Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor scrap pasca-insiden kontaminasi Cesium-137 dinilai berisiko menimbulkan tekanan besar terhadap industri besi baja, maupun pengecoran logam secara nasional yang selama ini sangat bergantung pada pasokan scrap impor.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan kebijakan tersebut memang didorong oleh pendekatan kehati-hatian lingkungan dan keselamatan publik.

“Namun, kebijakan ini bersifat blunt instrument risiko kesehatan yang spesifik ditangani dengan larangan menyeluruh, sehingga menimbulkan supply shock serius bagi industri,” kata Ariyo kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026)

Ariyo mengingatkan, gangguan pasokan scrap berpotensi langsung memukul sektor hilir, khususnya industri foundry serta produsen baja daur ulang. Kondisi ini dinilai paling berisiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan baku selain scrap impor.

Selain gangguan produksi, pembatasan impor scrap juga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga baja. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat merembet ke sektor konstruksi, manufaktur, hingga proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.

Dari sisi keberlanjutan, Ariyo menilai kebijakan tersebut justru dapat melemahkan daya saing industri hijau nasional.

“Scrap merupakan input utama baja rendah emisi. Jika pasokannya terganggu, industri bisa terdorong kembali menggunakan bahan baku primer yang lebih karbon-intensif,” terangnya.

Dalam hal ini, dia juga menyoroti potensi relokasi industri apabila ketidakpastian pasokan berlangsung lama dan kebijakan dinilai tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu hilangnya investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor logam nasional.

Untuk itu, Ariyo mendorong pemerintah mengalihkan pendekatan dari larangan total menuju manajemen risiko. Menurutnya, impor scrap dapat dibuka kembali secara selektif melalui skemapre-shipment inspection, sertifikasi radiasi di negara asal, serta pemeriksaan acak di pelabuhan domestik.

“Keselamatan publik harus tetap dijaga, tetapi respons kebijakan perlu presisi dan berbasis risiko. Tanpa transisi yang jelas, krisis scrap ini berpotensi berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan industri dan ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengungkap pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk impor scrap metal atau besi tua yang sebelumnya sempat disetop lantaran temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pemerintah memberikan waktu tiga bulan bagi industri baja, selaku pengguna bahan baku berupa scrap, untuk memasang alat pendeteksi radioaktif seperti Radiation Portal Monitor (RPM) di fasilitas peleburan.

"Untuk memasang itu perlu waktu karena barangnya juga impor, paling cepat 3 bulan, nah jadi kami pun meminta bahwa kalau 3 bulan kami nggak bisa impor scrap, berarti kan berhenti produksi, akhirnya diizinkan dikasih tambahan waktu 3 bulan," kata Harry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Jika dalam 3 bulan pelaku usaha peleburan belum memasang alat pendeteksi tersebut, maka izin impor scrap tidak dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dapat berakibat ke operasional pabrik.

Harry menerangkan bahwa pihaknya menyepakati keputusan tersebut. Meskipun, dalam pemasangannya dibutuhkan investasi tambahan sebesar Rp3,5 miliar-Rp5 miliar.

"Kami ikut permintaan pemerintah memasang alat itu, hanya saja pada saat kami bersimulasi, misalnya ini ya, ternyata terdeteksi ini nggak bisa diapa-apain, kan pertanyaannya apakah bisa kita re-ekspor? nggak bisa, karena sudah keluar dari wilayah kepabeanan," tuturnya.

Menurut dia, mestinya alat pendeteksi radioaktif berada di wilayah kepabeanan atau kawasan border yang dikelola Bea Cukai. Dengan begitu, jika impor scrap terdeteksi radioaktif, maka barang tersebut bisa dikembalikan ke negara asalnya.

Sementara, jika ditemukan paparan ketika sudah berada di kawasan fasilitas peleburan, maka barang tersebut tak bisa dikembalikan ke negara asal. Pihaknya telah bertanya ke Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) jika ditemukan lagi barang terkontaminasi radioaktif maka barang tersebut 'ditanam'.

"Pertanyaan ditanam dimana? kan belum ketahuan, alangkah baiknya, kalau tempat pencegahan pertama itu di border, kami pasang alat kami peleburan, tapi itu jangan dijadikan tempat pendeteksi awal jadikanlah tempat itu pendeteksi lanjutan," jelasnya.

Adapun, saat ini industri membutuhkan 2 juta ton scrap atau logam bekas untuk kebutuhan produksi baja. Dalam hal ini, scrap dari lokal baru bisa memasok 600.000 ton, sementara sisanya diimpor.

Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kebutuhan bahan baku baja yang diimpor bisa tetap diizinkan.

