Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi memulai uji coba penerapan sistem parkir digital di Jalan Sedap Malam, Kawasan Balai Kota Surabaya, sebelum diterapkan secara menyeluruh mulai Februari 2026 mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan sistem pembayaran parkir secara elektronik tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat karena hanya perlu menggunakan kartu e-toll atau e-money serta QRIS.

Selain itu, Eri juga menegaskan bahwa setiap rupiah yang menjadi pendapatan dari sektor parkir yang dibayarkan oleh masyarakat juga dapat terpantau secara real-time oleh pemerintah kota.

"Mekanisme parkir digital ini bisa dilakukan dengan menggunakan e-toll, juga bisa dilakukan dengan QRIS menggunakan bank apapun bisa juga. Jadi, sehingga [pendapatan parkir] langsung lari ke rekening, masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya," ungkap Eri di sela-sela peluncuran, Jumat (19/12/2025).

Selain dapat mengamati pendapatan parkir secara transparan, dia mengatakan keuntungan dari penerapan parkir digital tersebut juga dapat semakin membangun trust ataupun kepercayaan antara warga, pemilik usaha, juru parkir (jukir), dan pemerintah daerah.

"Sebenarnya ini bukan hanya sekadar meningkatkan PAD [pendapatan asli daerah], tapi kepercayaan. Bagaimana semua orang, saya tidak ingin di Surabaya yang terkait pajak, itu seperti menangkap orang yang mencuri. Semua adalah warga dan saudara saya. Jadi, bagaimana transparansi itu bisa dijalankan dengan dengan kejujuran dan kepercayaan. Maka kita lakukanlah [parkir] non tunai ini," tuturnya.

Selain itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini juga menyatakan bahwa penerapan sistem parkir digital juga akan memberikan kepastian kepada segenap pelaku usaha di Kota Pahlawan. Dirinya menyebut bahwa pelaku usaha di Surabaya memiliki keleluasaan dalam pengelolaan parkir, asalkan tetap patuh dalam pembayaran pajak.

"Karena itulah saya bilang ke pengusaha pakailah [sistem parkir] non tunai. Karena apa? Akan ada kepercayaan. Berapa sih jumlah kendaraan yang parkir? Berapa jumlah uang yang masuk? Karena ketika dia memiliki tempat usaha maka secara otomatis dia harus menyediakan jukirnya Nah, ketika itu nanti kita lakukan, akhirnya pengusaha ini juga merasa nyaman," ucapnya.

Untuk itu, Eri pun mengimbau kepada segenap warga untuk secara bersama-sama mengikuti uji coba dan jajak pendapat mengenai sistem parkir digital yang diadakan mulai hari ini hingga akhir Januari 2026 nanti.

"Ketika polling itu sudah selesai, ya kita jalan. Non-tunai. Kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non-tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran. Jadi semua orang akan merasa nyaman dengan non tunai tadi kejujurannya ada. Berapa sebenarnya kenyataannya parkir sehingga pemkot tidak menduga-duga," jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan, uji coba parkir digital akan dilakukan pihaknya secara bertahap.

Uji coba akan berlangsung hingga pertengahan Januari 2026, dan akan dilakukan di 717 titik parkir tepi jalan umum (TJU). Kemudian dilanjutkan di 716 titik parkir TJU berikutnya hingga penghujung Januari 2025.

“Sehingga pada awal Februari 2026, parkir digital targetnya sudah mulai diterapkan di 1.510 titik parkir TJU,” beber Trio.

Selanjutnya, Trio juga menyatakan bahwa sebanyak 1.510 titik parkir TJU tersebut akan dijaga oleh kurang lebih 1.749 orang jukir, yang berasal dari berbagai elemen organisasi atau perkumpulan juru parkir di Surabaya.

