran pers, Jumat (16/1/2026).

Okta menambahkan bahwa kolaborasi dengan Bank Jateng sangat krusial untuk memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat masuk ke kas daerah secara akurat.

Senada dengan hal tersebut, Pemimpin Bank Jateng Cabang Purworejo Jusuf Budiman menyatakan dukungan penuh Bank Jateng terhadap digitalisasi ekosistem keuangan daerah.

"Bank Jateng berkomitmen penuh mendukung program pemerintah daerah melalui penyediaan infrastruktur pembayaran digital yang aman dan andal. Dengan QRIS Bank Jateng, seluruh transaksi tercatat secara real-time, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah semakin terjaga," tegas Jusuf Budiman.

Dalam pelaksanaannya, setiap petugas parkir telah dibekali kode QR khusus. Masyarakat cukup memindai kode tersebut menggunakan aplikasi Bima Mobile Bank Jateng maupun berbagai dompet digital lainnya. Setelah transaksi berhasil, sistem akan mencatatnya secara otomatis dan masyarakat akan menerima bukti pembayaran digital.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana melakukan uji coba dan jajak pendapat (polling) tentang sistem pembayaran parkir yang dikehendaki warga sebelum resmi menerapan sistem parkir digital pada 2026.

Selama rangkaian uji coba berlangsung, Eri menyebut bahwa warga diberi keleluasaan untuk memilih empat jenis pembayaran parkir, baik melalui metode pembayaran berlangganan, uang tunai, QRIS, dan uang elektronik (e-money).

Hal tersebut untuk melihat kecenderungan terhadap pilihan pembayaran yang akan diterapkan nantinya oleh pemerintah kota.

"Nanti saya siapkan [metode pembayaran] parkir berlangganan, ada e-toll, ada QRIS, dan dalam jangka waktu uji cobanya, kita juga menggunakan uang [tunai]," ucap Eri, Kamis (18/12/2025).

Eri menjelaskan bahwa uji coba dan polling tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan, dengan menggandeng restoran atau rumah makan di Kota Pahlawan.

"Kita bisa [polling] lewat WhatsApp. Kita [lakukan secara teknis] nanti bersama Dinas Kominfo, bisa diletakkan di tempat-tempat rumah makan. Nah nanti mereka [warga] ketika masuk makan, harus polling," tuturnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya bakal merilis hasil polling tersebut, yang kemudian akan diterapkan sebagai sistem parkir resmi pada tahun 2026. Nantinya, penggunaan metode pembayaran parkir yang terbanyak akan dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan sistem parkir di Kota Surabaya.

"Kalau ternyata itu sudah [selesai polling], semua warga Surabaya mintanya [pembayaran parkir] non-tunai, ada 90% atau 80%, ya sudah kita jalan [diterapkan]," tegas Eri.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menegaskan, mekanisme polling dan uji coba ini bertujuan untuk mengajak peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan kota, serta untuk meminimalisir konflik perihal parkir yang sering terjadi.

"Jadi nanti saya ingin, mulai tahun 2026 itu, ketika membangun Surabaya itu dimulai dari bawah. Bukan dari pemerintahnya, mau dijadikan apa Surabaya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meringkus 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir. Giat tersebut semakin digencarkan jelang penerapan sistem parkir digital, yang rencananya berjalan mulai Januari 2026 mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan mayoritas dari jukir liar yang diamankan bersama aparat Polrestabes Surabaya itu beroperasi di sejumlah tempat usaha yang tergolong dalam objek pajak parkir.

"112 [jukir liar diamankan]. Itu rata-rata [beroperasi] di pajak parkir [tempat usaha], [ditangkap] karena mereka bergerak di sana," ucap Eri Cahyadi, Senin (15/12/2025).

Eri menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan lahan parkir, juga melindungi para pemilik usaha dari potensi kerugian.

“Sudah banyak yang ditangkap Pak Kapolrestabes Surabaya [Kombes Pol Luthfie Sulistiawan], terutama yang di tempat pajak parkir," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengungkapkan bahwa acap kali terjadi perbedaan laporan mengenai pendapatan parkir yang sampai-sampai memicu konflik antara pengelola lahan dan jukir.