"Ini yang kami coba koordinasi lagi dengan teman-teman k/l supaya industri tetap produksi," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 Bara Krishna Hasibuan menjelaskan kronologi udang, cengkih, dan sepatu yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137).

Ia mengaku, temuan alas kaki yang terkontaminasi radioaktif Cs-137 sudah cukup lama terjadi. Namun, laporan secara resminya baru diterima beberapa waktu lalu. Sejauh ini, pihaknya hanya berfokus pada penanganan udang dan rempah.

"Memang selama ini kita harus akui, kami harus akui, fokus kami adalah untuk penanganan soal udang dan spices. Baru kami mendapatkan laporan mengenai footwear (sepatu)," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Bara mengungkapkan, terdeteksinya sepatu/ alas kaki yang terkontaminasi radioaktif Cs-137 kejadiannya hampir sama. Sebab, pabrik alas kaki berdekatan dengan kawasan industri di kawasan Cikande, Banten.

"Jadi memang pabrik, pabrik footwearnya itu lokasinya memang di Cikande walaupun tidak di dalam industrial estate," ungkapnya.

Sementara, perusahaan sumber scrap metal yang menjadi sumber kontaminasi, yaitu PT Peter Metal Technology berada di dalam kawasan industri. Namun, perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi.

"Mereka menggunakan scrap metal sebagai salah satu bahan untuk pengolahan, untuk smelting, yang diduga keras kesimpulan sementara ya, kesimpulan sementara dari BRIN, Bapeten, dan kepolisian, Scrap metal itu lah yang terkontaminasi, jadi itu loh sumbernya," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, pada waktu pengelolaan, kontaminasi Cs-137 menguap ke atas dan dibawa oleh udara, sehingga sampai kepada fasilitas pengelolaan udang yang dimiliki oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS).

"Untuk yang footwear, kemungkinan juga begitu ya, Sampai kepada pabrik sepatunya itu, pabrik footwearnya itu ya," imbuhnya.

Namun, di sisi lain, Satgas juga telah melakukan dekontaminasi pada 22 pabrik yang terkontaminasi akibat udara yang tercemar Cs-137. "Setiap hasil itu inspeksi ya, dekontaminasi, ada pernyataan surat berita acara yang ditangani oleh KLH, oleh BRIN, Bapeten, dan tim gegana kepolisian. Jadi harus begitu masing-masing, detail satu persatu," jelasnya.

Satgas juga telah memasang Radiation Portal Monitor (RPM) atau alat pendeteksi radioaktif untuk mendeteksi zat radioaktif di barang kiriman di pelabuhan dan bandara. "Kita sudah memasang RPM, alat komunikasi radioaktif kontaminasi, di pintu keluar Kawasan Industri Cikande," sebutnya.

Ia mengungkapkan, meskipun pada dua minggu pertama ada sekitar 40 kendaraan terkontaminasi, namun pada pekan selanjutnya sudah tidak ada satu pun kendaraan yang terdeteksi kontaminasi. "Itu menunjukkan bahwa memang ini sudah bisa kita lokalisasi. situasinya sudah under control," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) Bara Krishna Hasibuan mengatakan, pihaknya belum menelusuri perusahaan PT Peter Metal Technology yang menjadi asal usul dari scrap metal yang disebut sebagai sumber kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Namun, pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut.

"Belum-belum. Mungkin lakukan penyelidikan," ujarnya dalam konferensi pers di gedung Graha Mandiri Jakarta, Rabu (12/11).

Hasil penelusuran Satgas menunjukkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ternyata tidak pernah mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) untuk impor scrap metal oleh PT Peter Metal Technology, pabrik yang menjadi pusat temuan kontaminasi.

"Untuk betul-betul bisa mengetahui, ini kan sumbernya sudah diidentifikasi oleh tim Satgas oleh tim dari BRIN, Bapeten dan juga kepolisian. Sumber kontaminasi yang di kawasan Cikande atau pabrik peleburan metal PT Peter Metal Technology itu yang terkontaminasi adalah scrap metal yang mereka gunakan untuk melakukan peleburan," ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025)

"Masalahnya sekarang kita belum bisa menentukan dari mana mereka mendapatkan scrap metal yang terkontaminasi itu. Nah di sini Bareskrim kan sudah melakukan investigasi kriminal, dan saat itu sudah naik ke penyidikan," jelasnya.

Proses investigasi pun menemui kendala karena pabrik PT Peter Metal sudah berhenti beroperasi.