"Kalau jukirnya berkisar 1.749 orang di 1.510 titik lokasi parkir. Nantinya kami akan ada sosialisasi, kami running di minggu ini kami sosialisasi dengan teman-teman PJS, juga pegiat parkir seperti Ipama, AMI, semuanya," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana melakukan uji coba dan jajak pendapat (polling) tentang sistem pembayaran parkir yang dikehendaki warga sebelum resmi menerapan sistem parkir digital pada 2026.

Selama rangkaian uji coba berlangsung, Eri menyebut bahwa warga diberi keleluasaan untuk memilih empat jenis pembayaran parkir, baik melalui metode pembayaran berlangganan, uang tunai, QRIS, dan uang elektronik (e-money).

Hal tersebut untuk melihat kecenderungan terhadap pilihan pembayaran yang akan diterapkan nantinya oleh pemerintah kota.

"Nanti saya siapkan [metode pembayaran] parkir berlangganan, ada e-toll, ada QRIS, dan dalam jangka waktu uji cobanya, kita juga menggunakan uang [tunai]," ucap Eri, Kamis (18/12/2025).

Eri menjelaskan bahwa uji coba dan polling tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan, dengan menggandeng restoran atau rumah makan di Kota Pahlawan.

"Kita bisa [polling] lewat WhatsApp. Kita [lakukan secara teknis] nanti bersama Dinas Kominfo, bisa diletakkan di tempat-tempat rumah makan. Nah nanti mereka [warga] ketika masuk makan, harus polling," tuturnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya bakal merilis hasil polling tersebut, yang kemudian akan diterapkan sebagai sistem parkir resmi pada tahun 2026. Nantinya, penggunaan metode pembayaran parkir yang terbanyak akan dijadikan sebagai dasar untuk penyelenggaraan sistem parkir di Kota Surabaya.

"Kalau ternyata itu sudah [selesai polling], semua warga Surabaya mintanya [pembayaran parkir] non-tunai, ada 90% atau 80%, ya sudah kita jalan [diterapkan]," tegas Eri.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini menegaskan, mekanisme polling dan uji coba ini bertujuan untuk mengajak peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan kota, serta untuk meminimalisir konflik perihal parkir yang sering terjadi.

"Jadi nanti saya ingin, mulai tahun 2026 itu, ketika membangun Surabaya itu dimulai dari bawah. Bukan dari pemerintahnya, mau dijadikan apa Surabaya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meringkus 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir. Giat tersebut semakin digencarkan jelang penerapan sistem parkir digital, yang rencananya berjalan mulai Januari 2026 mendatang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan mayoritas dari jukir liar yang diamankan bersama aparat Polrestabes Surabaya itu beroperasi di sejumlah tempat usaha yang tergolong dalam objek pajak parkir.

"112 [jukir liar diamankan]. Itu rata-rata [beroperasi] di pajak parkir [tempat usaha], [ditangkap] karena mereka bergerak di sana," ucap Eri Cahyadi, Senin (15/12/2025).

Eri menyebut bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan lahan parkir, juga melindungi para pemilik usaha dari potensi kerugian.

“Sudah banyak yang ditangkap Pak Kapolrestabes Surabaya [Kombes Pol Luthfie Sulistiawan], terutama yang di tempat pajak parkir," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengungkapkan bahwa acap kali terjadi perbedaan laporan mengenai pendapatan parkir yang sampai-sampai memicu konflik antara pengelola lahan dan jukir.

"Saya sampaikan, di tempat pajak parkir itu harus diselesaikan agar tidak terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dengan yang mengelola lahannya,” sebut Eri.

Ia juga menekankan bahwa para pemilik usaha berhak untuk melapor kepada pemerintah kota maupun pihak berwajib apabila ditemukan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan atau jika jukir tidak menggunakan atribut resmi.

"Kalau tidak sesuai tarif, tidak pakai rompi, kan yang punya usaha jadi sepi. Wong [konsumen] malas ke sana, terganggu. Jadi kalau yang punya usaha menyampaikan laporan kepada Polrestabes, pasti Polrestabes akan melakukan tindakan," tegasnya.