"Saya sampaikan, di tempat pajak parkir itu harus diselesaikan agar tidak terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dengan yang mengelola lahannya,” sebut Eri.

Ia juga menekankan bahwa para pemilik usaha berhak untuk melapor kepada pemerintah kota maupun pihak berwajib apabila ditemukan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan atau jika jukir tidak menggunakan atribut resmi.

"Kalau tidak sesuai tarif, tidak pakai rompi, kan yang punya usaha jadi sepi. Wong [konsumen] malas ke sana, terganggu. Jadi kalau yang punya usaha menyampaikan laporan kepada Polrestabes, pasti Polrestabes akan melakukan tindakan," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mewanti-wanti kepada segenap pelaku usaha yang beroperasi di Kota Pahlawan untuk segera melakukan penerapan sistem parkir digital mulai Januari 2026. Bila menolak untuk menyediakan pembayaran parkir non-tunai, maka pemerintah kota akan melayangkan sanksi.

Eri menyebut bahwa penerapan sistem parkir digital tersebut akan ditempuh secara bertahap. Mulanya, dari tempat usaha yang membayar pajak parkir hingga parkir di tepi jalan umum (TJU).

"InsyaAllah, saya sudah menyampaikan kepada seluruh pengusaha, parkirnya harus menggunakan digitalisasi. Jadi kalau ada tempat usaha yang dia membayar pajak parkir, maka kami arahkan syaratnya ketika itu baru, ya kalau [tempat usaha] baru [berdiri] maka menggunakan parkir digital," beber Eri di Surabaya, Kamis (11/12/2025).

Eri menegaskan bahwa instruksi tersebut berlaku bagi seluruh tempat usaha yang beroperasional di Surabaya. Adapun sistem pembayaran parkir digital yang dapat diterapkan pengusaha adalah menggunakan palang otomatis atau kartu uang elektronik (e-money).

"Dulu kita sudah coba dengan QRIS, tapi respons [masyarakat] 'masak [bayar parkir] Rp5.000 saja [pakai QRIS], [lebih baik] bayar cash. Akhirnya, kami memutuskan untuk memulai implementasi nontunai secara bertahap, dan fokus pada sektor pajak parkir, dengan mengandalkan sistem e-money," bebernya.

Setelah berhasil mengimplementasikan sistem di tempat-tempat usaha, sistem pembayaran nontunai ini, akan diperluas ke parkir tepi jalan umum. Sosialisasi akan dilakukan pemerintah kota secara masif pada awal tahun depan, dengan harapan sistem nontunai di tepi jalan dapat diimplementasikan penuh pada 2026.

Eri juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksi ini tidak hanya ditujukan kepada operator yang lalai, tetapi juga kepada masyarakat atau pengguna parkir.

"Saya meminta kerja sama dan pengertian dari warga Surabaya. Jika sistem non-tunai sudah diterapkan, warga yang menolak membayar secara non-tunai akan dikenakan denda. Kita tidak boleh saling menyalahkan, jangan sampai operator disalahkan karena tidak digital, padahal warga sendiri yang menolak, beralasan tidak bawa kartu, bayar cash saja,” tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menekankan bahwa kepatuhan dan dukungan aktif dari masyarakat merupakan kunci keberhasilan upaya digitalisasi. Ia optimis bahwa sistem nontunai merupakan langkah strategis untuk menciptakan transparansi pendapatan.

"Nontunai ini esensinya adalah untuk memberikan kejelasan kepada petugas parkir agar uang yang mereka dapatkan itu jelas. Dengan adanya kejelasan pemasukan, kami berharap pembagian hasilnya pun menjadi transparan dan adil," katanya.

Dirinya pun meyakini bahwa kebijakan ini akan mendapat dukungan penuh dari paguyuban parkir, mengingat tujuannya adalah menjaga kerukunan dan menciptakan keadilan.

"Di Surabaya ini ada Batak, Ambon, Jawa, Madura, Manado, Sumatera, dan semuanya ada yang mencari rezeki. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena perkara rezeki, Insya Allah kebijakan ini mulai efektif Januari 2026," pungkasnya