"Masalahnya pabrik itu sudah berhenti beroperasi, sedangkan kita harus mendapatkan keterangan untuk mengetahui dari mana mereka mendapatkan itu, source-nya dari mana scrap metal yang terkontaminasi itu," kata Bara.

Ia menambahkan, tim Satgas sejauh ini belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen PT Peter Metal untuk menggali lebih jauh sumber bahan baku tersebut.

"Jadi kita belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen dari PT Peter Metal itu. Jadi untuk betul-betul bisa melakukan root cause analysis secara menyeluruh ya kita harus bisa mengetahui dari mana mendapatkan scrap metal itu," tegasnya.

Yang menjadi sorotan, hasil pemeriksaan Satgas menunjukkan tidak ada catatan resmi mengenai impor scrap metal oleh PT Peter Metal, karena Kemenperin tidak pernah menerbitkan pertek yang seharusnya menjadi dasar perizinan impor.

"Karena kita cek juga di data Kementerian Perindustrian mereka tidak pernah mengeluarkan pertek, pertimbangan teknis. Jadi kalau ada alat-alat berat itu sebelum dilakukan importasi, sebelum persetujuan impor dikeluarkan Kementerian Perdagangan, salah satu syarat utama adalah mereka harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian disamping juga ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup," ungkap Bara.

Ia menegaskan, karena tidak adanya pertek dari Kemenperin, otomatis tidak ada juga data impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Pertimbangan teknis itu tidak pernah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sehingga otomatis di Kementerian Perdagangan pun tidak ada data bahwa PT Peter Metal itu pernah melakukan importasi scrap metal," jelasnya.

Dengan demikian, Satgas menilai ada dua kemungkinan, yakni bahan baku tersebut dibeli dari sumber dalam negeri, atau didapatkan melalui jalur impor ilegal.

"Jadi ada kemungkinan juga mereka membeli dari sumber di dalam negeri atau mereka mungkin kalau memang melakukan importasi secara ilegal, tapi kita tidak tahu," ujar Bara.

Namun Bara menegaskan, Satgas tidak akan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada pihak kepolisian.

"Kita tidak boleh melakukan asumsi karena tentu saja sekarang ini kami serahkan kepada pihak Bareskrim yang sedang melakukan investigasi," katanya.

Foto: Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys) Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan bersama pejabat lintas kementerian/ lembaga saat konferensi pers Perkembangan Diplomasi Penanganan Produk Udang dan Cengkeh dengan Pemangku Kepentingan di Amerika Serikat di kantor Kemenko Pangan, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Romys)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti sumber bahan baku scrap metal (besi tua atau logam bekas) yang menjadi pemicu paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE), Serang, Banten.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan, salah satu sumber radiasi berasal PT Peter Metal Technology (PT PMT) setelah ditemukan radioaktif Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PT PMT.

Perlu diketahui, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja, untuk memproduksi baja kembali. Namun, Setia menyoroti asal-usul bahan baku scrap baja milik PT PMT, sebab izin impor tidak pernah disetujui oleh Kemenperin.

“Pertanyaannya, sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap, tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin," ujar Setia saat RDP dengan Komisi VII DPR, Senin (10/11/2025).

Setia pun memperkirakan terdapat dua kemungkinan asal bahan baku scrap baja yang digunakan oleh PT PMT, yakni berasal dari pemasok domestik atau dari pihak yang memiliki izin impor scrap. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa scrap hasil impor tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali.

"Kalau suppliernya dari dalam negeri, kemungkinan adalah baja atau bekas peralatan medis yang punya kemungkinan untuk memberikan kontaminan pada saat peleburan," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini aparat penegak hukum tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk menelusuri siapa pelaku pemasok scrap baja terhadap PT PMT dan cara perseroan mendapatkan bahan baku scrap tersebut.

Adapun, insiden paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) terkait kandungan Cs-137 dalam produk udang beku impor asal Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Selasa (19/8/2025), FDA menyebut bahwa unsur radioaktif tersebut terdeteksi pada produk udang beku olahan milik PT Bahari Makmur Sejati.

Temuan itu pertama kali diketahui setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (U.S. Customs and Border Protection/CBP) mendeteksi adanya kontaminasi Cs-137 di sejumlah kontainer pengiriman di empat pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah Indonesia melalui tim satuan tugas (satgas) melakukan lokalisasi area terdampak serta pengetatan pergerakan keluar-masuk di Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate (MCIE). Selain itu, upaya dekontaminasi dilakukan secara bertahap guna memastikan tidak terjadi perluasan paparan radioaktif ke lingkungan sekitar.

Tak hanya itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal atau besi tua melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya mengungkapkan asal-usul bahan baku baja yang menjadi sumber paparan radioaktif Cesium 137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Banten. Dari hasil investigasi lintas lembaga, pemerintah menetapkan PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai sumber radiasi setelah ditemukan adanya kontaminasi Cs-137 pada tungku peleburan baja milik perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menjelaskan, kesimpulan ini diperoleh setelah pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Korps Brimob Polri.

"Hasil pemeriksaan ini oleh Bapeten, Brin, dan Brimob Polri ditetapkan salah satu PT, yaitu PT Peter Metal Technology sebagai sumber radiasi setelah ditemukan adanya radiasi Cs-137 pada tungku peleburan baja milik PMT ini," ujar Setia saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menuturkan, hasil analisis laboratorium juga mengonfirmasi jenis kontaminan yang ditemukan di kawasan terdampak memiliki karakteristik yang sama dengan sisa produksi di fasilitas PT PMT.

"Dan hasil analisis laboratorium menyebutkan bahwa kontaminan pada lokasi terpapar identik dengan kontaminan pada sisa produksi PT PMT," jelasnya.

Setia menjelaskan, PT PMT merupakan industri peleburan baja yang menggunakan bahan baku scrap (besi bekas) untuk diproses kembali menjadi baja baru. Namun, hasil penelusuran menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin impor bahan baku scrap dari luar negeri.

"Jadi perlu kami sampaikan, PT PMT ini adalah industri peleburan baja yang memanfaatkan scrap baja untuk memproduksi baja kembali. Nah pertanyaannya adalah sumber bahan baku yang digunakan ini setelah kami telusuri dari database kami, PT PMT pernah mengajukan importasi scrap tapi tidak pernah disetujui oleh Kemenperin," ungkap dia.

Dari situ, muncul dua kemungkinan asal bahan baku yang digunakan oleh PT PMT. Pertama, bahan tersebut bisa berasal dari dalam negeri. Kedua, bisa saja diperoleh dari industri lain yang memang memiliki izin impor skrap baja. Namun jika demikian, skrap baja tidak boleh diperjualbelikan kembali.

"Jadi ada dua kemungkinan sumber bahan baku PT PMT ini, dari lokal atau dari industri yang diperkenankan untuk mengimpor scrap baja, kemudian menjualnya ke PMT. Tapi posisi yang kedua ini tidak boleh dilakukan, karena importasi scrap itu tidak boleh diperjualbelikan," tegas Setia.

Jika pasokan berasal dari dalam negeri, kata Setia, besar kemungkinan scrap tersebut berasal dari peralatan logam bekas yang memiliki unsur radioaktif, termasuk peralatan medis. Hal ini diperkuat dengan temuan paparan tertinggi Cs-137 berada di bagian tungku peleburan.

Terkait penelusuran lebih lanjut mengenai siapa pemasok bahan baku tersebut dan bagaimana scrap baja yang mengandung Cs-137 bisa masuk ke PT PMT, Setia menyebut perkara ini sekarang telah menjadi ranah aparat penegak hukum.

"Nah bagaimana penelusuran lanjutan terhadap siapa sebenarnya yang memasok, dan bagaimana bahan baku scrap yang mengandung Cs-137 ini didapatkan oleh PT Peter Metal. Ini dilanjutkan oleh aparat penegak hukum, dan sampai pada pembahasan-pembahasan ini dilanjutkan oleh aparat untuk penelusuran lebih lanjutnya," pungkasnya.

Foto: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin dan Satgas CS-137 di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin dan Satgas CS-137 di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/11/2025). (Tangkapan Layar Youtube/TVR Parlemen)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkap bahwa sebagian besar impor besi bekas (scrap metal) Indonesia berasal dari negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat (AS). Bahan logam daur ulang itu kini diduga menjadi sumber kontaminasi zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) yang ditemukan pada produk udang ekspor RI.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut impor scrap metal memang dominan datang dari negara-negara besar tersebut.

"Impornya banyak dari beberapa negara, sebagian besar dari negara maju. Ini memang kita harus mencermati lagi berkait dengan importasi. Ya (China), salah satunya. AS juga besar," kata Hanif saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Hanif menjelaskan, kontaminasi Cs-137 diduga berasal dari residu industri peleburan logam maupun limbah komersial. Namun, penyelidikan menyeluruh masih dilakukan oleh kepolisian.

"Ini belum jelas ya, masih didalami oleh Bareskrim, karena dua sumber tadi peluangnya sama antara importasi scrap besi baja maupun dari pelimbahan komersial cesium yang bocor di lapangan. Jadi dua hal itu masih didalami oleh Bareskrim," ujarnya.

Impor Scrap Metal Dihentikan Sementara

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menghentikan sementara impor besi bekas ke industri dalam negeri. Hanif menegaskan, penghentian ini berlaku sampai seluruh pelaku usaha memasang sistem radiation portal monitoring untuk mendeteksi zat berbahaya sejak di pintu masuk pelabuhan.

"Langkah-langkah antisipasi sudah kita lakukan dengan melakukan pengetatan importasi scrap besi baja. Kami telah menghentikan sebelum mereka memasang radiation portal monitoring. Kalau sudah baru boleh impor," ucap dia.

Warga Terdampak Akan Direlokasi

Hanif juga memastikan, pemerintah tengah menyiapkan relokasi warga yang tinggal di area terpapar cesium, agar proses pembersihan (dekontaminasi) bisa dilakukan secara aman dan cepat.

"Cesiumnya hari ini mestinya di lokasi E dan F dilakukan realokasi warga ya, karena untuk memudahkan dekontaminasi. Jadi titiknya itu ada di sekitar pemukiman warga, jadi warga yang ada mestinya hari ini direlokasi dulu, setelah itu kita lakukan dekontaminasi," jelasnya.

Menurut Hanif, proses dekontaminasi sudah mencapai lebih dari separuh tahapan dan ditargetkan selesai kurang dari satu bulan. Pembersihan difokuskan pada sisa residu proses peleburan besi dan baja yang menjadi sumber utama paparan.

"Jadi dekontaminasi sudah lebih separuh yang kita selesaikan, jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum satu bulan. Untuk dekontaminasi yang akibat dari residu dari peleburan," sambungnya.

Dalam penanganan sosial, Hanif menyebut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah telah menyiapkan anggaran bantuan melalui APBD untuk membantu warga terdampak. Dukungan ini mencakup tempat tinggal sementara, bantuan logistik, hingga kebutuhan pribadi.

"Penginapan, kemudian bantuan sembako dan perlengkapan baju-baju. Karena harus diganti baju-bajunya," tandasnya.

Tangerang, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk memperketat pengawasan impor scrap metal atau besi tua setelah ditemukannya zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) dalam sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti udang dan cengkih. Langkah ini diambil untuk memastikan agar bahan baku logam yang masuk ke dalam negeri aman dan bebas dari kontaminasi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, proses impor scrap metal kini akan melalui persyaratan yang lebih ketat, terutama dalam mekanisme rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait.

"Jadi (impor scrap metal) akan diperketat, kalau scrap metal itu kan harus ada rekomendasi dari kementerian teknis, mungkin nanti persyaratannya akan diperketat," kata Budi saat ditemui di sela kegiatan TEI ke-40 tahun 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025).

Budi memastikan tidak ada kebocoran dalam pengawasan impor. Ia menegaskan bahwa barang-barang yang tidak memiliki izin, dalam hal ini besi tua, telah dikembalikan ke negara asalnya.

"Itu kan waktu itu yang ada berapa itu, itu kan nggak ada izinnya kan, kan dibalikin semua, re-export," ujarnya.

Ia menilai kejadian ini bukan bentuk kelengahan pemerintah. "Enggak (kecolongan), itu kan namanya orang ilegal kan harus kita awasin, tapi buktinya kan nggak masuk kan, sudah dibalikin sebelum masuk ke wilayah kita," tegasnya.

Meski demikian, Budi menegaskan tidak akan ada aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) khusus untuk mengatur impor scrap metal.

"Nggak ada. Jadi kalau yang Permendag itu, itu kan sebenarnya kan syarat impornya, itu kan harus ada rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian teknis," jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan akan difokuskan pada aspek rekomendasi teknis yang kini akan dibuat lebih ketat. "Enggak. Enggak perlu, kan nanti sudah ada rekomendasi teknis, ya itu yang rekomendasi itu yang lebih ketat, lebih strict," sambung Budi.

Sebelumnya, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai langkah pencegahan awal.

"Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal," kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menjelaskan, rekomendasi dari KLH merupakan syarat utama dalam proses impor besi tua. Tanpa rekomendasi tersebut, pelaku usaha tidak dapat mengajukan izin impor.

"Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal," ujarnya.

Menurut Bara, kebijakan penghentian ini belum bersifat permanen, melainkan bagian dari langkah mitigasi sambil menunggu hasil investigasi sumber kontaminasi.

"Jadi untuk sementara, Kementerian LH akan menghentikan pemberian rekomendasi importasi dari scrap metal. Karena pemberian rekomendasi itu adalah kunci untuk supaya salah satu persyaratan utama, supaya bisa dilakukan importasi scrap metal," terangnya.